ETIKONOMI
Not a member yet
342 research outputs found
Sort by
Pengaruh Kebijakan Pemisahan Terhadap Laba Pada Bank BNI Syariah
No full textThe Impact of Spin-Off Policy on Profitability in Bank of BNI ShariaThe purpose of this paper is to analyze whether the spin-off policy which is based on law no. 21 in 2008 had an influence on profit of Bank of BNI Syariah period 2007-2015. This study uses multiple regressions using dummy equation to analyze the effect of the spin-off policy to profit at Bank of BNI Syariah. The variable used is a dummy variable spin-off, as well as put some internal factors such Third Party Fund, BOPO. The results shows that the dummy variable spin off and BOPO have an influence on the amount of profit and DPK has no effect on the amount of earnings at Bank of BNI Syariah. These results shown that the spin-off policy BNI Syariah done rightDOI: 10.15408/etk.v14i1.226
INTELLECTUAL CAPITAL DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING: SEBUAH TELAAH LITERATUR
No full textIntellectual Capital becomes an interesting topic to discuss and to research because it provides more value for the company thereby increasing competitiveness. Therefore, it should be realized by the owners or top management that the training programs to improve employee competency needs to be improved rather than just buying land for business expansion and new machinery. Based on the research from experts proves that companies that have a more intellectual capital than its competitors the company more profitable, as well as financial performance and firm value better. Viewed from the standpoint of accounting, disclosure of intellectual capital can be seen from the financial reporting of the company through good training programs and human resource spending can increase employee competency, so that the impact effect on Free Cash Flow (FCF) is risingDOI: 10.15408/etk.v13i1.187
PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP KOEFISIEN RESPON LABA
No full textThe aim of this research is to empirically examine the influence of the capital structure, firm size and dividend policy of the earnings response coefficients and the influence of conservatism accounting as moderation variable. Techniques of data analysis in this study used moderated regression Analysis. The results of this study showed that partially results of the study showed that capital structure and firm size had negatif and significant effect on earnings response coefficients, but the dividend policy had not significant effect on earnings response coefficients. Capital structure had does not affect accounting conservatism moderated the earnings response coefficient; firm size moderated accounting conservatism and dividend policy had an affect on moderated accounting conservatism effect on earnings response coefficientsDOI: 10.15408/etk.v13i2.188
OPINI AUDIT DAN PENGUNGKAPAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERTA KAITANNYA DENGAN KORUPSI DI INDONESIA
No full textThe study examined the relationship between the areas of financial reporting quality proxy by the audit opinion of the financial statements and the disclosure of local government (LKPD) districts, as well as the level of corruption in Indonesia. Study is qualitative and descriptive content analysis method (content) to process the data. The results of this study indicate that the quality of reporting of financial statements has increased as indicated by the improvement in the audit opinion above LKPD district in Indonesia. The second finding shows there is no link between the financial statement disclosures local government district with the opinion given by the BPK. The third findings showed case of corruption in Indonesian is increasing. The findings of the fourth, the disclosure of financial statements and audit opinions district has associated with the level of corruption in IndonesiaDOI: 10.15408/etk.v13i1.187
PENGARUH PROFESIONALISME DAN INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL TERHADAP KUALITAS AUDIT: STUDI PADA INSPEKTORAT PROPINSI JAWA BARAT
No full textThis study aims to determine the influence of the professionalism and independence of audit quality either simultaneously or partially. The unit of analysis is the study of West Java Province Inspectorate Auditor. The method used is descriptive verification, while the analysis used is multiple linear regression analysis. The dependent variable is audit quality, and the independent variables are professionalism and independence of internal audit. Based on the results of this study concluded that simultaneous, professionalism and independence of a significant effect on audit quality. While partially, Professionalism positive and significant impact on the Quality Audit of 31.43%. Meanwhile, the independence of positive and significant impact on the Quality Audit of 33.48%
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, pada bagian pendahuluan secara eksplisit dan tegas dinyatakan bahwa “Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.”
Inspektorat sebagai internal audit pemerintah dan merupakan sumber informasi yang penting bagi auditor eksternal (BPK) dan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, karena hasil audit yang berkualitas merupakan sumber informasi penting dalam memberikan keyakinan kepada pihak pemerintah, DPRD dan BPK. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, jika kualitas audit sektor publik rendah, kemungkinan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakannya.
Korupsi membawa dampak yang buruk bagi negara terutama bagi perekonomian negara. Akibat dari korupsi yang dapat kita rasakan tentunya tidak terciptanya tata pemerintahan yang mengarah pada good corporate governance. Korupsi mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik karena adanya politik uang, korupsi mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik, korupsi meniadakan sistem promosi dan hukuman, korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan korupsi
menyebabkan sistem perekonomian tidak baik karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang luar negeri. Lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah. Seperti yang baru-baru ini diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa pada kasus semester I 2013, kelemahan Sistem Pengendalian Intern RP.46,24 Triliun dengan potensi kerugian sebesar Rp.10,74 Triliun. BPK juga menemukan 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dengan senilai RP.56,98 Triliun. Dalam periode 2009 hingga semester I 2013 terdapat 193.600 rekomendasi senilai Rp.73,27 Triliun. Jumlah itu mencakup keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN badan hukum milik negara, kontraktor kontrak kerja sama, lembaga yang memiliki saham pemerintah 50% dan otorita (Media Indonesia, 12 November 2013). Di sisi lain, masih menjadi tanda tanya besar di kalangan profesi audit internal mengenai sejauh mana peran serta dari fungsi pengawasan termasuk para pejabat pengawas yang berada di lingkungan fungsi pengawasan atau inspektorat daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, terutama dalam upaya untuk mengawal berbagai kegiatan dan program pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Audit internal pemerintah (Inspektorat) sebagai whistleblower harus mampu mengungkap semua temuannya mulai dari korupsi, fraud, perbuatan melanggar perudang-undangan atau perpajakan, perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finasial atau non finansian, pelanggaran prosedur operasi standar (SOP), pelanggaran etika tanpa ada rasa takut untuk mutasi jabatan, sehingga menghasilkan pelaporan yang berdampak pada kualitas audit (KNKG 2008). Salah satu penyebab lain kegagalan internal auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah rendahnya tingkat skeptis professional auditor
(Beasley, Carcello dan Hermanson, 2001).
Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas yang dilakukan oleh orang yang profesional yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sistem dan kegiatan operasional organisasi, menjamin kegiatan operasional organisasi telah berjalan efektif dan efisien serta memastikan bahwa sasaran dan tujuan organisasi telah tercapai. Lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah. villa kotabunga kolam renang Masih menjadi tanda tanya besar di kalangan profesi audit internal mengenai sejauh mana peran serta dari fungsi pengawasan termasuk para pejabat pengawas yang berada di lingkungan fungsi pengawasan atau inspektorat daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.
Audit internal pemerintah (Inspektorat) sebagai whistleblower harus mampu mengungkap semua temuannya mulai dari korupsi, fraud, perbuatan melanggar perudang-undangan atau perpajakan, perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finasial atau non finansial, pelanggaran prosedur operasi standar (SOP), pelanggaran etika tanpa ada rasa takut untuk mutasi jabatan, sehingga menghasilkan pelaporan yang berdampak pada kualitas audit. Salah satu penyebab kegagalan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan ini adalah rendahnya profesionalisme dan independensi yang dapat mengakibatkan rendahnya kualitas audit.
Penelitian yang dilakukan oleh Faisal dkk (2012) mengenai profesionalisme terhadap kualitas audit, hasilnya menunjukkan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit secara parsial. Sedangkan penelitian yang dilakukan Angge dan Afridian (2012), hasilnya menunjukan bahwa independensi berpengaruh secara signifikan. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Faisal (2012) dimana independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Faisal menunjukan bahwa kualitas audit tidak akan dipengaruhi oleh independensi auditor dalam menyelesaikan laporan audit. Hal ini dapat terjadi karena sistem pelaporan keuangan di institusi yang menjadi objek
penelitian telah cukup baik, sehingga kualitas audit tidak terlalu berpengaruh terhadap kualitas audit.
Tujuan Penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal secara simultan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Kedua, untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal secara parsial terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat
DOI: 10.15408/etk.v13i2.188
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah
No full textThe Determinant That Affect The Profitability in Islamic BanksThe aim of this study are to analyze the direct effect of financing and net interest margin to return on asset, and indirect effect of financing and net interest margin into return on asset. The independent variables in this study are financing and net interest margin, the dependent variable is return on asset, and intervening variable is non performing financing (NPF). The method that used in this study is path analysis. The result shown that the financing has direct effect to return on asset 2.45% and net interest margin has direct effect to return on asset 6.45%. Non performing financing has direct effect to return on asset 4.32%. Financing has indirect effect to non performing financing 2.77%. Net interest margin has indirect effect on non performing financing 2.77%.DOI: 10.15408/etk.v14i2.227
MODEL PENGHITUNGAN TARIF PREMI ASURANSI SYARIAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SEGMENTASI PASAR DAN LABA PERUSAHAAN
No full textThe research aims to analyze the model calculations sharia insurance premium rates for savings products and not saving in connection with market segmentation and company profit. The method used in this research is descriptive qualitative. In accordance with the characteristics of the product, for a savings element that has a market segmentation leads to the individual, while that does not have a savings element, it would be appropriate is marketed to a collection or company. Companies with on investment high return using a relatively small debt. High rate of return allowed them to finance the majority of their funding needs with funds generated from internal activities.DOI: 10.15408/etk.v13i2.188