JPMIS
Not a member yet
260 research outputs found
Sort by
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MENUNGGAL SATU ATAP DIKABUPATEN MELAWI
No full textJudul dalam penelitian ini adalah “Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kabupaten Melawi”. Untuk mencapai pelayanan publik yang baik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyusun standar pelayanan publik bagi instansi pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana ketentuan umum pelayanan publik digariskan agar dapat dijadikan pedoman pelayanan baik oleh instansi pemerintah di pusat maupun di daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kualitas pelayanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap SAMSAT Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Nanga Pinoh Kabupaten Melawi merupakan salah satu Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang berbasis pada aktivitas layanan pengurusan surat kendaraan bermotor. Penanganan layanan ini melibatkan tiga instansi yang terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Polisi Daerah (Polda), dan Jasa Raharja. SAMSAT Nanga Pinoh Kabupaten Melawi menjadi pusat pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan di kantor SAMSAT diharapkan mempermudah, memperlancar dan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Di sisi lain harapan masyarakat tidak selalu berjalan searah dengan realitas kegiatan SAMSAT. Hingga kini kenyataan di lapangan masih dinilai kurang memuaskan oleh masyarakat. Bertolak dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan di lapangan dalam kacamata masyarakat maka lahirlah persepsi-persepsi tentang kualitas pelayanan publik di kantor SAMSAT Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textProses penataan PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil. Dimulai dari penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, penghitungan formasi kebutuhan pegawai negeri sipil, melakukan analisis kesenjangan jabatan, mengklasifikasikan kategori jumlah pegawai pada setiap SKPD dan melakukan redistribusi pegawai negeri sipil. Penataan PNS yang telah dilaksanakan saat ini hanya berdasarkan ketepatan kuantitas dan komposisi, belum berdasarkan sistem merit atau penempatan pegawai berdasarkan kompetensi. Hal ini disebabkan karena masih sangat rendahnya kompetensi pegawai yang ada sehingga sulit untuk melakukan redistribusi berdasarkan Sistem Merit, dan keterbatasan anggaran sehingga belum dilakukan tes dan pemetaan kompetensi untuk pegawai. Penataan PNS berdasarkan Sistem Merit yang dilandasi oleh kompetensi sangat diperlukan untuk mencapai profesionalisme PNS
KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG
Get PDFKinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang belum mencerminkan pelayanan prima. Hal ini terlihat dari aspek kualitas layanan, dan reponsivitas yang masih belum terwujud. Rendahnya kualitas meliputi aspek waktu pelayanan masih membutuhkan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan SOP, prosedur pelayanan masih kurang dimengerti oleh masyarakat dan perlakuan petugas pemberi layanan kurang menunjukkan kemampuan. keterampilan, dan etika yang memadai. Adanya keluhan dari masyarakat terkait dengan proses pelayanan kurang ditanggapi dengan cepat oleh penyelenggara pelayanan sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Belum maksimalnya kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sintang dalam bidang perizinan meliputi faktor kualitas personil, ketatalaksanaan dan sumber daya keuangan dan peralatan yang msih kurang memadai. Kondisi pelayanan demikian menunjukkan bahwa pelayaan yang diberikan belum memenuhi prinsip standarisasi pelayanan yang diatur dalam Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003
IMPLEMENTASI PENERTIBAN RUMAH KOST DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 04 Tahun 2010, serta ingin mengetahui dan menganalisis kendala kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan penertiban rumah kost di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa para pengusaha kost masih rendahnya kesadaran untuk membuat kelengkapan perizinan rumah kost tersebut. Sebenarnya pemerintah sudah menganjurkan agar para pengusaha kost membuat perizinan rumah kost melalui pada saat pelaksanaan penertiban rumah kost. Meskipun demikian tidak semua pengusaha rumah kost mematuhinya, dan yang mematuhinya hanya satu orang pengusaha rumah kost. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka pemerintah harus meningkatkan sosialisasi peraturan daerah tentang perizinan-perizinan yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Rendahnya partisipasi pengusaha rumah kost dalam pembuatan perizinan secara umum disebabkan oleh faktor internal dan exsternal. Diantara faktor-faktor internal yang berperan, kurangnya sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat tentang perizinan, sedangkan faktor-faktor eksternal mencakup para Ketua RT/RW, tokoh masyarakat dan aparat desa harus proactive dalam memberitahukan kepada masyarakat tentang perizinan. Kata kunci : peran pemerintah, pelaksana, perizinan, sosialisasi
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA DI DESA AMAWAKNG KECAMATAN SOMPAK KABUPATEN LANDAK
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa hambatan-hambatan peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya di desa Amawakng kecamatan Sompak kabupaten Landak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan informan penelitian ini antara lain ketua dan anggota BPD, Kepala Dusun dan Kepala Desa di desa Amawakng kecamatan Sompak kabupaten Landak sebanyak 5 dari pengurus BPD, 1 orang Kepala Dusun, dan 1 orang Kepala Desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan BPD dalam menjalankan fungsinya diantaranya diketahui dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa sudah terlaksana dengan baik, fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa sudah dilaksanakan tetapi belum optimal dan fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa sudah terlaksana dengan baik. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tersebut adalah bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami tugas yang diemban oleh BPD, minimnya sarana dan prasarana, minimnya SDM yang dimiliki oleh BPD, dan dana operasional yang tidak mencukupi. Adapun usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, meningkatkan fasilitas yang kurang dengan menghemat sumber daya, dan perampingan kepengurusan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textPemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah menerbitkan kebijakan tentang pengelolaan pajak daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah didalam peraturan tersebut diatur juga mengenai pajak sarang burung walet, namun masih ditemui pelanggaran dimasyarakat. Adapun metode penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data secara sistematis. Penelitian implementasi ini menggunakan model implementasi Edward III sebagai acuan mengidentifikasi data penelitian. Adapun analisis data menggunakan teknik triangulasi sebagai cara untuk memeriksa keabsahan data penelitian. Ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi secara keseluruhan lemah dalam mendukung implementasi Perda Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011. Leading Sector implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2011 adalah Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu(DPPKAD) dibantu instansi teknis lainnya seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (KPMPP), Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN KUBU RAYA
No full textTujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan Prona di Kabupaten Kubu Raya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Untuk mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian, digunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Prona di Kabupaten Kubu Raya oleh Kantor Pertanahan belum sepenuhnya berjalan efektif baik dari segi prosedur pelaksanaan maupun hasil yang diperoleh. Secara prosedural masyarakat masih belum mendapatkan pelayanan yang optimal baik dari segi persyaratan maupun waktu penyelesaian untuk memperoleh sertipikat. Sementara dari segi hasil, kebijakan Prona belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan pembuatan sertipikat tanah secara gratis sebagai bukti kepemilikan tanah dan sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Kubu Raya. Implementasi kebijakan Prona yang belum efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : a) faktor komunikasi, yaitu kurangnya sosilaisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan prona; b) Faktor sumber daya; yaitu kurangnya dukungan sumber daya yaitu jumlah petugas ukur yang terbatas, sarana prasarana dan pendanaan belum representatif; c) Faktor disposisi; yaitu motivasi petugas di lapangan terutama petugas ukur masih rendah; dan d) Faktor struktur birokrasi, koordinasi antara pihak petugas Kantor Pertanahan dengan Aparatur Pemerintah kurang berjalan dengan baik
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) Suatu Studi Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu
No full textProgram Keluarga Berencana (KB) merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang sekaligus sebagai strategi peningkatan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya kondisi masyarakat Indonesia yang sejahtera. Adapun fokus dan lokasi penelitian ini pada aspek proses Implementasi kebijakan Keluarga Berencana di Kabupaten Kapuas Hulu melalui studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kecamatan Mentebah, yang juga sekaligus untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui metode analisis kualitatif peneliti dapat mendeskripsikan bahwa implementasi kebijakan masih belum sepenuhnya sesuai harapan. Kondisi ini terlihat dari masih rendahnya kuantitas dan kualitas kepesertaan KB pria yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : intentitas komunikasi oleh PLKB yang masih rendah dan kualitas peserta dan calon peserta program KB Pria yang sebagian besar masih rendah, kualitas sumber daya yang rendah dan berakibat rendahnya disposisi implementator, serta struktur organisasi di kecamatan yang masih belum baku bentuknya. Kenyataan lainnya juga menunjukkan adanya faktor yang juga cenderung mempengaruhi seperti mislnya pengaruh tokoh agama dan budaya masyarakat dimana mereka masih meragukan kehalalan KB Pria dan biasanya perempuan lebih bersifat mengalah dan lebih terbiasa untuk menjadi peserta KB dibandingkan pria dikarenakan hal yang dianggap baru serta karena kurangnya media penyuluhan bagi kaum pria
EVALUASI PELAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH PERAWAT PADA RUANG KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
Get PDFRumah Sakit Umum Daerah dokter Soedarso adalah rumah sakit rujukan tertinggi di Kalimantan Barat, yang memberikan pelayanan kesehatan untuk semua spesialistik. Memiliki 446 tempat tidur dengan kunjungan setiap tahunnya berjumlah 19.345 orang, dengan jumlah perawat 402 orang, yang dirasa sangat kurang oleh manajemen rumah sakit maupun keperawatan sendiri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses pelayanan yang diberikan oleh perawat pada ruang perawatan kelas III, dan untuk mengetahui beban kerja perawat pada ruang perawatan kelas III rumah sakit umum daerah dokter Soedarso. Di dalam pelaksanaan asuhan keperawatan terhadap pasien di ruang kelas III rumah sakit umum daerah dokter soedarso, sesuai dengan standar asuhan keperawatan minimal yang ada yaitu dengan pendekatan, pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, perencanaan, tahap pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi keperawatan, walaupun dokumentasi yang dilakukan tidak tergambar dengan baik. dengan jumlah perawat yang bertugas di ruang kelas III sebanyak 157 orang, dimana jumlahnya perawat yang ada, kurang 20% dari perhitungan kebutuhan tenaga perawat oleh rumah sakit yaitu sebanyak 190 orang, walaupun rumah sakit belum memiliki standar yang baku untuk menjadi acuan perhitungan kebutuhan tenaga. Untuk itu disarankan bagi manajemen keperawatan rumah sakit, untuk membuat catatan keperawatan lebih sederhana, agar perawat tidak perlu menulis dan berfikir lama, dan menambah jumlah kekurangan perawat sebanyak 20% dari jumlah yang ada atau menambah tenaga non keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan tidak langsung. Kata Kunci : Rumah Sakit, Keperawatan
AKUNTABILITAS KINERJA PELAYANAN PARA MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO PONTIANAK
No full textPenelitian tesis ini berjudul: Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Para Medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan realibility, responsivitas dan empati kinerja para medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak. Permasalahan mengenai akuntabilitas kinerja pelayanan para medis masih belum dapat sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis pendekatan diskriptif dan teknik pengolahan data secara kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan wawancara kepada pasien rawat inap, Direktur RSUD, Bidang Pelayanan dan Para Medis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja para medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap di RSUD dr. Soedarso Pontianak belum menunjukkan hasil yang diharapkan, baik dilihat dari reliability kinerja pelayanan para medis, responsiveness kinerja pelayanan para medis dan empaty kinerja pelayanan para medis, pada umumnya belum menunjukkan hasil sesuai dengan harapan. Hal ini, terjadi karena pertama, lemahnya penerapan kode etik para madis dalam memberikan pelayanan kesehatan, kedua, rendahnya kesadaran para madis akan tanggung jawab dan disiplin