JPMIS
Not a member yet
260 research outputs found
Sort by
EVALUASI PROGRAM BANTUAN USAHA PERIKANAN TANGKAP MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ADAPTIF DAN TERBARUKAN DI KABUPATEN MEMPAWAH
No full textRumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana keberhasilan program bantuan usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaptif dan terbarukan di Kabupaten Mempawah. Tujuan dari penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan secara lebih detail dan terukur tentang keberhasilan program bantuan usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaptif dan terbarukan di Kabupaten Mempawah. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa, 1994:74) yaitu comparative before-after dan teori efisiensi menurut William N Dunn yaitu dengan mengukur net benefit dan benefit cost ratio. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mix methods. Adapun hasil penelitian ini adalah nilai efektivitas capaian program “meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap” sebesar 1,03 kg/hari meskipun capaian nilai efektivitas program masih rendah, namun tetap terdapat kenaikan dan perubahan kearah positif. Rendahnya nilai efektivitas dikarenakan indikator outcome yang ditetapkan oleh pemerintah tidak tepat. Sedangkan untuk nilai efisiensi sebesar BCR >1,44 maka Program Bantuan Usaha Perikanan Tangkap Menggunakan Teknologi Adaptif dan Terbarukan di Kabupaten Mempawah tersebut ”feasible”, artinya dapat terus dilaksanakan ataupun di lanjutkan. Prediksi program bantuan ini di masa mendatang dengan melihat hasil yang diperoleh dari analisa efektivitas dan rasio biaya manfaat yang telah dilakukan oleh penulis, maka program ini layak untuk diimplementasikan ataupun dilanjutkan pada tahun mendatang untuk menjadi salah satu program prioritas dan program rutin pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan koordinasi lintas sektor dengan meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun Stakeholder terkait untuk mendukung keberadaan program pengembangan usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaptif dan terbarukan sebagai suatu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya di Kalimantan Barat
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SMP NEGERI 2 NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
No full textPenelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan MBS dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses impementasi kebijakan MBS di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh secara pengorganisasian belum menunjukkan sesuai dengan harapan karena masih ada beberapa hal yang belum diperhatikan seperti melakukan pendekatan secara struktural dan fungsional. Kemampuan interpretasi masih terbatas, hal tersebut terlihat dari pengoptimalan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah dan proses pendidikan yang masih rendah. Aplikasi atau penerapan implementasi kebijakan MBS belum sesuai dengan harapan, karena secara menyeluruh sebagai realisasi desentralisasi pendidikan belum melakukan banyak perubahan tentang aspek-aspek yang menyangkut perencanaan. Adapun saran atau rekomendasi dalam penelitian ini rangka mengatasi proses implementasi kebijakan MBS, maka sekolah perlu melakukan perubahan terhadap aktivitas MBS seperti bekerja secara berkualitas bukan asal jadi, perbaikan kontinum bukan fragmentaris, perspektif jangka panjang bukan jangka pendek, orientasi prestasi bukan prestise, inisiatif bukan menunggu perintah, menjadi professional bukan sekedar menjalankan tugas
IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KINERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textRumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi program e-kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi Program E-kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel. Penelitian ini dianalisis dengan teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1991), dengan tiga aktivitas yang mempengaruhi suatu kebijakan yaitu Organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Melalui pendekatan kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi Program E-kinerja Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat masih belum optimal karena belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Implementasi program E-kinerja masih menemui hambatan-hambatan baik dari segi kuantitas dan kualitas aparatur yang dimiliki, serta pelaksanaan E-kinerja pada biro- biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum sesuai dengan prosedur. Belum optimalnya Implementasi Program E-kinerja Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dipengaruhi oleh tiga aktivitas atau kegiatan : a) Organisasi, dimana jumlah tenaga untuk melaksanakan program E-kinerja pada sebagian besar biro hanya terdiri dari satu orang, keterampilan aparatur kurang mendukung hal ini dilihat dari sebagian besar belum pernah mengikuti bimbingan teknis program E-kinerja serta ketiadaan sanksi saat tidak melaksanakan program E-kinerja. b) Interpretasi, pemahaman akan petunjuk teknis E-kinerja masih sangat lemah dalam proses implementasi program E-kinerja. c) Aplikasi, implementasi program E-kinerja belum mengikuti standar operasional prosedur yang ada, serta ketiadaan alokasi anggaran untuk mendukung program E-kinerja pada setiap biro di lingkungan Sekretariat Daerah. Saran diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur pada biro-biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terkait implementasi program E-kinerja, aparatur yang memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan dan mempelajari petunjuk teknis E-kinerja, serta Standar Operasional Prosedur E-kinerja yang telah ada dapat diterapkan sesuai dengan mekanismenya serta diperlukan juga dukungan anggaran pada setiap biro untuk mendukung program E-kinerja
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA (Studi di Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang)
No full textBadan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga pemerintahan di desa yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa fungsi BPD adalah : 1) Membahas dan menyepakati Peraturan Desa, 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, 3) Melakukan pengawasan. Pada intinya BPD merupakan wakil dari enduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa : a. Produktifitas, kuantitas kerja BPD dalam membuat Perdes terkait fungsi legislasi mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, efisiensi kerja hanya berhasil membahas satu dari beberapa persoalan yang telah diagenda rapatkan sebelumnya; b. Kualitas layanan, ketersediaan sarana dan prasarana masih belum lengkap dan kurang memadai, sehingga belum optimal dalam menunjang kinerja, kedisiplinan masih kurang baik dan keramahan dan kesopanan sudah menunjukkan penampilan yang sopan dan tutur kata yang baik; c. Responsivitas, berhasil menjaring sejumlah keluhan masyarakat dan bersikap aktif turun langsung ke masyarakat untuk mencari persoalan-persoalan serta terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya; c. Responsibilitas, memiliki sumber hukum yaitu Perda Kabupaten Sintang No.17 tahun 2006 tentang BPD dan sudah menunjukkan komitmen untuk melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya serta sudah memiliki metode kerja yang digunakan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya; d. Akuntabilitas, belum menggunakan mekanisme pertanggungjawaban yang benar dalam menerangkan pertanggungjawaban kinerjanya kepada masyarakat maupun kepada pemerintah serta belum menggunakan media pertanggungjawaban yang jelas berupa papan pengumuman dan laporan pertanggungjawaban. Ditemukan juga beberrapa faktor yang mempengaruhi kinerja BPD Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang yang terdiri dari faktor internal dan eksternal
IMPLEMENTASI PROGRAM PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK
No full textPenelitian ini berjudul “Implementasi Program Pencatatan Akta Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Pencatatan Akta Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi di Kota Pontianak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang mengatakan ada tiga variable, yakni : karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu belum maksimalnya masyarakat yang mendaftarkan akta kelahiran secara tepat waktu, hal ini disebabkan rendahnya kepekaan masyarakat terhadap kepentingan administrasi dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Peneliti merekomendasikan agar DISDUKCAPIL Kota Pontianak tidak hanya menerapkan aplikasi online hanya untuk instansi terkait saja, namun yang bisa diakses oleh umum. Kemudian perlunya evaluasi terhadap biaya gratis yang diterapkan apakah sudah menyerap respon masyarakat menjadi lebih baik/belum, diharapkan adanya sosialisasi secara berkala terhadap RT setempat dan masyarakat baik melalui media online dan lainnya agar masyarakat menjadi lebih aktif dan sadar akan pentingnya akta kelahiran, serta mewajibkan seluruh RS atau Bidan yang belum bekerjasama dengan DISDUKCAPIL Kota Pontianak untuk turut serta dalam program pencatatan akta kelahiran tentunya dengan adanya Peraturan Daerah
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN SANGGAU
No full textPenelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui faktor penyebab implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau yang didasarkan atas adanya indikasi fenomena yang menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa di Kabupaten Sanggau belum berhasil dan tidak berjalan sesuai dengan ketetapan yang telah digariskan. Melalui metode penelitian deskriptif dapat diungkapkan bahwa belum berhasilnya dan tidak berjalannya implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan disebabkan oleh dua faktor utama yaitu : a. sumberdaya yang dimiliki oleh badan pelaksana kebijakan belum memadai yaitu fasilitas yang sangat terbatas, jumlah tenaga yang kurang serta terbatasnya anggaran yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau, b. lemahnya koordinasi dan komunikasi yaitu jalinan komunikasi dan koordinasi antara para badan pelaksana kebijakan dan antara badan pelaksana kebijakan dengan pemerintah desa tidak terjalin secara berkelanjutan dikarenakan ada rangkaian kegiatan yang terputus
IMPLEMENTASI PELAYANAN TAX AMNESTY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK
No full textPenelitian ini mendeskripsikan implementasi pelayanan Tax Amnesty berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2016 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak. Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas; kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nasional yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestic, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pembayaran uang tebusan menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran uang tebusan setelah mendapatkan validasi. Dalam hal wajib pajak bermaksud mengalihkan harta ke dalam wilayah Negara Kesartuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan, wajib pajak harus mengalihkan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sebelum 31 Desember 2016 bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif uang tebusan dan/atau sebelum 31 Maret 2017 bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan. Wajib pajak yang menyampaikan surat pernyataan, tidak berhak mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat pemberitahuan untuk bagian tahu pajak atau tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, ke bagian tahaun pajak atau tahun pajak berikutnya
KOHESI SOSIAL ETNIS MADURA DAN MELAYU DI KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH STUDI KASUS DI SUNGAI BAKAU BESAR DARAT
No full textPenelitian ini bertujuan mendiskripsikan asimilasi sosial Muallaf Tionghoa di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Hasil penelitian mendeskripsikan beberapa hasil temuan seperti: 1. Kondisi Sosial Kelompok Muallaf Tionghoa di Kecamatan Pontianak Barat, ada beberapa hal yang didapat seperti: masuk Islam karena menikah, mendapatkan hidayah dari Allah SWT, sudah mengenal dunia Islam sebelumnya, melihat manfaat serta perubahan dari kehidupan seperti rasa puas, kedamaian, kesejahteraan, kesabaran dan tingkat mensyukuri nikmat sangat tinggi, membawa barokah, ingin mendapatkan ketenangan jiwa dan kesucian hati dalam menenjalani kehidupan. 2. Proses pengislaman para muallaf Tionghoa diantaranya: melalui pengurus agama (tokoh agama) setempat, melalui Kantor Urusan Agama (KUA), melalui perantaran orang tua angkat, melalui Tokoh masyarakat dan agama, 3. Proses asimilasi Muallaf Tionghoa diantaranya: hubungan belum berjalan baik dengan tetangga baru yang beragama Islam, belum sepenuhnya berani untuk melakukan pengamalan ajaran baru yaitu agama Islam, melakukan pembaruan kehidupan serta menentukan kehidupan yang baik dengan harapan selalu menjalankan ibadah serta bertingkah laku sesuai ajaran Islam, 4. Hambatan-hambatan seperti: 1. Hubungan sesama tertutup, 2. Pengangguran yang banyak, 3. Motivasi serta semangat hidup lemah atau kurang mau bekerja keras, kurang menghargai kualitas dan kemampuan diri, berorientasi pribadi diatas kepentingan umum, proses komunikasi tidak terbangun baik, pengakuan terhadap keberadaannya dalam dunia baru belum sepenuhnya, kurangnya waktu belajar agama Islam, minimnya guru, beribadah masih mengharapkan hal nyata, mengedapan ekonomi dalam setiap hal dilakukan, keterlibatan oraganisasi pembinaan baik itu formal maupun nonformal masih sangat kurang
EFEKTIVITAS PELAYANAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OLEH SAMSAT KELILING DI KABUPATEN KETAPANG
No full textPenelitian ini berjudul: Efektifitas Pelayanan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor oleh Samsat Keliling di Kabupaten Ketapang. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis efektifitas pelayanan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor roda dua oleh Samsat Keliling di Kabupaten Ketapang, yang meliputi indikator: Kemudahan pelayanan wajib PKB roda dua , pelayanan yang wajar terhadap wajib PKB roda dua dan Keadilan pelayanan wajib PKB roda dua. Subjek penelitian yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan melalui masyarakat selaku wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, Kepala UPPD Ketapang, dan Petugas Samsat Keliling Kabupaten Ketapang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Petugas Samsat Keliling dalam memberikan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor roda dua kepada wajib pajak relatif sudah menciptakan kemudahan pelayanan. Hal tersebut terlihat dari prosedur pelayanan yang cukup praktis dimana wajib pajak hanya membawa kelengkapan berupa notice pajak dan langsung diserahkan kepada petugas samsat keliling, pembayaran pajak juga langsung dibayar di mobil samsat keliling, hanya menunggu beberapa menit wajib pajak sudah mendapatkan kembali notice pajak yang sudah disahkan dan diperpanjang. Petugas samsat keliling sudah memberikan pelayanan yang wajar dan akurat, dimana wajib pajak bisa mengecek secara online jumlah pajak kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo, sehingga jika ada selisih data yang dibayarkan dengan data yang ada pada aplikasi, wajib pajak dapat secara langsung mempertanyakan hal tersebut kepada petugas samsat keliling, pelayanan yang diberikan juga sudah cukup adil dimana pelayanan yang diberikan harus mengikuti jalur antrian tanpa memandang status seseorang
KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI GURU HONOR PEREMPUAN STUDI KASUS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PONTIANAK
No full textPenelitian ini bertujuan mengungkap kondisi sosial ekonomi guru honor perempuan yang bekerja di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memfokuskan pada kondisi sosial ekonomi guru honor perempuan yang bekerja di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pontianak. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa, kondisi sosial guru honor perempuan yang bekerja di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pontianak pada umumnya berpendidikan cukup (S1), iInteraksi sosial guru honor perempuan berjalan baik yang tercermin dari keterlibatannya dalam kegiatan arisan, keorganisasian, kegiatan kerohanian, serta sifat tolong menolong dalam peristiwa perjalanan hidup manusia. Kekuatan mengikat norma sosial diinternalisasikan dalam berbagai macam aktivitas kehidupan guru honor perempuan yang harmonis. Kondisi ekonomi guru honor perempuan dapat dilihat dari pendapatan rumah tangga yang masih di bawah kebutuhan keuangan rumah tangga karena baru dapat memenuhi kebutuhan yang paling mendasar yaitu sandang, pangan dan papan. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh guru honor perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan menghemat pengeluaran keluarga dengan cara menyisihkan sebagian pendapatan yang diperoleh, mencari pekerjaan sampingan lain