JPMIS
Not a member yet
260 research outputs found
Sort by
FUNGSI KONTROL LEGISLATIF TERHADAP EKSEKUTIF DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI KABUPATEN SEKADAU
No full textMunculnya krisis kepercayaan masyarakat karena kegagalan/kekurangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam memberikan pelayanan publik salah satunya diindikasikan oleh lemahnya kinerja pengawasan oleh lembaga legislative terhadap berbagai persoalan pemerintah daerah, ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penulis untuk meneliti kebijakan Pemerintah tentang pelaksanaan pengawasan pembangunan politik masyarakat di wilayah itu, khususnya pada kinerja lembaga DPRD Kabupaten Sekadau yang berfungsi sebagai lembaga kontrol di wilayah Kabupaten Sekadau. Implementasi fungsi pokok dan faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sekadau terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang diinginkan masyarakat. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada pengawasan DPRD Kabupaten Sekadau dalam ketertiban pengawasan pelaksanaan Fungsi Kontrol Legislatif Terhadap Eksekutif Dalam Pelaksanaan Program Masyarakat Ekonomi ASEAN di Kabupaten Sekadau. Dalam Otonomi Daerah susunan pemerintah meliputi DPRD dan Pemerintah daerah DPRD dipisahkan dari pemerintah daerah. Dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah pada rakyat. Oleh karena itu fungsi pengawasan DPRD dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah sangat penting
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SINGKAWANG
No full textPenelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab belum terkelolanya sampah di Kota Singkawang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Teori yang digunakan untuk mendukung dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III, terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda tersebut belum terealisasikan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat antara lain komunikasi yang dilakukan oleh Dinas kebersihan Dan Perumahan Kota Singkawang belum berjalan optimal dan tidak konsisten. Ketersediaan sumber daya tempat pembuangan sampah (TPS) dan kendaraan operasional yang masih terbatas dan banyak dalam kondisi rusak serta sanksi yang belum diberlakukan bagi warga yang melanggar Perda. Selain itu Standar Operating Procedure (SOP) yang baku belum ada. Saran dari peneliti adalah komunikasi lebih ditingkatkan secara berkala, pemerintah hendaknya menyediakan fasilitas yang mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Singkawang dan segera membuat SOP dalam menjalankan Perda
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SEKADAU
No full textPenelitian ini bertujuan ingin mengungkapkan proses komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi pada program Akta Kelahiran yang dilakukan petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Sekadau. Hasil penelitian menunjukan bahwa, permasalahan mengenai implementasi cara pembuatan program Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Sekadau belum sesuai harapan. Hal ini terlihat dari rendahnya cakupan pencatatan kelahiran dan adanya faktor yang mempengaruhi, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, terkadang adanya pemungutan biaya untuk pencatatan pembuatan akta kelahiran, prosedur yang berbelit-belit dan terkadang tidak dipahami oleh masyarakat, serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota serta akibat yang timbul oleh keadaan jarak tempuh perjalanan masyarakat yang tersebar dibeberapa wilayah yang jauh juga merupakan masalah bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sekadau adalah sehingga proses pelayanan pembuatan Akta Kelahiran tiak berjalan dengan efektif fan efesien
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textLayanan Fasilitasi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat secara teknis diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Isi Kebijakan dan Lingkungan Kebijakan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perkuliahan serta mengambil program Tugas Belajar untuk jenjang pendidikan Pasca Sarjana. Isi Kebijakan (Content of Policy) pemberian tugas belajar mencakup Kepentingan yang dipengaruhi, Tipe manfaat, Derajat perubahan yang ingin dicapai, Letak pengambilan keputusan, Pelaksana program, Sumber daya yang digunakan. Adapun Lingkungan Kebijakan (context of implementation) mencakup Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan penguasa, Kepatuhan dan daya tanggap
KEMISKINAN NELAYAN TRADISIONAL DI DESA SUNGAI KAKAP KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
No full textMasyarakat nelayan tradisional di Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari 62 jiwa atau 37,1% penduduknya tergolong dalam kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan nelayan tradisional di daerah ini memiliki tiga pola kemiskinan yaitu natural, kultural dan struktural. Dari pola tersebut, pola yang paling dominan adalah kemiskinan natural dan kemiskinan struktural berdasarkan indikator pola hidup, tempat tinggal, penghasilan dan sumber daya
KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA PONTIANAK
Get PDFTujuan peneltian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Pontianak Tenggara. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian (informan) yang dipilih secara purposive (bertujuan), dan dengan mengkaji data sekunder yang berasal dari Kantor Sekretariat Satpol PP Kota Pontianak. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai Satpol PP Kota Pontianak relatif masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari aspek akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas kinerja dari pegawai Satpol PP Kota Pontianak yang masih belum memuaskan dalam upaya mereka melakukan penertiban PKL di lapangan
ANALISIS KINERJA PEGAWAI SUB BAGIAN KEUANGAN DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK
No full textTujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis kinerja pegawai Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Pontianak berdasarkan dan faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Hasil penelitian lapangan dengan metode kualitatif menunjukkan bahwa kinerja pegawai Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Pontianak ditinjau dari perilaku masih belum maksimal, hal ini terlihat dari kurangnya perilaku inovatif, pengambilan inisiatif, tingkat potensi diri, manajemen waktu, pencapaian kuantitas dan kualitas pekerjaan, kemampuan diri untuk mencapai tujuan, dan hubungan dengan rekan kerja. Dalam melaksanakan pekerjaan, pegawai Bagian Keuangan masih belum menunjukkan budaya kerja pegawai yang professional dengan menunjukkan hasil kerja yang efektif dan efisien. Masih rendahnya kinerja pegawai tersebut disebabkan oleh 1) faktor internal pegawai; hal ini disebabkan oleh motivasi kerja, kompetensi dan pengalaman kerja dan disiplin yang masih rendah; 2) faktor lingkungan pegawai; hal ini disebabkan oleh koordinasi, sarana prasarana kerja dan juga kepemimpinan yang belum dapat menunjang pegawai pada saat melaksanakan tugas; 3) faktor eksternal pegawai; hal ini disebabkan oleh lingkungan keluarga, masyarakat dan pergaulan para pegawai yang kurang produktif
FAKTOR INTERNAL PELAKSANAAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PERBATASAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA TAHUN 2014 DI KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU
Get PDFTesis ini berjudul : “ Faktor Internal Pelaksanaan Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2014 di Kecamatan Entikong”. Tesis ini bermaksud menjelaskan faktor yang berpengaruh terhadap tingginya partisipasi politik masyarakat perbatasan pada Pemilu tersebut. Tingginya partisipasi politik masyarakat perbatasan dipengaruhi oleh faktor internal. Faktor internal yang dimaksud adalah kesadaran politik masyarakat perbatasan, intrik kepentingan, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat perbatasan memahami bahwa partisipasi politik mereka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai salah satu perwujudan hak asasi politik warga negara dalam sistem demokrasi. Mereka juga memahami partisipasi politik mereka sebagai salah satu upaya untuk memperjuangkan perbaikan dan peningkatan kehidupan sosial. Dan untuk itu masyarakat perbatasan berharap kepada presiden dan wakil presiden terpilih mengakomudir dan menjawab kebutuhan dasar hidup yang menjadi pokok permasalahan yang mereka hadapi. Berbagai permasalahan yang mereka hadapi adalah: infrastruktur, transportasi, pertumbuhan ekonomi, penerangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ancaman adanya potensi desitegrasi bangsa
PENERAPAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 02 TAHUN 1999 TENTANG PEMBAGIAN UANG SERVICE PADA USAHA HOTEL, RESTORAN DAN USAHA PARIWISATA LAINNYA(Studi di Hotel Garuda Pontianak))
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 tahun 1999 tentang Pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran dan Usaha Pariwisata lainnya di Hotel Garuda Pontianak dan untuk mengetahui apakah pembagian uang service tersebut apakah bisa mempengaruhi motivasi kerja karyawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai karyawan Hotel Garuda Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Garuda Pontianak telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan Uang Service kepada karyawannya. Uang Service ini diberikan sebagai hasil dari pelayanan yang diberikan oleh karyawan terhadap tamu yang menginap di hotel maupun tamu yang membeli makanan dan minuman di hotel serta menggunakan fasilitas yang ada di hotel. Pihak manajemen yang dalam hal ini bertindak mewakili perusahaan, membagikan uang service yang diterima tersebut dan dibagikan kepada karyawan setelah dikurangi untuk resiko kehilangan atau kerusakan dan untuk pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia Hotel Garuda. Uang Service ini juga dimaksudkan sebagai penghasilan tambahan diluar upah yang diterima setiap bulan. Namun dalam pelaksanaanya pembagian uang service ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02 tahun 1999 tentang Pembagian Uang Service pada Uuaha Hotel, Restoran dan Pariwisata lainnya. Sehingga hal ini bisa menjadi salah satu faktor mengurangi motivasi kerja karyawan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai karyawan Hotel Garuda Pontianak
FAKTOR KOMUNIKASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL Suatu Studi di Kota Pontianak
Get PDFPasar tradisional menghadapi tantangan yang cukup berat seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modern (mall, swalayan, minimarket) sejak dasawarsa terakhir di Kota Pontianak. Daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern yang relatif lemah, kondisi fisik yang belum memenuhi standar pasar sehat, kesan kumuh dan kotor yang belum sirna, manajemen belum profesional, dan keterbatasan aparatur, telah menarik studi ini yang bertujuan untuk meneliti kecermatan komunikasi kebijakan dalam hubungan pengelolaan pasar tradisional yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif/preskriptif terhadap Permendagri No 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; dan Kepmenkes No 519 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat; serta teknik analisis kombinasi (metode, kelembagaan, substantif, historis) pada objek penelitian di Pasar Dahlia dan Pasar Teratai oleh SKPD bidang Pasar dan Perdagangan. Dengan teori Implementasi Kebijakan dari sisi faktor komunikasi George Edward, dan uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dari Patton maka faktor-faktor komunikasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional mencakup faktor transmisi, kejelasan, konsistensi, daya saing, pasar sehat, pembinaan dan penataan pasar tradisional. Hasil penelitian disimpulkan bahwa semakin cermat transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi kebijakan maka semakin baik pengelolaan pasar tradisional yang berdaya saing, sehat, bersih, aman dan tertata dapat dilaksanakan