JPMIS
Not a member yet
260 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BENGKAYANG
No full textBadan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bengkayang bidang yang menangani kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup adalah Bidang Amdal dan Penataan Hukum Lingkungan dan Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi Instansi Lingkungan Hidup di Daerah untuk memberikan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif ataupun pelayanan dasar kepada masyarakat. Masih belum optimalnya pelaksanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bengkayang, untuk itu dilakukan penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkayang yang bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi itu sendiri sekaligus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkayang
KEPEMIMPINAN INSPEKTUR DALAM ENINGKATKAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textPermasalahan dalam penelitian ini adalah pengelolaan sumber daya manusia dalam penugasan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh tim audit yang tidak memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya menginterprestasikan bagaimana kepemimpinan Inspektur dalam meningkatkan kesadaran bawahan terhadap nilai dan pentingnya tugas dan fungsi pekerjaan, mengarahkan bawahan untuk fokus pada tujuan kelompok organisasi, bukan pada kepentingan pribadi serta mengembangkan potensi bawahan seoptimal mungkin sehingga terwujudnya kapabilitas APIP yang efektif dan profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama kepemimpinan Inspektur dalam meningkatkan kesadaran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap nilai dan pentingnya tugas dan fungsi pekerjaan belum terwujud sebagaimana diharapkan, karena hanya pada tataran administratif saja. Kedua Inspektur belum sepenuhnya mengarahkan bawahan untuk fokus pada tujuan kelompok dan organisasi, bukan pada kepentingan pribadi. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi dan keterbukaan mengenai rencana program dan kegiatan yang dijalankan. Dan yang ketiga Belum optimal dalam mengembangkan potensi APIP. Kondisi ini menyebabkan tidak ada pengembangan sumber daya secara berkelanjutan terkait dengan rencana pendidikan dan pelatihan untuk mempertahankan serta meningkatkan kapabilitas profesional auditor
KINERJA PETUGAS PEMERIKSAAN TANAH KANTOR PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TANAH DI KOTA PONTIANAK
No full textTujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kinerja petugas pemeriksaan tanah Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan pemeriksaan tanah di Kota Pontianak. Dalam menganalisis masalah digunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Bernadian dan Russel, (1999). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja petugas pemeriksa tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak dalam melaksanakan pemeriksaan tanah masih belum optimal, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan pertanahan Kantor Pertanahan. Hal ini terlihat dari jumlah tanah yang dapat diperiksa masih belum seimbang dengan jumlah permohonan yang harus dilakukan pengukuran tanah. Selain itu, petugas ukur juga belum dapat memberikan kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan tanah dengan cepat dan akurat. Masih rendahnya kinerja petugas pemeriksa tanah juga terlihat dari perilaku petugas yang dalam melakukan tugas masih masih memerlukan pengawasan, tanpa adanya inisiatif untuk melaksanakan perintah dengan responsif. Kinerja petugas pemeriksa tanah masih belum optimal, disebabkan oleh faktor internal yaitu motivasi kerja, pengalaman kerja, dan disiplin kerja, sementara faktor eksternal yaitu fasilitas kerja, pendanaan dan koordinasi
IMPLEMENTASI PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI 2014 DI KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textPermasalahan dalam penelitian ini bersumber pada realisasi populasi ternak sapi belum mampu memenuhi target yang diinginkan dalam mensukseskan Program Swasembada Daging Sapi 2014 di Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas implementasi Program Swasembada Daging Sapi 2014 di Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberhasilan Program Swasembada Daging Sapi 2014 apabila dilihat dari aspek efektivitas kebijakan di Kabupaten Kapuas Hulu belum mengarah pada kesesuaian dan ketepatan kebijakan, sehingga belum dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat petani. Tepat pelaksanaan yang dilakukan Pemerintah dan kelompok tani sebagai penerima manfaat serta pihak swasta di Kabupaten Kapuas Hulu terlihat belum menunjukkan kerja sama yang baik. Tepat target yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, belum sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga masih banyak ketimpangan kebijakan yang terjadi. Tepat lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai dengan harapan yang terlihat dari kurangnya interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan serta lembaga terkait. Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dikemukakan beberapa saran yaitu untuk memaksimalkan kebijakan program dapat ditempuh, diantaranya : Pembentukan Komite Penjaringan Sapi Betina Produktif dan Bibit Unggul, Perluasan kelembagaan keuangan mikro di pedesaan untuk mendorong ekonomi keluarga peternak, Penstrukturan usaha perbibitan sapi, dan Penataan sistem koordinasi antar instansi terkait berdasarkan payung hukum yang lebih tinggi seperti peraturan pemerintah
PENGARUH KOMPETENSI APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN TERHADAP KUALITAS AUDIT KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Get PDFPenelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit aparat inspektorat daerah. Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah adanya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan teori-teori yang relevan dihitung menggunakan teeknik analisis regresi dengan menggunakan program SPSS. Variabel penelitian ini adalah variable bebas(independent) kompetensi (X), sedangkan variable terikatnya (dependent) adalah kualitas audit (Y). Hasil penelitian analisis regresi menunjukkan bahwa, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kompetensi memberikan sumbangan terhadap variable dependen (kualitas audit) sebesar 41.8%, sedangkan sisanya 58.2% dipengaruhi oleh variable lain di luar model seperti Indefendensi, Motifasi, dan sebagainya. Kedua, kompetensi aparat Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu berpengaruh positif terhadap kualitas keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kompetensi aparat inspektorat X= 0.759dan nilai t hitung 2.183 diterima pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain Ha diterima, dan juga dilihat dari hasil uji F dimana nilai F hitung sebesar 25,457 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05,maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kualitas audit atau dapat dikatakan bahwa kompetensi aparat inspektorat secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa, variabel kompetensi mempengaruhi variabel kualitas audit. Hasil konfirmasi semua hipotesis penelitian ini membawa beberapa implikasi praktis maupun teoritis bagi upaya terwujudnya audit yang berkualitas dengan melakukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan mendorong arah riset selanjutnya untuk lebih spesifik meneliti hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kompetensi aparat inspektorat daerah
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA DI KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textKebijakan publik yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama kebijakan pembangunan nasional di Indonesia melalui progran seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS), Inpres Daerah Tertinggal (IDT), Bantuan Tunai Langsung (BLT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Kebijakan Pemberdayaan Daerah, serta kebijakan-kebijakan lanjutan lainnya program transmigrasi, kebijakan Keluarga Berencana (KB) dan lain sebagainya. Pendekatan kebijakan-kebijakan tersebut dalam pemberdayaan masyarakat miskin pada hakekatnya adalah penyaluran kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan kebutuhan nyata mereka dan memutuskan sendiri pilihan kegiatannya secara demokratis tanpa adanya suatu paksaan. Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Desa dan Kelurahan adalah PKK. PKK merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Gerakan PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang bertujuan untuk dapat mewujudkan keluarga-keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri. Program kerja PKK berorientaasi pada praksis, artinya PKK bergerak pada aksi-aksi nyata memberdayakan dan memihak kaum perempuan. PKK mempunyai andil besar dalam mensukseskan lomba desa dan merupakan gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera. PKK adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen non profit dan tidak berafiliasi kepada suatu partai politik tertentu. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis
PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN GRATIS DI DESA SUNGAI ANTU KECAMATAN PURING KENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textTujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisisi kualitas pelayanan dan faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik pada Kantor Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu. Melalui metode kualitatif penelitian ini mendeskripsikan bahwa, sebagai unit pelaksana terkecil dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di daerah, Kantor Desa Sungai Antu belum memiliki Buku Register Desa, sehingga data jumlah realialisasi akte kelahiran penulis dapatkan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Secara umum kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai dengan standar kualitas pelayanan public dari aspek tampilan (tangible), aspek kehandalan (reliability) aspek ketanggapan (responsiveness), aspek kepastian (assurance) dan aspek empati (Empathy) belum tercapai sehingga belum memberikan kepuasan kepada masyarakat. Belum terciptanya kualitas dalam pelayanan oleh Kantor Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu dipengaruhi oleh, etika pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta koordinasi
EVALUASI KEBIJAKAN PERDA NO. 6 TAHUN 2007. TENTANG GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI DESA JONGKONG KIRI KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textSasaran pokok Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) adalah terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan HPH, tercapainya peningkatan kesejahteraan, kemandirian serta kesadaran lingkungan bagi masyarakat desa hutan. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan kesadaran lingkungan, program GNRHL dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat desa yang di dalam dan sekitar hutan untuk mengelola hutan, dengan demikian diharapkan akan tumbuh rasa ikut memiliki hutan di sekitarnya sehingga hutan akan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Pernyataan menteri kehutanan menunjukkan bahwa GNRHL sebagai proses pencarian format pengelolaan yang paling ideal dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat setempat. Namun tersirat pula adanya kekhawatiran terhadap kelestarian hutan itu sendiri serta pengaruh pengelolaan GNRHL terhadap kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Manfaat hutan sebagai kelompok fungsi produksi memiliki nilai komersil, dan sebagai fungsi sosial budaya ekonomi serta fungsi ekologis, manfaat hutan dapat berupa jasa yang dihasilkan hutan dalam rangka memenuhi kepentingan umum (Suhendang, 2002:132). Keberadaan manfaat hutan tersebut memberikan kontribusi yang besar bagi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat disekitar hutan. Karenanya hasil hutan seperti kayu, hasil hutan bukan kayu, air segar, dan lingkungan hutan lestari hanya akan dapat kita nikmati bila ketiga fungsi hutan terjaga dengan baik. Dari ketiga manfaat tersebut, yang menjadi perioritas saat ini adalah menjaga dan melestarikan hutan sebagai fungsi ekologis, karena itu kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan perlu mendapat perhatian serius dan merupakan kebijakan yang harus dilakukan. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi akhir-akhir ini telah menumbuhkan kesadaran dari semua pihak untuk melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang rusak dan berupaya memperbaiki dan mengembalikan fungsi produktivitas SDA tersebut
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEJABAT ESELON IV BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textTujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas implementasi diklat pejabat eselon IV pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan factor yang mempengaruhi efektivitas implementasi diklat tersebut. Penelitian ini menggunakan teori keberhasilan Diklat menurut Manulang (1998), yaitu reaksi, pelajaran, tingkah laku dan hasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi diklatpim tingkat IV pejabat pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur dan materi kurikulum diklatpim tingkat IV, namun demikian dari segi kemampuan peserta untuk mengikuti standar kompetensi diklat masih kurang memadai, belum semua peserta mampu menuntaskan standar kompetensi yang diterapkan. Kondisi ini menyebabkan output diklat belum sesuai dengan harapan dalam rangka mewujudkan kepemimpinan eselon IV yang operasional, inovatif dan kreatif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Belum optimalnya pelaksanaan diklat dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja pejabat eselon IV disebabkan oleh faktor internal, yaitu minimnya kesiapan peserta pada saat mengikuti diklatpim tingkat IV menyebabkan mereka tidak siap untuk menerima materi diklat dan mengimbangi pendekatan yang digunakan dalam diklat. Selain itu, factor motivasi dan komitmen peserta diklat yang rendah menyebabkan ilmu yang diperoleh pada saat diklat tidak diterapkan dalam lingkungan kerja, dalam bentuk kreativitas, inovasi dan responsivita skerja. Faktor eksternal, yaitu lingkungan kerja yang kurang kondusif dan tidak kompetitif menyebabkan kreativitas yang dimiliki pejabat eselon IV tidak berkembang, karena tidak ada tantangan dalam bekerja. Selain itu, tidak adanya system reward and punishment terhadap pejabat yang berprestasi maupun tidak
IMPLEMENTASI STANDARD OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III PONTIANAK
No full textPenelitian bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Standar Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pontianak yang dilihat dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Standar dalam pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pontianak belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari: 1) Komunikasi, antara pihak pemberi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pontianak dengan keluarga pasien rawat inap belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal; 2) Sumberdaya, untuk implementasi standar pelayanan kesehatan belum sepenuhnya memadai baik sumberdaya manusia sebagai pelaksana maupun sumberdaya finansial (biaya/anggaran); 3) Disposisi, karateristik yang dimiliki oleh pihak pelaksana pemberi pelayanan belum maksimal, karena konsistensi keberlangsungan pelayanan belum sepenuhnya mengacu kepada SOP; 4) Struktur birokrasi, implementasi standar dalam pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap belum tertata dengan baik. Baik dari susunan unit-unit kerja, tugas masing-masing komponen dengan fungsinya, tanggung jawab dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan