SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Glass Ceiling Sebagai Hambatan Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender Bagi Perempuan Pekerja
Full text linkThis paper discusses the phenomena of the glass ceiling, which affects women\u27s chances of obtaining professional jobs, as well as its connection to issues of equality and equity in regards to gender. A literature review of several scientific studies that address the glass ceiling is used as the method of writing for this method. The findings of this literature review indicate that the "glass ceiling" phenomenon is still a barrier for women to overcome in order to advance to particular levels within their respective workplaces. The sexist attitude toward women was one of the contributing factors to this result. This article demonstrates that equality and equity in terms of gender have not yet been achieved in the field of professional labor.Keyword: Glass Ceiling, Equity, Equality. AbstrakTulisan ini membahas tentang fenomena glass ceiling yang mempengaruhi peluang perempuan memperoleh pekerjaan profesional, serta kaitannya dengan isu kesetaraan dan kesetaraan gender. Tinjauan pustaka dari beberapa kajian ilmiah yang membahas mengenai glass ceiling digunakan sebagai metode penulisan untuk metode ini. Temuan kajian literatur ini menunjukkan bahwa fenomena “glass ceiling” masih menjadi kendala yang harus dihadapi perempuan untuk naik ke level tertentu di tempat kerjanya masing-masing. Sikap seksis terhadap perempuan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap hasil ini. Pasal ini menunjukkan bahwa kesetaraan dan pemerataan gender belum tercapai di bidang ketenagakerjaan profesional.Kata kunci: Glass Ceiling, Kesetaraan Gender, Keadilan Gende
Human Rights And Siyasah Syar’iyyah: Review of The Medina Charter And The Cairo Declaration
Full text linkHuman rights are still a serious debate among Muslims, even though the Medina Charter and the Cairo Declaration have established the universality of human rights. This study describes the contents of human rights in the Medina Charter and the Cairo Declaration and analyzes them from the perspective of siyasah syar\u27iyyah. Using a qualitative approach derived from secondary data, this study finds that the Medina Charter and the Cairo Declaration are relevant to the principle of human rights. The determination of human rights in the Medina Charter and the Cairo Declaration corresponds to the two categories of siyasah syar\u27iyyah, namely siyasah tasyri\u27iyyah and siyasah dawliyyah. In siyasah tasyri\u27iyyah, human rights values are formed by state bodies that provide legal certainty. In siyasah dawliyyah, human rights values are determined by Muslim countries as a response to international human rights initiated by Western countries. Keywords: human rights, Medina Charter, Cairo Declaration, siyasah syar’iyyah Abstrak Hak Asasi Manusia (HAM) hingga kini masih menjadi perdebatan serius di kalangan umat Islam, meskipun Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo telah menetapkan universalitas HAM. Studi ini mendeskripsikan muatan HAM dalam Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo dan menganalisisnya dengan perspektif siyasah syar’iyyah. Dengan pendekatan kualitatif yang bersumber dari data-data sekunder, studi ini menemukan bahwa Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo relevan dengan prinsip HAM. Penetapan HAM dalam Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo ini sejaan dengan kategori dua siyasah syar’iyyah, yaitu siyasah tasyri’iyyah dan siyasah dawliyyah. Secara siyasah tasyri’iyyah, nilai-nilai HAM dibentuk oleh badan negara yang memberikan kepastian hukum. Secara siyasah dawliyyah, nilai-nilai HAM ditetapkan oleh negara-negara Muslim sebagai respon atas HAM internasional yang diinisiasi negara-negara Barat. Kata Kunci: Hak asasi manusia, Piagam Madinah, Deklarasi Kairo, siyasah syar’iyya
Tren Citayam Fashion Week dan Brand Endorsement di Tiktok
Full text linkThis article aims to reveal how the Citayam Fashion Week or CFW trend interests business actors to offer brand endorsements to influencers on social media, Tiktok. The CFW phenomenon has become a hot topic of conversation among the public, making it popular on social media. This has resulted in more and more youth activity content in the form of videos, especially on TikTok which captures young people competing with fashion in the Sudirman area, Jakarta so that it becomes viral or becomes a FYP (For You Page). The CFW phenomenon has led to the emergence of several famous teenagers who have many followers on TikTok, such as Jeje Slebew, Bonge and others. So, various brands then offered endorsements to the CFW youth. This research was conducted to see how the phenomenon of brand endorsement among CFW youth. This research method uses qualitative research with data collection tools in-depth interviews and field observations. The results of the study indicate that a new phenomenon emerged in CFW activities, namely brand endorsement by business actors for CFW youth. On the other hand, business actors also benefit from endorsing CFW youth because with this activity business actors can implement viral marketing strategies in CFW activities.Keywords: Brand Endorsement; Viral Marketing; ticktock; Citayam Fashion Week Abstract Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana Tren Citayam Fashion Week atau CFW minat pelaku usaha untuk menawarkan brand endorsement kapada influencer di sosial media, Tiktok. Fenomena CFW menjadi perbincangan hangat masyarakat sehingga jadi populer di media sosial. Hal ini menyebabkan makin banyak konten aktifitas remaja berupa video terutama di TikTok yang mengabadikan anak muda yang beradu fesyen di area Sudirman, Jakarta sehingga menjadi viral atau jadi FYP (For You Page). Fenomena CFW menyebabkan muncul beberapa remaja terkenal dan memiliki banyak follower di TikTok seperti Jeje Slebew, Bonge dan lainnya. Sehingga, berbagai brand kemudian menawarkan endoresement kepada remaja CFW tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana fenomena brand endorsement di kalangan remaja CFW. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan alat pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya fenomena baru dalam kegiatan CFW yakni brand endorsement yang dilakukan para pelaku usaha terhadap remaja CFW. Di lain pihak, para pelaku usaha juga diuntungkan dengan melakukan endorse terhadap remaja CFW karena dengan adanya kegiatan tersebut para pelaku usaha dapat melaksanakan strategi pemasaran viral marketing dalam kegiatan CFW.Keywords: Brand Endorsement; Viral Marketing; Tiktok; Citayam Fashion Wee
Tantangan dan Peluang Pewarta Foto Di Era Media Baru
Full text linkDevelopments in technology and the internet have had a major influence on the journalism industry, including journalistic photography by photo journalists. Technological developments are not only in photography technology but also in the medium of publication. The rapid digitalization and development of social media gave rise to the term "everyone can take pictures". This then triggers its own challenges and opportunities for photojournalists. The purpose of this study is to explain the phenomena that occur as well as describe the challenges and opportunities for photojournalists in the new media era. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection was carried out by means of observation and interviews, as well as other supporting documents. The result of this research is that challenges come no longer only from fellow professions but more broadly, namely the audience. Photojournalists must be able to adapt to technological developments in order to maintain their existence. The presence of new media also brings benefits for photojournalists to be able to develop themselves as well as their photographic works.Keywords: Photojournalist; Journalistic Photography; New Media; Digitization Abstract Perkembangan teknologi dan internet telah membawa pengaruh besar pada industri jurnalistik, tidak terkecuali fotografi jurnalistik yang dilakukan pewarta foto. Perkembangan teknologi itu bukan hanya pada teknologi fotografinya tapi juga medium publikasinya. Pesatnya digitalisasi dan perkembangan media sosial memunculkan istilah semua orang bisa memotret. Hal ini lantas memicu tantangan dan peluang tersendiri bagi pewarta foto. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi juga menggambarkan terkait tantangan dan peluang bagi pewarta foto di era media baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara obervasi dan wawancara, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian ini adalah tantangan datang bukan lagi hanya dari sesama profesi tapi lebih luas yakni khalayak. Pewarta foto harus mampu adaptasi dengan perkembangan teknologi untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Media baru hadir juga membawa manfaat bagi pewarta foto untuk bisa mengembangkan diri juga karya fotonya.Keywords: Pewarta Foto; Fotografi Jurnalistik; Media Baru; Digitalisas
Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan
Full text linkThis study was conducted with the aim of knowing and analyzing the effectiveness of case resolution through restorative justice by investigators in handling criminal acts of persecution at the Raja Ampat Resort Police. And to know and analyze the factors that affect the effectiveness of case resolution through restorative justice by investigators in handling criminal acts of persecution at the Raja Ampat Resort Police. This study used primary data obtained directly in the field based on interviews conducted by researchers to investigators of the Raja Ampat Resort Police as many as 5 people. The Data were analyzed using qualitative analysis. The results of this study show that the resolution of cases through restorative justice by investigators in handling criminal acts of persecution at the Raja Ampat Resort Police is quite effective. The possibility of factors that influence the effectiveness of case resolution through restorative justice in criminal acts of persecution are internal factors and external factors. The most influential factor in this study is the culture or customs of the community.Keywords: Effectiveness; Criminal; Restorative Justice AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kepolisian Resor Raja Ampat. Dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kepolisian Resor Raja Ampat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada penyidik Kepolisian Resor Raja Ampat sebanyak 5 orang. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui restorative justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kepolisian Resor Raja Ampat cukup efektif. Kemdudian faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian perkara melalui restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah Budaya atau Adat masyarakat.Kata Kunci: Efektivitas; Tindak Pidana; Restorative Justic
Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Direksi Akibat Itikad Tidak Baik Dalam Penyaluran Kredit Fiktif Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Full text linkThe directors who are given the responsibility to carry out the company and are fully responsible for managing the company for the benefit of the company. However, the directors have limited liability to the company in accordance with the principle of limit liability, but the principle of limit liability does not apply if the actions or actions of the directors are proven to have committed negligence and mistakes so that their actions are categorized as unlawful and result in losses to the company. The research method used is normative juridical qualitative research through a conceptual approach and a statutory approach. The results of the study stated that the elimination of the limited liability of the directors was due to bad faith in distributing fictitious loans to local people\u27s credit banking companies. Meanwhile, the results of the study concluded that the principle of limit liability for directors would be erased if it could prove that the company\u27s losses were not the result of negligence or mistakes.Keywords: Responsibility; Directors; Bad Faith; Fictitious Credit Abstrak:Direksi yang diberikan tanggung jawab untuk mengemban perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan demi kepentingan perseroan. Akan tetapi direksi memiliki batasan tanggung jawab terhadap perusahaan sesuai dengan prinsip limit liability, namun prinsip limit liability tidak berlaku jika saja perbuatan maupun tindakan direksi terbukti melakukan kelalaian dan kesalahan hingga perbuatanya dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa hapusnya tanggung jawab terbatas direksi akibat itikad tidak baik dalam penyaluran kredit fiktif pada perusahaan daerah bank pengkreditan rakyat. Sedangkan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip limit liability direksi akan terhapus jika dapat membuktikan dimana kerugian perusahaan bukan akibat dari kelalaian atau kesalahannya.Kata Kunci: Tanggung Jawab; Direksi; Itikad Tidak Baik; Kredit Fikti
Penerapan Bauran Pemasaran Pada Baznas Kabupaten Indramayu Untuk Pengentasan Kemiskinan
Full text linkZakat as the third pillar of Islam is an instrument of Islamic social finance that is often used in overcoming the problem of poverty and reducing income inequality between the rich and the poor. Trusted zakat institutions, such as Baznas Kab. Indramayu, for 3 consecutive years in 2017 and 2018 won WTP status (unqualified) and received the 2019 Baznas Jabar Award in the Best Collection Growth category. The purpose of this study is to understand the implementation of the 9Ps marketing mix of Baznas Kab. Indramayu in alleviating poverty in Kab. Indramayu, through a descriptive analysis approach and measuring the level of efficiency and effectiveness of the distribution of ZIS funds. The results showed that Baznas Indramayu Regency had implemented the 9Ps marketing mix consisting of Product (utilization of ZIS in the form of consumptive and productive programs), price (amount of ZIS paid by muzaki), promotion (activities to invite, inform, persuade, remind Baznas products), place (distribution of ZIS to mustahik), people (organizational structure based on the Decree of the Indramayu Regent), process (ZIS collection activities), Physical Evident (has its own office and cooperation with 5 banking institutions), public relations (services to muzaki and mustahik) and power (as a non-structural institution). The ZIS distribution efficiency values range from 5 – 7.5% (quite efficient) and the effectiveness values range from 83.92% - 131.33% (very effective).Keywords: Baznas; 9Ps marketing mix; muzaki; mustahik; poverty. Abstrak:Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan instrument keuangan sosial Islam yang kerap digunakan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Lembaga zakat yang dipercaya, seperti Baznas Kab. Indramayu, selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2017 dan 2018 meraih status WTP (wajar tanpa pengecualian) dan memperoleh penghargaan Baznas Jabar Award 2019 dalam kategori Pertumbuhan Penghimpunan Terbaik. Tujuan penelitian ini adalah memahami pelaksanaan bauran pemasaran 9Ps Baznas Kab. Indramayu dalam mengentaskan kemiskinan di Kab. Indramayu, melalui pendekatan analisis deskriptif dan mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas distribusi dana ZIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Indramayu telah melaksanakan bauran pemasaran 9Ps terdiri : Product (pendayagunaan ZIS berupa program bersifat konsumtif dan produktif), price (besaran ZIS yang dibayarkan muzaki), promotion (kegiatan mengajak,menginformasikan, membujuk, mengingatkan produk Baznas via Lembaga atau media local / media social), place (penyaluran ZIS ke mustahik melalui UPTD dan UPZ Kab. Indramayu), people (struktur organisasi berdasarkan SK Bupati Indramayu), process (aktivitas pengumpulan ZIS sesuai dengan peraturan Baznas Pusat), Physical Evident (memiliki kantor sendiri dan Kerjasama dengan 5 lembaga perbankan), public relation (pelayanan terhadap muzaki dan mustahik) and power (mengikuti struktur pemerintah sebagai Lembaga non structural). Adapun nilai efisiensi penyaluran ZIS berkisar 5 – 7,5 % (cukup efisien) dan nilai efektifitas berkisar 83,92 % - 131,33 % (sangat efektif).Kata Kunci: Baznas; bauran pemasaran 9Ps; kemiskinan; muzaki; mustahik
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polres Majene Sulawesi Barat
Full text linkThis study aims to know, analyze, and explain the effectiveness of investigating motor vehicle theft in Majene Regency. And to know, analyze, identify and explain the factors that affect the effectiveness of motor vehicle theft investigations in Majene Regency. The research uses an Empirical research type. The results showed that the effectiveness of the investigation of motor vehicle theft at Majene Police Station was less effective because cases of theft of two-wheeled motorized vehicles (motorcycles) from year to year increased. Factors that affect the effectiveness of motor vehicle theft criminal investigations are legal substance factors, legal structure, cultural factors, community legal awareness factors, and personnel facilities and infrastructure factors.Keywords: Effectiveness; Investigation; Theft; Vehicle; Motor AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Majene. Dan untuk mengetahui, menganalisis, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Majene. Penelitian menggunakan jenis penelitian Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Majene kurang efektif disebabkan karena kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua (motor) dari tahun ke tahun meningkat. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, faktor budaya, faktor kesadaran hukum masyarakat serta faktor sarana dan prasarana personil.Kata Kunci: Efektivitas; Penyidikan; Pencurian; Kendaraan; Bermoto
Optik Maqashid al-Syariah Mengenai Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian
Full text linkThis article discusses sexual deviations that occur in the household so that they cause divorce, which the court decides, namely decision Number 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Decision Number 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Decision Number 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr, and Decision Number 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk. This article uses a normative research method with a case approach and a statutory approach, which uses legal materials in the form of judge\u27s decisions, statutory regulations, legal documentation and other related legal literature. The findings in this article are that sexual deviation in the household causes disputes that result in divorce. However, there are exceptional cases where sexual deviation takes the form of homosexuality, violating the divorce agreement and becoming a cause for divorce. In the view of fiqh and maqams al-syariah, the panel of judges was right to decide on divorce to maintain mashed al-shari\u27ah in the form of hifz al-din and hifz al-nafs because it violates the concept of mascara bi al-ma\u27ruf contained in fiqh.Keywords: Deviance; Sexual; Divorce; Maqasid al-shariah AbstrakArtikel ini membahas tentang penyimpangan seksual yang terjadi dalam rumah tangga sehingga menjadi penyebab terjadinya perceraian yang diputus lewat pengadilan yakni putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Putusan Nomor 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr, dan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menggunakan bahan hukum berupa putusan hakim, peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan. Temuan pada artikel ini adalah penyimpangan seksual dalam rumah tangga menyebabkan perselisihan yang mengakibatkan perceraian. Namun terdapat pengkhususan kasus ketika penyimpangan seksual berupa homoseksual, maka hal tersebut telah melanggar taklik talak dan menjadi sebab terjadinya perceraian. Pada pandangan fikih dan maqahsid al- syariah majelis hakim telah tepat untuk memutus cerai demi menjaga maqashid al-syari’ah berupa hifz al-din dan hifz al-nafs karena melaggar konsep muasyarah bi al-ma’ruf yang terdapat dalam fikih.Kata kunci: Penyimpangan; Seksual; Perceraian; Maqasid al-syaria
Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam Ketatanegaran Republik Indonesia
Full text linkArticle 168 paragraph (2) Law no. 7 of 2017 states that elections to elect members of the People\u27s Legislative Assembly, provinces, and the People\u27s Representative Council, district/city People\u27s Representative Councils are carried out with an open proportional system. Each party may nominate more than one candidate so that it can result in competition between members within one party. However, in reality, problems regarding the general election system raise pros and cons regarding the implementation of the general election system. Everyone has agreed in full that viewing the Open Proportional System is a very democratic electoral system, because it involves the Indonesian people widely in selecting their representatives who will sit in the DPR, district/city and provincial DPRDs. This is related to the judicial review of Law Number 7 of 2017 concerning Elections to the Constitutional Court. This study aims to explain the Open Proportional General Election System in the constitution of the Republic of Indonesia. To explain the factors that influence the implementation of an open proportional election system in the constitution of the Republic of Indonesia.Keywords: general election, first time voters Abstrak:Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Setiap partai boleh mengusung lebih dari satu kandidat sehingga bisa mengakibatkan persaingan antar-sesama di dalam satu partai. Namun pada kenyataannya, Permasalahan mengenai sistem pemilihan umum menimbulkan pro dan kontra tentang penerapan sistem pemilihan umum. Semuanya telah bersepakat secara utuh bahwa memandang Sistem Proporsional Terbuka adalah sebuah sistem pemilu yang sangat demokratis, karena sangat melibatkan secara luas masyarakat Indonesia untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di DPR, DPRD kabupaten/kota dan provinsi. Hal ini berkaitan dengan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia Untuk Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem proporsional terbuka dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Kata Kunci: Sistem Pemilihan Umum; Pemilih Pemula