JPMIS
Not a member yet
260 research outputs found
Sort by
PENGAWASAN LEMBAGA LEGISLATIF (DPRD) TERHADAP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI KABUPATEN MELAWI
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan kinerja pengawasan Lembaga Legislatif (DPRD) terhadap tata Pemerintahan yang baik (Good Governance”). Faktor-faktor yang dimaksud tersebut antara lain adalah berbagai isu yang terkait dengan tata pemerintahan (governance) seperti; faktor-faktor yang mendorong penggunaan sumber daya pubik yang efisien serta persepsi mereka tentang tingkat kesejahteraan masyarakat). Adapun faktor pendukung dalam pengawasan DPRD Kabupaten Melawi adalah dalam hal kemampuan mempunyai perspektif yang luas. Kemampuan untuk memimpin, kemampuan berkomunikasi, kemampuan merencanakan program maupun kemampuan menyelesaikan tugas dan masalah. Sehubungan dengan itu, kemampuan selalu dijadikan tolak ukur untuk melaksanakan tugas dengan baik. Faktor penghambat adalah adanya ketidak mampuan anggota legislatif dalam menjalankan fungsi koordinasi tersebut, juga dipengaruhi faktor kebiasaan yang sangat mendominasi mengapa kemampuan anggota tidak standard. Pada sisi lain perlu adanya ketegasan dari ketua untuk menumbuhkan kerjasama antara anggota supaya tidak terjadi stagnasi dalam merespon berbagai tugas dan pekerjaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dari segi akuntabilitas pelaksanaan fungsi DPRD belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tidak berjalannya fungsi DPRD dari faktor responsivitas dan efektivitas, jadi dengan demikian tidak banyak yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa, akuntabilitas DPRD Kabupaten Melawi terhadap masyarakat belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, baik itu fungsinya sebagai pengawasan maupun fungsi regulator konflik
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAGAL BARU KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG
No full textPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola Dana Desa yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dalam pemanfaatan Dana Desa perlu mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan desa. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Pagal Baru dalam pelaksanaannya masih belum optimal hal ini karena pelaksanaan Dana Desa belum sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Kabupaten Sintang disarankan untuk melakukan Sosialisasi terhadap kebijakan Dana Desa diberikan kepada masyarakat luas; para pelaksana Dana Desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan; dan perencanaan pembangunan desa disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA
No full textThis research aims to quality of apparatus resources in public services of Sungai Ambawang Kuala Village Sungai Ambawang District Kubu Raya Regency.This research is descriptive qualitative approach. The results of this research aims quality of apparatus resources in public services to run is good in assurance, tangibles, empathy and responsivitas, but is less in reability
PELAYANAN PEMBERIAN IZIN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textPelayanan publik tidak terlepas dan peranan Pernerintah Daerah Provinsi Kalimatan Barat yang berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan perizinanan, yang dilakukan Walikota dengan dibantu instansi pelaksana yaitu Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat penyelenggara pelayanan umum. Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berfungsi untuk melayani masyarakat (public services function) berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan. Salah satu dari tugas-tugas umum pemerintahan adalah pelayanan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakat yang dilakukan oleh kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Perumusan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Kualitas Pelayanan Pemberian Izin Organisasi Kemasyarakatan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat?”. Adapun secara teoritis, manfaat penelitian ini dapat memberikan gambaran suatu sumbangan pemikiran dan dapat memberikan wawasan yang baik untuk menambah ilmu dibidang ilmu administrasi terutama di bidang pelayanan publik serta memberi sumbangan teoritis kepada Pelayanan Pemberian Izin Ormas di Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi peningkatan Kualitas Pelayanan Pemberian Izin Ormas/Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat
EVALUASI PROSES PEMBERANTASAN PENYAKIT RABIES DI KABUPATEN MELAWI
No full textPenelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis evaluasi proses pemberantasan penyakit rabies di Kabupaten Melawi melalui aspek efektivitas, efisiensi, responsivitas dan ketepatgunaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, evaluasi proses pemberantasan penyakit rabies di Kabupaten Melawi belum terlaksana secara maksimal. Kondisi demikian terlihat dari beberapa hasil temuan seperti : a. Efektivitas pemberantasan penyakit rabies Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Melawi dalam pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana terhadap pengendalian dan pencegahan penyakit rabies belum terlaksana secara maksimal, b. fisiensi pemberantasan penyakit rabies yang mana pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan, karena anggaran yang tersedia terbatas, c. Responsivitas pemberantasan penyakit rabies dalam pelaksanaanya melalui sosialisasi belum terlaksana secara maksimal dan d. Ketepatan pemberantasan penyakit rabies dalam pelaksanaanya belum maksimal mencapai sasaran karena terbatasnya kemampuan sumber daya petugas dalam mengevaluasi mencegah kasus gigitan HPR, baik melalui sosialisasi, pendataan HPR, vaksinasi HPR, pemberian VAR/SAR, eliminasi HPR, pembentukan rabies center, maupun tindak lanjut (SOP/Juklak)
PERILAKU SOSIAL REMAJA PENGGUNA HANDPHONE DI DESA DURIAN, KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG, KABUPATEN KUBURAYA
No full textHandphone terus membanjiri pasar global, tidak hanya di kota-kota tetapi sudah sampai ke desa-desa. Aplikasi layanannyapun semakin canggih dan mampu melayani banyak kebutuhan dan keinginan manusia. Para remaja di desa sudah memakai handphone yang canggih, hampir semua tersambung ke internet. Kalau remaja di desa saja sudah sampai sejauh itu, apalagi remaja yang di kota, sudah akrab dengan internet dan penggunaannya. Kemajuannya yang sangat pesat, tidak ditunjang edukasi penggunaan tentang keuntungan dan bahaya penggunaan handphone dengan banyak aplikasi. Sejalan dengan hal ini orang tua memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai handphone dan penggunaannya. Motivasi remaja menggunakan handphone terutama bukan kebutuhan tetapi keinginan dan kesenangan seperti untuk game online. Sedangkan kegunaan untuk menunjang kerja dan tugas tidak menjadi urutan pertama dalam jawaban para remaja. Orang tua hanya menegur dan mengeluh saja, hal ini tidak menjawab persoalan para remaja. Penyimpangan yang dilakukan para remaja dalam penggunaan handphone menyebabkan perilaku remaja yang destruktif. Perilaku positif dalam menggunakan handphone merupakan keinginan dan harapan yang besar karena sangat konstruktif untuk mendukung kehidupan remaja di masa mendatang. Hal-hal yang konstruktif itu pada waktunya akan tampak perilaku remaja yang produktif dan kompetitif di lingkungan sosial kehidupanny
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS
No full textTujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Berencana di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas yang dilator belakangi dari adanya indikasi adanya beberapa permasalahan yang terjadi pada proses implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Seperti diketahui bahwa, Program Keluarga Berencana Nasional merupakan satu-satunya kebijakan pemerintah yang dinilai sangat efektif untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, namun yang terjadi di Kecamatan Sejangkung program tersebut masih belum berjalan efektif, hal ini dilihat dari masih tingginya angka kelahiran bayi, tingginya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), masih banyak masyarakat yang belum ber-KB. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa, masih adanya faktor-faktor penghambat yang menyebabkan program keluarga berencana di Kecamatan Sejangkung sehingga belum berjalan efektif seperti kurangnya sosialisasi kepada warga msyarakat, rendahnya kualitas pelayanan petugas yang dilakukan oleh Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD), rendahnya kesadaran masyarakat dan pola pikir akan pentingnya Program Keluarga Berencana yang menjadi tolok ukur masyarakat untuk mewujudkankeluarga kecil, bahagia dan sejahtera
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK DALAM UPAYA MENYELESAIKAN DATA GANDA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SAMBAS
No full textIsu kependudukan saat ini telah menjadi isu aktual seiring dengan meningkatnya mobilitas dan dinamika kependudukan. Untuk menanggapi isu tersebut diterbitkanlah suatu sistem yang dikenal dengan nama KTP Elektronik (KTP-el) yang berbasis NIK secara nasional. Tujuannya adalah mewujudkan identitas tunggal, sehingga tidak ada lagi identitas ganda yang dimiliki penduduk. KTP-el merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan dan pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan KTP-el di Kabupaten Sambas dalam upaya menyelesaikan data ganda kependudukan di Kabupaten Sambas dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari enam indikator yang diteliti, hanya empat faktor diantaranya yang paling mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan KTP-el di Kabupaten Sambas. Keempat faktor tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dari penelitian ini disimpulkam bahwa untuk mencapai tertib dan akuratnya database kependudukan yakni dalam upaya mewujudkan identitas tunggal bagi penduduk disarankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk terus aktif dan terarah dalam melakukan perekaman data penduduk, memberikan sanksi administratif dengan menutup akses terhadap semua pelayanan publik yang terintegrasi dengan NIK bagi penduduk yang hingga saat ini belum melakukan perekaman, sanksi administratif kepada penduduk yang dengan sengaja memberikan data palsu dan mendupliksi datanya, pengecekan kembali terhadap data hasil pemutakhiran karena masih banyak yang keliru serta melakukan sosialisasi secara terus menerus terkait kebijakan kependudukan.
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (KIPEM) DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PONTIANAK
No full textPermasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya penduduk musiman yang belum membuat KIPEM, belum adanya pendataan penduduk musiman dan rumitnya prosedur pembuatan KIPEM. Untuk mengevaluasi kebijakan ini peneliti menggunakan teori Ripley dengan dua aspek yaitu: Perspektif Compliance dan Perspektif What’s Happening. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, belum efektifnya pelaksanaan kebijakan peraturan Daerah Kota Pontianak No 5 tahun 2004 tentang Kartu Identitas Penduduk Musiman. Kondisi ini terlihat dapat dilihat dari minimnya kepatuhan para bawahan terhadap perintah ataupun arahan dari atasannya, pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan guide lines, masih terbatasnya sumberdaya manusia, keuangan dan peralatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ada tiga yaitu sosialisasi, karektiristik agen pelaksana, dan komunikasi antar organisasi. Selanjutnya mengenai hasil jangka pendek dari kebijakan ini yaitu belum efektif dikarenakan masih banyak ditemukan penduduk musiman yang belum memiliki KIPEM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN OPERATOR DATA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PONTIANAK
No full textSalah satu bidang yang menjadi sorotan pegawai Kota Pontianak khususnya Badan Kepegawaian Daerah dewasa ini adalah pelayanan di bidang Administrasi Kepegawaian. Penelitian ini mendeskripsikan tentang proses implementasi Kebijakan Pelayanan Operator Data Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak. Kondisi pelayanan kepegawaian selama ini citranya sangat buruk, tidak ada kepastian, sistem prosedurnya tidak jelas, persyaratan banyak dan beragam, proses berbelit-belit, lama dan tidak ada limit waktu, syarat dengan adanya nuansa kepentingan pribadi. Buruknya kondisi pelayanan ini berdampak dengan terganggunya implementasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Kota Pontianak khususnya Badan Kepegawaian Daerah. Dalam upaya mewujudkan reformasi pelayanan publik khususnya bidang kepegawaian di Kota Pontianak diperlukan komitmen dan kreatifitas serta inovasi yang kuat dari kepala daerah, dinas instansi terkait dan segenap aparatur Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk membangun sistem yang baik di bidang pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat, di samping sebagai abdi negara. Agar terciptanya keseragaman bentuk dan langkah di bidang pelayanan umurn oleh aparatur pemerintah, perlu adanya suatu landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tatalaksana pelayanan umum. Pelayanan publik tidak terlepas dari peranan Pemerintah Daerah Kota Pontianak yang berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan kepegawaian, kepangkatan, yang dilakukan Walikota dengan dibantu instansi pelaksana yaitu Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak merupakan penyelenggara pelayanan umum