Intermestic: Journal of International Studies
Not a member yet
61 research outputs found
Sort by
Bargaining: Revisi Teori Perimbangan Kekuatan dalam Hubungan Diplomasi Indonesia, Malaysia, Cina dan Amerika Serikat
Get PDFThis article is aim to critisize the theory of balance of power and offer alternative strategy. For more than three centuries, Balance of Power (BOP) theory has served as the core of Realist. However, for lesser state that were facing stronger rivaling alliance power, BOP theory only serves two strategy options: Balancing and Bandwagoning. Both solutions are not fit for neutral lesser states, which should raise the needs for a newly engineered third strategy – that can increase relative power of lesser state, but keep its political neutrality. The third strategy is named Bargaining by Authors – that relies on strategic partnerships as diplomatic instrument.Tulisan ini berupaya untuk mengkritisi teori perimbangan kekuatan dan menawarkan strategi alternatif. Telah lebih dari tiga abad Teori Perimbangan Kekuatan (TPK) menjadi konsep utama dari paham Realis. Namun bagi negara lemah dalam menghadapi aliansi lawan yang lebih kuat, TPK hanya menawarkan dua opsi strategi: Balancing dan Bandwagoning. Kedua solusi itu tdak cocok bagi negara lemah yang netral, sehingga perlu dirancang strategi ketiga – yang mampu meningkatkan kekuatan relatif namun tetap memelihara netralitas politik negara lemah. Strategi ketiga itu penulis sebut dengan Bargaining – yang mengutamakan manfaat kemitraan strategis sebagai instrumen diplomasi
The World Trade Organization (WTO) Rules and Regulation: A Threat or Promise to Indonesia’s Agricultural Policy?
Get PDFThe WTO is a formally structured organization whose rules are legally binding on its member states. The organization provides a framework for international trade law. Indonesia has been part of WTO membership since 1995. However, the agreement does not always compatible with domestic economic policy particularly on agricultural sector. This article aims to understand the possibility of Indonesia’s economic development particularly on agriculture follow WTO’s policy track into greater prosperity. By using qualitative method, this article concluded that in a broad economic securitization, agricultural products actually have been neglected by securitizing actors (Indonesian government) to fulfill their basic needs in balancing the inequalities between rich and poor. Furthermore, Indonesia’s traditionalist economic method is incompatible with neoliberalist’s economic principle due to social and demographic diversity.WTO adalah organisasi berstruktur formal yang peraturannya mengikat secara hukum bagi negara anggotanya. Organisasi ini menyediakan kerangka hukum perdagangan internasional. Indonesia telah menjadi bagian dari keanggotaan WTO sejak 1995. Namun, kesepakatan tersebut tidak selalu sesuai dengan kebijakan ekonomi domestik khususnya sektor pertanian. Artikel ini bertujuan untuk memahami kemungkinan perkembangan ekonomi Indonesia terutama pada pertanian mengacu pada jejak kebijakan pencapaian kemakmuran WTO. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini menyimpulkan bahwa dalam sekuritisasi ekonomi yang luas, produk pertanian sebenarnya telah terbengkalai oleh pelaku sekuritisasi (pemerintah Indonesia) untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam menyeimbangkan ketidaksetaraan antara orang kaya dan orang miskin. Lebih jauh lagi, metode ekonomi tradisionalis Indonesia tidak sesuai dengan prinsip ekonomi neoliberal karena keragaman sosial dan demografis
Editorial Isu-isu Internasional: Kebahasaan Kebijakan Luar Negeri, Keamanan Manusia, Kelompok Lobi, Diaspora, Disabilitas dan Globalisasi
Get PDFSebagai sebuah jurnal akademik, Intermestic: Journal of International Studies senantiasa akan menjadi wahana wacana dan forum diskusi bagi para cendikia (scholar) mengenai ragam isu internasional dan intermestik yang perlu diangkat dan diperhatikan khalayak pembaca. Pada Volume 1, No. 2, Mei 2017, meskipun belum mengkhususkan pada sebuah tema tertentu, namun artikel-artikel yang kami persembahkan di sini memiliki keistimewaan dalam mengangkat isu kajian berdimensi internasional yang kerap terpinggirkan untuk dibahas. Antara lain adalah isu mengenai psikologis kebahasaan dalam kebijakan luar negeri, keamanan manusia, kelompok lobi, hubungan interkultural diaspora, penyandang disabilitas, serta globalisasi
Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas
Get PDFParadigm shift in understanding disabilities need to be delivered in line with the spirit of reformation and democratization lies on strengthening fundamental pillars of human rights. This article is using literature and documentation study. The paradigm in addressing or providing services to people with disabilites have shifted, starting with The Traditional model, which was charity in nature, shifted toward The Individual Model – Medical Model, emphasizing rehabilitation for disabilities population. The second model were felt insufficient to eliminate the obstacles dealt by the disabilities, thus the professionals developed the third paradigm, which is The Social Model, where focus of services are meant to create social change – community change. Currently, services for disabilites population are based on the Inclusion Model, which is inclusive development – inclusive society. The inclusive approach is utilized to present the disabilities population in the lives of the community, thus accomodating more of human rights of the disabilites population.Pergeseran paradigma dalam memaknai disabilitas perlu terus digulirkan seiring dengan semangat reformasi dan demokratisasi yang bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar hak asasi manusia. Penulisan artikel ini menggunakan studi literatur dan dokumen. Paradigma dalam menangani ataupun memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas mengalami pergeseran, dimulai dengan Traditional Model, yang bersifat kesukarelaan atau charity, kemudian berubah menjadi Individual Model – Medical Model, dengan titik berat bantuan yang diberikan berupa rehabilitasi kepada orang-orang dengan disabilitas. Model kedua ini dirasa tidak cukup menghilangkan hambatan yang dialami oleh orang dengan disabilitas, sehingga para profesional mengembangkan paradigma ketiga, yaitu Social Model, dengan fokus pelayanan lebih ditujukan pada terjadinya perubahan sosial – perubahan masyarakat. Hingga saat ini, yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada orang dengan disabilitas adalah model Inclusion Model, yaitu inclusive development – inclusive society. Pendekatan inklusif digunakan dengan maksud untuk menghadirkan orang-orang dengan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dirasakan lebih mengakomodir hak asasi manusia orang dengan disabilitas
Indonesia's Migrant Domestic Workers within ASEAN Community Framework: A Societal and Economic Security Approach
Get PDFThis paper aims to analyze the issue of Indonesia's migrant domestic workers within the framework of ASEAN Community beyond 2015. With the government's plan to stop the sending of Indonesia's migrant domestic worker abroad in 2017, one of possible direct effects would be the rise of unemployment rate. On other hand, one of the consequences of the integrated ASEAN Economic Community is the free movement of people, commodities and services between ASEAN member countries. Higher level of people's flow will increase connectivity as well competition. Using a qualitative approach of method, this paper elaborates the discourse of the Indonesia's migrant domestic workers, using the societal and economic security perspective as analytical framework.Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisa ragam isu mengenai pekerja migran Indonesia sektor domestik dalam kerangka wilayah Komunitas ASEAN atau ASEAN Community pasca tahun 2015. Salah satu diskursus yang diangkat antara lain bagaimana rencana Pemerintah Indonesia menghentikan penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik ke luar negeri, padahal kerangka Komunitas Ekonomi ASEAN yang diikuti Indonesia juga menjamin kuat kemerdekaan setiap manusia khusunya pekerja, barang, dan jasa di wilayah komunitas ASEAN untuk saling bermobilitas di antara sesama negara ASEAN. Artikel ini juga berupaya mengulas potensi meningkatnya relasi cum kompetisi antar warga negara-negara di ASEAN apabila arus perpindahan pekerja antar negara di Asia Tenggara benar-benar meningkat dalam kerangka Komunitas ASEAN. Dengan menggunakan metode kualitatif, kertas kerja berupaya mengelaborasi ragam diskursus mengenai pekerja migran Indonesia sektir domestik dengan kerangka analitis keamanan sosietal dan ekonomi
Tanggung Jawab Pengangkut Udara atas Kelambatan
Get PDFAir transportation is a crucial transportation mode in Indonesia due to its archipelagic geographical form. The problems arose from the delay of air carriers. This article aimed to discuss the problems of Indonesian air carriers from the international law perspective based on the literature studies of international conventions on air carrier industry. Some of the related conventions are: Chicago Convention 1944, Warsaw Convention 1929 that completed by the Den Haag Protocol 1955 and the Montreal Agreement 1966. Other than that the convention that regulates the airport safety from the sabotage and the regulations of Air Traffic Control. The analysis of these international laws therefore used to further analyze the responssse of Indonesia’s government on the delay of air carriers happened in 2015 by making the Government Regulation No. 89, 2015 on Air Carrier’s Delay. With the advancement of discussion and analysis on Indonesia’s government regulation for air carrier, therefore the responsssibility of air carriers’ delay is becoming clearer.Transportasi udara merupakan sarana transportasi yang krusial mengingat bentuk geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Permasalahan yang muncul berkisar pada kelambatan jadwal keberangkatan pesawat udara. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan penerbangan Indonesia melalaui kajian hukum internasional. Melalui studi literatur dari berbagai konvensi internasional yang mengatur industri penerbangan, antara lain Konvensi Chicago 1944, Konvensi Warsawa 1929 yang dilengkapi oleh Protokol Den Haag 1955, juga Montreal Agreement 1966. Selain itu dilakukan juga telaah pada konvensi yang mengatur keselamatan bandara dari sabotase dan aturan-aturan mengenai Air Traffic Control (ATC). Kajian hukum internasional ini kemudian digunakan sebagai landasan dalam analisis terhadap responss Pemerintah RI dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2015 Tentang Penanganan Kelambatan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia. Melalui kajian tentang Peraturan Pemerintah RI terkait regulasi penerbangan ini, maka aturan tentang tanggung jawab angkutan udara tentang kelambatan menjadi semakin jelas
Tantangan Intelijen dalam Kontra-Terorisme di Indonesia: Suatu Pandangan
Get PDFThe September 11th 2001 attact in the United States has become the world’s turning point, from how terrorism actors operate globally through networks to how states and international relations actors response towards it. This article about the challenges for intellegence in counter-terrorism in Indonesia and the preventive actions needed especially in the use of information technollogy, as the form of detection effort and early warning for the terrors. Through the literature reviews, it is found that in practice the Indonesians intellegence activities are tend to not well organized from one institution to another because of the trust-deficit, overlapping activities and accuration of intellegence, and the lack of concrete actions in eliminating the terrorism threats in cyber sphere. It can be concluded that the comprehensive and integrative efforts are needed in organizing the intelligence in Indonesia. On the other hand, the national strategy on counter-terrorism in cyber area through the comprehensive use of information technology on the cyber terrorism threats.Serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat menjadi titik balik bagi dunia, baik dari bagaimana aktor-aktor terorisme beroperasi secara global melalui jaringan-jaringan, hingga bagaimana negara dan aktor-aktor hubungan internasional merespons aksi-aksi teror. Tulisan ini mengenai tantangan intelijen dalam kontra-terorisme di Indonesia dan aksi preventif yang diperlukan terutama pada penggunaan teknologi informasi, sebagai suatu upaya deteksi dan peringatan dini bagi kewaspadaan terhadap aksi-aksi teror. Melalui telaah kepustakaan, ditemukan bahwa pada praktiknya kegiatan intelijen Indonesia cenderung tidak terkoordinasi dengan baik antara satu lembaga dengan lainnya yang disebabkan oleh adanya trust-deficit, tumpang tindih aktivitas akumulasi dan akurasi intelijen, serta ketiadaan aksi konkret untuk mengeliminasi ancaman di ranah cyber. Disimpulkan bahwa dibutuhkan suatu upaya komprehensif dan integratif dalam mengelola intelijen di Indonesia. Selain itu, suatu strategi nasional counter-terrorism dalam ranah cyber melalui penggunaan teknologi informasi yang menyeluruh dalam ranah cyber
Rekonstruksi Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Indo-Pasifik Abad ke-21
Get PDFIndo-Pacific region is the most dynamic region in the 21st century with the economic growth that exceeds the rest of the world. Increased prosperity of countries in the region is accompanied by an increase in the defense budget that leads to arms race. The phenomenon is due to the existence of a conflict of interests among countries in the region in various forms. Border dispute is the most sensitive issue that can escalated into armed conflict. Such prominent problem is the border dispute over the territorial waters between some ASEAN countries with China in the South China Sea (SCS). SCS dispute involving China, Vietnam, Philippines, Malaysia, Brunei, and Taiwan. This article presents an in-depth review of the foreign policy of the Indonesian government should play in the Global Maritime Nexus vision in dealing with the dynamics of the strategic environment in the Indo-Pacific region in the 21st century.Kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang paling dinamis di abad ke-21 dengan pertumbuhan ekonomi yang melebihi kawasan lainnya. Peningkatan kemakmuran negara-negara di kawasan tersebut bersamaan dengan peningkatan anggaran pertahanan yang mengesankan perlombaan senjata. Fenomena ini tidak terlepas dari eksistensi konflik kepentingan dari sejumlah negara kawasan dalam beragam bentuk. Sengketa wilayah perbatasan merupakan isu paling sensitif yang dapat terekskalasi menjadi konflik bersenjata. Masalah yang menonjol adalah sengketa perbatasan wilayah perairan antara beberapa negara ASEAN dengan Cina di Laut Cina Selatan (LCS). Sengketa di LCS melibatkan Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Namun jika melihat peta kuno ‘sembilan garis putus’ Cina, wilayah perairan yang diklaim Cina juga meliputi sebagian perairan Natuna. Artikel ini menyuguhkan kajian mendalam tentang politik luar negeri yang seharusnya dimainkan Pemerintah Indonesia di dalam visi Poros Maritim Dunia dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik pada abad ke-21
Editorial Inagurasi: Kajian Intermestik dalam Kajian-kajian Internasional
Get PDFAdalah suatu kebanggaan dan suka cita meluncurkan Jurnal Elektronik (e-Journal) edisi perdana, yaitu Intermestic: Journal of International Studies (INTERMESTIC), bersamaan waktunya dengan peringatan hari kelahiran Jurusan Hubungan Internasional atau kini disebut Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Padjadjaran. INTERMESTIC adalah jurnal yang diterbitkan oleh Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Padjadjaran, untuk tujuan memberikan ruang dan prasarana bagi para peneliti dan penulis dari berbagai kalangan dalam berbagi dan mengekpresikan pengetahuan, pemikiran, gagasan dan penemuan akademis. Dalam hal ini, khususnya mengenai intermestik sebagai interelasi ataupun jaringan, yaitu interelasi internasional-domestik atau jaringan global-lokal lintas ragam pelaku, bidang dan sarana di dalam spektrum Kajian-kajian Internasional. Melalui spektrum Kajian-kajian Internasional akan memungkinkan keunikan dan kekhasan intermestik dikaji secara luas dan mendalam baik dari dimensi keilmuan Studi Hubungan Internasional tradisional dan kontemporer, serta asupan dari dimensi berbagai bidang ilmu lain yang relevan dan hirau dengan fenomena dan isu-isu intermestik
Globalization and Maritime Challenges in Western Pacific: US Engagement for Broader Maritime Cooperation with Asian Nations
Get PDFThe seas and oceans are endless resources and a nation who chose oceans to advance their interest became politically strong and economically prosper. In today globalized economy western Pacific regions are strategic sea lanes that shape international political architecture with increased role in global economic. This essay will describe the usefulness of naval power of world class maritime power especially US Navy and its cooperation with Asian Nations in western Pacific based on theoretical framework from J.R. Hill and Ken Booth in addressing maritime security challenges in western pacific. The conclusion is that The US has been maintaining its naval power in western Pacific for decades by utilized all aspect of sea power in term of hard power as well as soft power to serve as security assurance of maritime trade routes.Laut dan lautan adalah sumber daya yang tidak ada habisnya. Sebuah negara yang memilih lautan untuk meningkatkan kepentingannya akan menjadi kuat secara politik dan makmur secara ekonomi. Dalam ekonomi global saat ini, kawasan Pasifik Barat adalah jalur laut yang sangat strategis yang membentuk arsitektur politik international dengan peningkatanan perannya dalam ekonomi dunia. Tulisan ini akan menjelaskan kebergunaan kekuatan angkatan laut dari kekuatan maritim kelas dunia seperti Angkatan Laut Amerika Serikat dan kerjasamanya dengan negara-negara Asia di Pasifik Barat berdasarkan kerangka teoretis dari J.R Hill dan Ken Booth dalam membahas tantangan keamanan maritime di Pasifik Barat. Simpulannya adalah bahwa Amerika Serikat telah menjadi kekuatan angkatan lautnya di Pasifik Barat selama bertahun-tahun dengan memberdayakan seluruh aspek dari kekuatan laut atau maritim baik hard power maupun soft power yang bermanfaat sebagai penjamin keamanan dari jalur perdagangan maritim