Konstruksia
Not a member yet
341 research outputs found
Sort by
Kinerja Ruas Jalan Pada Simpang Tak Bersinyal Di Jalan Raya Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Lampung
Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan umum di kawasan perkotaan maupun pinggiran. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja simpang tak bersinyal di Jalan Raya Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, menggunakan metode Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2014. Survei lapangan dilakukan selama tiga hari pada jam puncak. Hasil analisis menunjukkan volume lalu lintas tertinggi sebesar 6.102 kendaraan per jam atau 3.152,9 skr, dengan derajat kejenuhan 0,92 yang menandakan kapasitas simpang mendekati jenuh. Rata-rata tundaan tercatat 16,1 detik/smp dan peluang antrean berada pada kisaran 34–67%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan simpang berada pada kategori C.
Kata kunci: Simpang, Kemacetan, PKJI, Derajat kejenuhan, Pelayana
Studi Muka Air Tanah dan Kemiringan Lereng terhadap Faktor Keamanan
Bangunan diatas lereng rentan terjadinya kelongsoran. Hal ini dikarenakan sudut lereng semakin besar maka semakin besar komponen gaya gravitasi yang bekerja sejajar dengan permukaan lereng yang menyebabkan longsor dan tegangan geser yang bekerja pada permukaan lereng yang mengakibatkan longsor juga semakin besar. Kemiringan lereng dan tinggi Muka Air Tanah (MAT) akan mempengaruhi stabilitas lereng yang dapat mengakibatkan terjadinya kelongsoran. Kondisi tersebut diperlukan evaluasi untuk mengetahui faktor keamanan lereng. Faktor keamanan merupakan suatu cara untuk mendefinisikan stabilitas lereng. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa pengaruh muka air tanah dan sudut kemiringan lereng terhadap kestabilan lereng yang diwujudkan berupa nilai faktor keamanan atau Safety factor (Fs). Di dalam menganalisis stabilitas lereng digunakan program bantu Geostudio 2012 dengan memberikan variasi sudut kemiringan lereng (30°, 45°, 60°) dan variasi tinggi muka air tanah (+4m; +2m; 0m; -2m). Hasil perhitungan menunjukkan angka Fs semakin besar terjadi pada elevasi MAT yang semakin rendah atau mendekati dasar timbunan (berturut-turut MAT= +4m; +2m; 0m), sedangkan saat elevasi MAT berada dibawah timbunan (MAT= -2m) tidak terjadi perubahan Fs atau praktis nilai Fs tetap. Hal ini dikarenakan saat elevasi MAT berada dibawah timbunan tidak ada perubahan kuat geser tanah maupun gaya yang menyebabkan longsor. Kemiringan lereng (o) yang semakin curam dengan sudut lereng berturut-turut (30o; 45 o; 60 o) menunjukan adanya penurunan nilai faktor keamanan. Hal ini dikarenakan semakin curam sudut lereng semakin beresiko terjadinya longsor
Akibat Hukum Terminasi Kontrak Konstruksi Pada Pekerjaan yang Dibiayai Oleh Negara
Terminasi kontrak atau pemutusan kontrak adalah hal yang biasa terjadi apabila salah satu pihak melakukan penghentian kontrak yang disebabkan adanya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya atas dasar kontrak yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penyebab terjadinya terminasi kontrak dan bagaimana akibat hukum dari terminasi kontrak konstruksi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini secara umum adalah bersifat empiris yaitu dengan cara mengamati secara langsung permasalahan pemutusan kontrak yang dihadapi oleh obyek penelitian. Pemutusan kontrak dilakukan oleh Institusi Auditor Perwakilan Provinsi Banten terhadap Penyedia Barang/Jasa PT. Jaya Karya yang disebabkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia dalam Pembangunan Gedung Instansi Auditor Perwakilan Banten, dimana rencana pembangunan yang seharusnya 57,9% namun realisasinya hanya mencapai 16,8% atau terjadi deviasi sebesar -41%. Sebelum melakukan pemutusan kontrak terlebih dahulu dilakukan SCM (Show Case Meeting) terdiri dari SCM ke-1, 2 dan ke-3, akibat dari pemutusan kontrak tersebut PT. Jaya Karya dikenakan sanksi yaitu terkait dengan; jaminan pelaksanaan, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan dan dikenakan Sanksi Daftar Hitam. Selanjutnya PT. Jaya Karya melakukan gugatan kepada Instansi Auditor Perwakilan Banten melalui PTUN, namun gugatan oleh PT. Jaya Karya ditolak oleh Pengadilan Negeri
Optimalisasi Kualitas Layanan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) Melalui Aplikasi SIMBG Di Kabupaten Padang Lawas Utara
Kabupaten Padang Lawas Utara menghadapi tantangan signifikan dalam tata kelola perizinan bangunan gedung, ditandai rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat yang hanya mencapai 10% dari total bangunan berizin, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran tata ruang, ketidakteraturan wilayah, dan konflik sosial. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) diharapkan menjadi solusi digitalisasi layanan, namun masih menghadapi hambatan teknis, keterbatasan akses, dan rendahnya kompetensi aparatur yang berdampak pada rendahnya kepuasan pemohon. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh implementasi SIMBG dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian lapangan, melibatkan 41 responden yang dipilih secara purposive, dan dianalisis melalui teknik SEM–PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMBG dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pemohon, sehingga diperlukan langkah strategis berupa penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kompetensi pegawai, percepatan respon terhadap keluhan, serta perluasan akses layanan, baik secara daring maupun luring, untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, kepuasan masyarakat, dan kepatuhan perizinan demi terciptanya tata ruang yang tertib dan berkelanjutan di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Kata kunci: SIMBG, kualitas pelayanan, kepuasan pemohon, persetujuan bangunan gedung, Kabupaten Padang Lawas Utar
Evaluasi Kesesuaian Material Trotoar Berbahan Keramik dan Pelayanan Pejalan Kaki di Kota Bandar Lampung
Penelitian ini dilakukan untuk menilai kesesuaian pemakaian material keramik pada trotoar di Kota Bandar Lampung dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta meninjau kualitas pelayanan yang dirasakan pengguna jalan kaki. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif dan evaluatif, melalui observasi langsung serta kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden. Hasil temuan memperlihatkan bahwa keramik standar lantai yang digunakan pada trotoar tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan SNI, terutama pada aspek kekuatan material, tekstur permukaan, sistem drainase, ketinggian kurb, dan aksesibilitas difabel. Meskipun demikian, hasil survei menunjukkan tingkat penerimaan responden sebesar 72% (kategori “setuju”), yang berarti trotoar masih dapat berfungsi walau memiliki keterbatasan teknis. Penelitian menyimpulkan bahwa keramik kurang layak dipakai sebagai material trotoar karena mudah pecah, licin saat basah, dan tidak inklusif. Oleh karena itu, disarankan penggunaan paving block atau beton cetak bertekstur anti-slip, penambahan jalur difabel, penyesuaian dimensi geometris, serta perbaikan drainase agar trotoar lebih aman, nyaman, dan sesuai standar.
Kata kunci: Material keramik; Trotoar; Standar Nasional Indonesia (SNI); Kualitas pelayanan; Aksesibilitas difabe
Peran Kontrak dalam Mencegah dan Menyelesaikan Sengketa Konstruksi
Sengketa dalam suatu kontrak kerja konstruksi adalah suatu hal yang jamak terjadi. Standar kontrak pekerjaan konstruksi menentukan mekanisme penyelesaian sengketa karena masing-masing standar kontrak memiliki tahapan waktu dan proses penyelesaian sengketa yang berbeda. Penyelesaian sengketa kontrak juga dipengaruhi oleh sistem hukum yang menjadi acuan negara setempat, dimana Indonesia menganut sistem hukum Civil Law. Hasil analisis dan perbandingan penyelesaian sengketa antara standar kontrak Pemerintah dan standar kontrak FIDIC, ditemukan dua perbedaan utama yang berkaitan dengan pengaturan waktu peyelesaian sengketa dan tahapan/prosedur penyelesaian sengketa, dimana standar kontrak Pemerintah tidak mengatur secara jelas durasi waktu penyelesaian, serta proses penyelesaian sengketa masih sebagai suatu pilihan bukan tahapan sehingga tidak relevan dengan ketentuan didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Urutan tahap penyelesaian sengketa tersebut adalah dengan cara melakukan musyawarah untuk mufakat, tahapan berikutnya adalah melalui proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Pelaksanaan mediasi dan konsiliasi juga dapat digantikan dengan pembentukan Dewan Sengketa
Clash Detection Pada Gedung Pelayanan RS XYZ Dengan Menggunakan Konsep Building Information Modelling (BIM)
Penerapan Building Information Modelling (BIM) dalam industri konstruksi semakin penting untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kolaborasi antar disiplin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis benturan (clash) antara elemen struktur atas dan arsitektur pada Gedung Pelayanan RS XYX dengan menggunakan metode clash detection berbasis BIM. Pemodelan dilakukan menggunakan Autodesk Revit 2024, sedangkan deteksi benturan menggunakan Autodesk Navisworks Manage 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebanyak 68 clash terdeteksi pada model struktur dan arsitektur. Benturan tersebut meliputi konflik antara kolom dengan dinding, balok dengan dinding, serta tangga dengan dinding. Proses clash clustering dilakukan untuk mengelompokkan benturan berdasarkan karakteristik elemen, sehingga mempermudah analisis dan prioritisasi penyelesaian masalah. Resolving dilakukan dengan fitur Switchback pada Navisworks yang terhubung langsung ke Revit, memungkinkan revisi model secara tepat. Proses perbaikan dilakukan dengan menyesuaikan posisi, dimensi, atau offset elemen tanpa mengubah fungsi ruang dan struktur. Hasilnya, seluruh benturan berhasil diselesaikan hingga nol clash, sehingga model siap digunakan sebagai acuan konstruksi. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan BIM dengan clash detection efektif dalam mengurangi kesalahan desain, meningkatkan koordinasi, dan mendukung efisiensi proyek konstruksi. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi teknologi digital dalam perencanaan bangunan modern.
Kata Kunci: Building Information Modelling (BIM), Clash Detection, Revit, Navisworks, Kontruksi
Batu Kapur Padang Panjang terhadap Parameter Marshall dalam Campuran Aspal HRS – WC
Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor pertanian, pariwisata, dan perdagangan. Namun, infrastruktur jalan yang rusak dan tidak memadai menjadi hambatan utama dalam mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penambahan batu kapur asal Padang Panjang sebagai bahan pengganti filler pada campuran aspal Hot Rolled Sheet-Wearing Course (HRS-WC). Metode yang digunakan adalah kuantitatif melalui eksperimen laboratorium, dengan tahapan meliputi pengujian material, pembuatan benda uji, dan pengujian Marshall. Parameter yang dianalisis meliputi nilai stabilitas, flow, dan rongga dalam campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan batu kapur menurunkan nilai flow dari 3,84 mm pada 0% menjadi 2,96 mm pada 10% kapur, sementara nilai stabilitas meningkat dari 1070 kg menjadi 1420 kg. Temuan ini mengindikasikan bahwa penggunaan batu kapur Padang Panjang sebagai filler mampu meningkatkan performa campuran aspal HRS-WC dan memenuhi kriteria Marshall berdasarkan standar Kementerian PUPR (2018).
Kata kunci: Batu Kapur, Filler, HRS – WC, Campuran Aspal, Marshall Tes