JPMIS
Not a member yet
260 research outputs found
Sort by
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGENDALIAN MALARIA MENUJU ELIMINASI DI KABUPATEN KAPUAS HULU STUDI KASUS KECAMATAN BATANG LUPAR
No full textTujuan penelitian ini mengevaluasi dan menganalisis kebijakan program pengendalian penyakit malaria menuju eliminasi di Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Batang Lupar. Hasil penelitian dilakukan secara kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukan bahwa kebijakan program pengendalian penyakit malaria menuju eliminasi di Kabupaten Kapuas Hulu yang dilihat dari efektivitas, efesiensi, responsivitas, perataan dan ketepatan belum memberikan hasil yang optimal dalam rangka penanggulangan malaria di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya Kecamatan Batang Lupar. Pelaksanaan program yang meliputi penemuan, pengobatan dan pemberantasan sudah terlaksana sesuai buku pedoman yang dibagikan disetiap daerah, akan tetapi upaya untuk meningkatkan pemberantasan nyamuk jantan melalui penyemprotan belum secara keseluruhan dilaksanakan, masih terdapat daerah yang belum terjangkau. Hal ini menyebabkan masih ditemukan daerah yang masih berisiko malaria. Keterbatasan anggaran serta sumber daya baik sarana dan prasarana serta sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penyebab pelaksanaan program kebijakan pengendalian malaria menuju eliminasi belum berjalan secara efektif, efesien, dan merata
POLA PEMBINAAN TIM PELAKSANA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DALAM MEMBINA PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT (PHBS) DI SD NEGERI SE KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
No full textPola Pembinaan Tim Pelaksana UKS Terhadap Perilaku Hidup Bersih Sehat di sekolah merupakan suatu program yang bertujuan menjadikan para siswa tetap berperilaku Hidup bersih dan sehat. Sebagai suatu bentuk tindakan pembinaan perilaku, sudah tentu akan menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaannya diantaranya meliputi mekanisme organisasi UKS, pelaksanaan program kerja UKS, ketersediaan sarana prasarana UKS, ketersediaan sumber dana kegiatan UKS dan termasuk juga kegiatan sosialisasi Tatanan Perilaku Hidup Bersih Sehat di Sekolah. Melalui metode analisis kulitatif terhadap populasi penelitian yakni semua Tim Pelaksana UKS yang terdiri dari guru, komite sekolah, siswa, serta puskesmas, teknik pengumpulan data dengan angket, observasi, penelitian ini mendeskripsikan bahwa, pelaksanaan UKS dalam PHBS di SD Negeri Sekecamatan Pontianak Tenggara masih kurang maksimal dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari indikator pendidikan dan penyuluhan yang kurang intensif dan masih adanya lingkungan sekolah yang dinilai kurang sehat serta adanya ruang UKS yang kurang memenuhi syarat. Adapun faktor penghambat pelaksanaan UKS ini disebabkan kurangnya dukungan dari orang tua dan masyarakat terhadap kegiatan UKS dan tidak adanya ketersediaan dana dari orang tua murid dan masyarakat. Saran yang dapat diberikan yakni perlu dilakukan monitoring secara rutin 1 kali dalam sebulan terhadap kegiatan UKS oleh penanggung jawab UKS, Puskesmas, dengan bekerja sama dengan tim Pelaksana UKS
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN BUPATI SINTANG NOMOR 541/0515/INDAGKOP-C TENTANG PENETAPAN HARGA PREMIUM ECERAN TERTINGGI BAGI KIOS BERIZIN DI KABUPATEN SINTANG
Get PDFPermasalahan mengenai ketidakpastian ketersediaan BBM saat ini sudah hampir merata di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Sintang yang berakibat terjadinya kenaikan harga eceran BBM di tingkat kios yang melambung tinggi dan di luar batas kewajaran. Menyikapi berbagai permasalahan dan fenomena yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 541/0515/INDAGKOP-C tanggal 14 Maret 2011 tentang Penetapan Harga Premium Eceran Tertinggi Bagi Kios Berizin di Kabupaten Sintang. Kebijakan tersebut dikeluarkan dalam rangka pengendalian terhadap peredaran dan harga premium pada tingkat eceran di Kabupaten Sintang, khususnya kios-kios BBM resmi yang memiliki izin. Akan tetapi hal tersebut belum mampu mengendalikan harga eceran premium di kios-kios yang masih dijual di atas HET yang telah ditetapkan. Melalui penelitian ini penulis akan menganalisis dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan dan hasilnya, serta faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut kurang berhasil. Penjelasan hasil penelitian adalah bahwa kebijakan tentang Penetapan HET tersebut belum berjalan optimal atau kurang berhasil dalam implementasinya dimana harga eceran BBM Premium yang dijual oleh para pemilik kios masih diatas HET yang telah ditentukan. Hal tersebut antara lain disebabkan karena ada beberapa langkah atau proses dalam implementasinya yang juga belum optimal sehingga kebijakan tersebut menjadi tidak efektif dan efisien. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan kurang berhasil apabila dilihat dari isi kebijakan maupun lingkungan kebijakan, termasuk faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor geografis, dan banyaknya kepentingan yang melibatkan pemain (actors), serta kerumitan yang melekat dalam permasalahan BBM itu sendiri.. Kata Kunci: Implementasi, Harga Eceran Tertinggi (HET), Bahan Bakar Minya
KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
No full textPenelitian ini berjudul: Kinerja Organisasi Pemerintah pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kinerja bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta menganalisis faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi bila dilihat dari tugas dan fungsi secara aktual yang dilaksanakannya sehari-hari masih rendah dan hanya sekedar ide belaka serta belum ditindaklanjuti secara nyata. Rendahnya kinerja aparatur Bagian Organisasi ini dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain : akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas yang memperlihatkan bahwa tingkat konsistensi kejelasan status pembagian tugas pokok belum optimal. Sementara itu dari hasil penelitian diketahui juga bahwa masih rendahnya kinerja aparatur bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor sumber daya aparatur, faktor kepemimpinan dan faktor lingkungan kerja
PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI e-REGISTRATION DAN TINGKAT KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PONTIANAK
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem informasi e-Registration dan kompetensi pegawai terhadap kualitas pelayanan pendaftaran NPWP pada KPP Pratama Pontianak baik secara simultan maupun parsial. Untuk menganalisa variabel sistem informasi, penulis menggunakan teori dari Wilkinson yang diterjemahkan oleh Maulana yang mengemukakan lima dimensi sistem informasi manajemen, yaitu: pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen data, pengendalian dan pengamanan data, penyediaan informasi. Untuk menganalisa variabel kompetensi pegawai, penulis menggunakan teori dari Spencer and Spencer yang mengemukakan lima dimensi, yaitu: kompetensi pengetahuan, kompetensi keahlian, motif, watak dan konsep diri. Sedangkan untuk variabel kualitas pelayanan, penulis menggunakan teori Zeithaml yang mengemukakan lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu: bukti fisik, keandalan, days tanggap, jaminan dan empati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi e-registration berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pendaftaran NPWP Orang Pribadi pada KPP Pratama Pontianak sebesar 58,4% dan kompetensi pegawai berpengaruh signifikan pula terhadap kualitas pelayanan pendaftaran. NPWP Orang Pribadi pada KPP Pratama Pontianak sebesar 14,4%, serta sistem informasi e-registration dan kompetensi pegawai secara simultan mempengaruhi kualitas pelayanan sebesar 72,8% pada KPP Pratama Pontianak. Sedangkan sisanya sebesar 27,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dianalisis di dalam penelitian ini. Adapun direkomendasikan terhadap basil penelitian ini adalah pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat dalam hal pungutan pembiayaan, pelaksanaan apel bersama setiap hari agar mempermudah penyampaian informasi terbaru, penggunaan password terhadap seluruh pegawai di setiap sistem informasi, pelaksanaan inhouse training khusus pegawai KPP Pratama Pontianak, melakukan pengecekan keakuratan informasi kembali setiap sore harinya, serta penambahan kursi dan sarana lainnya guna meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam hal pelayanan
PERUBAHAN NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL MASYARAKAT PELADANG BERPINDAH (Nilai-Nilai Budaya ‘’ Balale” Pada Masyarakat Dayak Kanayatn Dusun Pudak Desa Amawang Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah)
No full textAdapun judul penelitian ini ‘’ Perubahan Nilai-Nilai Budaya Lokal Masyarakat Peladang Berpindah (Nilai-Nilai Budaya ‘’ Balale” Pada Masyarakat Dayak Kanayatn Dusun Pudak Desa Amawang Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah), perubahan yang dibahas dalam penelitian ini merupakan suatu perubahan budaya lokal secara khusus membahas nilai-nilai budaya balale baik nilai budaya lokal masa lalu maupun masa kini. Melihat perubahan nilai budaya serta melihat faktor-faktor perubahan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis nilai-nilai budaya lokal balale masa lalu dan masa kini serta menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan nilai-nilai budaya balale pada masyarakat peladang berpindah Dayak Kanayatn dusun Pudak Desa Amawang. Penelitian ini mengunakan kualitatif. Subjek penelitian meliputi:Masyarakat Dayak Kanayatn, petani peladang berpindah, tokoh masyarakat, kepala adat dan kepala dusun dan pasirah. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya perubahan nilai-nilai budaya lokal pada kegiatan balale masyarakat peladang berpindah ditinjau dari nilai budaya lokal kegiatan balale masa lalu dan kini baik ditinjau dari budaya upacara adat balale sampai kepada pola interaksi sosial, pola tingkah laku dan serta kerjasama yang sudah mulai memudar dan menghilang dari kehidupan masyarakat peladang berpindah
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 3 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textPenelitian ini berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kapuas Hulu". Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dalam memberikan pelayanan publik pengurusan IMB kepada warga masyarakat, serta, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan, belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Hal tersebut terlihat dari kenyataan permasalahan di lapangan, seperti : jarak rumah penduduk dari jalan raya tidak teratur dan jarak antar rumah tidak seragam dan terdapat rumah-rumah yang menghadap bagian rumah lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapka, ini disebabkan adanya aparat pelaksana masih bersikap kurang simpati sehingga urusan masih terlalu birokratis dan berbelit-belit. Sehubungan dengan hal itu, maka agar supaya aparat birokrasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan harapan masyarakat, maka diperlukan sosialisasi peraturan dan peningkatan pendidikan aparatur pelaksana
IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textSebagai salah satu pendukung penyelenggaraan roda pemerintahan di tingkat propinsi, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan unit yang memiliki peran strategis. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Nomor 105 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya pada pasal 179 dinyatakan bahwa secara umum tugas Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan inventarisasi, pengadaan dan pengamanan aset, pemeliharaan dan pendayagunaan aset dan perlengkapannya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Akan tetapi terdapat beberapa kendala, baik yang berasal dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Hal yang sangat utama adalah profesionalitas Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas-tugas tersebut, sumber daya organisasi seperti peralatan kerja (komputer, penyimpanan data), dan sistem informasi (manajemen data dasar) untuk pengumpulan data aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun kendala eksternal dalam dalam melaksanakan tugas tersebut antara lain menyangkut dukungan (supporting) dari legislatif terutama dukungan penganggaran bagi kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kapuas Hulu akan berpengaruh terhadap penyelesaian kegiatan secara tepat waktu
IMPLEMENTASI PENGAWASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA PONTIANAK
No full textKantor Pertanahan terhadap PPAT dalam pembuatan Akta Tanah di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III untuk menganalisis hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Kepala Kantor Pertanahan terhadap PPAT di Kota Pontianak belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan hanya bersifat pemeriksaan laporan bulanan PPAT yang sifatnya tertulis. Tidak hanya itu, pengawasan yang dilakukan belum sampai pada pemeriksaan mendalam (materil) terhadap prosedur kerja dan operasional PPAT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengawasan juga belum efektif, karena hasil pengawasan belum ditindaklanjuti oleh PPAT dalam melaksanakan tugasnya. Implementasi pengawasan Kepala Kantor Pertanahan terhadap PPAT di Kota Pontianak, belum berjalan optimal disebabkan oleh faktor-faktor komunikasi yang kurang dan konsisten; faktor sumber daya, yaitu minimnya dukungan SDM dan informasi; factor disposisi yaitu motivasi Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pengawasan kepada PPAT masih rendah; dan factor struktur birokrasi; yaitu SOP pengawasan yang kurang diatur dengan jelas
EVALUASI LINGKUNGAN KEBIJAKAN PROGRAM DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORT-COURSE DALAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KOTA PONTIANAK Studi Kasus Kecamatan Pontianak Barat
No full textPenelitian ini mengevaluasi dan menganalisis lingkungan kebijakan program Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS) dalam penanggulangan tuberkulosis menyangkut nilai budaya, ekonomi, sosial, demografi di Kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Barat. Penelitian yang dilakukan secara kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi menemukan bahwa lingkungan kebijakan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan program Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS) dalam penanggulangan tuberkulosis di Kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Barat yang belum optimal karena masih ditemukan masyarakat berisiko TB yang harus mengulang pengobatan TB. Hal tersebut dilihat dari nilai budaya, ekonomi, sosial dan demografi. Sebagian masyarakat Kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Barat yakni di lingkungan tempat tinggal pasien TB sebagian besar masih menganggap TB adalah penyakit memalukan atau kotor. Pasien TB kerap menghentikan pengobatan dikarenakan sudah merasa sehat dan tidak dapat meninggalkan pekerjaan. Sebagian masyarakat berisiko tidak mematuhi larangan dalam pengobatan DOTS misalnya penggunaan masker sehingga menyebabkan mudahnya penyebaran bakteri TB kepada individu lain. Berkembangnya kawasan tidak layak huni atau kumuh menyebabkan cepatnya perkembangan bakteri TB sehingga hal tersebut berakibat banyaknya kasus TB yang ditemui petugas kesehatan