JPMIS
Not a member yet
260 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG
No full textTulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis proses dalam pelayanan pemecahan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang serta faktor-faktor yang menyebabkan lamanya pelayanan pemecahan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang. Dalam menganalisis hasil penelitian digunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian memmjukkan bahwa implementasi kebijakan pemecahan sertipikat tanah di Kabupaten Sintang oleh Kantor Pertanahan belum terlaksana efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari waktu pengurusan yang belum sesuai dengan standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. Implementasi kebijakan pemecahan sertipikat tanah belum berjalan efisien dari segi waktu disebabkan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan sturktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga berkas permohonan masyarakat tidak dapat diperoses dengan cepat. Bberapa factor yang berpengaruh diantaranya kurangnya sosialisasi mengenai prosedur dan persyaratan pemecahan sertipikat tanah, minimnya dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan pendanaan serta komitmen dan motivasi petugas dalam melaksanakan pelayanan dengan baik juga masih belum terlihat, ditambah dengan minimnya koordinasi dengan pemerintahan desa atau kelurahan pada saat dilakukannya pengukuran tanah
KUALITAS PELAYANAN PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK
No full textPenelitian ini dilatar belakangi dengan memperhatikan fenomena berdasarkan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (DCM) Puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara pada tahun 2015. Tujuan penelitian untuk mengkaji kualitas pelayanan rawat jalan puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftip kualitatif berdasarkan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini antara lain kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan dan tanggung jawab. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan dipilih informan penelitian sebagai berikut: Kepala Kantor, Bagian Tata Usaha, Koordinator Ruangan, Pelaksana Pelayanan, para pegawai dilingkungan dan masyarakat pengguna pelayanan rawat jalan pada Puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kualitas pelayanan rawat jalan Puskesmas kecamatan Pontianak Tenggara pada faktor Kemampuan, Tanggung jawab dan Penampilan dalam pelayanan sudah cukup baik, tetapi belum sepenuhnya dapat memberikan kepuasan pada masyarakat. Hal ini dilihat dari tenaga kesehatan yang masih kurang pada bagian pendaftaran dan faktor sikap, perhatian dan tindakan yang belum memenuhi kualitas pelayanan
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 95 TAHUN 2004 TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNI DAN BESARNYA SEWA BANGUNAN DAN ATAU TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textPenyewaan tanah adalah salah satu bentuk pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka mendayagunakan barang milik daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tesis ini meendeskripsikan pelaksanaan kebijakan Bupati Kapuas Hulu yang menetapkan tentang penyewaan bangunan dan atau tanah milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 95 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum kebijakan penyewaan tersebut di dalamnya memuat luas tanah yang disewakan, nama-nama penyewa serta besaran sewa yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah. Melalui metode deskriptif kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa, komunikasi antar unit kerja pengelola barang milik daerah selaku implementor dalam kebijakan ini belum terjalin dengan baik sehingga maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut masih ditafsirkan berbeda oleh masing-masing pelaksana. Aspek lain yang masih perlu diperhatikan adalah kemampuan sumber daya manusia yang relatif masih kurang, sikap pelaksana dan struktur birokrasi juga mempengaruhi belum optimalnya implementasi Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 95 Tahun 2004
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BALITA GIZI BURUK DI KLINIK THERAPUITEK FEEDING CENTER PUSKESMAS SAIGON KOTA PONTIANAK
No full textTesis ini berjudul implementasi kebijakan Program Penanggulangan Balita Gizi Buruk di klinik Thetapeutik Feeding Center (TFC) di Puskesmas Saigon Kota Pontianak. Gizi buruk yang terjadi pada balita menghambat pertumbuhan fisik, mental maupun kemampuan berpikir yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja. Keadaan ini memberikan petunjuk bahwa pada hakikatnya gizi yang buruk atau kurang akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia. Selain itu, penyakit rawan yang dapat diderita balita gizi buruk adalah tubercolosis dan penyakit infeksi lainnya. Dampak paling buruk yang diterimaadalahkematianpadaumur yang sangatdini.Pusat Pemulihan Gizi atau yang dikenal sebagai Therapeutic Feeding Centre (TFC) berfungsi sebagai tempat perawatan dan pengobatan secara intensif, dengan melibatkan ibu atau keluarga dalam perawatan anak. Penyelenggaraan TFC dapat memanfaatkan fasilitas bangunan yang sudah ada di Puskesmas perawatan/Rumah Sakit atau membuat bangunan khusus atau baru. Klinik TFC Puskesmas Saigon Kota Pontianak berdasarkan fungsinya adalah untuk mengatasi masalah gizi buruk, oleh karena itu keberadaannya perlu dikembangkan dan didukung. Untuk itu diperlukan usaha yang seriusdari Tim pelaksana klinik TFC ini, yaitu dengan cara menerapkan SOP sesuai dengan buku pedoman yang telah ada
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA RIAM BERASAP JAYA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA
No full textTujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis proses dan penyebab belum efektifnya implementasi penyusunan APBDesa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Analisis penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yang meliputi aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, proses implementasi penyusunan APBDesa belum sejalan dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat dari program kegiatan dalam APBDesa yang disusun kurang berdasarkan skala prioritas yang menjadi kebutuhan Desa, belum didasarkan atas perhitungan yang matang, dan kurang transparan karena belum sepenuhnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat Desa. Implementasi kebijakan penyusunan APBDesa belum berjalan dengan makismal, disebabkan oleh faktor a) komunikasi; dimana proses penyusunan APBDesa belum disosialisasikan secara menyeluruh baikkep ada aparatur Desa dan BPD serta masyarakat;b) Sumberdaya; dimana SDM aparatur Desa Riam Berasap Jaya masih rendah, sehingga mereka tidak dapat menyusun APBDesa dengan baik; c) Disposisi; implementor kebijakan belum menunjukan komitmen yang tinggi dalam setiap tahapan penyusunan APBDesa, hal ini tercermin dari upaya maksimal dalam menggali prioritas pembangunan Desa; dan d) Struktur birokrasi, yaitu koordinasi dalam proses penyusunan antara pihak terkait juga masih minim sehingga hasilnya tidak optimal
KINERJA SEKRETARIS DESA SELAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG
Get PDFDiangkatnya Sekretaris Desa di Kecamatan Sungai Tebelian sebagai PNS dalam rangka mendukung fungsi Kepala Desa berdasarkan tugas pokok dan fungsinya belum tercapai sebagaimana mestinya, karena beberapa keterbatasan, berupa: Minimnya tingkat pendidikan, ditambah minimnya pelatihan/Bimtek yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sintang melalui pihak Kecamatan Sungai Tebelian menjadikan kemampuan dan kecakapan Sekretaris Desa dalam tata administrasi dan pelayanan desa berjalan seadanya. Kondisi demikian terjadi karena antara Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak dapat bekerjasama, Sekretaris Desa dinilai kurang disiplin, rendah kreativitas dan tanggung jawab dalam mengelola administrasi pemerintahan desa. Realitas yang terjadi beberapa Sekretaris Desa mengajukan mutasi pindah untuk menjadi staf di Kantor Kecamatan Sungai Tebelian, sedangkan Kepala Desa kemudian mengangkat Sekretaris Desa baru sesuai visi politiknya tanpa memperhatikan tingkat pendidikan, kecakapan dan keahlian. Realitas demikian tentunya menjadi salah satu persoalan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, karena hal ini selalu terjadi setiap kali pergantian Kepala Desa
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KAMPUS KALIMANTAN BARAT
No full textPenelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Kebijakan e-PUPNS di IPDN Kampus Kalbar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Charles O. Jones tentang proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan program, antara lain : adanya overlapping tugas – tugas dilapangan, konsistensi user dan petugas pelaksanaan program masih rendah, serta kurangnya monitoring dan evaluasi program oleh petugas. Permasalahan tersebut dapat dijadikan acuan perbaikan sehingga pemuktahiran data Pegawai Negeri Sipil selanjutnya di IPDN Kampus Kalbar dapat berjalan dengan baik. Program e-PUPNS membawa dampak positif bagi Pegawai Negeri Sipil di IPDN Kampus Kalbar khususnya dalam penyimpanan data kepegawaian, baik berupa hardcopy, maupun softcopy
INTERAKSI ORANG TUA DENGAN ANAK DALAM MENGHADAPI TEKNOLOGI KOMUNIKASI INTERNET (Studi Pada SMA Rahadi Usman)
Get PDFInteraksi dan komunikasi orang tua terhadap anak serta bagaimana orang tua memperlakukan anak remajanya memberikan pengaruh terhadap sikap remaja yang jika berkelanjutan akan berkembang menjadi karakter yang terbentuk pada diri anak. Demikian juga halnya remaja dengan penggunaan teknologi internet, sikap orang tua terhadap aktivitas remaja ini akan memberikan pengaruh terhadap terbentuknya karakter yang dapat menyaring dampak teknologi internet sehingga remaja tidak terjerumus ke dalam ketagihan yang akan membuat karakter positif mereka menjadi merosot. Interaksi orang tua dengan anak dalam menghadapi dampak teknologi merupakan media yang ampuh sebagai media pendidikan bagi anak, dan seharusnya menjadi priorotas utama. Namun yang terjadi justru sebaliknya.Media lebih banyak mengarah pada penurunan nilai moral, seperti keekrasan dan pornografi.Keluarga diharapkan dapat membentengi putra putrinya, oleh sebab itu keluarga harus cerdas dalam berinteraksi dengan media.Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi secara terbuka antar keluarga yang diharapkan dapat menjadi bekal mereka dalam mendidik anak-anak berinteraksi dengan teknologi. Upaya orang tua dalam membantu anak mengahdapi dampak teknologi dapat dilakukan dengan cara memberikan pengawasan yang terus menerus, melakukan komunikasi secara terbuka dan seimbang, serta memberikan pendidikan agama sedini mungkin agar anak dapat mengerti hal yang baik dan buruk, Serta mengajarkan kepada anak untuk menghargai orang tua
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDARISASI MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUTUSSIBAU
No full textKebijakan Standarisasi Mutu Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan cara dibuatnya standarisasi Mutu Pendidikan yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 153/U/2015 tentang tujuan akhir nasional tahun pelajaran 2014/2015. Upaya peningkatan mutu pendidikan, yang muaranya adalah terwujudnya produk pendidikan yang bermutu, merupakan upaya yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, baik pada aspek manajemen pendidikan, pelaksanaan pembelajaran, pengawasan, penilaian, maupun kebijakannya. Standarisasi kelulusan 3,01 sesuai dengan Nomor 421.3/411/DIKMEN maret 2014 yang diberlakukan pada tahun pelajaran 2014/2015. Pada sistem standar Mutu Pendidikan ini, dari 207 peserta (97,10%) di SMK Negeri 1 Putussibau yang mengikuti Ujian Nasional ternyata 2 orang (2,90%) dinyatakan tidak lulus. Kemudian setelah mengikuti Ujian Nasional Ulang 2 orang peserta tersebut dinyatakan lulus (100%), Kemudian pada tahun 2014/2015 diberlakukan standarisasi kelulusan 4,01 ini tertuang di Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dengan Nomor 153/U/2015. Pada sistem kelulusan ini, dari peserta yang berjumlah 123 (100%) orang yang mengikuti Ujian Nasional, semuanya dinyatakan lulus semua dan tidak ada yang ikut Ujian Nasional Ulang. Pada tahun berikutnya pemerintah Indonesia, khususnya Dinas Pendidikan Nasional menaikan lagi persentase kelulusan menjadi 4,26 dalam Surat Keputusan dengan Nomor 421.3/394.a/Dikmen-SMK 11 April 2015 yang diberlakukan pada tahun pelajaran 2004/2015. SMK Negeri 1 Putussibau, mendapatkan sosialiasi pula tentang kebijakan standarisasi dari Dinas Pendidikan tingkat kota. Selanjutnya pihak sekolah yang diberikan sosialisasi akan menyampaikan informasi kepada, wakil kepala sekolah, guru pengajar dan juga staf, murid, orang tua murid dan komite sekolah yang semuanya termasuk sebagai target sosialisasi kebijakan standarisasi kelulusan tersebu
PELAYANAN PENYEMPURNAAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textBagian Hukum merupakan unit kerja di dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang bertugas memberikan pelayanan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pelayanan penyempurnaan produk hukum daerah merupakan salah satu pelayanan yang disediakan Bagian Hukum. Produk hukum diajukan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Penelitian ini dilakukan terhadap produk hukum berupa peraturan daerah yang dibahas, disetujui, ditetapkan dan diundangkan pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualititatif. Untuk menilai kualitas pelayanan publik, penulis mempergunakan teori dari Valarie V. Zeithaml, Parasuraman & Berry, yaitu penilaian terhadap pelayanan penyempurnaan produk hukum daerah mempergunakan lima ukuran, yaitu tangible, realibility, responsiveness, assurance, dan empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari ukuran tangible, realibility, responsiveness dan assurance, pelayanan penyempurnaan produk hukum daerah belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan karena Bagian Hukum tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, kurangnya sarana kerja dan kurangnya jumlah aparatur. Sedangkan dari ukuran assurance, pelayanan sudah optimal. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Bagian Hukum untuk menambah fasilitas dan sarana kantor, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di Bagian Hukum, menambah jumlah aparatur yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum, meningkatkan disiplin aparatur dalam bekerja dan lebih tanggap dalam memberikan pelayanan