JPMIS
Not a member yet
260 research outputs found
Sort by
KINERJA PEGAWAI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH DI BAPPEDA KABUPATEN SINTANG
No full textAparatur Negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) bersama dengan dunia usaha (corporate governance) dan masyarakat (civil society). Ketiga unsur tersebut harus berjalan selaras dan serasi dengan peran dan tanggungjawab masing-masing. Aparatur Negara sebagai penyelenggara Negara dan pemerintahan diberikan tanggungjawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang dilakukan pegawai di Bappeda Kabupaten Sintang justru belum sepenuhnya optimal di lakukan pegawai untuk lebih meningkatkan kinerja. Hal ini dapat dilihat diantaranya pegawai masih belum memahami tentang Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah untuk menunjang kinerja pegawai, masih dijumpai adanya pegawai yang belum memanfaatkan waktu luang untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, masih terlambatnya penyelesaian laporan. Untuk itulah berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka masalah tersebut menarik untuk diteliti. Penataan Kepegawaian terus berlangsung dan sekarang Manajemen Kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang baru (UU No. 23 tahun 2014), dilakukan banyak perbaikan. Persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 mulai diperbaiki. Kondisi kepegawaian yang ada sekarang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan penerimaan pegawai di masa lalu. Proses penataan kepegawaian selain melalui rekrutmen, pengorganisasian, juga sangat ditentukan iklim kebijakan pemerintahan dan atau pemerintah daerah dalam mensejahterakan pegawai negeri, melalui kenaikan gaji dan pemberian tambahan penghasilan. Penataan kepegawaian termasuk penataan kebijakan dalam pemberian tunjangan menjadi salah satu prioritas yang diimplementasi oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja atau prestasi pegawai. Kondisi yang demikian akan menuntut konsekuensi logis mengenai kemampuan pimpinan yang harus dapat menciptakan suasana kondusif yang mampu memberikan kesempatan dan kemudahan kepada bawahannya untuk tumbuh, berkembang, serta berprestasi dalam suasana organisasi yang dinamis
PERANAN KELUARGA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK
No full textPenelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa peranan keluarga selaku motivator, fasilitator dan mediator dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Pontianak Tenggara serta faktor penghambat dan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran keluarga sebagai motivator, fasilitator dan mediator dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Pontianak Tenggara belum berjalan maksimal karena masih ada anak remajanya yang terlibat sebagai korban narkoba. Belum maksimalnya peran keluarga tersebut terlihat dari beberapa kondisi seperti : pengasuhan anak belum dilaksanakan dengan baik, belum mampu menunjukkan teladan dan mewujudkan diri sebagai motivator, fasilitator dan mediator untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, belum terbangunnya komunikasi yang baik kepada anak, kurangnya penanaman disiplin sejak usia dini, kurangnya pengawasan terhadap pergaulan anak dan lingkungan anak baik itu pergaulan dilingkungan keluarga maupun tempat dimana anak sering beraktivitas seperti disekolah dan lingkungan luar. Dalam rangka mewujudkan peran keluarga sebagai motivator, fasilitator dan mediator diharapkan orang tua, mampu memberikan dampak pada perubahan pada berbabagai aspek kehidupan anak remajanya baik secara fisik, sosial, ekonomi psikologi dan kultur/budaya. Pentingnya perwujudan hal ini juga berkaitan secara langsung terhadap kehidupan masa depan anak, bangsa dan Negara
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LELANG MELALUI INTERNET (E-AUCTION) PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PONTIANAK PADA TAHUN 2015
No full textPelaksanaan Lelang Melalui Internet (e-Auction) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan inovasi yang berkelanjutan dan merupakan salah satu indikasi kemajuan suatu organisasi. Salah satu bentuk continuous improvement yang dilakukan oleh DJKN dengan mewujudkan program pembaharuan lelang serta pelaksanaan upaya marketing atas jasa pelayanan lelang kepada para potential service-user. Kebijakan Pelaksanaan lelang melalui media internet atau e-Auction ini juga dicanangkan sebagai salah program unggulan (Quickwins) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Beberapa keunggulan dari layanan pelaksanaan lelang menggunakan e-Auction khususnya lelang Internet adalah Modernisasi Lelang yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengikuti lelang dengan lebih menghemat waktu dan biaya, membentuk database pelaksanaan lelang KPKNL, menghilangkan mafia lelang, dan menjadikan lelang sarana jual beli yang utama di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan lelang melalui internet (e-Auction) di KPKNL Pontianak belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari capaian kinerja frekuensi pelaksanaan lelang melalui internet (e-Auction) yang hanya sebesar 8% dari total pelaksanaan lelang dan juga dikaitkan dengan belum tercapai tujuan pelaksanaan lelang melalui internet (e-Auction)/ tidak memenuhi ekspektasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Lelang Melalui Internet (e-Auction) adalah adalah komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi
PELAYANAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK SATUAN RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KOTA
No full textPenelitian ini menggambarkan dan menganalisis pelayanan perlindungan korban persetubuhan anak di bawah umur antara umur 6 - 14 tahun oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polresta Pontianak Kota, dilihat dari indikator Reliability, Responsivitas dan Empati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Reliabilitas atau kehandalan pelayanan terhadap korban persetubuhan anak dibawah umur sudah terlaksana, namun belum maksimal, ini dapat dilihat dari keterbatasan kompetesi kemampuan petugas; 2) Responsivitas atau daya tanggap pelayanan sudah terlaksana dengan baik, meskipun belum maksimal, ini terlihat dari beberapa kasus yang ditangani dapat diselesaikan, meskipun masih ada sebagian kecil yang belum terungkap; 3) Empati pelayanan, belum terlaksana secara maksimal, ini terlihat dari sikap kontak petugas untuk memahami kebutuhan maupun kesulitan korban, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, serta kemudahan dalam melakukan komunikasi atau hubungan masih kurang
KOMUNIKASI POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMENANGAN PASANGAN ATBAH ROMIN SUHAILI DAN HAIRIAH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015
No full textPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji secara mendalam strategi komunikasi politik PKS dalam memenangkan pasangan Atbah Romin Suhaili dan Hairiah pada pemilukada Kabupaten Sambas tahun 2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa strategi komunikasi politik PKS meliputi merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan dengan khalayak, serta dengan membangun konsensus. Atbah dikenal sebagai sosok tokoh agama yang sangat friendly, menerima keberagaman, dan berbudaya. Selain itu, Atbah mampu menciptakan suasana yang homofili yakni dengan membangun persamaan keyakinan, kepentingan, dan motivasi dengan masyarakat. Atbah adalah seorang orator ulung sehingga dapat dengan mudah mempengaruhi khalayak melalui pesan - pesan politik yang persuasif. Kemenangan Atbah - Hairiah pada pemilukada Kabupaten Sambas tahun 2015 lalu adalah kemenangan yang tak terduga, perolehan suara mereka jauh melampaui perolehan suara pasangan lainnya yakni Tony - Eka dan Juliarti - Hasanusi. Pasangan Juliarti - Hasanusi awalnya diprediksi dapat mendulang suara terbanyak, posisinya sebagai petahana menguntungkan dari tingkat popularitas, jaringan atau relasi yang lebih luas, serta dukungan politik yang sangat kuat karena diusung oleh partai besar pemenang pemilu tahun 2014. Atbah yang tidak memiliki track record dalam birokrasi mampu unggul dengan perolehan suara yang signifikan. Kemenangan pasangan ini adalah hasil kerja kolektif dari para partai pengusung lainnya yang tergabung dalam koalisi. PKS sebagai partai pengusung utama memegang andil yang sangat besar. Komunikasi politik yang dibangun PKS salah satunya menjadi faktor yang membuat unggul pasangan ini
FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021 (Studi Kasus Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang 2016-2021)
No full textTujuan penelitian ini mengetahui proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kendala–kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; 1) Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 terbagi menjadi enam tahap yaitu: Tahap : - Penyiapan Rencana Awal RPJMD; -: Tahap Penyiapan Renstra–SKPD; - Tahap Penyusunan Rancangan RPJMD; - Tahap Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Daerah; - Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD; - dan Tahap Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJMD; 2). Kendala–kendala yang dihadapi dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah terkait ; - Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih berjalan lamban; - Batas waktu pelaksanaan dalam penyusunan RPJMD terlalu singkat; dan masih minimnya kualitas sumber daya manusia aparatur tim perencana pemerintah daerah dan tim perencana dan penganggaran pemerintah daerah yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang. Oleh karena itu disarankan agar bupati berperan aktif aktif dalam proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, agar visi dan misi bupati yang telah disampaikan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat dirumuskan dan dapat direalisasikan dalam RPJMD
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MA
No full textPenelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi penyusunan LPPD di Kantor Camat Rasau Jaya. Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dapat dideskripsikan secara kuliatatif bahwa, implementasi kebijakan penyusunan LPPD di Kantor Kecamatan Rasau Jaya masih belum efektif karena belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Proses penyusunan LPPD masih bersifat formalitas dan belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan sesuai kondisi rill dari penyelenggaraan pemerintahan. Belum maksimalnya implementasi kebijakan penyusunan LPPD di Kantor Kecamatan Rasau Jaya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: a) komunikasi, penyusunan LPPD belum disosialisasikan secara intensif kepada seluruh personil, sehingga berdampak terhadap pemahanan personil terhadap aturan dan kemauan untuk melaksanakan penyusunan LPPD sesuai ketentuan dan kondisi rill; b) sumber daya, penyusunan LPPD belum didukung oleh sumber daya yang memadai, secara khusus menyangkut SDM yang mengetahui penyusunan LPPD masih sangat minim; c) disposisi, pimpinan maupun staf belum menunjukkan sikap dan motivasi ikut berpartisipasi dalam perencanaan program kerja dan menyusun LPPD sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi; d) struktur birokrasi, belum terjalinnya koordinasi yang baik antar unit kerja karena masih minimnya pemahaman terhadap pembuatan LPPD
KINERJA PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI
No full textPenelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Pegawai pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi sudah cukup baik. Para pegawai bagian Instalasi Farmasi telah bekerja dengan cukup disiplin dalam pencapaian target pekerjaan serta menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan intruksi yang diberikan. Hal ini karena adanya penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan dan keterampilan, rata-rata pegawai sudah berpengalaman, serta adanya pelatihan dan bimbingan teknis tentang tupoksi. Pegawai telah melakukan prosedur pelayanan sesuai standar yaitu menyiapkan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan permintaan pada resep yang telah diberikan, menghitung kesesuaian dosis dan tidak melebihi dosis maksimum, mengambil obat dan pembawanya, menutup kembali wadah obat setelah pengambilan dan mengembalikan ke tempat semula, mencatat pengeluaran obat pada kartu stok, melakukan pemeriksaan akhir sebelum dilakukan penyerahan, memanggil nama pasien, memeriksa identitas, menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat, meminta pasien untuk mengulang informasi yang telah disampaikan dan menyimpan resep pada tempatnya dan mendokumentasikan. Sarana-dan prasarana kerja Pegawai bagian Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Melawi juga sudah cukup memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas demikian juga dengan akuntabilitas kerja pegawai. Hal ini dapat tercapai berkat dukungan berbagai faktor seperti penempatan pegawai sesuai dengan kapasitas mereka. Pegawai bagian Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Melawi diharapkan dapat mendukung pencapain visi, misi, strategi kerangka penyelenggaraan tugas kedepan agar memiliki ekserasi dengan kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Melawi
ORIENTASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
No full textPenelitian ini mendeskripsikan orientasi politik pedagang laki lima pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Pontianak Timur. Hasil temuan penelitian bahwa, adanya PKL yang pendidikannya tidak tamat SD dan sebagian yang tamat SLTP memiliki pengetahuan politik yang rendah, peroses sosialisasinya lambat cendrung membentuk kesadaran politik magis yang membentuk orientasi politik pasif karena ada kepercayaan diluar kemampuan individu (irasional), dalam hubungannya dengan tindakan memilih partai Politik dasar pertimbangan yang digunakan adalah lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan (ikut-Ikutan). Kondisi demikian juga membentuk budaya partisipasi politik yang rendah. Kepada pemerintah daerah dan berbagai pihak yang peduli terhadap pembangunan dan perkotaan, pembangunan masyarakat ekonomi lemah, dan pembangunan bidang politik harus dapat memanfaatkan potensi kawasan perdagangan dan potensi ekonomi masyarakat pedagang kaki lima pada umumnya. PKL harus didorong untuk mengorganisasikan dirinya melalui pembinaan dari pemerintah daerah, sehingga PKL tidak dipandang sebagai objek pembangunan tetapi sebagai subjek pembangunan
EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH OLEH TIM PANSUS LEGISLATIF DI KELURAHAN TANJUNGPURI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
No full textPemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi beberapa desa dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Tujuan pemekaran desa adalah meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan selain itu diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya memaksimalkan potensi daerah yang tersedia secara arif dan bijaksana. Melalui konsep dan pendekatan pembangunan sistem tata pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat akan mengurangi keterisolasian yang sering terjadi di daerah perdeesaan selama ini. Selain itu masyarakat sebagai sasaran dari pembangunan dapat terlibat secara aktif dan lebih partisipatif dalam sistem perencanaan dan juga pelaksanaan serta evaluasi dari pembangunan yang dilakukan. Namun, hasil penelitian ini justeru menunjukkan kondisi yang agak berbeda sbagaimana yang diharapkan, dimana desa wilayah Kecamatan Sintang pada dasamya belum dapat menunjang terselenggaranya pemerintahan yang efektif karena pemekaran desa masih bernuansa politik dan lebih dominan mengakomodir kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Realitas yang terjadi bahwa desa hasil pemekaran belum mampu mengoptimalkan perannya di dalam tertib administrasi clan pemanfaatan potensi desa untuk meningkatkan potensi desa. Permasalahan tersebut pada akhimya menimbulkan ketergantungan pada desa-desa induk dalam setiap penyelesaian permasalahan di desa-desa pemekaran. Pada sisi lainnya ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan desa menjadi problem yang terus berlanjut hingga saat ini Selain itu pembentukan desa yang baru juga menimbulkan berbagai masalah administrasi desa, dimana masih terdapat desa-desa yang tidak memahami secara benar sistem-sistem administrasi desa serta pemanfaatan biaya pembangunan sehingga tidak jarang desa-desa hasil pemekaran belum clapat berkembang dengan baik sesuai dengan yang dicita-citakan