JPMIS
Not a member yet
260 research outputs found
Sort by
Social Assimilation Of Tionghua Muallaf (Converted Muslim) Residing In West Pontianak County
Get PDFThis research aims at describing a social assimilation of Tionghua muallaf (converted Muslim) residing in West Pontianak County, Pontianak City of West Kalimantan. There are several important findings of this work with regards to the Tionghua muallaf including; Social Condition Group of Tionghoa Muallaf In West Pontianak District, Assimilate Process of Tionghoa Muallaf After Entering Islam, and Resistances Group of Tionghoa Muallaf. The social condition of the muallaf suggests that they convert to Islam due to several reasons including their new marital life, receiving hidayah (guidance) from Allah, having knowledge about Islam before converting to Islam, having seen the benefits and chances in their life such as satisfaction, peace, prosperity, patient, high respect to gifts from Allah and wanting to have a better life and clean heart in life.The convert process includes through religious clerics, the local offices of religious affair (Kantor Urusan Agama), extended parents and respected public figures; the assimilation process of the Tionghua muallaf shows that the Tionghua muallaf have not had better social relation with their Muslim neighbors, not been courageous enough to practice their Islam in public sphere, not done better assimilation within their new communities and not decided their direction of their new life with Islam; the discussion of constrain issues of the Tionghua muallaf indicate that they practice close relation within them, do not have jobs, do not have good motivations of life due to their lacks of hard work courage, they are low respect to their opportunities and self capabilities, selfish and less public care, good communication, less understanding of their new life, do not have enough time to study Islam due to the limitation of available teachers, practice Islam with instant hopes, think about economic benefits in all activities and are less involved in both formal and informal religious support institutions. Based on the above findings the work proposes some important recommendations including (1) it is important to encourage/develop a better relationship model; (2) it is also important to encourage/develop an Islamic and based-on-Quran-and-Hadist environment for the Tionghua muallaf; (3) if there is any problems and issues related to practicing Islam the muallaf should soon ask Islamic clerics and teachers; (4) it is important to give guidance and care to the muallaf having low courage to maximally practice their new religion; and (5) there should be a call to practice harmonic life within the Tionghua muallaf with better daily interaction, care and hospitality. Key words: assimilation, muallaf and Tionghu
PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textPenelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan APIP Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dengan menggunakan teori kinerja Robbins Stephan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga belum berjalan efektif, hal ini dikarenakan bentuk pengawasan berupa audit, review, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya, belum didukung dengan jumlah auditor yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan secara mendalam. pengawasan yang dilakukan oleh APIP terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas, hal ini terlihat dari kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian yang belum menunjukkan perubahan kearah yang positif guna mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan standar pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini tercerrmin dari banyaknya rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dilaksanakan oleh pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan perbaikan pelaksanaan tugas
EVALUASI PROSES IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textTujuan penelitian ini adalah menganalisis evaluasi implementasi penyelesaian konflik pertanahan di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam menganalisi masalah, penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Budiman Rusli yang meliputi efektivitas dan efisiensi proses implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskrptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pertanahan belumberjalan efektif dan efisien. Dari segi efektivitas penyelesaian melalui jalur pengadilan lebih efektif dalam hal kepastian hukum, namun demikian tidak efisien dari segi waktu karena memerlukan proses yang panjang sebelum ada keputusan dari pengadilan, selain itu penyelesaian melalui pengadilan, kurang memberikan kepuasan kepada pihak yang berkonflik karena hasil keputusan pengadilan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak yang kalah. Sementara penyelesaian konflik melalui jalur luar pengadilan lebih efektif dalam hal memberikan kepuasan kepada pihak yang berkonflik dan cenderung tidak ada gejolak setelah ada kesepakatan hasil musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat. Dari segi waktu, juga lebih efisien, karena semua pihak dapat duduk bersama kapan saja tanpa dibatasi waktu
PERAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA DI KABUPATEN PONTIANAK
Get PDFPenelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Pontianak. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Prestasi olahraga dapat diraih, jika dilakukan pembinaan yang baik dan benar, yaitu dilakukan secara terarah, terpadu dan berjenjang dari pemassalan, pemanduan bakat, pembibitan serta pembinaan lanjutan. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan faktor-faktor yang mengakibatkan kenapa pembinaan yang dilakukan kurang maksimal. Faktor pendukung adalah adanya kebijakan Pemerintah, potensi yang dimiliki daerah serta adanya kerjasama. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sistem birokrasi yang bertangga, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), minimnya sarana dan prasarana yang ada serta kurangnya finansial Kata kunci : Kebijakan, Proses pembinaan, Sumber Daya Manusia (SDM), Koordinasi Sumber Dana
HUBUNGAN IMBALAN JASA PERAWATAN DENGAN KEPUASAN KERJA PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG
No full textPenelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis hubungan imbalan jasa perawatan dan karakter perawat terhadap kepuasan kerja perawat. Sampel dalam penelian ini adalah para perawat, sebanyak 65 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Variabel penelitian adalah imbalan jasa keperawatan, karakteristik perawat dan kepuasan kerja perawat. Analisis data dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu dengan menggunakan uji kuadrat (Chi Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara imbalan jasa keperawatan dan karakteristik perawat terhadap kepuasan kerja perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdul Azis Kota Singkawang
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA
No full textPermasalahan mengenai proses pelayanan Akta kelahiran yang terjadi di daerah Kabupaten Kubu Raya ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai akta kelahiran disebabkan masyarakat malas mengurus akta kelahiran karena beranggapan prosedur pelayanan yang panjang dan banyak memerlukan persyaratan dan menyita waktu mereka. Melalui penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui kondisi sebenarnya menyangkut pelayanan Akta kelahiran terhadap masyarakat melalui ukuran tingkat partisipasi masyarakatnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada 2 aspek yang sangat mempengaruhi proses pelayanan akta kelahiran tersebut diantaranya : 1. Sarana dan Prasarana, 2. Kualitas sumber daya manusia. Sarana dan prasarana yang ada di kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang meliputi fasilitas fisik dan peralatan pendukung yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan akta kelahiran cukup lengkap, sedangkan kualitas sumber daya manusia cukup baik. Kualitas sumber daya manusia yang dinilai cukup baik pada indikator kejelasan aparatur pelayanan publik, kedisiplinan aparatur pelayanan publik, tanggung jawab aparatur pelayanan publik, kemampuan aparatur pelayanan publik, kecepatan aparatur pelayanan publik, keadilan aparatur pelayanan publik, serta kesopanan dan keramahan aparatur pelayanan publik
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENSERTIPIKATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH OLEH KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textTesis ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat”. Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah oleh Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, serta factor penghambat proses implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini mengunakan teori implemetasi kebijakan meliputi proses organisasi, interpretasi dan aplikasi yang dikemukakan oleh Charles O. Jones. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa proses implementasi kebijakan pensertipikatan barang milik negara berupa tanaholehKanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat belum berjalan dengan efektif, dalam rangka memberikan kepastian hukum atas Barang Milik Negara berupa tanah. Belum optimalnya proses implementasi itu dapat dilihat dari aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi. Dari aspek organisasi, proses implementasi belum ditunjang dengan SDM petugas ukur yang memadai, sarana prasarana dan pendanaan untuk menjangkau tanah milik negara yang dikuasaioleh instansi vertikal di daerah. Dari aspek interpretasi, SOP (standard operational procedure) kebijakan pensertipikatan barang milik negara berupa tanah oleh Kanwil BPN Kalimantan Barat belum tersosialisasi dengan baik kepada instansi vertikal yang akan dilakukan pensertipikatan tanah, sehingga berdampak terhadap kecepatan proses pengurusan pensertipikatan tanah. Dari aspek aplikasi, proses pensertipikatan tanah menunjukkan target yang ditetapkan tidak terealisasi seluruhnya, karena minimnya informasi yang tersedia berupa data riwayat tanah yang saat ini digunakan olehinstansi vertikal, sehingga proses pengukuran tanah sebagai dasar dikeluarkannya sertipikat menjadi tidak efektif
PERAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA DI KABUPATEN PONTIANAK
Get PDFPenelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Pontianak. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Prestasi olahraga dapat diraih, jika dilakukan pembinaan yang baik dan benar, yaitu dilakukan secara terarah, terpadu dan berjenjang dari pemassalan, pemanduan bakat, pembibitan serta pembinaan lanjutan. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan faktor-faktor yang mengakibatkan kenapa pembinaan yang dilakukan kurang maksimal. Faktor pendukung adalah adanya kebijakan Pemerintah, potensi yang dimiliki daerah serta adanya kerjasama. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sistem birokrasi yang bertangga, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), minimnya sarana dan prasarana yang ada serta kurangnya finansial Kata kunci : Kebijakan, Proses pembinaan, Sumber Daya Manusia (SDM), Koordinasi Sumber Dana
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAAN DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK
Get PDFPemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk membuat masyarakat menjadi berdaya melalui upaya pembelajaran mereka mampu untuk mengelola dan bertanggung jawab atas program pembangunan dalam komunitasnya.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Pontianak Timut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pemungkinan pada program PNPM Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Pontianak Timur, masyarakat mendapatkan pelatihan pengembangan masyarakat. Melalui penyokongan pada program PNPM, masyarakat mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dilakukan perbaikan. Penyokongan pada program PNPM telah mewujudkan masyarakat yang mandiri berkelanjutan.Ditinjau dari aspek pengembangan penguatan masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur bisa dikatakan telah memiliki kesadaran yang cukup baik terkait dengan pembangunan lingkungannya. Pemberdayaan Masyarakat MelaluiPerlindungan pada Program PNPM Mandiri Perkotaan yang meliputi rangkaian kegiatan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), penjaringan relawan, Pemetaan Swadaya (PS), pembangunan Badan Keswadayaaan Masyarakat (BKM), dan penyusunan PJM Pronangkis, maka secara politis masyarakat telah terlibat dan telah memiliki peran dalam pengelolaan pembangunan dalam komunitasnya
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textPenelitian ini mendeskripsikan proses Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Chalres O Jones yaitu proses implementasi yang terdiri dari tahap pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Menggunakan metode deskriptif hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tetang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kurang berjalan efektif dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai. Hal ini tercermin dari proses pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Dari aspek organisasi, pimpinan di Badan Kepegawaian Daerah belum mampu menerapkan kepemimpinan yang baik untuk mengerakan para bawahan untuk dapat menerapkan perilaku disiplin dalam melaksanakan tugas, meskipun sudah terdapat struktur dan hirarkis kewenangan dalam organisasi. Dari aspek interpretasi, implementasi kebijakan disiplin pegawai sudah didukung dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis kepada, namun hal tersebut kurang diterapkan dengan baik oleh pimpinan dan bawahan. Dari aspek aplikasi, disiplin pegawai terhadap ketenutuan jam kerja masih rendah, karena masih ditemukan pegawai yang lambat masuk kerja dan pulang lebih awal. Dilihat dari aspek cara berpakaian dan bertingkah laku, masih ditemukan berapa PNS yang tidak disiplin dalam berpakaian terutama dalam mengenakan atribut pakaian dinas. Kurang efektifnya proses implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu komunikasi yang kurang optimal; kurangnya sumber daya; yaitu pejabat eselon yang berani memberikan sanki kepada pelanggar disiplin, masih rendahnya motivasi dan komitmen dalam nenegakkan disiplin pegawai; dan tidak adanya aturan yang jelas mengenai ketentuan disiplin apabila ada pegawai yang meninggalkan jam kerja dengan alasan dinas