JPMIS
Not a member yet
260 research outputs found
Sort by
SOSIAL BUDAYA PERLADANGAN DAYAK KERABAT DI DESA TAPANG PERODAH KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU
Get PDFThis research is background of the worries about tradition knowledge about fields of Dayak of Kerabat will destroyed of palm expansion in up stair of Sekadau (Sekadau Hulu) district. Researched by qualitative method of observation and interview was done for 3 months in Tapang Perodah Village. The problems would be answer in these case are; (1) The system of believe of Dayak Kerabat which based on fields effort. (2) The stages of fields of paddies stages of Dayak Kerabat done. The achievement was showing that Dayak Kerabat people believed, that in order to get fortune, healthy and saving in their life, was not only work hard but, hope that the God help them. In another words tradition religion in their life teaches them that all their activities was the God works, out of human abilities. In daily life of Dayak Kerabat is still believe that the Gods including aqriculture system. They believe that the Gods influences their activities and many other thing they do. In doing their agriculture there many special things that including Dayak Kerabat tradition. These are noticed as the condition of field of paddies ways, such as asking for permission to the leader looking for forest with follow the conditions requirements, such as the natures or the believing that the natures will give fortune or unlucky. The Kerabat people believe in this century the forest is unfertile including fields of paddies, different with the pass. This condition is because of human being activities. The peoples disobey the way to plant paddies. The stages to plant paddies for Dayak Kerabat as bellow: chopping off (nobas) cutting (nobang), fire (nucul) planting (nugal) drawing (merumput) and harvest (ngotum). After harvest followed by thankful had called gawai. This stages show us the oriented their fields of paddies make, that will not to increase up their income but to show that they care as the relationship between human being and their power God. Because this research is not too specific so we suggest to enlarge the research up next. Key word: social, cultural, paddies field, Dayak Keraba
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN AMBALAU KABUPATEN SINTANG
No full textSalah satu isu krusial dalam pengembangan wilayah saat ini adalah semakin maraknya sengketa batas wilayah di Kabupaten Sintang. Kecamatan di Kabupaten Sintang yang cukup banyak menghadapi permasalahan batas wilayah Desa adalah Kecamatan Ambalau. Penyelesaian sengketa batas wilayah desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Proses implementasi penegasan dan penetapan batas desa di Kecamatan Ambalau belum membuahkan hasil yang maksimal. Kondisi ini terlihat dari adanya sebagian besar tahapan Penegasan dan Penetapan Batas Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa belum dilaksanaka
INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM PENINGKATAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SINTANG
Get PDFPeningkatan pemungutan penerimaan daerah Kabupaten Sintang dari sektor pajak hotel melalui kegiatan intensifikasi pajak belum terlaksana dengan efektif sehingga mempengaruhi kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sintang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu : a) masih ada hotel di Kabupaten Sintang yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga mempengaruhi basis penerimaan hotel, b) masih ada wajib pajak hotel di Kabupaten Sintang yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, c) masih ada prektek penyelundupan dan penunggakan pembayaran pajak oleh wajib sehingga terjadi kebocoran penerimaan pajak hotel sesuai dengan target yang ditetapkan, d) belum efektifnya pemungutan pajak hotel oleh DP2KA Kabupaten Sintang melalui kegiatan intensifikasi, e) masih minimnya kesadaran masyarakat membayar pajak, f) masih kurang maksimalnya penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar, kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak dan basis penerimaan pajak hotel yang kecil
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
No full textSejak diluncurkan, e-KTP Nasional telah memunculkan kontroversi. Namun, program yang telah dicanangkan secara nasional ini tetap terlaksana. Pelaksanaan pelayanan e-KTP di Kabupaten Sintang dimulai tanggal 16 Juli 2012 dan berakhir pada bulan Desember 2012. Dalam waktu yang relatif singkat, dapat dipahami pelaksanaan Perekaman e-KTP pada masing masing Kecamatan di Kabupaten Sintang sampai dengan bulan Oktober 2012 masih sangat rendah. Program ini juga menghadapi berbagai masalah di antaranya masalah minimnya koordinasi dengan SKPD lain, tidak tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak dan Juknis), kurangnya petugas e-KTP di kecamatan dan di kelurahan, minimnya peralatan, kurangnya kesadaran masyarakat, panjangnya struktur birokrasi pelaksana e-KTP dan tidak jelasnya pembagian wewenang antar SKPD dalam mengimplementasikan e-KTP. Belajar dari pengalaman yang terjadi dari implementasi e-KTP di Kecamatan Sintang, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan diperbaiki oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program e-KTP. Aspek aspek yang patut menjadi perhatian tersebut adalah: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi
PENGELOLAAN KELAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI SEKOLAH DASAR NEGERI 34 PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengelolaan kelas berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan fokus pemanfataan media dan jaringan komunikasi, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat guru-guru belum mampu memanfaatkan projector LCD, Laptop, dan jaringan internet dalam mengelola kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dalam mengelola kelas khususnya dalam merencanakan kegiatan pembelajaran telah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), akan tetapi dalam mengelola proses pembelajaran, mengelola media pembelajaran, mengelola sumber belajar, situasi pembelajaran dan mengelola iklim pembelajaran serta pengolahan penilaian hasil belajar di SD Negeri 34 Pontianak Selatan Kota Pontianak belum berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memanfaatkan perangkat komputer, projector LCD dan jaringan internet
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Get PDFKebijakan pemberian Ijin Belajar tertuang dalam Peraturan Bupati Sintang sedangkan pemberian Tugas Belajar diatur melalui Surat Edaran Bupati Sintang, kebijakan tersebut guna tertib administrasi dalam pembinaan kepegawaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasifaktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Keadaan yang terjadi dilapangan menunjukan bahwa ada beberapa PNS yang melanjutkan pendidikan melalui program Ijin Belajar dan Tugas Belajar tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini terlihat pada PNS yang melaksanakan Ijin Belajar pada perkuliahan kelas jauh dalam penyelenggaraannya dilaksanakan diluar domisili perguruan tinggi tersebut, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 30 Tahun 2009. Dalam Tugas Belajar masalah yang timbul adalah PNS yang mengambil program ini tidak menyertakan rekomendasi tertulis dari pimpinan SKPD mengingat rekomendasi tersebut merupakan syarat awal dalam pengajuan Tugas Belajar, serta adanya perkuliahan tanpa sepengetahuan BKD serta pimpinan SKPD-nya. Dalam menganalisa permasalahan,peneliti melakukan penelitian pada aspek-aspekantara lainOrganisasi yaitu diperlukan komitmen dari Bupati selaku pimpinan daerah, BKD dan Stake Holder lain yaitu Pimpinan SKPD, Interpretasi yaitu bagaimana PNS Pemroses Ijin Belajar dan Tugas Belajar menafsirkan atau memahami substansi kebijakan pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar mengenai prosedur dan mekanismenya, sehingga dapat dipahami oleh PNS pemohon Ijin Belajar dan Tugas Belajar selanjutnya pada aspek Penerapan yaitu bagi PNS Pemroses program Ijin Belajar dan Tugas Belajar melaksanakan tugas pelayanan berpedoman pada pembagian/uraian tugas masing-masing PNS di BKD Kabupaten Sintang dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor Pengahambat antara lain tidak lengkapnya hal-hal yang diatur dalam kebijakan pemberian Izin Belajar, sistem pengawasan yang masih rendah, tidak adanya komitmen, kurangnya keragaman Program Studi/Jurusan dan kurangnya kesadaran/kepedulian sedangkan faktor pendukungnya yaitu mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas, didukung oleh sumber daya yang memadai, pengaturan pengambilan keputusan yang jelas, sistem administrasi yang cepat dan motivasi lingkungan. Agar kebijakan ini dapat berjalan harus dilakukan revisi terhadap aturan terkait pemberian Ijin Belajar, melaksanakan sosialisasi serta adanya komitmen dari tiap-tiap unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Kata Kunci : Implementasi, Ijin Belajar, Tugas Belaja
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI RSUD dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Jampersal di RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Jampersal masih belum efektif seperti terdapat perbedaan persepsi tentang kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi sebagai kelengkapan administrasi baik itu ditingkat Kepala Unit maupun Bidan Pelaksana. Proses Communication (komunikasi) meliputi transmisi, konsistensi, dan kejelasan komunikasi sudah berjalan cukup baik karena semua informan kegiatan sudah mendapat informasi dari pihak manajemen sampai ke unit-unit terkait dan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung tentang kriteria persyaratan Jampersal. Resources (sumber daya) tidak ada instrumen kebijakan berupa kewenangan yang melengkapi juknis Jampersal. Staf sudah memadai sebagai rumah sakit PONEK, karena sudah memiliki dokter spesialis kandungan 2 orang dan 1 dokter spesialis anak dan bidan berjumlah 40 orang. 1 orang dokter spesialis kandungan dan kebidanan, 1 orang dokter spesialis anak, 2 orang perawat, 1 orang dokter umum, dan 5 orang bidan sudah mengikuti PONEK. Fasilitas baik sarana sudah memadai, akan tetapi sebenarnya belum memenuhi syarat. Sedangkan prasarana tidak memiliki ruang laktasi, unit perawatan intensif/ekslampsia/sepsis dan area pencucian incubator. Disposition or Attitudes (sikap) yang terkait dengan persyaratan adalah sebagian besar karena masih banyak dari pasien yang tidak memiliki kartu identitas seperti KK dan KTP. Beberapa kendala diantaranya : sikap para implementor Jampersal di unit-unit terkait yang kurang responsive dan tidak adanya pergantian staf,. Para implementor di unit-unit terkait merasa belum puas dengan insentif yang diterima dari jasa pelayanan terhadap pasien Jampersal. Selain itu para implementor tidak mengetahui besaran tarif yang akan harus dibayar pada setiap tindakan yang dilakukan, karena mereka hanya bertugas melayani pasien. Bureaucratic Structure (struktur birokrasi) berupa fragmentasi masih ada yang belum optimal, karena masih ada unit-unit terkait atau kepala ruangan yang kurang koordinasi antara yang satu dengan yang lain sehingga dapat merugikan pasien pengguna Jampersal. Selain itu koordinasi antara tim pengelola Jampersal dengan staf pelaksana juga masih kurang, karena masih ada para pelaksana yang tidak mengerti secara jelas tentang persyaratan Jampersal. Tata cara laksana kebijakan program Jampersal ini sudah berjalan cukup baik meskipun tidak adanya SPO khusus tentang Jampersal, hanya mengacu pada juknis saja sehingga masih terjadi multitafsir
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DI KABUPATEN KUBU RAYA
Get PDFPenelitian ini mendeskripsikan implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Kubu Raya. Deskripsi hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah belum berjalan sesuai harapan karena berdasarkan data kelulusan untuk tingkat ula tahun 2010 hanya 51% dan tahun 2011 berjumlah 56 %, sedangkan untuk tingkat wustha tahun 2010 hanya 34% dan tahun 2011 berjumlah 0.9%. Adapun komposisi guru pada tahun 2012 hanya 25 orang (19,96%) berpendidikan S.1 dan 2 orang (0,15%) berpendidikan S2 yang kesemuanya tidak memiliki latar belakang pendidikan umum. Berdasarkan kondisi demikian, perlu diberikan pendidikan dan pelatihan berupa pendampingan agar mereka memiliki pengetahuan mengenai pendidikan umum sehingga mereka akan lebih berkualitas. Terimplementasinya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah adalah : para santri dapat memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun civil effect dalam pekerjaan yang mensyaratkan ijazah. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini telah membawa perubahan bagi santri Pondok Pesantren Salafiyah dimana mereka memiliki kesempatan yang sama dengan lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Secara lebih umum dapat dinyatakan bahwa, dengan adanya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang diadposi oleh sistem pendidikan di Pondok Pesantren telah membuka kesadaran masyarakat dalam memahami akselerasi antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Kata kunci : implementasi, pendidikan, pondok pesantren
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Get PDFTesis ini berjudul : Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi pada Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak. Tesis ini mendeskripsikan proses implementasi kebijakan kurikulum berbasis kompetensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengembangan kompetensi bidang tenaga kesehatan pada Fakultas Kedokteran dalam rangka peningkatkan kualitas sumber daya. Penelitian ini berhasil mendeskripsikan bahwa, masih kurang adanya perencanaan yang terpadu dan komprehensip dalam proses implementasi kebijakan program kurikulum berbasis kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan masih adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran program diantaranya meliputi aspek : (a) pengorganisasian (b) komitmen pimpinan, dan (c) sumber daya. Berdasarkan kondisi tersebut maka, sebagai masukan bagi solusi dimasa mendatang dalam mengimplementasikan kebijakan program kurikulum berbasis kompetensi pada Fakultas Kedoteran Universitas Tanjungpura perlu diadakan suatu kegiatan berupa analisis kebutuhan sumber daya pendukung program kurikulum berbasis kompetensi pada Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak, peningkatan prasarana pendukung program lainnya serta terus dilakukan evaluasi. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kurikulum, Kompetens
IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI (SUATU STUDI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) DI POLITEKNIK NEGERI SAMBAS
Get PDFPenerapan SOP belum melalui tahapan prosedur kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam dokumen SOP dan proses implementasi SPMI yang dijalankan di POLTESA dan belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan pedoman SPMI. Agar SOP dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, penulis merekomendasikan kepada seluruh komponen dalam manajemen POLTESA agar dapat segera mendorong terbangunnya komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan SPMI di lembaga dan meningkatkan intensitas komunikasi dalam proses implementasi SPMI. Para pengambil keputusan di lembaga harus mendorong ketersedian anggaran yang dapat mengoptimalkan proses penerapan SOP, serta mengoptimalkan kegiatan audit internal sebagai sarana evaluasi penerapan SOP untuk meningkatkan proses implementasi SPMI dalam mencapai tujuan POLTESA