JPMIS
Not a member yet
260 research outputs found
Sort by
PENINGKATAN KOMPETENSI DALAM PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
No full textTujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalis peningkatan kompetensi dalam pemberdayaan ASN melalui pelaksanaan Diklat fungsional pada Bappeda Kabupaten Sintang, baik dilihat dari analisis organisasi, analisis pekerjaan maupun analisis pribadi aparatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: analisa organisasi terhadap program pemberdayaan kompetensi ASN dengan rencana strategis yang disusun oleh Beppeda Kabupaten Sintang belum berdasarkan kebutuhan untuk mendukung pencapaian rencana strategis tetapi lebih sekedar untuk memenuhi peraturan perundangan; Analisa pekerjaan, menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi melalui pemberdayaan ASN belum mengacu kepada perencanaan pembangunan daerah (khusus untuk ASN di Daerah). Perencanaan pengembangan ASN seharusnya mampu mendukung kebutuhan sumber daya manusia aparatur yang dibutuhkan; Analisa pribadi, menunjukan bahwa Bappeda Kabupaten Sintang belum sepenuhnya memberikan kesempatan kepada para pegawai baik pegawai lama maupun pegawai baru untuk mengikuti diklat atau memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan pegawai serta meningkatkan moral pegawa
REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF DARI KAUM PEREMPUAN DI KABUPATEN MELAWI TAHUN 2014
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Di Kota Pontianak. Analisis penelitian menggunakan teori Davis yang menilai motif partisipasi melalui aspek : sukarela, imbalan, tekanan, sukarela karena pengaruh pemerintah, sesuai keinginan pemerintah, partisipasi karena tekanan dan sanksi dari pemerintah, inisiatif antara masyarakat dan pemerintah, penghargaan dan partisipasi sanksi inisiatif. Melalui penelitian deskriptif (descriptive research) dan metode penelitian kualitatif., hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 di kota Pontianak dari Pemilukada sebelumnya. Berdasarkan kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi turunnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 di Kota Pontianak diantaranya : ketidakpercayaan, kebingungan, tidak ada calon favorit, bentuk protes atas pelaksanaan pemilu yang tidak adil, administrasi kependudukan yang kurang memadai (tidak ada undangan dan kartu pemilih, tidak terdaftar sebagai pemilih), serta tidak ada imbalan. Untuk memberikan solusi terhadap persoalan penurunan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur tahun tahun 2012 di Kota pontianak, berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan berbagai upaya yaitu, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara lebih intensif tentang pemilu, pendidikan politik kepada masyarakat tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa dengan adanya pemilu, akan terjadi perubahan atau perbaikan pada masyarakat secara umum, memberikan penjelasan dan informasi yang cukup kepada masyarakat mengenai rekam jejak para kandidat, dan menyelenggarakan pemilu secara baik, jujur, adil dan transparan
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK KAUM PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA PONTIANAK TAHUN 2014
No full textPenelitian ini bertujuan ingin mengungkapkan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Kaum Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kota Pontianak. Pengumpulan data menggunakan tehnik wawancara dan Dokumentasi, analisa data di laksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, dapat penulis deskripsikan bahwa hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014 di kota Pontianak tersebut yang menempatkan sebanyak 7 (tujuh) orang perempuan sebagai calon terpilih menjadi anggota DPRD Kota Pontianak, hal ini menunjukkan adanya peningkatan perolehan kursi caleg perempuan dibandingan dengan periode sebelumnya yang hanya menempatkan 6 (enam) orang caleg perempuan terpilih di DPRD Kota Pontianak. Dengan jumlah 7 (tujuh) orang perempuan yang dinyatakan terpilih sebagai anggota DPRD Kota Pontianak hasil pemilihan pemilihan umum Tahun 2014, atau 15,5% dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Kota Pontianak sebanyak 45 Orang, merupakan angka yang masih sangat jauh dari yang diharapkan, adanya affirmative terhadap perempuan yang mensyaratkan sekurang-kurang 30% (tiga puluh persen) penyertaan perempuan dalam pencalonan yang diajukan oleh partai politik, kiranya perlu dilakukan peningkatan jumlah caleg perempuan yang dilakukan oleh partai politik. Selanjutnya, penulis memberikan saran agar pengurus partai politik melihat kaum perempuan sebagai aset besar untuk memperoleh suara, kepada caleg dari kaum perempuan itu sendiri diharapkan dapat membangun gerakan bersama disemua lapisan masyarakat, kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi maksimal untuk membangun kesadaran politik kaum perempuan, guna untuk meningkatkan partisisipasi politik kaum perempuan khususnya, dan masyarakat kota Pontianak secara umum pada pemilu legislatif berikutnya
KINERJA PELAKSANAAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH DASAR NEGERI 6 DAN 13 DI KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI
No full textTujuan penelitian adalah menggambarkan dan menganalisis kinerja fungsi Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator di SDN 6 dan SDN 13 di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Permasalahan yang terjadi bersumber pada belum terlaksananya fungsi Komite Sekolah, baik sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol dan badan mediaor dalam proses penyelenggaraan operasional sekolah Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelaksana fungsi Komite Sekolah sebagai badan yang memberikan pertimbangan, belum memiliki fungsi yang berkesinambungan dalam hal pengambilan keputusan, sebagai badan pendukung, Komite Sekolah belum berfungsi dalam memantau kondisi tenaga kependidikan di sekolah-sekolah, sebagai badan pengontrol/pengawas terhadap perencanaan pendidikan belum terlaksana secara optimal, dan sebagai badan mediator, minimnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan. Kemudian saran atau rekomendasi dalam penelitian ini yaitu dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksana fungsi komite sekolah baik sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol maupun sebagai badan mediator, maka Komite Sekolah harus mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah, seperti keterlibatan dalam terhadap penyusunan perencanaan program pendidikan yang jelas dan terarah, pelaksanaan program pendidikan dan pengelolaan sumber daya pendidikan yang dibutuhkan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KANTOR CAMAT SINTANG KABUPATEN SINTANG
No full textPemerintah telah menerbitkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Penyelenggaraan PATEN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia harus dilaksanakan paling lambat Januari 2015. Berdasarkan hasil penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mengimplementasikan kebijakan PATEN tersebut masih menghadapi kendalaberup syarat substantif, administratif, dan teknis. Syarat substantif adalah pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat. Pendelegasian sebagian wewenang tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Persyaratan administratif meliputi: standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan. Sedangkan persyaratan teknis meliputi: sarana prasarana; dan pelaksana teknis. Belajar dari pengalaman yang terjadi dari implementasi PATEN di Kecamatan Sintang, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan diperbaiki oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program PATEN. Aspek – aspek yang patut menjadi perhatian tersebut baik terkait dengan isi kebijakan maupun lingkungan kebijakan penyelenggaraan PATEN.
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MELAWI
No full textPenelitian ini menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengawasan penyelenggaraan perparkiran guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informastika (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Melawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses pengawasan penyelenggaraan perparkiran guna meningkatkan PAD Pada Bidang Perhubungan Darat DISHUBKOMINFO Kabupaten melawi belum berjalan efektif, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: 1).Faktor Sumber Daya Manusia (Aparatur) Bidang Perhubungan Darat masih terbatas di Bidang teknis perhubungan darat, baik secara kualitas maupun kuantitas; 2) Faktor finansial/anggaran Bidang Perhubungan Darat yang masih terbatas untuk sektor perhubungan darat, baik melalui APBN maupun APBD Kabupaten Melawi. Kondisi terbatasnya dana tersebut terindikasi kurangnya volume pengawasan yang dilakukan; 3) Faktor koordinasi yang masih lemah antara Bidang Perhubungan Darat dengan instansi terkait, seperti dengan pihak Kepolisian (Polisis Lalu Lintas), sehingga mempengaruhi keterpaduan pelayanan kepada masyarakat (kendaraan yang menggunakan tempat parkir) belum optimal, baik di bidang perhubungan darat maupun lalu lintas dan jalan
PELAYANAN PASIEN RUMAH SAKIT UMUM ADE MOHAMAD DJOEN SINTANG
No full textPelayanan publik dibidang kesehatan ini menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan aspek keselamatan jiwa, oleh karena itu institusi pelayanan publik dibidang kesehatan harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sarana dan prasarana pendukung layanan yang, ada di RSUD Ade Mohamad Djoen (Sintang cukup lengkap, yakni meliputi fasilitas fisik dan peralatan Kesehatan yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kualitas sumber daya manusia di RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang cukup baik, hal ini diketahui berdasarkan penilaian kualitas sumber daya manusia yang dinilai cukup baik, berdasarkan indikator competence (kompetensi), credibility (kredibilitas), kejelasan, kedisiplinan, responsibility (tanggung jawab), kemampuan, kecepatan, keadilan, serta kesopanan dan keramahan Pegawai Rumah Sakit dalam memberikan pelayaan kepada pasien rawat inap di RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang. Pihak RSUD Ade Mohamad Djoen Sintang diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga layanan prima dapat terwujudkan
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2015 DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI KABUPATEN MELAWI (Studi Desa di Wilayah Kecamatan Belimbing Hulu)
No full textPenelitian ”Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa di Kabupaten Melawi (Studi Desa di Wilayah Kecamatan Belimbing Hulu)” dilakukan di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Belimbing Hulu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan secara cermat terhadap suatu fenomena sosial dalam jangka waktu tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan Dana Desa untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka otonomi desa di wilayah Kecamatan Belimbing Hulu belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari ketidakmampuan kepala desa dan perangkatnya serta badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan, terutama dalam proses perencanaan pembangunan desa, perencanaan keuangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Faktor penyebab tidak optimalnya pelaksanaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Belimbing Hulu antara lain: kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa yang masih rendah terutama dalam merencanakan, menentukan, dan mengelola Dana Desa; lemahnya sistem pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Melawi; kurangnya peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Melawi lebih meningkatkan pembinaan kepada pemerintah desa dalam rangka pengelolaan Dana Desa
KINERJA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIKECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
No full textPenelitian ini menganalis faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja anggota BPD di Desa Merti Guna dan Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Hasil penelitian menunjukan bahwa, kinerja anggota BPD di Desa Merti Guna dan Desa Baning Kota sudah cukup optimal yang terlihat dari kemampuan dan minat anggota BPD Desa Merti Guna maupun Desa Baning Kota dalam menjalankan tugas, meskipun mereka belum di bekali pengetahuan tentang tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD. Faktor pendidikan sedikit mempengaruhi kinerja namun dalam pengorganisasiannya kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Merti Guna dan Baning Kota cukup baik. Berdasarkan UU No 06 Tahun 2014 diketahui bahwa tugas BPD dalam pemerintahan Desa, yaitu: BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat desa Merti Guna dan Baning Kota belum maksimal seperti yang harapan masyarakat. Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat namun dalam pembahasan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat yang diselenggarakan bersama Kepala Desa masih banyak yang tidak terakomodir. Hal ini terjadi karena masih kentalnya pengaruh dominan Kepala Desa. Pengawasan terhadap Peraturan Kepala Desa tidak menjadi perhatian yang penuh dari BPD Desa, karena berdasarkan hasil penelitian selama peraturan yang dibuat tidak menyimpang dari peraturan diatasnya dan tidak merugikan masyarakat maka peraturan tersebut dapat dikeluarkan oleh Kepala Desa
SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2013 DI KOTA PONTIANAK
No full textPenelitian ini mendeskripsikan tentang kegiatan sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2013 di kota Pontianak. Adapun yang menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini karena adanya ketertarikan peneliti untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai kegiatan sosialisasi dalam pencapaian tujuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 di Kota Pontianak berdasarkan versi KPU Kota Pontianak telah dilakukan sesuai standar dan sasaran kebijakan atau program yang telah dirumuskan sebelumnya. Namun, berdasarkan hasil penelitian ini justru menunjukkan situasi yang berbeda. Berdasarkan kondisi demikian, agar tujuan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak pada periode berikutnya dapat tercapai diharapkan KPU Kota Pontianak lebih meningkatkan berbagai aspek, termasuk aspek konseptualitas praktis dalam memperluas sosialisasi. Melalui kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mengemban fungsi sosialisasi dan komunikasi maupun informasi diharapkan bisa memperkuat kinerja dan komitmen pengabdian untuk pengembangan demokrasi