JPMIS
Not a member yet
260 research outputs found
Sort by
PROSES PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL (Suatu Penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang)
Get PDFPenempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural harus mempertimbangkan aspek kompetensi dan kinerja yang telah dilakukannya. Kebijakan pemerintah tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 antara lain menyatakan bahwa seseorang yang diangkat dalam jabatan struktural harus memiliki prestasi kerja yang baik dan memenuhi persyaratan kompetensi jabatan yang diperlukan. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan menganalisis faktor kompetensi dan kinerja serta faktor penghambat proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Hasil penelitian memperlihatkan secara umum pengangkatan PNS dalam Jabatan Strukutral telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari aspek kompetensi disimpulkan bahwa masih terdapat pejabat yang kurang memenuhi persyaratan jabatan seperti ketrampilan, pengetahuan, peran sosial, citra diri, sikap atau perilaku, dan motivasi. Dari aspek kinerja yaitu kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas terjadi peningkatan, namun belum mampu memenuhi harapan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat pengangkatan dalam jabatan struktural terjadi karena faktor internal seperti aplikasi program sistem informasi pegawai (SIMPEG) dan penilaian kinerja yang belum optimal maupun faktor eksternal seperti pengangkatan yang masih memberikan pertimbangan politis (spoil system). Kata Kunci: Seleksi, Jabatan Struktural, Kompetensi, Kinerja, PNS
STRATEGI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penerapan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai dasar merumuskan strategi yang paling tepat dipilih dalam menerapkan teknologi informasi guna mewujudkan electronic government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor internal terdiri atas: 1) sumber daya manusia, 2) sarana dan prasarana, 3) dana/anggaran, dan 4) budaya organisasi, yang masing-masing teridentifikasi sebagai kekuatan (strength) ataupun kelemahan (weakness). Sedangkan yang menjadi faktor eksternal terdiri : 1) kondisi ekonomi, 2) politik dan hukum, 3) sosial budaya, 4) demografi dan 5) perkembangan teknologi dan globalisasi, yang selanjutnya berpotensi menjadi peluang (opportunities) ataupun ancaman (threats). Hasil analisa SWOT terhadap lingkungan strategis dengan mempertimbangkan seluruh unsur kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sintang ditetapkan 7 (tujuh) strategi dalam penerapan teknologi informasi yaitu: 1) Pengembangan organisasi dan tata kerja, 2) Pembuatan aturan perundangan dan kebijakan, 3) Pengembangan SDM untuk menerapkan teknologi informasi, 4) Pembangunan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai, 5) Pengembangan perangkat-perangkat lunak yang diperlukan, 6) Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan keras/jaringan, dan 7) Pengembangan dan koordinasi layanan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif serta dapat menarik minat investor ke Kabupaten Sintang
HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN DENGAN PT. SARI BUMI KUSUMA DI MERAKO KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG
Get PDFKonflik dalam bidang kehutanan yang berkaitan dengan kebijakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) terjadi di beberapa kawasan Kalimantan Barat. Demikian pula di Kabupaten Sintang khususnya di Merako Kecamatan Serawai, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang hak pengusahaan hutan dikelola oleh PT Sari Bumi Kusuma. Menjadi fokus kajian ini yaitu peran hubungan masyarakat sebagai faktor penting dalam meminimalisir konflik antara PT Sari Bumi Kusuma dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, ruang lingkup masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan hubungan masyarakat dalam mendukung hak pengusahaan hutan oleh PT. Sari Bumi Kusuma. Strategi hubungan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan HPH oleh PT. Sari Bumi Kusuma dilakukan melalui hubungan dengan publik internal karyawan dan pemegang saham maupun hubungan dengan publik eksternal masyarakat sekitar masih menghadapi masalah terutama berkaitan dengan aktivitas mata pencaharian, penduduk penerimaan pegawai dan sistem perladangan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KOPERASI CREDIT UNION (CU) Studi Pada CU. Khatulistiwa Bakti Pontianak
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Credit Union selain itu juga untuk mengetahui bentuk-bentuk produk yang diberikan kepada para anggotanya. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Credit Union (CU) sebagai suatu lembaga masyarakat, dalam kegiatannya secara tidak langsung menerapkan proses pemberdayaan masyarakat karena koperasi CU mewadahi masyarakat dalam hal pengembangan ekonomi dan sosial. Pengurus CU. Khatulistiwa Bakti memiliki komitmen untuk mensejahterakan anggotanya dengan mengedepankan anggotanya selaku pelaku ekonominya. Selain itu pula dengan peningkatan kesejahteraan/pendapatan maka terjadi pula perubahan nilai kehidupan sosial di tengah masyarakat. Hal ini sebagai hasil kerja keras yang dilakukan oleh seseorang yang akan membuahkan keberhasilan. Keberhasilan ini berdampak pada perubahan-perubahan baik dalam diri pribadinya maupun terhadap lingkungan masyarakat. Kata Kunci : CU, Pemberdayaan Masyarakat, Perubahan
PERANAN KELUARGA DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA (Studi di SD Negeri 22 Mengkudu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas)
Get PDFSD Negeri No. 22 Mengkudu termasuk sekolah yang diminati. Semuanya, tidak lepas dari usaha pihak sekolah serta kondisi masyarakat disekitarnya yang mendukung keberadaan sekolah tersebut. Keadaan yang menarik untuk diteliti adalah mayoritas orang tua siswa dan masyarakatnya bekerja sebagai petani, tetapi kenyataannya siswa diluar jam sekolah senang bermain dan menonton hiburan dari pada belajar. Adapun masalah penelitian ini terkait tentang hambatan orang tua dalam motivasi anaknya, solusi orang tua dalam motivasi anaknya dan kerjasama orang tua dengan pihak sekolah dalam memotivasi anaknya untuk belajar di lingkungan SDN 22 Mengkudu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Data utamanya Orang tua siswa dan data tambahan pihak sekolah dan siswa. Teknik pengambilan sampelnya dengan purposive sampling, berupa 50 responden Orangtua siswa dan seorang guru kelas dan kepala sekolah. Setting penelitian dimana peneliti mengungkapkan status sebagai peneliti agar responden dapat memberikan informasi yang objektif. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani sehingga mempengaruhi peranan orang tua dalam mendidik anaknya diluar jam sekolah. Waktu penelitian selama empat bulan. Teknik pengumpulan data meliputi (a) observasi, (b) wawancara, (c) dokumentasi. Analisa data berupa reduksi dan disply data. Pengecekan Keabsahan Data berupa triagulasi dan member check. Hasil dari penelitian ini ditemukan : (a) Hambatan orang tua dalam memotivasi anaknya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa berupa kesibukan kerja orang tua ke sawah. (b) Kurangnya pemahaman orang tua pentingnya dukungan belajar sehingga belum ada bentuk yang tepat dilakukan orang tua dalam motuvasi anaknya . (c) Kerjasama yang dilakukan pihak sekolah untuk menjalin kerjasama dengan orang tua dengan mewajibkan setiap siswa untuk melaksanakan jam wajib belajar dimalam hari ditempat masing-masing. Khusus, untuk menghadapi Ujian Nasional siswa juga diwajibkan mengikuti pelajaran tambahan / les private di Sekolah. Secara teknis dalam kegiatan ini setiap siswa dibekali buku kegiatan didalamnya siswa menuliskan setiap kegiatan les yang ia lakukan dengan ditandatangani guru les dan orang tuanya dengan tujuan untuk mengontrol siswa tersebut bahwa mereka keluar rumah benar-benar untuk mengikuti pelajaran tambahan/les private dan bukan untuk pergi bermain. Kata Kunci : Peranan Keluarga, Motivasi Belajar, Sisw
PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA SEKADAU
No full textPengelolaan sampah di Kabupaten Sekadau khususnya di Kota Sekadau belum dapat dilaksanakan secara maksimal, maksudnya pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Proses pengelolaan sampah rumah tangga berwawasan lingkungan belum dapat sepenuhnya dilakukan sesuai dengan harapan, karena ada beberapa hal yang belum terlaksana seperti: 1) Perencanaan ini dilakukan untuk menentukan alternatif sistem yang terpilih, termasuk jenis dan jumlah peralatannya, 2) Pewadahan pengelolaan sampah umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu: wadah untuk sampah individual, dimana setiap sumber volume sampah terdapat tempat sampah, 3) Cara pengumpulan sampah yang dilakukan masyarakat dengan 2 cara, yaitu secara langsung ( door to door ) dimana proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan bersamaan, 4) Pembuangan sampah dilakukan dengan cara pengelolaan sampah yang dilakukan di area TPA I masih menggunakan metode open dumping
IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak)
Get PDFTujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis implementasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dalam bidang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, serta berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Melalui metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, sudah terimplementasi dengan cukup baik, hal ini dikarenakan sistem e-procurement memberikan manfaat seperti efisiensi, transparan, akuntabel dan mampu mengurangi praktek KKN dan premanisme dalam proses lelang. Penawaran proyek konstruksi yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Pontianak dapat dengan mudah diikuti oleh seluruh perusahaan konstruksi di Kota Pontianak dengan memanfaatkan layanan LPSE Kota Pontianak. Hanya saja terlepas dari manfaat penerapan e-procurement oleh Dinas PU, masih terdapat beberapa hal yang masih sulit untuk diwujudkan, terutama pada aspek penentuan pemenang lelang, kendati dalam e-procurement diatur kriteria pemenang lelang, tetapi persaingan kurang sehat diantara perusahaan masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Selain itu terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi e-procurement yaitu masih banyak peserta lelang dan petugas penyedia jasa dan pengguna jasa yang kurang memahami sistem e-procurement di LPSE karena kurang mendapatkan sosialisasi, permasalahan lainnya yaitu sistem layanan LPSE yang menggunakan internet masih sering mengalami ganguan, karena belum didukung dengan infrastrktur yang memadai
EVALUASI PROGRAM SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses program sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan mengkaji secara mendalam kendala-kendala yang dihadapi dalam proses program sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan program sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya dari segi proses belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan prosedur serta fasilitas, sarana dan prasarana yang digunakan kurang dimanfaatkan secara maksimal. Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kubu Raya telah dilakukan melalui tahap sosialisasi kepada guru-guru dan peran implementor dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai pembina baik secara langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi dan mendorong guru dalam mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH OLEH BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terlaksananya prinsip-prinsip good governance, seperti accountability, transparancy, participations, effectiveness and efficiency dalam Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Tahun Anggaran 2011. Permasalahan penelitian diangkat dari fenomena dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Berdasarkan penelitian dan analisis, terungkap bahwa prinsip-prinsip good governance belum terlaksana sepenuhnya dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam proses penyusunan RKA dan pelaksanaan kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa rencana kerja dan anggaran yang telah disusun tidak sepenuhnya dapat dijadikan pedoman untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja program/kegiatan. Hal tersebut karena pelaksana kegiatan tidak dilibatkan sepenuhnya dalam proses penganggaran, pemangkasan anggaran tanpa alasan yang jelas dan tidak transparan serta terdapat beberapa segmen batas daerah yang belum terfasilitasi penyelesaiannya. Faktor penyebab utama yang mengakibatkan tidak maksimalnya realisasi program/kegiatan tersebut adalah faktor rendahnya komitmen aparat. Peneliti menyarankan agar dilakukan pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai pentingnya prinsip-prinsip good governance dalam proses penyusunan RKA dan dalam pelaksanaannya. Kata kunci : Good governance, tapal batas Wilayah
PELAYANAN MANAJERIAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBINAAN PERSEKOLAHAN KECAMATAN TERHADAP SEKOLAH DASAR PONTIANAK
Get PDFKualitas pelayanan manajerial UPTD pembinaan persekolahan kecamatan terhadap sekolah dasar Pontianak belum dapat dikatakan prima karena belum mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan kerja dan memahami kebutuhan pengguna layanan manajerial yang dilayani. Indikasinya bahwa amanah Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2008 belum dapat terlaksana semestinya, meliputi; aspek kemudahan, kejelasan dan kebenaran, ketersediaan fasilitas pelayanan publik, Keterbukaan dan penuh informasi, efisiensi prosedur, jasa pelayanan yang murah, pelayanan yang adil, dan waktu pelayanan. Capacity building yang tidak konsisten dan tidak taat azas dari UPTD Pembinaan Persekolahan Kecamatan Pontianak Utara dan Timur telah menjadi faktor dominan bagi melemahnya pelayanan manajerial yang diselenggarakan, sehingga menjadi kehilangan gairah merespon kepentingan pengguna layanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, meliputi: (a) Ketersediaan sumberdaya aparatur yang terbatas secara kualitas dan kuantitas; (b) Ketersediaan fasilitas kerja yang minim; dan (c) Mekanisme dan prosedur kerja yang kurang ditegakkan dalam upaya peningkatan derajat responsitas UPTD bersangkutan. Maknanya bahwa pelayanan manajerial UPTD perlu terus ditingkatkan. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pendidikan Kota Pontianak perlu melakukan penguatan secara konsisten keberadaan UPTD. Kemampuan aparatur perlu ditingkatkan melalui Diklat Teknis/Bimtek, dan secara periodik perlu dilakukan penyegaran. Organisasi dan tata kerja UPTD perlu direformasi melalui strategi rescheduling, restructuring dan injeksi sehubungan pengembangan aparatur demi terwujudnya good governance. Kata kunci: Pelayanan, Manajerial, UPTD Pembinaan Sekolah Dasar