Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik
Not a member yet
276 research outputs found
Sort by
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR KOTA BAU-BAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Full text linkTujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang gambaran: 1) implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Kota Bau-Bau, 2) peningkatan penerimaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk biaya fisik sekolah, 3) peningkatan penerimaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya proses pembelajaran; dan 4) peningkatan penerimaan dana dari APBD untuk biaya kesejahteraan guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan survai, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di SD Kota Bau-Bau dalam hubungannya dengan kewenangan pemerintah membuat kebijakan ternyata cenderung lebih banyak menggunakan pendekatan "top-down"' daripada pendekatan "bottom-up". 2) penerimaan dana dari APBN untuk biaya fisik sekolah dalam tiga tahun terakhir rata-rata meningkat dan peningkatan itu masih kecil untuk memenuhi kebutuhan sekolah. 3) peningkatan penerimaan dana dari APBD untuk biaya proses pembelajaran dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan peningkatan yang masih kecil untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan proses pembelajaran. 4) penerimaan dana dari APBD untuk biaya kesejahteraan guru dalam tiga tahun terakhir rata-rata mengalami peningkatan yang masih kecil untuk memenuhi kebutuhan dasar guru
Implementasi Kebijakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lokal Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
Full text linkProvinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang sering mengalami berbagai masalah yang berkaitan dengan ketahanan pangan seperti kelangkaan pangan, gagal panen, dan busung lapar. Sementara itu, pada sisi lain luas panen yang dioptimalkan baru mencapai 45 persen dari potensi luas panen tanaman pangan lokal yang mencapai 210.000 ha., belum lagi dikaitkan dengan potensi lahan yang cukup memadai. Kesenjangan dalam peningkatan produksi tanaman pangan lokal salah satu determinannya adalah persoalan implementasi kebijakan yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi yang berasal dari media massa yaitu Pos Kupang dan Kompas. Penelitian ini menggunakan model model teori Jones (1994), yang memiliki tiga dimensi, yakni organisasi, interpretasi dan aplikasi. Keseluruhan dimensinya dianggap relevan dengan kondisi yang terjadi dalam implementasi kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan produksi tanaman lokal belum optimal sehingga masih terdapat kesenjangan yang besar antara produksi dengan potensi tanaman pangan lokal. Beberapa masalah mendasar yang perlu mendapat perhatian yaitu masalah kurangnya pelibatan para implementor pada tataran operasional, masalah koordinasi pelaksanaan antar unit yang terkait; dan masalah klasik yaitu anggaran yang memadai untuk program peningkatan produksi tanaman pangan lokal.Kata Kunci: Implementasi, Pangan Lokal, dan Ketahanan Panga
Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk: mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di kota Gorontalo, mengetahui dan menganalisis tingkat responsivitas pemerintah kota Gorontalo dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, mengetahui dan menganalisis tingkat keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan program penanggulangan kemiskinan, dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara dan focus group discussion (FGD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai tahapan kebijakan P2KP, responsivitas pemerintah Kota Gorontalo tinggi dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, masyarakat menerima dan mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan P2KP di Kota Gorontalo.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan
Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana
Full text linkPolicy implementation has gained substantial currency and popularity among teoriticians and pratitioners. Many now indicate an interest or involvement in research and discussion about such topic as policy implementation of poverty alleviation program or community development driven program, implementation of decentralization or local autonomy program, and implementation of strategic decision, etc. At the same time, perspectives, schools and program have been introduced and established. In spite of all this interest in policy implementation theories and practices, there is still no aggreement on what policy implementation model applicable to all kinds of development programs or projects, and to different sectors. This article will explain policy implementation concepts and their perspectives, models and measurement criteria with the contour or focus on what, why, and how policy implementation. Kata Kunci: Apa, Mengapa dan Implementasi Kebijakan, Berbasis Pengetahuan
Kontigensi Perilaku Birokrasi Pemda: Reviu Hasil Penelitian Disertasi Almarhum Dr. Kadjatmiko, M.Soc.Sc.
Full text linkEach organization, include the organization of kabupaten and kota governments in Indonesia unavoidably needs bureaucracy. The behaviour of bureaucracy is not independent, but attributable to and affected by other factors. The result of the research is the behaviour of the bureaucracy of governments in kabupatens and kotas was marked with the strengthening of the characteristics of professional bureaucratic behaviour in the form of being open, adaptive and appreciative; form of activities that are based on formal and informal relation; nature of common activities bound by shared vision and mission of providing public services, etc. The existing local government’s leadership, organizational structure and learning organization are perceived as the main driver in building trust among colleagues that leads to organizational change. Therefore, these factors does have significant effect on bureaucracy
Implementasi Keputusan Stratejik (Suatu Studi di Universitas Negeri Makassar)
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk: mendeksripsikan implementasi keputusan stratejik, mendiskripsikan ketercapaian sasaran implementasi setiap keputusan stratejik, dan mendeskripsikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi keputusan stratejik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara pelaksanaannya adalah survei. Lokus penelitian yaitu Universitas Negeri Makassar. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu rektor dan pembantu rektor, dekan fakultas, ketua lembaga, anggota senat, dan kepala biro. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara, dokumentasi, dan angket. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Hasil penelitian menunjukkan implementasi keputusan stratejik terpilih yakni peraturan akademik dan rencana strategik belum optimal