JPMIS
Not a member yet
260 research outputs found
Sort by
PELAYANAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textPenelitian ini mendeskripsikan dan menganalisi kualitas pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang dilakukan di Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penelitian diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kualitas pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kecamatan Pengkadan dilakukan secara baik sesuai aturan dan prosedur yang berlaku, melalui sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kecamatan Pengkadan dapat mendukung tercapainya jasa pelayanan yang murah. Hal ini disebabkan petugas dapat bekerja lebih cepat dan akurat dan lebih hemat tenaga, sehingga kinerja mereka dapat ditingkatkan, fasilitas dalam pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Pengkadan cukup memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Petugas yang memberikan pelayanan pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Pengkadan senantiasa ramah dan sopan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di Kecamatan Pengkadan sudah cepat. Proses terkadang memakan waktu lama karena masyarakat yang mengajukan KK dan KTP tidak ada persiapan untuk kelengkapan pengurusan pembuatan KK dan KTP
KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH
No full textPengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujutnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi public yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat Kabupaten merupakan suatu lembaga pengawas dilingkungan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab. Kinerja dari Inspektorat Daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara maksimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa, kinerja Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dengan pembuktian bahwa Independensi dari Inspektorat belum Nampak, Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur pengawasan yang belum mencukupi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti jaringan internet
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SANGGAU
Get PDFPenelitian ini bertujuan menggambarkan proses implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sanggau dan ingin menggali/mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sanggau. Hasil penelitian menunjukkakn bahwa proses implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari aspek pengorganiasian dimana tim yang dibentuk oleh Bupati dalam pelaksanaan pembangunan rumah tersebut belum teroganisir dengan baik menyangkut keterlibatan pihak-pihak dari unsur pemerintah, mekanisme koordinasi dan mekanisme kerja tim yang jelas. Dari aspek interpetasi tim yang terlibat kurang memiliki pemahaman yang sama sehingga berpengaruh terhadap penilaian PNS terhadap layanan Bapertarum sebagai sarana untuk mendapatkan rumah. Sementara dari segi penerapan, layanan Bapertarum masih dinilai sulit oleh PNS sehingga mengurangi minat mereka untuk membeli rumah. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau antara lain yaitu faktor Komunikasi, faktor Sumber Daya, faktor disposis, faktor struktur birokrasi. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembangunan, Perumahan
PENGELOLAAN KEARSIPAN DENGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ARSIP DINAMIS OFFLINE PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SINTANG
No full textSiMARDi Offline adalah sebuah program yang berfungsi untuk mengolah data Arsip Dinamis, menciptakan perekaman data surat masuk dan keluar, membuat DPA (Daftar Pertelaan Arsip), membuat Lembar Disposisi dan Kartu Kendali secara otomatis, Menetapkan Arsip Permanen, Arsip Musnah dan Arsip Dinilai Kembali, Merekam data akusisi arsip, mengatur Jadwal Retensi Arsip secara otomatis dan proses dijalankan secara periodik, Membantu proses manufer arsip, merekam data penyusutan arsip, memberikan pelayanan informasi arsip (penemuan kembali arsip). Hasil penelitian tentang pengelolaan kearsipan dengan Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis Offline pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang. menunjukkan bahwa : Pengelolaan kearsipan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis Offline. Hal ini terbukti dengan hasil pengamatan (observasi) yang telah dilakukan yang menunjukkan segala aspek pengelolaan arsip dari proses permulaan surat masuk, proses pencatatan hingga penyusutan telah berjalan sesuai aturan/prosedur walaupun belum optimal. Implementasi kebijakan ini memudahkan pencarian arsip/dokumen apabila suatu saat diperlukan memberikan manfaat praktis bagi pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang
PEMBANGUNAN SOSIAL MASYARAKAT PERBATASAN DI KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Get PDFJudul penelitian ini adalah Pembangunan Sosial Masyarakat Perbatasan Di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Objek penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sajingan Besar yang merupakan satu Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia. Tujuan dari penelitian ini adalah. Pertama, penulis ingin mengidentifikasi dan mengambarkan proses- proses pembangunan sosial dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Kedua, Penulis ingin menganalisis dampak dari proses-proses pembangunan sosial daerah perbatasan yang terjadi setelah dibukanya lintas batas antara Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas dan Serawak (Malaysia timur). Ketiga ingin mengetahui dan mengungkapkan hambatan- hambatan yang terjadi dalam proses pembangunan sosial masyarakat perbatasan, hal yang paling mencolok dan sangat diperlukan pengembangannya segera adalah pengembangan di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan dan pengentasan kemiskinan terdapat kesan kuat bahwa wilayah perbatasan terkesan tertinggal di tiga bidang tersebut. Kata Kunci: Perbatasan, Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskina
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textPenelitian ini berjudul “Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu” dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada profesionalisme pegawai Badan Kepagawaian Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, baik dilihat dari kualitas kinerja, kuantitas kinerja dan waktu pelaksanaan tugas yang masih rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah belum sesuai dengan harapan, hal tersebut dapat dilihat dari aspek kualitas kinerja pegawai belum optimal, tingkat konsistensi kebijakan program belum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari aspek kuantitas kinerja pegawai belum mencapai hasil sesuai dengan harapan dan dari aspek waktu penyelesaian pekerjaan pegawai, terlihat bahwa ketersediaan waktu dalam pelaksanan program kegiatan masih relatif kurang. Saran atau rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu dilakukan upaya peningkatan program pendidikan dan pelatihan, program pencapaian motivasi kerja bereprestasi dan program penghargaan serta menambah jumlah pegawai dengan keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan program kegiatan di bidang kepegawaian
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SINGKAWANG
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab implementasi kebijakan penjatuhan hukuman disiplin cenderung kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kecenderungan penyimpangan dalam implementasi kebijakan penjatuhan hukuman disiplin di Kota Singkawang. Kecenderungan ini bermula dari penyimpangan unsur Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama pada proses pemeriksaan dan penandatangaan keputusan penjatuhan hukuman disiplin. Misalkan proses pemeriksaan dan penandatangan yang seharusnya dilakukan oleh kepala SKPD, namun yang terjadi justru proses-proses tersebut langsung dilakukan oleh BKD Kota Singkawang. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka dikawatirkan akan terjadi keacuhan oleh seluruh pejabat esselon di lingkungan SKPD terutama dalam hal penegakan disiplin ASN
PENGUATAN KELEMBAGAAN LOKAL PERIAU SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN MADU HUTAN (PENELITIAN PARTISIPATIF PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ASSOSIASI PERIAU DANAU SENTARUM KABUPATEN KAPUAS HULU)
No full textHutan tropis sangat penting bagi manusia sebagai sistem pendukung kehidupan, namun saat ini mengalami degradasi sangat pesat akibat pola pengelolaan yang tidak partisipatif. Salah satu implikasi kerusakan hutan adalah menurunnya produksi madu hutan di Taman Nasional Danau Sentarum. Pemeliharaan hutan akan efektif apabila masyarakat sekitar hutan ikut berperan aktif mengelola dan menjaga hutan, memperoleh manfaat ekonomi dan ekologi langsung secara berkelanjutan. Potensi madu hutan Kapuas Hulu memiliki prospek yang sangat potensial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal serta sebagai modal pembangunan wilayah. Bagi kelompok periau Danau Sentarum, pengorganisasian merupakan kegiatan inti, sebagai wadah proses pengambilan keputusan masyarakat secara berkelompok, terorganisasi dan bertanggungjawab. Empat hal penting dalam proses pengorganisasian Assosiasi Periau Danau Sentarum adalah 1) Standar Internal APDS, 2) Praktek panen madu lestari, 3) Sistem Pengawasan Internal dan 4) Good Governance. Pengorganisasian dan Pemberdayaan APDS berkembang baik dan pengelolaan madu hutan organik memperlihatkan hasil konkrit. Organisasi ini meletakkan dasar-dasar pembuatan standar mekanisme organisasi yang mengandalkan pengawasan internal. APDS mendapatkan Sertifikat Pangan Organik pertama untuk madu hutan dari BIOCert. Melalui pengelolaan madu hutan organis dan partisipatif, madu hutan organis terbaik dihasilkan, hutan rawa Danau Sentarum lebih terjaga, Insentif ekonomi diperoleh langsung oleh masyarakat, kesiapan masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak luar semakin berkembang
KINERJA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BELIAN PERMAI NANGA PINOH DI KABUPATEN MELAWI
No full textPenelitian ini mengambarkan kinerja Organisasi SMK Belian Permai terutama berkaitan dengan aspek Efektifitas, Resposibilitas dan Akuntabilitas dan faktor – faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja dinilai dari Efektifitas, Resposibilitas dan Akuntabilitas dari organisasi tersebut di Organisasi SMK Belian Permai belum sesuai dengan apa yang diinginkan, hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya tanggung jawab guru terhadap tugas dan fungsinya masing – masing sesuai jabatan dan kedudukannya. Pelayanan publik berupa pendidikan melalui guru kepada siswa/ siswi, melayani siswa/ Siswi merupakan perwujudan dan fungsi guru sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, pada kondisi ini guru dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerja dengan meningkatkan mutu dan kualitas tenaga pendidik itu sendiri dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan keadaan yang kondusif sehingga sumber daya dalam dunia pendidikan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang cerdas, pintar dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan harus terus berupaya sebaik mungkin dalam pengembangan mutu pembelajaran, pengembangan guru, pengadaan sarana dan prasarana sebagai pendudukung kegiatan belajar mengajar, perbaikan manajemen sekolah, maupun pembinaan kesiswaan. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah tidak hanya terpaku pada pencapaian aspek akademis, melainkan aspek non akademis juga, baik penyelengaraan dalam bentuk kegiatan kurikuler ataupun kegiatan ekstra kurikuler, Dengan demikian peserta didik diharapkan memperoleh pengalaman yang utuh, sehingga motivasi belajarnya dapat berkembang secara optimal
PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN PASCA PEMBERDAYAAN : Studi Di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
No full textPartisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat yang dapat diartikan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, di antara banyak hal partisipasi juga terkait erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Judul penelitian ini adalah “Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Mendukung Program Pembangunan Pasca Pemberdayaan : Studi Di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya”. Tujuan penelitian difokuskan pada aspek tingkat partisipasi, faktor-faktor yang mendorong dan menghambat, termasuk bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desanya. Penelitian menggunakan metode kualitatif, untuk menggali informasi dan keterangan-keterangan dari informan yaitu kepala Keluarga, pemimpin formal dan informal di Desa Teluk Bakung serta Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalbar. Sedangkan teknik analisis secara kualitatif yang secara bersamaan yaitu pengumpulan informasi, catatan lapangan, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian beberapa faktor menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat Desa Teluk Bakung dalam pembangunan di desanya yang bersifat internal (rendahnya kesadaran, tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat), dan bersifat eksternal (kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah). Faktor yang mendorong (budaya dan keinginan masyarakat Desa Teluk Bakung untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik). Bentuk partisipasi masyarakat (memberikan saran/masukan, keterlibatan secara fisik dan bantuan bahan bangunan). Agar pembangunan desa berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, diperlukan sosialisasi atau penyampaian informasi kepada masyarakat tentang tujuan, manfaat dan dampak pembangunan bagi masyarakat