Intermestic: Journal of International Studies
Not a member yet
61 research outputs found
Sort by
Kemunculan Perlombaan Antariksa Bernuansa Ekonomi
Get PDFSpace race is an important part of the Cold War period between the United States and the Soviet Union. Although the race was over, in recent years, there are some indications of the birth of space race with new nuances. New global actors emerge and change the global launch industry arrangement. That is interesting to be studied because the development of space technology is now increasingly affecting the lives of the global community. This paper explains the current space race so that Indonesia gets an idea of new opportunities, both as customers and developers. The method used is qualitative-descriptive. This paper concludes that space race is coming back with more dominant economic nuances through the changing of global political-economy structure in satellite launch industry sector.Perlombaan antariksa atau sering dikenal dengan istilah space race merupakan salah satu bagian penting dari periode Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Meskipun perlombaan tersebut sudah berakhir, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi lahirnya perlombaan antariksa dengan nuansa baru. Sejumlah pelaku baru muncul dan mengubah tatanan industri peluncuran global. Hal ini menarik untuk dikaji karena perkembangan teknologi antariksa kini semakin memengaruhi kehidupan masyarakat global. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan perlombaan antariksa yang terjadi saat ini sehingga Indonesia mendapat gambaran mengenai peluang-peluang baru, baik sebagai pelanggan maupun pengembang. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Makalah ini menyimpulkan bahwa perlombaan antariksa kembali terjadi dengan nuansa ekonomi yang lebih dominan melalui perubahan tatanan ekonomi politik global di sektor industri peluncuran satelit
Posyandu sebagai Soft Power Indonesia dalam Diplomasi Kesehatan Global
Get PDFThis reasearch article aims to know and describe the effort of Posyandu revitalization as one of Indonesian way to increase soft power in conducting global health diplomacy. Using Qualitative Methods, also global health, Posyandu, public-private partnership, and soft power concepts, research find that Indonesia has done a lot of health diplomacy in the international arena. The improvement of the Posyandu model with the private sector can be one of Indonesia's softt power in conducting diplomacy in the global health sector.Artikel penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya revitalisasi Posyandu sebagai salah satu cara Indonesia untuk meningkatkan softt power in conducting diplomacy in the global health sector dalam melakukan diplomasi kesehatan global. Dengan menggunakan metode kualitatif, serta konsep kesehatan global, Posyandu, public-private partnership, dan softt power, penelitian ini mendapatkan bahwa Indonesia telah melakukan banyak diplomasi kesehatan di arena internasional. Perbaikan model Posyandu bersama pihak swasta dapat menjadi salah satu soft power Indonesia dalam melakukan diplomasi di bidang kesehatan global
Editorial: Keamanan Internasional
Get PDFIsu keamanan internasional senantiasa meramaikan Kajian Hubungan Internasional. Sebagai salah satu bidang kajian utama, konsep keamanan dalam Kajian Keamanan Internasional mengalami perkembangan genealogisnya melalui perdebatan-perdebatan, dari keamanan yang bersifat tradisional (politik-militeristik) sampai nirtradisional (manusiawi dan alternatif) oleh para intelektual Hubungan Internasional. Konteks historis penting yang berlaku pada ruang dan masanya turut melahirkan secara kritis teks keamanan. Teks-teks keamanan tradisional yang berlaku pada masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin dengan batasan keamanan yang memfokuskan pada negara sebagai aktor kunci keamanan (pivotal player), sumber ancaman sekaligus pencipta stabilitas keamanan, mengalami anomali (changes and challenges)
Analisis Penilaian dalam Konferensi Media antara Pemerintah Indonesia dan Australia Menuju Normalisasi Hubungan Bilateral
No full textThis descriptive study aims to identify and analyze the types of appraisal found in the media conference between the Indonesian government and the Australian government in 2013. Appraisal is the evaluation of available types of attitudes delivered within a discourse. There are three types of attitudes in appraisal: affect, judgment, and appreciation. Affect is a means of how individuals express their feelings in discourse. Judgment is divided into personal judgment and moral judgment. Personal judgment includes individual’s admiration or criticism, while moral judgment includes individual’s praise or condemnation. Appreciation concerns individual’s attitudes towards surrounding things. The result shows that there is no negative appraisal proposed by the representatives of both governments. Both representatives agreed to continue and restore the almost damaged bilateral relations after the surveillance scandal conducted by the Australian government to President Susilo Bambang Yudhoyono.Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis macam-macam appraisal yang ditemukan dalam konferensi media antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia pada tahun 2013. Appraisal merupakan evaluasi dari jenis-jenis sikap yang disampaikan dalam sebuah wacana. Terdapat tiga jenis sikap dalam appraisal, yaitu: affect, judgment, dan appreciation. Affect adalah cara bagaimana individu mengungkapkan perasaan mereka dalam wacana. Judgment terbagi menjadi personal judgment dan moral judgment. Personal judgment berupa kekaguman atau kritik seseorang, sedangkan moral judgment berupa pujian dan hukuman seseorang. Appreciation menyangkut sikap individu mengenai hal terkait. Hasil studi menunjukan bahwa tidak ada appraisal negative yang diusulkan oleh perwakilan dari kedua negara. Keduanya sepakat untuk melanjutkan dan memulihkan hubungan bilateral yang hampir rusak setelah skandal penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintahan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Tiongkok
Get PDFThe Senkaku Islands dispute has become one the most controversial territorial sovereignty dispute in Asia. Japan and China had been disputing the Islands since 1970. The conflict has escalated to higher level on 2013 when China established the Air Defense Identification Zone. Both China and Japan will respond to any measures exercised by each other to defend each legitimacy on Senkaku Islands. This research aims to scrutinize and analyse the response given by Japan in ecnountering China's Air Defense Identification Zone and what policy implemented by Japan.Sengketa Kepulauan Senkaku menjadi salah satu sengketa kedaulatan teritorial yang paling kontroversial di Asia. Jepang dan Tiongkok telah berselisih Kepulauan sejak 1970. Konflik tersebut semakin memanas pada tahun 2013 ketika Tiongkok mendirikan Zona Identifikasi Pertahanan Udara. Tiongkok dan Jepang akan menanggapi setiap tindakan yang dilakukan oleh kedua negara untuk membela legitimasi masing-maisng di Kepulauan Senkaku. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis respon yang diberikan oleh Jepang dalam menghadapi kebijakan Zona Identifikasi Pertahann Udara Tiongkok dan kebijakan yang akan dikeluarkan Jepang
Lobi Israel dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat ke Timur Tengah
Get PDFThis research was conducted based on a research problem that discussed about the role of pro-Israeli lobby groups which dominated US foreign policy in the Middle East. The research focused on US foreign policy during George W. Bush’s regime. At that time, US foreign policy in the Middle East was giving a favorable outcome for Israeli government. The researcher used qualitative method and case study analysis in this research. The concept and theory harnessed foreign policy concept from Lovell and pluralist lobby theory. The result of this research was Israel’s lobby groups were an input in decision making process as an interest. The lobby played its role as the main source of information which were used by US government as a foreign policy domestic input. They had financial and political power that were able to lobby both directly and indirectly.
Keyword: Foreign policy, decision making process, Israel’s lobbyPenelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah masalah yaitu peran kelompok lobi Israel yang mendominasi dalam kebijakan luar negeri AS ke Timur Tengah. Pada penelitian ini, isu yang diambil adalah studi kasus tentang kebijakan luar negeri AS pada masa pemerintahan George W. Bush. Keberpihakan AS pada Israel merupakan akibat dari lobi politik Israel di dalam perumusan kebijakan luar negeri AS. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif studi kasus. Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kebijakan luar negeri Lovell dan teori lobi pluralis. Hasil dan simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah lobi Israel dapat dikategorikan sebagai input dalam kebijakan luar negeri berupa interest. Lobi Israel berperan sebagai satu-satunya sumber akses informasi yang dijadikan input kebijakan luar negeri AS pada fenomena ini. Hal ini tidak terlepas dari kekuatan finansial dan politik kelompok lobi yang mampu melobi secara langsung (direct lobby) dan tidak (indirect lobby).
Kata Kunci: Kebijakan luar negeri, perumusan kebijakan luar negeri, lobi Israel
Dinamika Diaspora Subkultur Etnik Cina di Kota Singkawang
Get PDFDiaspora yang dilakukan masyarakat Cina ke berbagai wilayah di dunia, membuat mereka mempunyai kultur tersendiri dengan kekhasan masing-masing, karena telah berakulturasi dengan wilayah tempat baru dimana mereka berada. Salah satu daerah yang cukup signifikan adalah Kota Singkawang. Singkawang adalah tempat bersejarah bagi etnis Tionghoa, karena disanalah mereka berkembang dan mempunyai peradaban tersendiri, lengkap dengan sub-kultur yang dibawa dari Tiongkok. Pada masa rezim Presiden Soeharto, keberadaan mereka sangatlah dimarjinalkan. Mereka memiliki berbagai budaya yang pasca Reformasi, baru terbuka pada publik. Mereka memiliki sub-kultur yang memang unik, sehingga butuh waktu untuk dapat diterima di kalangan masyarakat. Perayaan-perayaan seperti Imlek, Cap Gomeh dan lainnya, merupakan identitas tersendiri yang masuk dalam ruang masyarakat pribumi dan berpengaruh pada bidang ekonomi, politik dan budaya. Sehingga menjadi menarik untuk diteliti mengenai sub-kultur Tionghoa dengan berbagai dinamikanya, dengan mengambil latar Kota Singkawang, karena mayoritas masyarakat berasal dari etnis Tionghoa. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dinamika sub-kultur Tionghoa di Kota Singkawang. Hasilnya bahwa dinamika Etnis Tionghoa di Kota Singkawang telah mengalami perubahan yang signifikan dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik di singkawang.Diaspora conducted by Chinese people to various regions of the world make them have their own culture with their own peculiarities, because it has acculturated with the new place where they are. One of the significant areas is Singkawang city. Singkawang is a historic place for Tionghoa ethnic, because there is where they grow and have their own civilization, complete with their sub-culture brought from China. During the reign of President Soeharto, their existence is very marginalized. They have a variety of cultures that only after the new Reformation is open to public. They have a unique sub-culture, so it takes time to be accepted in the community. Celebrations such as Imlek, Cap Gomeh and the others, are a distinct identity that falls within the indigenous communities and influences the economic, politics and cultural fields. So it is interesting to study about the Tionghoa sub-culture with it’s various dynamics, taking the background of Singkawang City, because the majority of the people are Tionghoa ethnic. The research was conducted by descriptive-qualitative methods, with the aim to describe the dynamics of Tionghoa sub-culture in Singkawang City. The result is, the dynamics of Tionghoa ethnic in Singkawang City has undergone significant changes and affect the social, economic, political life in Singkawan
Aesthetic and World Politics by Roland Bleiker. Basingtoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2009. Hardcover: 271 pp.
Get PDFAesthetic approach to politics is not really something considered as a novelty. Immanuel Kant has described the aesthetic relationship with rationality way back in the 17th century, as well as Friedrich Nietzsche and Jaques Rancier as a more contemporary counterpart. In the field of international relations, the study of aesthetics has been raised by a number of reviewers – from James Der Derian, Costas Constantinou, David Campbell, to Anthony Burke – who began to lay aesthetics as a foothold in approaching various phenomena. Roland Bleiker is one of the most consistent among them. In an essay entitled "The Aesthetic Turn in International Political Theory", Bleiker opened the discourse to establish aesthetics as one of the paradigms in international political theory. His essay is published in 2001, contrasts with the majority of international political theories that always try to "catch the world as it is". Bleiker assumes that there is always a distance between representation and what it represents. Through aesthetics, he criticizes approaches that fill this theoretical gap with mimetic ideas. He emphasizes that aesthetic studies do not try to mimic the reality, but it is trying to recognize the various emotions and sensibilities in the formation of a certain representation. The great role of "emotion" in politics is further explained by Bleiker through an essay entitled “Fear No More: Emotions and World Politics”, published seven years after
Globalisasi Sebagai Katalis Kosmopolitanisme dan Multikulturalisme: Studi Kasus Resistance Cina Terhadap Kosmopolitanisme
Get PDFThis research is attempted to answer and explain on how the similarities and the differences between cosmopolitan and multiculturalism in case of China’s resistance towards the cosmopolitan phenomenon. This is a descriptive research with qualitative approach. The data collection method in this research is through library with secondary data sources by using the concept of Cosmopolitanism and Multiculuralism. Analysis is conducted by referring Globalization as a pattern that creates an increasingly obvious dependence relationship with the loss of state boundaries in the process of economic, political, and cultural integration. Globalization has also given chance to Cosmopolitanism and Multiculturalism that is currently growing rapidly around the world. The results shows and explains that globalization is functioned as catalyst between Cosmopolitanism and Multiculturalism. In China’s case it could be said that the cosmopolitanism is in two ways: the market cosmopolitanism and the international-federation cosmopolitanism.Penelitian ini disajikan guna menjawab dan menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan antara kosmopolitan dan multikulturalisme dengan studi kasus dalam resistance Cina terhadap fenomena kosmopolitanisme. Tulisan ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam riset ini adalah melalui studi pustaka dengan sumber data sekunder dengan menggunakan konsep Kosmopolitanisme dan Multikulturalisme. Analisis dilakuan dengan merujuk Globalisasi sebagai suatu pola yang menciptakan hubungan ketergantungan yang semakin jelas dengan hilangnya batas Negara dalam proses integrasi ekonomi, politik, dan juga budaya. Globalisasi juga telah melahirkan kosmopolitan dan multikulturalisme yang saat ini sedang berkembang pesat di belahan dunia. Hasil analisis menunjukkan dan menjelaskan bahwa Globalisasi fungsional sebagai katalis antara Kosmopolitanisme dengan Multikulturalisme. Pada kasus Cina dapat dikatakan kosmopolitanisme dalam dua hal yakni kosmopolitanisme pasar dan kosmopolitanisme federasi internasional
Keamanan Manusia dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis Terkait Perang Intra-Negara
Get PDFThis article tries to propose the human security issue that explained by critical security studies approach as an ontological and epistemological critique to state security as the object referent. The critique comes from the wider development of the Copenhagen School promoted by Buzan, Weaver and de Wilde (1998) through the security sector analysis and securitization concepts. Both of those are responded by the critical security studies approach from Aberystwyth/Wales School and the Toronto School which is proposing the three questions of ontological claims through the true and real security concept. This three ontological claims are: what is real (of security)?, what is knowledge (of security)?, what (security) is to be done?. By the deepening relevance to intra-state conflict, the claim of security concepts find the momentum that the threat of security of intra-state conflict/war can arise in all aspects of human life and then following the true and real security threat to the security of human life as a whole.Tulisan ini didasari dari persoalan keamanan manusia yang dikaji melalui pendekatan studi keamanan kritis sebagai sebuah kritik ontologis dan epistemologis mengenai negara sebagai obyek referen keamanan. Kritik tersebut bermuara dari pengembangan lebih luas dari pendekatan studi keamanan Copenhagen School yang dipelopori oleh Buzan, Weaver dan de Wilde (1998) melalui analisis sektor keamanan dan konsep sekuritisasi. Kedua hal inilah yang kemudian ditanggapi oleh kelompok pendekatan Studi Keamanan Kritis dalam Aberystwyth/Wales School dan Toronto School yang mengajukan tiga klaim pertanyaan ontologis seputar konsep keamanan yang sebenarnya dan nyata. Ketiga klaim tersebut mencakup: what is real (of security)?, what is knowledge (of security)?, what (security) is to be done?. Melalui relevansinya dalam konflik/perang intra-state, maka klaim akan konsep keamanan menemukan momentumnya bahwa ancaman keamanan dalam konflik/perang intra-state, bisa muncul terhadap segala aspek kehidupan manusia dan kemudian melahirkan ancaman keamanan yang sebenarnya dan nyata terhadap keamanan kehidupan manusia seutuhnya