JPMIS
Not a member yet
260 research outputs found
Sort by
KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DAERAH PEMILIHAN DUA KABUPATEN SEKADAU
No full textFokus utama penelitian ini adalah bagaimana kinerja DPRD dalam Penyerapan apirasi Masyarakat pada Hasil Musrenbang Tahun 2015 di Dapil dua Kabupaten Sekadau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis kinerja DPRD dalam penyerapan apirasi masyarakat di Dapil dua Kabupaten Sekadau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan secara tepat suatu gejala atau peristiwa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa produktivitas yang dihasilkan DPRD Dapil dua Kabupaten Sekadau dalam Penyerapan aspirasi belum sepenuhnya diakomodir dengan baik. perumusan peraturan Daerah (Perda) sampai pada implementasinya berlum sepenuhnya mampu memberikan solusi terhadap maraknya persoalan masyarakat. Ada beberapa anggota DPRD masih sibuk dengan konflik kepentingan kelompok dan golongan terkait dengan proyek pembangunan dan masih ada beberapa anggota DPRD memprioritaskan kegiatan partai, sehingga kesannya mengabaikan kepentingan masyarakat. Ada beberapa aspek penting yang menentukan produktivitas yang dihasilkan DPRD antara lain; (1) iklim politik, (2) ketersediaan anggaran, (3) kualitas usulan masyarakat, dan (4) tingkat urgensi aspirasi. Kinerja Kualitas layanan anggota DPRD Kabupaten Sekadau sudah mulai cukup baik terutama dalam hal merumuskan pembangunan membangun kerjasama dengan pihak terkait, misalnya pihak Esekutif, Bappeda, Dinas dan pihak kecamatan. Kualitas layanan menjadi hal penting dalam penyerapan aspirasi karena dalam proses perencanaan pembangunan membutuhkan pelayanan yang baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang dihasilkan DPRD belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa aspirasi masyarakat belum terakomodir dengan baik, responsibilitas kinerja DPRD Dapil dua cukup baik, walapun masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki untuk kedepan sehingga kinerja yang dihasilkan dapat memberikan respons yang lebih baik bagi masyarakat. Akuntabilitas yang dihasilkan DPRD Dapil dua Kabupaten Sekadau belum memuaskan masyarakat. Maka dari itu, kinerja DPRD perlu dioptimalkan, anggota DPRD perlu terjun langsung mendengar, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dirumuskan dalam program pembangunan melalui usulan program prioritas guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 39 TAHUN 2015 OLEH PERUSAHAAN PT. SINTANG AGRO MANDIRI DI DESA TELUK KELANSAM KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
No full textTujuan penelitian ini menganalisis pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi kebijakan pembangunan perkebunan/tanah kas desa oleh perusahaan perkebunan yang ditunjuk khususnya di Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif adalah data dan fakta secara actual pada saat penelitian berlangsung di lapangan sebagaimana adanya, sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan Pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa Oleh Perusahaan Perkebunan di wilayah Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang belum sepenuhnya berhasil sesuai tujuan peraturan Bupati Sintang. Hal tersebut ditandai dengan ketidakmampuan para aparat terkait dan para pimpinan/manajer perusahaan perkebunan yang di tunjuk yakni PT. Sintang Agro Mandiri dalam mengorganisasi, menginterpretasikan dan mengaplikasikan /merealisasikan tugas dan fungsinya dalam pembangunan perkebunan/tanah kas desa, menuju masyarakat yang sejahtera. Disi lain adanya kendala faktor dalam (Internal Factors) dan faktor luar (External Faktors) organisasi pelaksana ,baik dari para aparat terkait maupun dari pihak perusahaan perkebunan PT. Sintang Agro Mandiri selaku implementor pembangunan Kebun/Tanah Kas Desa di Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang. Untuk mengatasi hal tersebut, maka disarankan perlu dilakukan pengembangan kualitas aparatur implementor baik aparatur pemerintah yang terlibat dalam hal pembinaan dan pengawasan dan pihak perusahaan pelaksana pembangunan perkebunan/tanah kas desa yang di tunjuk yakni PT. Sintang Agro Mandiri
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PADA PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN MELAWI
No full textManajemen Kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang baru (UU No. 32 tahun 2004), dilakukan banyak perbaikan. Persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 mulai diperbaiki. Kondisi kepegawaian yang ada sekarang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan penerimaan pegawai di masa lalu. Proses penataan kepegawaian selain melalui rekrutmen, pengorganisasian, juga sangat ditentukan iklim kebijakan pemerintahan dan atau pemerintah daerah dalam mensejahterakan pegawai negeri, melalui kenaikan gaji dan pemberian tambahan penghasilan. Penataan kepegawaian termasuk penataan kebijakan dalam pemberian tunjangan menjadi salah satu prioritas yang diimplementasi oleh Pemerintah Kabupaten Melawi, dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja atau prestasi pegawai. Kondisi yang demikian akan menuntut konsekuensi logis mengenai kemampuan pimpinan yang harus dapat menciptakan suasana kondusif yang mampu memberikan kesempatan dan kemudahan kepada bawahannya untuk tumbuh, berkembang, serta berprestasi dalam suasana organisasi yang dinamis. Dengan tercapainya kinerja yang tinggi, maka diharapkan imbalan yang akan diterima juga bertambah besar. Gomes (dalam Dessler 2004:44) memberikan kesan bahwa kinerja yang tinggi akan terjadi, bila ada hubungan yang kuat antara kinerja dan nilai imbalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Padsakoff sebagaimana dikutif oleh Swasto (1996:36) yang menyatakan bahwa kinerja mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap imbalan. Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dengan Peraturan Bupati Melawi Nomor 66 Tahun 2008, telah mengeluarkan kebijakan memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MELAWI
No full textPenelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Melawi. Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Melawi. Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada potensi objek wisata Kabupaten Melawi yang terletak di Kabupaten Melawi belum dikelola atau belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah secara optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi dalam rangka pengembangan obyek wisata di Kabupaten Melawi belum berjalan dengan efektif dilihat dari transmisi atau penyaluran komunikasi yang belum akurat, kejelasan informasi yang masih kurang, dan lemahnya konsistensi pelaksana kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana dari pemerintah Daerah Kabupaten Melawi melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Melawi belum sepenuhnya dilaksanakan.Hal tersebut terlihat dari pengangkatan birokrasi atau penempatan personel yang belum tepat dan masih terbatas, ketercukupan insentif yang masih rendah. Sumber daya yang tersedia dalam rangka pengembangan obyek wisata masih terbatas, baik dilihat dari ketercukupan tenaga pelaksana, ketersediaan informasi yang masih minim, kewenangan yang masih terbatas maupun ketersediaan fasilitas. Kemudian pelaksanaan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata alam dan sejarah di Kabupaten Melawi dewasa ini belum memiliki Standar Oprational Procedure (SOP), dan lemahnya fragmentasi. Saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi, maka perlu adanya transmisi komunikasi yang akurat, kejalasan komunikasi, Konsistensi terhadap perintah, Penempatan personil yang sesuai, peningkatan insentif, penambahan jumlah staf, informasi dalam implementasi kebijakan, Kewenangan yang bersifat formal, fasilitas pendukung, menciptakan SOP dan perlunya koordinasi dalam rangka mengatasi fragmentasi
IMPLEMENTASI PROGRAM FOGGING DAERAH PEDALAMAN DI PUSKESMAS NANGA PINOH KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
No full textPelayanan kesehatan menjadi pusat perhatian publik dan harus menjadi prioritas pemerintah “karena kesehatan merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia dan tidak ternilai harganya. Untuk menjaga dan mempertahankan agar tubuh kita tetap segar dan sehat, maka diperlukan suatu pengkajian yang mendalam dari tiap-tiap individu, masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkannya. Tingkat pendidikan, Lingkungan, perekonomian, dan kesejahteraan suatu keluarga sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam menerapkan pemeliharaan kesehatan dari tiap individu maupun masyarakat dan itu merupakan perilaku sosial yang harus dipahami oleh pemerintah, oleh karena itu setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hidup sehat tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku bangsa / ras, dan agama. Berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah harus menjalankan peran dan fungsinya dalam menuntun warga negara Indonesia untuk terus berupaya agar selalu hidup sehat dan segar setiap saat. Menurut undang-undang nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba, dan undang-undang 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan lainnya seperti PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS ketenagakerjaan. Selanjutnya lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Ripublik Indonesia, BPJS berkantor pusat di Jakarta dan boleh memiliki kantor perwakilan di tingkat propinsi serta kantor cabang di tingkat Kabupaten Kota. Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Melawi adalah instansi yang secara teknis menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan. Dinas kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan di kabupaten Melawi, terutama menyangkut pelaksanaan jaminan kesehatan Nasional. Kebijakan yang dibuat adalah mengadakan perjanjian kerjasama nomor 12/PKS/IV.09/0114 dan nomor 60/UM. 2014, pada tanggal 2 januari 2014 dengan BPJS kesehatan Cabang Melawi dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Puskesmas Senaning merupakan salah satu puskesmas dari 20 puskesmas yang ada di Kabupaten Melawi yang terletak di daerah perbatasan yaitu tepatnya di Kecamatan Nanga Pinoh juga merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten Melawi. Dalam implementasi jaminan kesehatan nasional puskesmas senaning merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, selain itu untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal dilaksanakan pula kegiatan kuratif dan rehabilitati
KINERJA PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Pelaksanaan dan Pencapaian Program di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ditinjau dari kemampuan dan Motivasi, pegawai dalam bekerja. Bentuk penelitian ini adalah menggunakan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan data primer berupa kuisioner dan wawancara dan data sekunder berupa data yang bersumber dari PLKB, Kepala BP3AKB, Kepala Bidang KB-KS BP3AKB, PPKBD dan masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Sampel menggunakan purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 14 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan mempengaruhi kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana berupa pegawai mampu menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, kreativitas pegawai dalam bekerja, inovasi pegawai dalam bekerja dan kemampuan pegawai menggunakan fasilitas/peralatan kantor dalam bekerja. Sedangkan faktor motivasi yang dapat mempengaruhi kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana berupa perhatian terhadap prestasi, penghargaan terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan, tanggung jawab pegawai didalam bekerja, pengakuan status pegawai, hubungan iterpersonal pegawai dan keseuaian penggajian dengan pekerjaan yang dilakukan oleh PLKB
PELAYANAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DENGAN AUDIO INTEGRATED SYSTEM (AVIS) KEPOLISIAN RESORT KOTA PONTIANAK
No full textPenelitian ini mendeskripsikan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Audio Integrated System (AVIS) Kepolisian Resort Kota Pontianak. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi(SIM) dengan Audio Visual Integreted System (AVIS) di Polres Pontianak sudah berjalan cukup efektif dengan berdasarkan standar pelayanan (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik), yaitu menyangkut prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana serta kompetensi petugas pemberi pelayanan. Sedangkan prosedur pelayanan yaitu Pemohon membayar biaya administrasi ke Bank (BRI) kemudian mengambil formulir di loket pendaftaran (registrasi) kemudian diserahkan ke loket pendaftaran, melaksanakan pengambilan identifikasi sidik jari dan pengambilan foto, setelah itu mengikuti ujian teori dengan Audio Visual Integreted System (AVIS) dan ujian praktek bila lulus semua maka dilakukan pencetakan dan pengambilan SIM. Berdaarkan kondisi demikian Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana khususnya kios komputer harus dioptimalkan minimal 10 (sepuluh) kios komputer harus dapat dioperasikan semua, karena komputer memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pelayanan administrasi penerbitan SIM agar masyarakar pemohon SIM tidak terlalu lama mengantri/menunggu giliran dan agar pelayanan lebih efektif dan efisien sehingga bisa tercipta kepuasan masyaraka
STRATEGI SEKOLAH MENGHADAPI PERSAINGAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
No full textTujuan penelitian ini adalah menggambarkan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam rangka menghadapi persaingan mutu pendidikan dan menganalisis strategi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dalam menghadapi persaingan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Nanga Pinoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1).Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam rangka menghadapi persaingan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Nanga Pinoh masih belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut terlihat antara lain: Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan belum dilaksanakan secara maksimal, karena masih rendahnya faktor kualitas dan kuantitas guru, masih banyak guru yang minim pengalaman mengajar, kesiapan mengajar dan fasilitas pengembangan diri; 2) Analisis lingkungan strategis peningkatan persaingan mutu pendidikan melalui SKL belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal tersebut terlihat dari: Ketersediaan kurikulum dan rencana pembelajaran, struktur organisasi dan menajemen yang efektif dan efisien, ketersediaan sarana dan prasarana (fasilitas sekolah) yang sesuai dengan kebutuhan program, ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang professional dengan komitmen yang tinggi dan terbatasnya peserta didik atau siswa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku (kompetensi) yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA DI BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN SINTANG
No full textPenelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2015 Tentang Kenaikan Gaji Berkala di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang. Hasil penelitian yang penulis menunjukkan bahwa, dalam proses komunikasi sudah berjalan cukup efektif, informasi kenaikan gaji berkalan telah diinformasikan baik melalui surat atau website yang tersedia di BKD Kabupaten Sintang, namun masih ada pegawai yang masih kurang tanggap atau merespon artinya tidak segera mengurusnya sehingga target yang dilakukan belum dapat tercapai. Faktor sumber daya yang ada dalam implementasi Peraturan Pemerintah No 30 tahun 2015 sudah tersedia dengan baik hal ini tenaga di kepegawaian di Kabupaten Sintang jenjang pendidikannya para pegawainya sudah sesuai dengan jabatannya artinya tupoksinya sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Sudah terdapat struktur yang jelas sehingga para pegawai yang ingin melakukan pengusulan tidak mengalami kendala. Para pegawai dalam melakukan implementasi PP No 30 Tahun 2015 sudah komitmen, artinya siapa yang berhak untuk naik pangakat maka pegawai tersebut berhak untuk memperoleh haknya, akan tetapi karena budaya yang malas kadang pegawai bagian Kepegawaian harus melakukan pendataan ulang untuk tahun berikutnya
PENGARUH KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, DISPOSISI, STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM IMUNISASI DASAR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA
No full textPenelitian ini menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi terhadap efektivtas program imunisasi dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016. Penelitian dilakukan terhadap para aktor atau implementor program imunisasi dasar dengan jumlah sampel 155 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pernyataan responden terhadap aspek komunikasi pada efektivts program imunisasi dasar di kabupaten Kubu Raya termasuk pada katagori baik yaitu 117 responden (75%), dan 38 responden (25%) menyatakan kurang baik, terhadap aspek sumber daya katagori baik yaitu 102 responden (66%), dan 34 responden (34%) menyatakan kurang baik, r disposisi, termasuk pada katagori baik yaitu 119 responden (77%), dan 36 responden (23%) menyatakan kurang baik. Struktur birokrasi termasuk pada katagori baik yaitu 107 responden (69%), dan 48 responden (31%) menyatakan kurang baik. Pernyataan responden tentang efektivts program imunisasi dasar di kabupaten Kubu Raya termasuk pada katagori baik yaitu 96 responden (62%), dan 59 responden (38%) menyatakan kurang baik. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa r yang berpengaruh terhadap efektivtas program imunisasi dasar adalah r komunikasi dan sumber daya dengan persamaan regresi sebagai berikut: Y= 20,572+ 0,303 (komunikasi) + 4,247 (sumber daya). Telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan program imunisasi dasar di Kabupaten Kubu Raya dari tahun ke tahun, namun sampai dengan tahun 2015 belum mencapai target yang ditetapkan dan masih terjadi Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I). Oleh karena itu agar terjadi peningkatan program imunisasi dasar pada masa yang akan datang perlu memfokuskan pada upaya peningkatan variabel komunikasi dan sumber daya