JPMIS
Not a member yet
260 research outputs found
Sort by
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textKabupaten Kapuas Hulu” dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis transparansi dan akuntabilitas, keadilan, efisiensi dan efektivitas anggaran dalam perencanaan keuangan berbasis kinerja pada BKD Kabupaten Kapuas Hulu. Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada pengelolaan keuangan belum mengacu kepada Permendagri Nomor 59 tahun 2007, baik dilihat dari akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, Profesionalitas, yakni dimulai dari penyusunan rencana anggaran, pengelolaannya dan sampai pada tahap pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan berbasis kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu belum terlaksana dengan baik hal tersebut terlihat dari beberapa indikator diantaranya: Transparansi dan akuntabilitas anggaran BKD Kabupaten Kapuas Hulu belum mengalami kemajuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) tersebut; Perencanaan anggaran yang dilakukan BKD belum mengarah sepenuhnya kepada keadilan anggaran dalam menyusun usulan program unit kerja BKD dari tahun sebelumnya; Perencanaan anggaran dengan prinsip efisiensi dan efektivitas di BKD belum sampai pada tahap pertanggungjawaban, karena belum dilaksanakan secara profesionalitas. Saran atau rekomendasi untuk meningkatkan perencanaan keuangan berbasis kinerja yang dilakukan BKD Kabupaten Kapuas Hulu, maka tim RKA BKD perlu adanya satu pemahaman dalam hal verifikasi atas usulan dan konsistensi pelaksanaan asistensi, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Perencana, agar memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan penyusunan anggaran
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBURAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textPenelitian ini bertujuan mengetahui kepemimpinan Camat Sungai Ambawang dalam memotivasi pegawai kecamatan melalui beberapa aspek diantaranya aspek peningkatan kesejahteraan aparatur kecamatan, menciptakan suasana kerja yang harmonis, memberikan penghargaan atas prestasi kerja, bersikap adil, saling menghormati dan mengikutsertakan pegawainya, melengkapi fasilitas kerja, mengembangkan potensi dan pemberian hukuman dengan adil. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan batasan operasionalisasi variabel maka dapat dideskripsikan bahwa kepemimpinan Camat Sungai Ambawang dapat dikualifikasikan baik dengan melakukan prinsip partisipatif, yakni Camat sebagai seorang pemimpin melibatkan pegawainya dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan, juga mampu memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada pegawai kecamatan. Untuk lebih mengoptimalkan lagi efektivitas kepemimpinannya dalam meningkatkan motivasi kerja pegawainya, maka peneliti menyarankan supaya Camat Sungai Ambawang hendaknya lebih mengintensifkan komunikasi maupun pengamatannya terhadap pegawainya serta menitik beratkan perhatian pada pemberian penghargaan pada pegawainya yang telah berprestasi
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAERAH PERBATASAN DI PUSKESMAS SENANING KECAMATAN KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG
No full textPelayanan kesehatan menjadi pusat perhatian publik dan harus menjadi prioritas pemerintah! “Kesehatan merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia dan tidak ternilai harganya. Untuk menjaga dan mempertahankan agar tubuh kita tetap segar dan sehat, maka diperlukan suatu pengkajian yang mendalam dari tiap-tiap individu, masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkannya. Tingkat pendidikan, Lingkungan, perekonomian, dan kesejahteraan suatu keluarga sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam menerapkan pemeliharaan kesehatan dari tiap individu maupun masyarakat dan itu merupakan perilaku sosial yang harus dipahami oleh pemerintah, oleh karena itu setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hidup sehat tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku bangsa / ras, dan agama. Berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah harus menjalankan peran dan fungsinya dalam menuntun warga negara Indonesia untuk terus berupaya agar selalu hidup sehat dan segar setiap saat. Menurut undang-undang nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba, dan undang-undang 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan lainnya seperti PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS ketenagakerjaan. Selanjutnya lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Ripublik Indonesia, BPJS berkantor pusat di Jakarta dan boleh memiliki kantor perwakilan di tingkat propinsi serta kantor cabang di tingkat Kabupaten Kota. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sintang adalah instansi yang secara teknis menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan. Dinas kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan di kabupaten Sintang, terutama menyangkut pelaksanaan jaminan kesehatan Nasional. Kebijakan yang dibuat adalah mengadakan perjanjian kerjasama nomor 12/PKS/IV.09/0114 dan nomor 60/UM. 2014, pada tanggal 2 januari 2014 dengan BPJS kesehatan Cabang Sintang dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Puskesmas Senaning merupakan salah satu puskesmas dari 20 puskesmas yang ada di Kabupaten Sintang yang terletak di daerah perbatasan yaitu tepatnya di Kecamatan Ketungau Hulu juga merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten Sintang. Dalam implementasi jaminan kesehatan nasional puskesmas senaning merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, selain itu untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal dilaksanakan pula kegiatan kuratif dan rehabilitatif
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG PALUNG KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA (Studi Kasus Desa Gunung Sembilan)
Get PDFProgram Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Balai Taman Nasional Gunung Palung merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus martabatnya secara wajar, sehingga masyarakat dapat hidup mandiri serta berani memutuskan untuk menerima, memilih atau bahkan menolak tawaran kerjasama apabila memang tidak dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan nasional. Namun, kapasitas masyarakatnya untuk mengelola masalah dan mencari solusi dengan kemampuan sendiri masih sangat kurang dan perlu bimbingan, rasa memiliki dan tangung jawab terhadap program masih sangat rendah walaupun Pemerintah sudah memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan Balai Taman Nasional Gunung Palung. Dimasa mendatang diharapkan mayarakat sekitar dapat benar-benar memanfaatkan potensi di sekitar Taman Nasional Gunung Palung bagi pemberdayaan dan sebagai wadah pengembangan kemandiriannya
IMPLEMENTASI SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) DALAM REKRUTMEN PEGAWAI GUNA MENGHASILKAN PEGAWAI YANG BERKUALITAS DI KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textTujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas implementasi sistem CAT dan faktor yang mempengaruhi implementasi CAT untuk menghasilkan pegawai yang profesional di Kabupaten Kapuas Hulu. Analisis terhadap penelitian ini menggunakan teori implementasi Edward III. Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem CAT dalam rekrutmen CPNS di Kabupaten Kapuas Hulu sudah berjalan efektif dalam konteks proses penyeleksian pegawai yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. Akan tetapi, dalam proses pendaftaran sampai pada tahap pelaksanaan tes yang menggunakan media computer masih dihadapkan dengan kurang siapnya daerah pada aspek sarana dan prasarana untuk mendukung system tersebut. Dalam konteks implementasi CAT untuk menghasilkan pegawai yang professional. Sebagian kalangan berpendapat bahwa sistem CAT baru mampu memberikan jaminan transparansi dan keadilan, sementara untuk menghasilkan CPNS yang professional masih belum terwujud, karena tidak ada jaminan jika lulus dengan sistem CAT secara otomatis memiliki kompetensi dan profesioanlitas dalam bekerja. Implementasi sistem CAT dalam rekrutmen CPNS di Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan optimal lebih disebabkan oleh belum siapnya sumber daya kebijakan berupa sarana prasarana yang dimiliki pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan perangkat computer dan jaringan internet yang lancar untuk memudahkan proses pendaftaran dan pelaksanaan tes
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textTujuan penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis penegakan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 dalam pelaksanaan tugas pada Bagian Umum Setda Kabupaten Kapuas Hulu yang dilihat dari indikator Disiplin waktu, Disiplin Peraturan dan Berpakaian, dan Displin Tanggung jawab Kerja. Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada belum sesuainya penegakan disiplin PNS, dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 dalam pelaksanaan tugas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan disipiln Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas terutama mengenai pelaksanaan hukuman terhadap kasus yang ada belum berjalan maksimal, disebabkan proses pemberian sanksi harus melalui prosedur yang berlaku, sehingga membutuhkan waktu yang relatip lama. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan saran yaitu dalam rangka meningkatkan penegakan disiplin pegawai mengenai waktu kerja di Lingkungan Bagian Umum, maka Kepala Bagian Umum dapat mengoptimalkan kembali dengan cara perlu adanya ketegasan aturan dalam organisasi yang mempengaruhi kedisiplinan para pegawainya
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textTujuan dalam penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan proses Standar Pelayanan Minimal di Pendidikan Dasar Negeri di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan wujud pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan kewenangan di bidang pendidikan. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah /madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu, Standar Nasional Pendidikan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan berkualitas yang mana untuk merealisasikan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi dalam implementasi standar pelayanan minimal Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Badau. Standar Nasional Pendidikan Dasar akan lebih optimal apabila memperhatikan standarisasi, proses, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya secara umum cukup terlaksana dengan baik. Akan tetapi, ditemukannya berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa. Kenyataan tersebut terungkap dari 3 (tiga) aspek proses implementasi kebijakan alokasi dana desa yang terdiri dari tahap pengorganisasian (organization), tahap interpretasi (interpretation) dan tahap aplikasi (application). Tahap pengorganisasian (organization) antara lain : implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 membutuhkan penataan sumber daya yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kebijakan alokasi dana desa. Akan tetapi, penataan sumber daya manusia belum kompeten belum tersedianya standar operasional procedure (SOP) yang baku dan kesuksesan pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 sangat berhubungan erat dengan kesatuan antar pelaksana. Pemerintah Desa Sungai Raya masih mengalami hambatan dalam menyukseskan kebijakan alokasi dana desa dikarenakan pendamping desa hanya berjumlah 1 orang dari jumlah 20 desa yang ada di Kecamatan Sungai Raya. Penetapan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana di Desa Sungai Raya sudah memenuhi standar dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa. Tahap interpretasi (interpretation) antara lain : isi dan tujuan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2014 yang bertujuan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya sangat berhubungan dengan erat dengan petunjuk pelaksanaan. Petunjuk pelaksanaan yang saat ini dipedomani oleh pemerintah Desa Sungai Raya adalah Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2014. Pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 harus didukung dengan adanya perkiraan sumber daya manusia yang berkompeten. Akan tetapi, kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan kebijakan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik, ketelitian dan konsisten implementasi kebijakan alokasi dana desa belum terwujud, rendahnya dukungan dan sikap masyarakat terhadap kebijakan yang diakibatkan sosialisasi yang kurang kepada masyarakat. Tahap aplikasi (application) antara lain : diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan. realisasi penggunaan alokasi dana desa tahun 2015 di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan terlaksana dengan baik
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH PENGGANTI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi proses implementasi penerbitan sertipikat tanah pengganti di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Teori yang digunakan dalam menganalisis masalah penelitian ini adalah teori Charles O' Jones. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana dalam proses pengumpulan data penulis merupakan instrumen utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses implementasi kebijakan penerbitan sertipikat tanah pengganti di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya belum berjalan baik yang disebabkan pada tahap proses implementasi masih dihadapkan dengan berbagai hambatan pada aspek : a) organisasi, implementor kebijakan belum ditunjang dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai serta dukungan sarana dan prasarana seperti gedung maupun fasilitas kerja termasuk sumber pendanaan yang dimiliki belum memadai sehingga mempengaruhi kelancaran petugas, b) interpretasi, Kantor Pertanahan belum memiliki petunjuk teknis, sehingga petugas sepenuhnya memahami tahapan dalam hal adanya kehilangan atau sertipikat rusak bahkan hilang, karena masing-masing alasan yang diusulkan oleh masyarakat itu berbeda-beda, c) aplikasi; proses penerbitan sertipikat tanah pengganti tidak berjalan dengan baik karena prosednr, persyaratan dalam pembuatan sertipikat tanah pengganti belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, sehingga pada saat mengajukan penggantian banyak yang tidak dapat diproses dengan segera. Kondisi ini berdampak terhadap waktu pelayanan yang belum sesuai dengan standar
KUALITAS PELAYANAN PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH (LARASITA) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA
No full textTujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisi skualitas pelayanan program Larasita dalam meningkatkan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dan menganalisis faktor yang menjadi kendala kualitas pelayanan program Larasita. Penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan Zeithami-Parasuraman-Berry (1985:18-20), dengan indikatorya itu berwujud (tangibles), kehandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan program Larasita yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya belum mencerminkan kualitas pelayanan, hal ini dapat dilihat dari aspek berwujud (tangibles); kehandalan (reliability); ketanggapan (responsiveness); kepastian (assurance); dan empati (empathy) belum tercermin dalam proses pelayanan pengurusan pertanahan kepada masyarakat di Kabupaten Kubu Raya petuga sbelum sepenuhnya memberikan empati kepada masyarakat apabila menemui kendala ata utidak paham dengan persyaratan dan prosedur pelayana. Pelayanan program Larasita di Kabupaten Kubu Raya yang belum menunjukkan kualitas disebabkan oleh faktor, yaitu a) sistem, prosedur dan metode kerja yang masih memerlukan prosedur yang sulit dipahami dan dipenuhi oleh masyarakat; b) pengorganisasian program Larasita yang belum didukung dengan kerjasama yang baik antara pihak Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa; c) Kemampuan pegawai yang kurang memadai; d) tidak tersedianya sarana prasarana pelayanan yang memadai