JPMIS
Not a member yet
260 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
No full textSalah satu upaya pemerintah kota Pontianak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan melalui retribusi daerah melalui retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial sehingga harus digali secara optimal sehingga penerimaan retribusi parkir akan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah. Adapun permasalahan yang dijumpai dalam proses implementasinya masih dijumpai beberapa masalah seperti : a. Badan usaha yang tidak memiliki izin tempat parkir dan tidak menyedikan tempat parkir seperti beberapa hotel yang terdapay di jalan Gajah Mada Pontianak yang belum memiliki izin tempat parkir dan tempat parker, b) Adanya Juru Parkir yang memiliki izin dan bukan dibawah binaan Dinas Perhubungan sehingga menggunakan badan jalan untuk parkir kendaraan. Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Daerah Kota Pontianak telah mengimplementasikan Peraturan tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui penyebab banyak yang belum memiliki izin tempat parkir oleh Seksi Rekayasa Lalulintas pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Dalam upaya menilai keberhasilan implementasi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir di Kecamatan Pontianak Selatan peneliti menggunakan teori Charles O”Jones, yaitu, organisasi, intepretasi dan aplikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir di Kecamatan Pontianak Selatan kurang berjalan efektif. Pelaksana Kebijakan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sosialisasi belum rutin dan kegiatan sosialisasi juga masih dirasakurang baik oleh masyarakat. Pedoman program dalam menjalankan Perda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran hanya mengacupada SOP, pada SOP tersebut mendapat keluhan dari masyarakat karena lama dalam mendapatkan izin perparkiran
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PROGRAM POSYANDU DI PUSKESMAS ELLA HILIR KECAMATAN ELLA HILIR KABUPATEN MELAWI
No full textMenurut data Depertemen Kesehatan jumlah balita yang menderita malnutrisi di Indonesia adalah 4,2 juta jiwa, sebanyak 3,38 juta jiwa berstatus kurang gizi dan 755 ribu termasuk resiko gizi buruk. (Harian Republika, kamis 12 maret 2009) Tingginya angka malnutrisi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor namun penyebab yang dominan adalah disebabkan oleh kemiskinan yang menyebabkan orang tua terpaksa tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi maupun balitanya, Selain masalah kurang gizi dan gizi buruk diatas, strategi pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2014 yang lalu mengisyaratkan bahwa seluruh pembangunan kesehatan ditujukan pada upaya menyehatkan bangsa, indikator keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan salah satunya adalah angka mortalitas dan morbiditas yatni angka kematian bayi dan angka kematian ibu pada kehamilan, persalinan dan pasca melahirkan. Salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk mempersiapkan generasi masa depan yang cerdas yang terhindar dari gizi buruk maupun kurang gizi adalah melalui kegiatan posyandu selain itu kegiatan posyandu juga dimaksudkan untuk menekan angka kematian ibu serta bayi dengan melakukan kontrol kesehatan melalui kegiatan posyandu yang dilaksanakan setiap bulannya. Untuk meningkatkan kegiatan posyandu kembali pemerintah telah membuat suatu kebijakan yang diterbitkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor : 441.3.1116/SJ. Tanggal 13 juni tahun 2001 tentang pedoman umum Revitalisasi Program Posyandu yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia untuk melaksanakan revitalisasi yaitu mengaktifkan kembali fungsi utama dari posyandu. Revitalisasi posyandu bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu terutama dalam pemantauan pertumbuhan balita. Tujuan pokok kegiatan revitalisasi meliputi : a) Meningkatkan kualitas dan kemampuan ketrampilan kader. b) Meningkatkan pengelolaan dalam pelayanan posyandu.c) Meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana, alat dan obat di posyandu. c) Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk ke sinambungan posyandu. d) Meningkatkan fungsi pendampingan dan kualitas pembinaan posyandu
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Bidang Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat)
No full textPenelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis proses dan kendala implementasi pemeriksaan pelanggaran disiplin anggota Polri di Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Analisis penelitian ini mengunakan teori Charles O’Jones yang meliputi aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini membuktikan bahwa, proses implementasi kebijakan tersebut masih belum efektif, yang dilihat dari : 1) proses pengaduan di Yanduan Bidpropam Polda kalbar belum dapat secara tepat dilaksanakan karena kurangnya personel dan kemampuan dalam hal pemeriksaaan saksi/korban. 2) belum adanya Standar Operasi Prosedur (SOP) dalam penanganan perkara sehingga target penyelesaian kasus belum tercapai secara maksimal, dan 3) masih ditemukan putusan yang bermacam-macam terhadap kasus sama tetapi menyangkut terhadap terperiksa yang pangkat berbeda
IMPLEMENTASI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN USAHA TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK
No full textPenelitian menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengenaan Pajak Penghasilan terhadap wajib pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1)iStandar dan ukuran kebijakan PP Nomor 46 tahun 2013 yang diterapkan pada KPP Pratama Pontianak belum sepenuhnya mengacu kepada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), 2) Sumber daya yang tersedia seperti kemampuan petugas, finansial dan sarana prasarana dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 masih terbatas. 3) Disposisi atau sikap pelaksana petugas KPP Pratama Pontianak yang berkaitan dengan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Usaha Tertentu sebenarnya sudah menunjukkan sikap upaya peningkatan pajak penghasilan, walaupun belum secara komprehensif; 4)Kkarateristik organisasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dalam melaksanakan pengenaan pajak penghasilan terlihat belum maksimal karena tidak adanya otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan dan pandangan yang sempit dari pihak petugas yang dapat menghambat dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak penghasilan, 5) Komunikasi antar pelaksana terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, belum terlaksana secara maksimal. Karena masih adanya pemahaman yang berbeda dari wajib pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu; 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang masih mempengaruhi terhambatnya implementasi Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 karena masih ada prasangka negatif ini akan menyebabkan para wajib pajak bersikap defensif dan tertutup
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 TAHUN PADA SATUAN RESKRIM POLISI RESORT BENGKAYANG
No full textPenelitian ini menggambarkan dan menganalisis implementasi diversi dan penanganan anak pelaku tindak kriminal yang Belum Berumur 12 Tahun pada Satuan Reskrim Polres Bengkayang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun belum sesuai dengan harapan. Hal tersebur disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 1) komunikasi dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, belum terlaksana secara maksimal. Karena masih adanya pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban; 2)iDisposisi atau sikap pihak penegak hukum dalam melaksanakan diversi dan penanganan anak belum terlaksana secara komprehensif, sehingga belum dapat sepenuhnya membawa perubahan baik bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum; 3) Sumber daya yang tersedia seperti kemampuan petugas, finansial dan sarana prasarana dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2015 masih terbatas; 4) Pelaksanaan struktur birokrasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2015 terlihat belum optimal. Karena tidak adanya otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan dan pandangan yang sempit dari pihak penegak hukum yang dapat menghambat terjadinya diversi antara korban dan pelaku
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
No full textTujuan penelitian ini menganalisis implementasi pemekaran Kelurahan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah, jumlah penduduk dan kode wilayah di kelurahan menggunaan teori menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2008:142) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh : ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwam ukuran dan tujuan kebijakan pemekaran wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu telah memenuhi persyaratan pembentukan pemekaran Kelurahan baru. Faktor sumberdaya, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana dan komunikasi, juga mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam implementasi pemekaran kelurahan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Implementasi akan berjalan dengan baik dan efektif, apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. pengetahuan yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana berjalan dengan baik. Sehingga pelaksanaan pemekaran Kelurahan Kapuas Kiri Hulu harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak - pihak yang terkait.selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten
PEMBINAAN CAMAT TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG
No full textPeningkatan kualitas pegawai negeri sipil khususnya, tentu tidak terlepas dari peningkatan disiplin kerja, karena masalah kerja menyangkut masalah ketaatan yang sadar dan rasional sehingga dapat mewujudkan dan menegakkan penyelenggaraan pekerjaan, agar dapat menghasilkan karya-karya yang diharapkan. Untuk menciptakan agar pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan terhadap peraturan, maka pemerintah telah mengatur dengan jelas mengenai kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh pegawai. Selain itu pemerintah juga telah mengatur tata cara pemeriksaan, tata cara pengajuan keberatan dan penyampaian hukuman disiplin. Pentingnya disiplin kerja yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah dengan maksud untuk memperbaiki dan mendidik para pegawai untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku agar dapat memenuhi tujuan lembaga yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya Tugas Camat sebagai Kepala Wilayah di Kecamatan Serawai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan administrasi juga bagaimana memotivasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kecamatan untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam memotivasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kecamatan yang merupakan pimpinan wilayah dituntut untuk bersikap adil dan bijaksana kepada pegawai. Pemimpin ini merupakan orang yang menjadi panutan bagi bawahan. Menurut Sondang (1981:105), kepemimpinan merupakan inti dari sumber dan alat-alat dalam organisasi. Kata kunci : Kepemimpinan, Pembinaan dan Disipin Kerja Pegawa
PARTISIPASI ORANG TUA DALAM PROGRAM PARENTING PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SRIKANDI SKB KOTA PONTIANAK
No full textTujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisis partisipasi orang tua dalam mengikuti program parenting pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Srikandi Pontianak. Selain itu ingin mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh orang tua peserta didik dalam mengikuti program parenting. Dan mengetahui faktor-faktor pendukung atau penghambat partisipasi orang tua dalam mengikuti program parenting di PAUD Srikandi Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yang menjadi sumber data adalah: orang tua, guru dan ketua pengelola/kepala sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif menurut Miles dan Hurberman. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa partisipasi orang tua dalam mengikuti program parenting yang diselenggarakan oleh PAUD Srikandi Pontianak sudah cukup tinggi. Orang tua sudah terlibat langsung dalam penyelenggaraan program, menyusun program dan jadwal kegiatan, kepanitiaan, pelaksanaan program parenting serta dalam mengevaluasi setiap program kegiatan. Forum komunikasi antar orang tua dan sekolah semacam komite sekolah sudah terbentuk. Orang tua juga dilibatkan dalam menentukan kebijakan sekolah, Bentuk partisipasi orang tua pada PAUD Srikandi tidak hanya sebatas kontribusi pada pembayaran iuran bulanan semata (dana), namun juga pada kontribusi pemikiran, tenaga dan sarana
KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN BELITANG HULU KABUPATEN SEKADAU
No full textPenelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis kinerja penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau dengan mengindentifikasinya melalui kualitas, kuantitas dan waktu penyelesaian pekerjaan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan data dilakukan melalui subjek penelitian dengan metode purposive sampling dan subjek penelitian sebanyak 8 orang yaitu Kepala Kantor, Kepala Seksi Keluarga Berencana, Petugas R/R, Camat, Penyuluh Keluarga Berencana dan Pembantu Pembina KB Desa dan Sub Pembantu Pembina KB Desa. Hasil Penelitian diperoleh bahwa Penyuluh keluarga berencana yang melaksanakan program kependudukan, keluarga berencan dan pembangunan keluarga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Belitang Hulu. kondisi tersebut terlihat pada kurangnya kualitas, kuantitas dan waktu penyelesaian pekerjaan yang cenderung bertele–tele dari penyuluh keluarga berencana. Kemudian saran yang dapat diberikan antara lain pembinaan dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan penyuluh keluarga Kecamatan Belitang Hulu secara rutin, penambahan saran komunikasi, informasi dan edukasi serta kewajiban penyusunan rencana kerja agar pekerjaan yang dilakukan penyuluh keluarga berencana dapat terukur keberhasilannya
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TENAGA KONTRAK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MELAWI
No full textTenaga kontrak adalah karyawan yang diperbantukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin suatu instansi, dan tidak ada jaminan kelangsungan masa kerjanya. Dalam kelangsungan masa kerja tenaga kontrak ditentukan oleh prestasi kerjanya. Semakin bagus prestasi kerjanya, tenaga kontrak akan dipertahankan oleh instansi, namun jika prestasi kerjanya tidak ada peningkatan maka instansi akan memberhentikan karyawan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses pengembangan sumber daya tenaga kontrak dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada Dinas Sosial Kabupaten Melawi, belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut terlihat dari aspek 1) analisis kebutuhan Diklat kepada tenaga kontrak belum terlaksana sesuai dengan harapan, baik di bidang ketatausahan, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, maupun Bidang perlindungan dan jaminan sosial; 2) Menentukan sasaran dan materi pelatihan yang dilihat dari aspek efektivitas masih rendahnya tingkat pemahaman tenaga kontrak peserta diklat terhadap materi diklat yang diperlukan; 3) Metode diklat yang dilaksanakan kepada tenaga kontrak Dinas Sosial secara efektif dan aplikatif, belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut terlihat dari belum adanya relevansi materi diklat yang diperlukan, baik di bidang ketatausahan, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, maupun Bidang perlindungan dan jaminan sosial. Saran atau rekomendasi dalam proses pengembangan sumber daya tenaga kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Melawi, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Melawi perlu mengetahui dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan (training needs) yang berkaitan dengan masalah-masalah kinerja tenaga kontrak di dalam organisasi seperti di bidang ketatausahan; Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dan Bidang perlindungan dan jaminan sosial