SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Konsep Geostrategi Untuk Kedaulatan Dalam Persepektif Keamanan Negara dan Fiqih Siyasah
No full textGeostrategi merupakan cara untuk mempertahankan teritorial. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentunya harus memiliki strategi tersendiri dalam penguasaan seluruh pulau yang ada. Strategi ini merupakan upaya dalam menciptakan satu kedaulatan. Masih banyaknya gangguan yang terjadi di Indonesia baik dari luar dan dari dalam negara harus menjadi perhatian utama untuk mengatur strategi dalam menjaga negara kesatuan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep geostrategi untuk kedaulatan dalam keamanan negara dan untuk mengetahui konsep Kedaulatan Negara dalam menjaga kemanan negara dalam persepektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh dengan mengkaji buku terkait Geostrategi Indonesia dan Kedaulatan Negara. Adapun data sekunder, berupa tulisan-tulisan dari artikel jurnal yang membahas mengenai geostrategi dan kedaulatan secara umum. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Geostrategi atau penguasaan wilayah Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi negara Indonesia. Dengan penguatan geostrategi, negara Indonesia akan mampu untuk mengendalikan dan menata negara dengan baik, geostrategi secara jelas termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. 2. Wawasan Nusantara merupakan pondasi dalam penguatan geostrategi Indonesia karena dengan penguatan Wawasan Nusantara mampu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Kajian Fiqih Siyasah menerangkan bahwa kedaulatan Tuhan sebagai kedaulatan tertinggi yang bersifat mutlak, manusia adalah sebagai kepanjangan tangan dari Tuhan dalam menjalankan pemerintahan untuk menciptakan keamanan untuk kedaulatan negaranya..Kata kunci: Kedaulatan Negara, Geostrategi, Keamanan Negara, Fiqih Siyasa
The Urgency of Mediation in the Religious Courts
Full text linkThis article addresses the necessity of using mediation in religious courts as a means of conflict resolution because it is proven to be both effective and helpful. In the context of resolving economic disputes according to Sharia law, mediation is an essential component in the process of bringing the opposing parties together to find a solution that is equitable and conducive to peaceful coexistence. This article describes the scope of mediation in religious courts. It discusses the several types of problems that can be handled by mediation, including business, contractual, and inheritance disagreements. In addition, the concepts of mediation that have been embraced by religious courts, such as the values of liberty, volunteering, and confidentiality, are explained below. The research method that was employed was a qualitative research method that used an approach that was based on both the literature and legislative requirements. According to the findings of recent research, the use of mediation in the process of conflict resolution can result in significant time, financial, and resource savings while also contributing to the preservation of amicable relations between the disputants. This article also provides a list of various case studies and empirical evidence that support the benefits of mediation within the setting of religious courts.Keywords: Mediation; Religious courts; Dispute Abstrak:Artikel ini membahas perlunya penggunaan mediasi di pengadilan agama sebagai sarana penyelesaian konflik karena terbukti efektif dan membantu. Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi menurut hukum syariah, mediasi merupakan komponen penting dalam proses mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk mencari solusi yang adil dan kondusif bagi hidup berdampingan secara damai. Artikel ini memberikan gambaran tentang ruang lingkup mediasi di peradilan agama. Ini membahas beberapa jenis masalah yang dapat ditangani oleh mediasi, antara lain masalah bisnis, perselisihan kontrak, dan perselisihan warisan. Selain itu, konsep-konsep mediasi yang dianut oleh peradilan agama seperti nilai-nilai kebebasan, kerelawanan, dan kerahasiaan dijelaskan di bawah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yang didasarkan pada literatur dan persyaratan peraturan perundang-undangan. Menurut temuan penelitian terbaru, penggunaan mediasi dalam proses penyelesaian konflik dapat menghasilkan penghematan waktu, keuangan, dan sumber daya yang signifikan sementara juga berkontribusi pada pelestarian hubungan damai antara pihak yang berselisih. Artikel ini juga memberikan daftar berbagai studi kasus dan bukti empiris yang mendukung manfaat mediasi dalam lingkungan peradilan agama.Kata Kunci: Mediasi; Pengadilan Agama; Sengket
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Menggunakan Model Pembelajaran Game Based Learning
Full text linkThis study uses Classroom Action Research (CAR). This study aims to determine the process of improving student learning outcomes in the Mathematics subject of Fractions in class III H. A. Thalib by using a game- based learning model at Alam Muara Bungo Elementary School. The model used in this study is the Kemmis and Taggrat model. This research was conducted during the second cycle, each cycle consisting of 2 meetings. As for data collection techniques using test techniques, observation, interviews and documentation which aims to obtain data on student learning outcomes. Based on the results of the study that: (1) teacher activity in cycle I was in the good category. In cycle II, there was an increase in the very good category. (2) student activity in cycle I was in the sufficient category, in cycle II in the good category, (3) the test results in cycle I were 66.66%, with 11 students completing. In cycle II there was an increase obtained by 100% with the number of students who completed 15 students. This shows that the students\u27 learning completeness is classically in the complete category with a score of 85. The results of the study show that student learning outcomes in mathematics are low due to the inaccuracy of the learning model used. Implementation of the application of the game based learning model on simple fraction material can improve student learning outcomes in class III H. A. Thalib Alam Muara Bungo Elementary School.Keywords: Learning Outcomes; Fraction Material; Game Based Learning AbstrakPenelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika materi Pecahan di kelas III H. A. Thalib dengan menggunakan model pembelajaran game based learning di Sekolah Dasar Alam Muara Bungo. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Kemmis and Taggrat. Penelitian ini dilakukan selama II siklus setiap siklusnya terdiri dari 2 kali pertemuan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes, observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk memperoleh data hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: (1) aktivitas guru pada siklus I dalam kategori baik. Pada siklus II mengalami peningkatan yaitu dengan kategori baik sekali. (2) aktivitas siswa pada siklus I dalam ketegori cukup, pada siklus II dengan kategori baik, (3) hasil tes pada siklus I diperoleh sebanyak 66,66%, dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 11 orang siswa. Pada siklus II mengalami peningkatan diperoleh sebanyak 100%dengan jumlah siswa yang tuntas 15 orang siswa. Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan belajar siswa secara klasikal dalam kategori tuntas dengan nilai 85. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika rendah karena kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan. Pelaksanaan penerapan model game based learning pada materi pecahan sederhana dapat meningkatkan hasil belajar siswa dikelas III H.A. Thalib Sekolah Dasar Alam Muara Bungo.Kata Kunci: Hasil Belajar; Materi Pecahan; Game Based Learnin
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Hukum Islam
Full text linkViolence is the action which brings strength to do coercion or physical and non physical pressure on someone or an attact of feeling destruction which is very hard, cruel, and vicious. Discrimination on women covers forced sexual intercourse which refers to the activity of sexual instinct distribution in the form of an attack until causing physical injury or emotional trauma. This paper provides an understanding of the legal protection on woman according to The Law of Sexual Violence Crime Number 12 Year 2022 and to find out the legal protection on women according to fiqh siyasah. The author employed qualitative method with normative juridical approach. The data sources used in this research were primary data namely The Law of Sexual Violence Crime Number 12 Year 2022 and the book entitled Al-Fiqh Al-Jinayah. The secondary data were books, journals, documents, law regulations, and so on. The research results showed that The Law of Sexual Violence Crime Number 12 Year 2022 gives a systematic legal protection started from the legal substance aspect with compensation-restitution, medical assistance, psychosocial rehabilitation, identity secrecy, and legal companion during the process of rights and justice reinforcement. Through the regulation in Article 68 until 70 UU TPKS gives guarantee of legal certainty to the victims to gain care facility, protection, and recovery. Then in Fiqh Siyasah also gives legal protection towards women as the victim of the sexual crime. Islamic law gives the way to the victim; a woman who is forced to do zina (being raped) must not be punished and it is compulsory to the doer to give shadaqah. Keywords: Woman Legal Protection, Sexual Violence, Islamic Law AbstractKekerasan atau violence adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam, dan ganas. Diskriminasi terhadap perempuan meliputi pemaksaan hubungan seksual yang menunjuk kepada aktivitas penyaluran naluri seksual, yang berbentuk penyerangan sehingga menimbulkan cidera fisik maupun trauma emosional. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 dan buku yang berjudul Al-fiqih Al-Jinayah. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 memberikan perlindungan hukum secara sistematik. Mulai dari aspek substansi hukum dengan kompensasi-restitusi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, kerahasiaan identitas, dan pendampingan hukum selama proses penegakkan hak dan keadilan. Melalui peraturan pada pasal 68 sampai 70 UU TPKS memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban untuk mendapatkan fasilitas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Kemudian dalam Hukum Islam juga memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan selaku korban tindak kejahatan kekerasan seksual. Hukum Islam memberikan jalan keluar bagi korban, seorang perempuan yang dipaksa melakukan perbuatan zina (diperkosa) tidak wajib dihukum dan wajib bagi seorang pelaku untuk memberikan shadaqah dan mendapatkan had sesuai ajaran Islam.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Perempuan, Kekerasan Seksual, Hukum Isla
Analisis Kepailitan PT Istaka Karya Sebagai Badan Usaha Milik Negara
Full text linkOverlapping regulations regarding SOE bankruptcy have resulted in inconsistencies in Judges\u27 decisions in deciding SOE bankruptcy cases. The bankruptcy case that befell PT Istaka Karya (Persero) was due to debts in the form of promissory notes that had not been paid. In the Cassation Decision, PT Istaka was declared bankrupt, but in the Judicial Review Decision, PT Istaka\u27s bankruptcy statement was canceled. The writing of this law is intended to find out the legal consequences of canceling a bankruptcy statement at a State-Owned Enterprise (Persero) for paying off its debts to creditors and to find out the reasons for the Supreme Court Review Decision canceling the Cassation Decision in the bankruptcy case of PT. Istaka Karya (Persero). Based on the results of the study, the cancellation of a bankruptcy statement at BUMN (Persero) does not eliminate the obligation of BUMN (Persero) to pay its debts to creditors. Debtor debt problems to creditors after the cancellation of the bankruptcy decision were resolved in a way outside the bankruptcy institution which was agreed upon by both parties. The reasons for the Supreme Court Review decision annulled the Cassation Decision in the bankruptcy case of PT. Istaka is the elimination of the element "there is one debt that has matured and can be collected" in the submission of PT Istaka\u27s bankruptcy application so that PT Istaka\u27s bankruptcy statement was canceled by the Panel of Judicial Review Judges.Keywords: Legal Consequences; Cancellation; Bankruptcy; BUMN (Persero) AbstrakPengaturan mengenai kepailitan BUMN yang masih tumpang-tindih mengakibatkan inkonsistensi pada putusan Hakim dalam memutus perkara kepailitan BUMN. Kasus kepailitan yang menimpa PT Istaka Karya (Persero) disebabkan karena adanya utang berupa surat sanggup yang belum terbayar. Pada Putusan Kasasi PT Istaka dinyatakan pailit, namun pada Putusan Peninjauan Kembali Pernyataan pailit PT Istaka dibatalkan. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk mengetahui akibat hukum pembatalan pernyataan pailit pada Badan usaha Milik Negara (Persero) terhadap pelunasan hutang-hutangnya kepada para Kreditur serta untuk mengetahui Alasan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka Karya (Persero). Berdasarkan hasil penelitian, pembatalan pernyataan pailit pada BUMN (Persero) tidak menghapuskan kewajiban BUMN (Persero) dalam membayar utang-utangnya kepada para Kreditor. Permasalahan utang Debitor kepada para Kreditor pasca dibatalkanya putusan pailit diselesaikan dengan cara diluar lembaga kepailitan yang disepatkati oleh kedua belah pihak. Alasan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka adalah hapusnya unsur “adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” dalam pengajuan permohonan pailit PT Istaka sehingga pernyataan pailit PT Istaka dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Kata Kunci: Akibat Hukum; Pembatalan; Pailit; BUMN (Persero
Optimalisasi Pendidikan Spiritual di Lingkungan Keluarga Sebagai Upaya Menghadapi Dampak Buruk Konten Tik Tok Terhadap Anak
Full text linkAplikasi Tik-Tok merupakan salah satu aplikasi yang sangat didambakan oleh masyarakat Indonesia khususnya anak-anak, dikarenakan banyak konten yang ditampilkan di nilai menarik. Namun disisi lain, pada aplikasi tersebut terdapat beberapa konten negatif yang berdampak kurang baik bagi anak-anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dari dampak buruk dari konten Tik-Tok melalui pendidikan spritual khususnya melalui shirah nabawiyah yang mengedepankan peran keluarga khususnya orang tua. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu cara untuk menjauhkan anak dari dampak negatif dari konten Tik-Tok adalah dengan membiasakan anak untuk mendengarkan kisah-kisah para nabi ataupun para sahabat yang diceritakan oleh keluarga khususnya orang tua ketika hendak tidur. Adapun saran terhadap hasil penelitian ini adalah pentingnya peran pemerintah atau pihak terkait untuk membatasi konten-konten negatif yang masuk kedalam aplikasi Tik-Tok. Salah satu urgensi penelitian ini adalah sebagai tawaran solusi bagi orang tua didalam mendidik anak berlandaskan ajaran islam
Bawaslu Institution and Its Contribution in Resolving Election Disputes
Full text linkElections are an important aspect of democracy, and their success depends largely on the integrity and transparency of the process. In the Indonesian context, the Election Supervisory Body (Bawaslu) plays a major role in supervising and resolving election disputes. This article explores Bawaslu\u27s key role in resolving election disputes and its contribution to democratic stability in Indonesia. This research aims to identify the positive impact of dispute resolution by Bawaslu on the general election process and public trust. This research uses qualitative research methods with a literature approach and a statutory regulations approach. Data was obtained from various sources, including related literature, laws and regulations related to elections, and official Bawaslu documents. This research concludes that Bawaslu has a very important role in resolving election disputes in Indonesia. By using transparent and fair research methods, Bawaslu helps maintain the integrity of general elections, overcome disagreements, and increase public confidence in election results. Bawaslu\u27s contribution is not only in resolving disputes but also in strengthening the democratic system in Indonesia. This means that Bawaslu also produces valuable learning experiences for stakeholders, including political parties, election organizers and civil society, to improve the general election process in the future.Keywords: Bawaslu; Dispute resolution; Election AbstrakPemilihan umum merupakan aspek penting dalam demokrasi, dan keberhasilannya sangat bergantung pada integritas dan transparansi prosesnya. Dalam konteks Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran utama dalam mengawasi dan menyelesaikan sengketa pemilu. Artikel ini mengeksplorasi peran kunci Bawaslu dalam mengatasi sengketa pemilu dan kontribusinya terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak positif penyelesaian sengketa oleh Bawaslu terhadap proses pemilihan umum dan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk literatur terkait, peraturan perundang-undangan terkait pemilu, dan dokumen resmi Bawaslu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yang transparan dan adil, Bawaslu membantu menjaga integritas pemilihan umum, mengatasi ketidaksetujuan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Kontribusi Bawaslu bukan hanya dalam menyelesaikan sengketa tetapi juga dalam memperkuat sistem demokratis di Indonesia. Artinya, Bawaslu juga menghasilkan pengalaman pembelajaran yang berharga bagi pemangku kepentingan, termasuk partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil, untuk meningkatkan proses pemilihan umum di masa depan.Kata Kunci: Bawaslu; Penyelesaian Sengketa; Pemil
Urgensi Pembuatan Undang-Undang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi
Full text linkThe Constitutional Court is given the authority to regulate its own procedural law in the form of Constitutional Court regulations. Because the Constitutional Court has the authority to make its own procedural law, it is not uncommon for procedural laws to change. This is different from other procedural laws which are in the form of laws, for example criminal procedural law, civil procedural law, state administrative judicial procedural law, and religious judicial procedural law. The aim of this research is to provide ideas on how procedural law can be effectively used in trials at the Constitutional Court. The method used in this research is normative research, as a consequence of prescriptive and applied legal research. The data used is secondary data. The findings in this research recommend that procedural law be made into law. Research like this is very important so that possible deficiencies in the rules related to procedural law can be overcome so that the pursuit of justice can be more certain.Keywords: Constitutional Court; Procedural Law; Constitution AbstrakMahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk mengatur hukum acaranya sendiri dalam bentuk peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena kewenangan dimiliki Mahkamah Konstitusi membuat hukum acaranya sendiri, maka tidak jarang terjadi perubahan hukum acara. Berbeda halnya dengan hukum acara lain yang bentuknya undang-undang, contohnya hukum acara pidana, Hukum acara perdata, Hukum acara peradilan tata usaha negara, maupun hukum acara peradilan agama. Tujuan penelitian ini adalah memberi pemikiran bagaimana hukum acara yang efektif dipakai dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, sebagai konsekuensi dari penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Temuan dalam penelitian ini menganjurkan supaya dibuat hukum acara dalam undang-undang. Penelitian seperti ini penting sekali agar kekurangan yang mungkin ada dalam aturan terkait hukum acara dapat diatasinya sehingga pelaksanaan pencarian keadilan lebih pasti.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Hukum Acara; Undang-Undan
Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Kegiatan Wakil Manajer Investasi Yang Menghimpun Dana Investor Melalui Reksa Dana
Full text linkThe goal of national development is the creation of a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. One of the activities that can support national development is the Capital Market. After the issuance of Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector, the functions, duties and authority over regulation and supervision were given to the Financial Services Authority. One of the authorities given to the Financial Services Authority is to grant business permits to Mutual Funds as a forum used to collect funds from the investing public or investors to then be invested in Securities Portfolios, collective investment portfolios, and/or other financial instruments by the Investment Manager. The person entitled to represent the interests of the Investment Manager in carrying out Securities Portfolio management activities is the Deputy Investment Manager. However, unfortunately, the clear regulations given to the Financial Services Authority based on Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector are for the supervision of Investment Managers and do not provide clear regulations for supervising the activities of Deputy Investment Managers.Keywords: Financial Services Authority; Capital Markets; Investment; Mutual Funds Abstrak Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu kegiatan yang dapat menunjang pembangunan nasional adalah Pasar Modal. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah memberikan izin usaha kepada Reksa Dana sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor atau pemodal untuk kemudian diinvestasikan pada Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya dengan cara: Manajer Investasi. Yang berhak mewakili kepentingan Manajer Investasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Portofolio Efek adalah Wakil Manajer Investasi. Namun sayangnya, pengaturan yang jelas yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan hanya untuk pengawasan terhadap Manajer Investasi dan tidak memberikan pengaturan yang jelas untuk pengawasan terhadap kegiatan Deputi Manajer Investasi. Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal, Investasi, Reksa Dan
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam
Full text linkChild murder cases are a topic that the Indonesian people are widely discussing. The increase in this crime has raised significant concern for victims of child murder, either through violence or abuse. However, there are still children who are victims of murder by their biological parents, either intentionally or unintentionally. Children who are victims of murder need legal protection and fulfilment of their rights so that they can grow and develop according to their age and potential. The purpose of this study was to determine the legal protection for victims of child murder according to Law Number 17 of 2016 and Islamic Law. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. The results of the survey indicate that legal protection for victims of child murder according to Law Number 17 of 2016, regulates acts of violence against child murder committed by parents. In Islam, parents who kill their children are not subject to qisas (retribution for murder), but are replaced with diyat (fines).Keywords: Protection; Child Murder; Law; Islamic Law AbstrakKasus pembunuhan anak menjadi topik yang sedang banyak dibahas oleh masyarakat Indonesia. Peningkatan tindak kejahatan ini telah menimbulkan keprihatinan yang besar terhadap korban pembunuhan anak, baik melalui kekerasan maupun penganiayaan. Meskipun demikian, masih ada anak-anak yang menjadi korban pembunuhan oleh orang tua kandungnya sendiri, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Anak-anak yang menjadi korban pembunuhan membutuhkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan potensi yang dimiliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pembunuhan anak menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban pembunuhan anak menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah mengatur tindak kekerasan terhadap pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua. Dalam Islam, Orang tua yang membunuh anaknya tidak dikenai qisas (balasan pembunuhan), melainkan diganti dengan diyat (denda).Kata Kunci: Perlindungan; Pembunuhan Anak; Undang-Undang; Hukum Isla