JPMIS
Not a member yet
260 research outputs found
Sort by
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT BUNGURAN TENGAH KABUPATEN NATUNA
Get PDFCamat Bunguran Tengah belum optimal melakukan peran kepemimpinannya dalam menerapkan prinsip atau teknik kepemimpinan yang tepat guna meningkatkan kinerja pegawainya. Hal tersebut ditandai dengan kelemahan Camat dalam meningkatkan kemampuan pegawai untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan dan perubahan yang terjadi, kelemahan Camat dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawainya dan kelemahan Camat dalam menciptakan kepuasan kerja bagi para pegawainya. Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kinerja pegawai tersebut antara lain; tidak sejalannya profesionalisme pegawai dengan profesionalisme Camat, sistem insentif yang tidak merata dan tidak tepat sasaran, keberadaan visi-misi yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya (hanya menjadi penghias dinding ruangan kerja), struktur organisasi yang tidak menggambarkan hirarki dan pembagian tugas yang jelas, serta kerja sama yang tidak berjalan sebagaimana mestinya
PENEMPATAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KETAPANG
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di lingkungan Bappeda Kabupaten Ketapang dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di Lingkungan Bappeda Kabupaten Ketapang. Data penelitian diperoleh dengan wawancara mendalam terhadap Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural belum dapat sepenuhnya ideal, karena ada beberapa hal yang belum terlaksana seperti: masih ada beberapa jabatan yang belum sesuai dengan kualifikasi tingkat pendidikan yang ditentukan, pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah dapat dilaksanakan, meskipun belum begitu memuaskan. Hal ini terbukti dari lebih banyaknya pegawai yang menduduki jabatan struktural dengan pendidikan yang kurang sesuai, proses pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural ditinjau dari persyaratan jabatan yang diikuti pegawai kurang sesuai dengan kompetensi jabatan yang diperlukan seperti kurang memperhatikan kebutuhan organisasi, rentang kendali, karakter tugas pokok dan fungsi jabatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SISTEM PENYIMPANAN KEARSIPAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KETAPANG
No full textImplementasi pengelolaan sistem penyimpanan kearsipan pola baru (kartu kendali) belum dilaksanakan sepenuhnya, karena proses penataan arsip masih bersifat tradisional (sistem pola lama) atau sistem buku agenda yang dianggap cukup mudah untuk melaksanakannya baik dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Dalam rangka mewujudkan pengorganisasian kearsipan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang yang baik, maka proses kegiatan kearsipan harus menggunakan sistem pokok soal (subjek) dan sistem abjad dengan menerapkan sistem kearsipan pola baru (kartu kendali) walaupun masih sangat sederhana, dengan menggunakan sistem desentralisasi walaupun dalam proses pengurusan surat menggunakan sistem kombinasi yakni kerpaduan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam rangka mewujudkan implementasi pengelolaan sistem penyimpanan kearsipan pola baru (kartu kendali) yang baik, maka disarankan bahwa proses kegiatan kearsipan harus menggunakan sistem pokok soal (subjek) dan sistem abjad dengan menerapkan sistem kearsipan pola baru (kartu kendali) walaupun masih sangat sederhana, dengan menggunakan sistem desentralisasi walaupun dalam proses pengurusan surat menggunakan sistem kombinasi yakni kerpaduan antara sistem sentralisasi dan desentralisas
PENGUATAN INSTITUSI LOKAL DALAM UPAYAMENJAGA KELESTARIAN HUTAN DI DESA TUNGGUL BOYOK KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU
No full textMasyarakat Desa Tunggul Boyok telah melaksanakan kegiatan pelestarian hutan dengan baik. Keberadaan kelompok tani ditengah masyarakat Desa Tunggul Boyok sangat membantu kemajuan dalam upaya pembangunan masyarakat yang lebih luas, karena dari kelompok tani ini akan didapat informasi dan innovasi yang memungkinkan masyarakat membangun dirinya sendiri. Kelompok tani di Desa Tunggul Boyok telah melakukan kegiatan berbagai macam yang mengarah pada kelestarian hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani mengikutsertakan masyarakat lainnya untuk berusaha menanam kembali bekas lading dengan macam – macam tanaman. Bebarapa factor penghambat dalam upaya pelestarian hutan di DesaTunggul Boyok antara lain :1) usaha masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari di luar sector kehutanan pada beberapa tempat/dusun belum dapat menunjang kebutuhan hidupnya, usaha pertanian dan perkebunan belum mencukupi, 2) dengan bertambahnya jumlah penduduk, berarti semakin besar kebutuhan hidup terutama dari hasil hutan dan lahan sehingga keadaan ini dapat mengancam potensi hutan yang ada, 3) rendahnya dukungan pemerintah kabupaten terhadap program pemberdayaan terhadap masyarakat melalui kegiatan kelompok tani di desa Tunggul Boyok serta kualitas sumber daya manusia di desa ini masih relative rendah
DAMPAK PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN BARAT (STUDI DI DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA)
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan proses serta dampak penyelenggaraan Perlombaan Desa di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan perlombaan desa sudah berjalan dengan baik, namun kurang memberikan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan antara lain waktu pembinaan yang singkat, materi pembinaan yang terlalu banyak atau sedikit tapi tidak tepat sasaran, sumber daya manusia yang relatif rendah serta tidak ada pembinaan yang berkelanjutan pasca perlombaan, baik oleh pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat untuk mengevaluasi hasil pembangunan 2 (dua) tahun terakhir dengan masyarakat sebagai penggeraknya.Masyarakat sendiri setelah usainya kegiatan tersebut mereka telah disibukkan dengan rutinitas sehari-hari. Oleh karena itu perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten, Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Dalam Negeri dengan masyarakat untuk mencari solusi dan implementasi tentang pengelolaan penyelenggaraan perlombaan Desa yang professional dan pro rakyat. Kata Kunci : Dampak, Perlombaan Desa, Pemberdayaan Masyarakat
PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA SINGKAWANG
Get PDFTujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengangkatan pejabat struktural kelurahan pada lingkungan Pemerintah Kota Singkawang serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kepala daerah pada proses penataan tersebut dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan PNS dalam jabatan struktural di Kota Singkawang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam proses pelaksanaannya mengabaikan faktor-faktor formal dan mengabaikan penilaian secara objektif. Dalam prakteknya, proses penataan dalam jabatan dimaksud tidak terlepas dari kebijakan kepala daerah yang mengedepankan faktor informal karena adanya hubungan kedekatan seperti hubungan keluarga, kawan akrab dan teman baik, yang bersumber dari Parpol pendukung, Tim Sukses yang mewakili dari kalangan bisnis dan lebih dari itu juga melibatkan jaringan birokrasi didalamnya. Kebijakan kepala daerah ini diwujudkan dengan mengakomodir teman, kawan dekat serta titipan dari Parpol maupun Tim Sukses yang mendukung kemenangan kepala daerah pada Pilkada yang lalu untuk menduduki jabatan strategis. Sebaiknya pada proses pengangkatan PNS dalam jabatan struktural harus diperhatikan faktor formal dengan mengedepankan prinsip-prinsip merit system yang mempertimbangkan kemampuan, pengetahuan dan kompetensi dari PNS yang bersangkutan, sehingga akan didapat SDM yang profesional, bertanggungjawab, jujur, adil dan tangguh dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka pengembangan potensi masing-masing PNS untuk dapat menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam usaha pencapaian tujuan organisasi melalui sistem pangkat, sistem diklat, sistem karir dan sistem prestasi kerja. Kata kunci : Implementasi kebijakan, jabatan struktural, kepala daerah
SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Suatu Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak)
Get PDFPenelitian ini berjudul Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Suatu Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses penjatuhan sanksi administrasi disiplin, mencari faktor pendorong terjadinya pelanggaran disiplin dan mengidentifikasi dampak penjatuhan sanksi administrasi terhadap kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian ditemukan bahwa proses penjatuhan sanksi administrasi disiplin yang ditangani oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak belum optimal dilaksanakan, faktor penyebabnya karena kurang tegasnya atasan atau pejabat yang berwenang menghukum. Untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan disarankan bagi Pejabat yang berwenang menghukum harus memiliki disposisi yaitu watak dan karakter yang memegang teguh komitmen, kejujuran dan sifat demokratis, Badan Kepegawaian Daerah harus intens berkomunikasi dengan Pejabat Struktural yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, Badan Kepegawaian Daerah harus meningkatkan kinerja dan Sumber Daya Aparatur Tim Badan Pertimbangan Disiplin Kepegawaian (BAPERDISPEG) dan Pejabat Struktural yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Kata kunci : Sanksi Administrasi, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MEMANFAATKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PEDESAAN (Studi Keluarga Miskin Di Desa Teluk Pakedai II Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya
Get PDFJudul penelitian ini adalah Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Memanfaatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (Studi Keluarga Miskin Di Desa Teluk Pakedai II Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya peningkatan kesejahteraan keluarga memanfaatkan Program PNPM Mandiri Pedesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif didukung dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi sebagai pengumpulan data, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 keluarga Desa Teluk Pakedai II Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian secara umum dapat dijelaskan bahwa, upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Pakedai II untuk memanfaatkan program PNPM Mandiri pedesaan dilakukan dengan cara bercocok tanam, berkebun, menjadi nelayan, serta berdagang. Hal lain adalah mencari pekerjaan sampingan dengan cara menggarap tanah / kebun milik orang, menjadi buruh dari kebun / tanah orang, menjadi buruh cuci, sebagai pembantu rumah tangga, dan sebagainya, serta bantuan yang diberikan oleh pemerintah (PNPM) sebagai harapan bagi masyarakat dalam membantu keluarga miskin, menambah penghasilan, membantu kehidupan keluarga, menambah keterampilan, adanya bantuan modal sehingga memungkinkan keluarga miskin dapat bertahan hidup. Kata kunci: Upaya Peningkatan Kesejahteraan, Program PNPM Mandir
KINERJA BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN PANGKAT KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textPenelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis kinerja dan faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat dalam memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mengenai penempatan pejabat dalam dan dari Jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, melalui penelitian deskriptif. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa kinerja Baperjakat Kabupaten Sekadau dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai penempatan pejabat eselon II belum optimal, hal ini dikarenakan Baperjakat dalam memberikan penilaian belum mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000. Pemberian penilaian oleh Baperjakat hanya sebatas memenuhi aspek legal formal terhadap kelayakan untuk menduduki suatu jabatan, tetapi kurang memperhatikan aspek kompetensi, integritas calon pejabat. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pengelolaan informasi kepegawaian yang kurang tertata dengan baik, sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan, selain itu dari segi SDM anggota Tim Baperjakat masih belum memiliki integritas yang tinggi untuk menolak berbagai intervansi politik dalam melaksanakan tugasnnya. Faktor eksternal dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan, dalam menentukan posisi pejabat pada suatu jabatan Kepala Daerah terkadang mengintervensi kerja Baperjakat sehingga penilaian Baperjakat menjadi kurang objektif. Kata Kunci : Kinerja, Pejabat, Pangkat, Jabata
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG PEMBERDAYAAN SOSIAL ( BLPS ) BAGI KELOMPOK USAHA BERSAMA FAKIR MISKIN (KUBE-FM) DI KOTA SINGKAWANG
No full textJudul penelitian ini adalah Evaluasi Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial ( BLPS ) Bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Singkawang. Apakah Proses Implementasi Program Kebijakan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Singkawang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ?. Dengan tujuan Untuk mengetahui Persiapan kegiatan, Pelaksanaan kegiatan, Mekanisme penyaluran bantuan Kube, Pencairan dana Kube, Pemanfaatan dana Kube, Supervisi dan pendampingan, Mekanisme penyaluran honorarium pendamping, dan Pemanfaatan dana operasional daerah. Dengan menggunakan analisis kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang sesuainya implementasi kebijakan BLPS di Kota Singkawang dengan pedoman yang ada mengenai Persiapan kegiatan, Pelaksanaan, Mekanisme penyaluran bantuan, Pencairan dana, Pemanfaatan dana, Supervisi dan pendampingan, Honorarium, dan Dana operasional daerah. Selain itu juga para pengurus Kube tidak dapat ditangani secara maksimal oleh para pendamping seperti kendala kurangnya kekompakan dalam Kube, macetnya usaha yang dilaksanakan oleh sebagian besar Kube dikarenakan harga pakan ternak yang tinggi sementara itu harga jual ternak terlalu murah, dan kendala lain yang diakibatkan karena faktor alam seperti gagalnya panen karena musim yang tidak sesuai dengan jenis usaha mereka misalnya bagi Kube yang mengelola usaha ekonomis produktifnya dengan sangat ketergantungan pihak lain