JPMIS
Not a member yet
260 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SAYAN KABUPATEN MELAWI
No full textPenelitian ini menggambarkan dan menganalisis kebijakan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi yang dilihat dari aspek komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi belum sesuai dengan yang diharapkan. Aspek-aspek penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: 1)iPelaksanaan komunikasi belum terlaksana secara maksimal, baik dilihat dari penyaluran komunikasi, kejelasan informasi dan dimensi konsistensi informasi; 2) Sumber daya masih terbatas, seperti terbatasnya jumlah staf pelaksana kebijakan, minimnya anggaran, serta lemahnya informasi dan wewenang; 3) Disposisi atau sikap pelaksana belum berhasil, baik dilihat dari pengangkatan birokrasi dan pemilihan personel pelaksana maupun ketercukupan insentif yang masih rendah; 3)Pelaksanaan struktur birokrasi belum sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan, prosedur operasi yang standar (SOP).
KINERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN IZIN GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE/HO) PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK
No full textPenelitian ini bertujuan mendeskripsikan kinerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan izin gangguan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak. Berdasarkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dapat diketahui bahwa beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, komitmen kerja masih belum maksimal dan perlu perbaikan dibeberapa bagian. Adapun untuk indikator kemandirian sudah baik dan telah sesuai namun diperlukan peningkatan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat disarankan penulis agar dapat menciptakan kinerja pegawai untuk terwujudnya kualitas pelayanan izin gangguan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak, diantaranya : a. Mengadakan perputaran pegawai baik di dalam maupun di luar kantor BP2T, b. Mengadakan pendidikan dan pelatihan, pemberian reward and punnishment yang jelas, dan c. Mengadakan rapat-rapat koordinasi rutin baik ke dalam maupun ke luar kantor BP2T
PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM FUNGSI LEGISLASI SEBAGAI PERWUJUDAN HASIL MUSREMBANG YANG MELIBATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK
No full textTata pemerintahan yang berpusat pada rakyat merupakan pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keberlanjutan demokrasi, pembangunan dan keadilan sosial. Pilihan ini disatu sisi mengandung konsekuensi bahwa partisipasi masyarakat harus makin menguat, sementara di sisi lain pemerintah harus mengambil peran sebagai fasilitator dalam menegosiasikan berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda satu dengan yang lain. Partisipasi politik dalam keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Oleh karena itu keputusan politik menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat dan masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Dalam hal ini warga memiliki hak untuk telibat dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan, selain itu pemerintah berkewajiban dalam menyediakan akses bagi warganya untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu partisipasi politik dipandang sebagai perpanjangan tangan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Semakin tinggi partisipasi politik masyarakat maka dipandang semakin baik, karena dianggap merupakan gambaran pamahaman dan keterlibatan warga negara terhadap politik dalam suatu negara. BErdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa, DPRD Kota Pontianak dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat melalui musrenbang kurang optimal. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat oleh semua anggota sehingga proses pencapaian tujuan yang dituangkan di dalam penyusunan pembangunan di wilayah ini dapat dicapai
PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG
No full textPenelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan karier, pembinaan disiplin, dan pembinaan pendidikan dan latihan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang masih kurang dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut terlihat dari: 1) Pembinaan karir belum berjalan dengan baik cenderung bersifat subjektif, baik dilihat dari promosi, mutasi maupun bimbingan dan pengarahan; 2)IPembinaan disiplin ASN yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, secara keseluruhan masih belum maksimal, baik dilihat dari peningkatan etos kerja, ketaatan pegawai terhadap disiplin waktu dan ketaatan pegawai terhadap peraturan dan prosedur kerja; 3) Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan kepada ASN, baik dilihat dari segi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut disebabkan sistem pendidikan dan pelatihan yang ada baru terfokus pada diklat penjenjangan, diklat fungsional dan diklat teknis yang belum tertangani dengan baik dan saat ini masih dalam taraf perbaikan menyeluruh. Berdasarkan kesimpulan di atas, mengenai pelaksanaan pembinaan ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, baik dilihat dari pembinaan karier, pembinaan disiplin dan pembinaan diklat, maka dapat dikemukakan beberapa saran dan rekomendasi, yaitu: dalam rangka meningkatkan pembinaan karier, pembinaan disiplin dan pembinaan pendidikan dan latihan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang perlu melakukan beberapa tindakan antara lain: Kegiatan perencanaan, rekrutmen, dan seleksi dalam rangka melakukan promosi dan mutasi pegawai secara obyektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu pelaksanaan bimbingan dan pengarahan harus dilakukan secara rutin dan terjadwal
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BERDASARKAN PMK-91/PMK.03/2015 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK
No full textPenelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan kebijakan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan minimnya antusiasme Wajib Pajak pada KPP Pratama Pontianak yang memanfaatkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak berdasarkan PMK-91/PMK.03/2015 dengan menggunakan pendekatan / teori George C. Edwards III melalui empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan atas dasar permasalahan yang ditemukan bahwa hanya 53 Wajib Pajak saja atau sekitar 0,032% dari 167.330 jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Pontianak, yang menunjukkan komposisi yang tidak sebanding dengan keseluruhan total jumlah Wajib Pajak yang seharusnya terdaftar pada KPP Pratama Pontianak. Selain itu, jumlah tambahan pajak yang dapat dikumpulkan dari kebijakan ini hanya sekitar 26,40 milyar rupiah, jumlah tambahan pajak ini tidak dapat menutupi target penerimaan pajak KPP Pratama Pontianak yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. Dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak berdasarkan PMK-91/PMK.03/2015 pada KPP Pratama Pontianak berjalan cukup baik walaupun belum sepenuhnya optimal
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK
No full textPenelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pengurangan sanksi administrasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ada beberapa indikasi permasalahan rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk mengikuti kebijakan ini. Kondisi ini terlihat dari jumlah jumlah Wajib Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Pontianak tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak, hanya 53 Wajib Pajak saja atau sekitar 0,032% sedangkan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Pontianak adalah 167.330. Selain itu jumlah tambahan pajak yang dapat dikumpulkan dari kebijakan ini hanya sekitar 26,40 milyar rupiah. Jumlah tambahan pajak tersebut tidak dapat menutupi target penerimaan pajak KPP Pratama Pontianak yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. Berdasarkan analisis dengan menggunakan pendekatan / teori yang diungkapkan oleh George C. Edwards III melalui empat variabel analisis kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi dapat dideskripsikan bahwa, pelaksanaan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak berdasarkan PMK-91/PMK.03/2015 pada KPP Pratama Pontianak sudah berjalan cukup baik walaupun belum sepenuhnya optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya sehingga menyebabkan minimnya antusiasme Wajib Pajak pada KPP Pratama Pontianak yang memanfaatkan kebijakan tersebut
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textPenelitian ini mengungkapkan proses komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pada implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2009 tentang pengelolaan dan pengawasan Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan mengenai pengelolaan perikanan diperairan umum Kabupaten Kapuas Hulu, baik itu berkaitan dengan rpikanan tangkap dan perikanan budidaya. Banyak factor yang mempengaruhi kurang maksimalnya pengelolaan dan pengawasan Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. Peranan berbagai pihak baik itu Pemerintah Daerah dalam hal ini eksekutif, legislative dan masyarakat pembudidaya perikanan sangat diperlukan dalam upaya peningkatan produksi perikanan di perairan umum dan populasi ikan spesifik local dapat dipertahankan kelestariannya
PELAYANAN ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN KAPUAS HULU
No full textIbadah Haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan atas setiap umat muslim yang sanggup melaksanakannya, baik dalam bentuk kesanggupan secara fisik, ekonomi, tanggung jawab keluarga yang ditinggalkan, hingga masalah keamanan dalam perjalanan. Namun, apabila kita analisa lebh lanjut bahwa, kesanggupan seperti yang dimaksud juga harus diimbangi oleh pelayanan administrasi haji oleh pemerintah sebagai salah satu prasyarat yang mutlak harus disediakan secara layak oleh pihak penyelenggara haji (pemerintah). Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis deskripsikan melalui analisis teori pelayanan dari Irfan Islamy yaitu: aksestabilitas, kontinuitas, teknikalitas, profitabilitas, akuntabilitas, maka penulis memberikan kesimpulan secara umum bahwa pelayanan administrasi penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas belum sepenuhnya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Adapun faktor-faktor yang memungkinkan dapat memberikan pengaruh terhadap kelancaran proses layanan administrasi pendaftaran haji di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya : a. Tingkat Pendidikan calon jemaah mayoritas Sekolah Dasar, b. Usia jemaah rata-rata 55 tahun keatas, c. Kurangnya sumber daya manusia petugas haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu yang menguasai pengoperasian teknis komputer d. Sarana dan prasarana pendukung seperti perlengkapan dan peralatan pendukung Teknologi Informasi (TI) yang ketersediaannya masih belum memadai sehingga masih dilaksanakan secara manual dan belum tersambung langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. e. Jarak tempuh domisili calon jemaah yang cukup jauh ke Ibukota Kabupaten. Beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan solusi oleh Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji agar dapat berjalan lebih baik lagi adalah peningkatan sumber daya manusia dan sarana/prasarana serta koordinasi terhadap lembaga terkait lainnya, adanya pengadaan dan perbaikan sarana / prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi serta pemahaman mengenai SISKOHAT (sistem komputer haji terpadu) secara lebih optimal
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLANKO AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA
No full textTujuan penelitian ini adalah mendeskripisikan dan menganalisis implementasi kebijakan blanko akta PPAT di Kabupaten Kubu Raya dalam upaya peningkatan pelayanan bidang pertanahan. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan blanko akta PPAT belum memberikan dampak positif dalam rangka peningkatan pelayanan pertanahan di Kabupaten Kubu Raya. Belum efektifnya implementasi kebijakan blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), disebabkan oleh faktor a) Komunikasi; komunikasi yang terjalin antara Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dengan PPAT belum berjalan dengan baik sehingga masing sering terjadi kesalahpahaman terutama menyangkut kejelasan peran PPAT dalam membuat dan mengeluarkan blanko Akta. BPN dalam hal ini masih belum menunjukkan kejelasan dan konsistensi prihal kewenangan dalam pembuatan blanko akta PPAT; b) Sumber daya, keterbatasan sumber daya PPAT menyebabkan proses pelayanan untuk pengurusan berbagai dokumen pertanahan yang diserahkan kepada PPAT tidak berjalan efektif; c) Disposisi, dalam melaksanakan kebijakan blanko akta PPAT, baik Kantor Pertanahan maupun PPAT di Kabupaten Kubu Raya belum menunjukkan komitmen yang tinggi. Secara khusus bagi BPN masih terlihat setengah hati dalam memberikan kewenangan kepada PPAT dalam mencetak blanko akta PPAT; d) Struktur birokrasi; belum terdapat SOP yang jelas dan koordinasi yang baik antara BPN dan PPAT yang berdampak terhadap kepastian kewenangan yang diberikan dalam rangka pembuatan blanko akta PPAT
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TANJUNG ARAK KECAMATAN PINOH UTARA KABUPATEN MELAWI
No full textPenelitian ini mendeskripsikan fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Arak Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Tanjung Arak Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi yaitu 1). BPD telah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan desa seperti BPD mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendengar keluhan atau masukan dari masyarakat dan meminta laporan dari Kepala Desa yang berkaitan dengan penyelenggaran pemerintah desa yang telah dilakukan (yang dilakukan setiap satu kali dalam setahun selama masa jabatanya), 2). Untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan APBDes, pengawasan yang dilakukan BPD dengan cara mengawasi langsung kelapangan terutama untuk mengecek pelaksanaan pembangunan fisik yang mengunakan anggaran dari APBDes, selain itu dilakukan juga pengecekan dari laporan penggunaan APBDes yang akan disampaikan oleh Kepala Desa berupa laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rapat yang dilakukan bersama BPD dan masyarakat. 3). Pengawasan juga dilakukan oleh BPD terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa dengan cara melibatkan masyarakat untuk memberikan lapor jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat