SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Unlawful Killing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Full text linkUnlawful killings are extrajudicial killings or court decisions committed by law enforcement officials against people suspected of being involved in a crime. This can be said to be a violation of Human Rights and a serious violation of criminal procedural law. KontraS recorded 52 people dying in the period December 2020 - December 2021 in Indonesia. This study aims to: describe human rights arrangements related to unlawful killing in Indonesia; examines how the theory of Human Rights in the act of extrajudicial killings or unlawful killing. The type of research used is literature, the approach used is normative, data collection techniques use library research, use secondary data sources, and are analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the authority of law enforcement officials in taking criminal action is carried out based on sufficient initial evidence against the suspect and paying attention to the principles of criminal law, in the act of unlawful killing carried out by law enforcement officials is a violation of human rights.Keywords: Unlawful Killing; Criminal; Ham AbstrakTindakan unlawful killing merupakan pembunuhan di luar proses hukum atau keputusan pengadilan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan. Hal ini dapat dikatakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius. KontraS mencatat sebanyak 52 orang tewas periode Desember 2020-Desember 2021 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan pengaturan hak asasi manusia berkaitan dengan tindakan unlawful killing di Indonesia; mengkaji bagaimana teori Hak Asasi Manusia dalam tindakan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan yaitu normatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, menggunakan sumber data sekunder, dan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kewenangan aparat penegak hukum dalam menindak pidana dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Tersangka serta memperhatikan asas–asas hukum pidana, dalam tindakan Unlawful killing yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.Kata Kunci: Unlawful Killing; Pidana; Ha
Perlunya Reformasi Kultural di Kepolisian Republik Indonesia
Full text linkThe purpose of this study is the need for cultural reforms to be carried out in the Indonesian National Police (Polri), efforts to reform police culture in the grand design road map for reform of the police bureaucracy, examines policy efforts to revitalize Polri\u27s human resources and the obstacles associated with the Inspector General FS case. This type of research includes library research. While the approach used is a normative approach. This study uses secondary data obtained from laws and regulations, books and scientific journals. The results of this study indicate that the police reform policy in the cultural aspect associated with bureaucratic reform includes: changes in doctrine and main guidelines, formulation of behavioral guidelines; and empowerment of non-commissioned officers and enlisted police officers in Community Police (Polmas) efforts; Quick wins program and revitalization of Polri\u27s human resources. Polri needs to re-inculcate and re-orient the guidelines and principles established by the police both in the education and care of every member of the Polri and for Polri to take concrete steps by creating special instruments other than a code of ethics that regulates the corps mental conduct so that actions "cover up colleagues\u27 mistakes" and "force solidarity" which in turn has an impact on improving the image of the Polri institution in society.Keywords: Cultural reform, Polri, revitalization. AbstrakTujuan penelitian ini adalah perlunya reformasi kultural yang dijalankan di Kepolisian Republik Indonesia (Polri), upaya reformasi kultural polri dalam road map grand desain reformasi birokrasi polri, mengkaji upaya kebijakan revitalisasi sumber daya manusia polri berserta kendalanya dikaitkan dengan kasus Irjen FS. Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan reformasi Polri dalam aspek kultural yang dihubungkan dengan reformasi birokrasi tersebut diantaranya adalah: perubahan doktrin dan pedoman induk, perumusan pedoman perilaku; dan pemberdayaan bintara dan tamtama Polri dalam upaya Polisi Masyarakat (Polmas); Program quick wins dan revitalisasi SDM Polri. Polri perlu menanamkan kembali dan re-orientasi pedoman dan prinsip yang dibentuk oleh kepolisian baik dalam pendidikan dan perawatan setiap insan anggota Polri dan agar Polri membuat langkah konkrit dengan membuat instrument khusus selain kode etik yang mengatur tata perilaku jiwa korsa agar tindakan “menutupi kesalahan sejawat” dan “solidaritas angkatan” yang selanjutnya berdampak pada membaiknya citra institusi Polri di tengah masyarakat.Kata Kunci: Reformasi kultural, Polri, revitalisasi
Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia
Full text linkThis study explains the importance of regulating government legal protection in the form of legal regulations for crypto asset customers in commodity futures trading activities. The ease of digital transactions in the form of crypto investments that have high risk requires unusual legal arrangements so that the urgency of institutions such as CoFTRA have a hand in the commodity futures trading traffic. The results of the research provide an answer that specifically it is not regulated in the form of a separate law but is regulated explicitly by CoFTRA in the form of a CoFTRA, which regularly updates regulatory policies every year, trading activities for commodity futures crypto assets No.8/2021 and the legitimacy of crypto transactions strengthened by the stipulation of PMK No.68/2022 PPN and PPH. Through institutions that have the authority to regulate and limit crypto transactions, the government has provided legal and registered balanced protection not only to crypto asset traders but also to crypto asset customers. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, through CoFTRA, seeks to regulate the transaction mechanism of crypto asset trading activities in such a way that all parties involved in the digital transaction can comply with and apply it, including crypto customers, seeks to provide education in the form of socialization movements to the public as potential crypto customers by first studying investment high risk to minimize losses that occur in the future.Keywords: Protection; Customer; Crypto Asset; Commodity Futures Trading Abstrak Penelitian ini menjelaskan penting mengatur proteksi hukum pemerintah dalam bentuk peraturan hukum kepada pelanggan aset kripto dalam kegiatan dagang berjangka komoditi. Kemudahan transaksi digital dalam bentuk investasi kripto yang memiliki risiko tinggi memerlukan pengaturan hukum yang tidak biasa sehingga urgensitas lembaga seperti Bappebti memiliki andil dalam lalu-lintas perdagangan berjangka komoditi tersebut. Hasil riset memberikan jawaban bahwa secara khusus tidak diatur dalam bentuk Undang-Undang secara tersendiri melainkan secara spesifik diatur oleh Bappebti dalam bentuk Perbappebti yang secara berkala kebijakan regulasi selalu diperbaharui setiap tahunnya kegiatan transaksi dagang berjangka komoditi aset kripto No.8/2021 dan legitimasi transaksi kripto diperkuat dengan ditetapkan PMK No.68/2022 PPN dan PPH. Pemerintah melalui lembaga yang memiliki kewenangan mengatur dan membatasi transaksi kegiatan kripto telah memberikan proteksi yang berimbang legal dan terdaftar tidak hanya kepada pedagang aset kripto saja namun juga kepada pelanggan aset kripto. Kemendag RI melalui Bappebti berupaya mengatur mekanisme transaksi kegiatan perdagangan aset kripto dengan sedemikian baik agar dapat dipatuhi dan diterapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi digital tersebut termasuk pelanggan kripto, berupaya memberikan edukasi berupa gerakan sosialisasi kepada masyarakat sebagai calon pelanggan kripto dengan mempelajari terlebih dahulu investasi berisiko tinggi tersebut guna meminimalisir kerugian yang terjadi kemudian hari.Kata Kunci: Perlindungan; Pelanggan; Aset Kripto; Berjangka Komodit
Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Full text linkDecision making by leaders in an organization is quite difficult. Moreover, if the organization is the largest state-owned organization, it is necessary to hold a deliberation to reach a consensus, but whether the deliberation is appropriate or not according to Islamic teachings. The purpose of this research is to find out how the concept of syuro and its implementation by the MPR RI? This study uses a qualitative method. The results of this study state that in the context of siyasa Syar\u27iyah the concept of Shura is a constitutional principle in Islamic monocracy that must be implemented, and shura is placed as the main principle in solving social, political, and governmental problems. This is to prevent the birth of decisions that are detrimental to the public interest or the people. This shows that the concept of deliberation applied by the MPR is in accordance with the concept of shura formed by Rasulullah in terms of making rules, because making decisions that are public in Islam it must be based on decisions resulting from deliberations for consensus, just like during the MPR RI in designing a statutory regulation, namely the deliberation system.Keywords: Deliberation; MPR RI; Siyasa Sharia AbstrakPengambilan keputusan oleh pemimpin dalam sebuah organisasi merupakan suatu hal yang cukup sulit. Apalagi kalau organisasi tersebut adalah organisasi terbesar milik negara, maka perlu dilakukan sebuah musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apakah musyawarah yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum menurut ajaran Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman konsep syuro dan implementasinya oleh MPR RI? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam konteks siyasah Syar’iyah konsep Syura merupakan suatu prinsip konstitusional dalam monokrasi Islam yang wajib dilaksanakan, dan syura diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik, dan pemerintahan. Hal ini untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Hal ini menunjukan bahwa konsep musyawarah yang diterapkan oleh MPR RI, telah sesuai dengan konsep syura yang dibentuk oleh Rasulullah dari segi pembuatan aturan, karena dalam pengambilan keputusan yang bersifat untuk umum dalam Islam haruslah dengan keputusan hasil musyawarah untuk mufakat, sama seperti halnya saat MPR RI dalam merancang sebuah peraturan perundang-undangan yaitu dengan sistem musyawarah.Kata Kunci: Musyawarah; MPR RI; Siyasah Syaria
Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum
Full text linkThe judge as the main element in the court places his profession as a representative of God, because the judge\u27s job is to determine law and justice in society, so the responsibility he bears is very heavy but noble. Therefore, the profession of judges has such great power, that judges are required to balance an attitude that is full of responsibility to conscience and ethical values towards their profession. However, if you look at the current reality, there has been a decline in the quality of judges not only in their decisions but also in regards to a decrease in the moral aspect. The research method used in this study is a normative method with a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study are that judges must be able to embody ethical and moral values as formulated in the code of ethics for the profession of judges, namely by exploring the sense of justice held by society. With an ethical and moral foundation through the professional code of ethics of judges, judges will realize fair law enforcement.Keywords: Judge Professional Ethics; Law Enforcement; Justice AbstrakHakim sebagaI unsur utama dalam pengadilan yang menempatkan profesinya tersebut sebagai wakil tuhan, sebab tugas hakim adalah untuk menentukan hukum dan keadilan dalam masyarakat, sehingga tanggung jawab yang diembannya sangatlah berat namun mulia. Oleh karena itu kekuasaan yang begitu besar dimiliki oleh profesi hakim, maka hakim dituntut dengan keseimbangan sikap yang penuh rasa tanggungjawab pada hati nurani serta nilai-nilai etik terhadap profesinya. Namun jika melihat kenyataan saat ini, terjadi penurunan kualitas hakim tidak hanya dalam putusanya namun juga menyangkut penurunan aspek moral. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah hakim harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai etika dan moral sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kode etik profesi hakim, yakni dengan menyelami rasa keadilan yang dianut masyarakat. Dengan landasan etika dan moral melalui kode etik profesi hakim, maka hakim akan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.Kata Kunci: Etika Profesi Hakim; Penegakan Hukum; Keadila
Peningkatan Ketahanan Mental Remaja Melalui Peer Group Counseling Dalam Wadah Duta Remaja Sehat Jiwa
Full text linkAdolescence is a stage of development that is very vulnerable to shocks. This shock can affect the mental resilience of adolescents. Very few students take advantage of the existence of BK to consult the conflicts they experience. Teenagers tend to prefer telling stories to their peers. So the peer counselor program is expected to be one of the programs that can be implemented to maximize mental health services in schools. In the community service program this time the team used the health promotion method with a peer approach to make a positive impact. as many as 15 students took part in this program in a forum for youth ambassadors who would become a place to vent for their friends. The material provided is mental health, spiritual values, deep breathing relaxation techniques and role play as a peer counselor. The results of the comparison are shown from the pre and post values, that is, before being given knowledge about peer counselors, adolescents were in the low category of 8 people, medium 6 people and 1 high person. Meanwhile, after being given education about peer counselors, the knowledge of adolescents increased to 8 people in the medium category, 7 people in the high category and none in the low category. The hope is that the counselor can become a bridge from professionals in dealing with the problems of their peers.Keyword: Teenager; Mental; Peergroupcounseling; youthambassador; soul AbstrakRemaja adalah suatu tahap perkembangan yang sangat rentan mengalami goncangan. Goncangan ini dapat memengaruhi ketahanan mental remaja. Sedikit sekali siswa yang memanfaatkan keberadaan BK untuk mengkonsultasikan konflik yang mereka alami. Remaja cenderung lebih memilih bercerita terhadap dengan teman sebayanya. Maka program konselor sebaya diharapkan menjadi salah satu program yang dapat dilakukan guna memaksimalkan layanan kesehatan mental di sekolah. Pada program pengabdian masyarakat kali ini tim menggunakan metode dengan cara promosi Kesehatan dengan pendekatan melalui teman sebaya untuk memberikan pengaruh positif. sebanyak 15 siswa mengikuti program ini dalam wadah duta remaja yang akan menjadi tempat curhat untuk temannya. Materi yang diberikan adalah kesehatan mental, nilai spiritual, tekhnik relaksasi napas dalam serta role play sebagai peer conselor. Hasil dari kegiatan ini diperoleh dari pre-post test yang menunjukkan data bahwa peserta mendapatkan nilai yang meningkat dari sebelum diberikan pengetahuan tentang konselor sebaya. Hasil perbandingan ditunjukkan dari nilai pre dan post yaitu sebelum diberi pengetahuan tentang konselor sebaya remaja berada dikategori rendah sebanyak 8 orang, sedang 6 orang dan tinggi 1 orang, sedangkan setelah diberikan Pendidikan tentang konselor sebaya pengetahuan remaja meningkat menjadi 8 orang dikategori sedang, 7 orang dikategori tinggi dan kategori rendah tidak ada. Harapannya, konselor dapat menjadi jembatan dari tenaga professional dalam menangani masalah teman sebayanya.Kata Kunci: Remaja; Mental; Peergroupcounseling; Duta Remaja; Jiw
Penegakan Hukum Situasional Dalam Menangangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Di Indonesia
Full text linkThe rise of narcotics smuggling crimes is a challenge for the Indonesian nation to deal with crimes that are transnational in nature and are extraordinary crimes. Law enforcement against the eradication of nakotika crimes so far has not been effective and has not caused a deterrent effect for perpetrators even though the death penalty has been formulated as an ultimum remedium in criminal law. This study aims to the extent of the effectiveness of law enforcement against narcotics crimes in Indonesia. The methods used in this study are normative research methods and qualitative data analysis. The result of the study is the need for situational law enforcement efforts in dealing with the criminal act of narcotics smuggling to strengthen every component of law enforcement both from the legal component, law enforcement officials, facilities and facilities, society, and culture.Keywords: Law Enforcement; Smuggling; Narcotic. AbstrakMaraknya tindak pidana penyelundupan narkotika menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk menangani kejahatan yang bersifat transnasional dan merupakan kejahatan luar biasa. Penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika selama ini ternyata masih belum efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku sekalipun telah dirumuskan pidana mati sebagai ultimum remedium dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dan analisis data secara kualitatif. Hasil dari penelitian ialah diperlukannya upaya penegakan hukum situasional dalam menangani tindak pidana penyelundupan narkotika untuk memperkuat setiap komponen penegakan hukum baik dari komponen hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya.Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penyelundupan; Narkotika
Contribution of Government Policy Stakeholders in Improving the Quality of Education in Indonesia
Full text linkThis article seeks to investigate Indonesian government policymakers\u27 role in enhancing education quality. This study employed a qualitative approach focusing on the literature and the Law. Data is gathered from various sources, including scientific journals, government publications, and educational policy documents. The findings of this study indicate that government policymakers play a crucial role in the development and enhancement of the education system in Indonesia. The Government creates a high-quality, inclusive, and competitive educational environment through various programs, policies, and budget allocations. The formulation of the appropriate procedure is crucial to attaining the objective of improving the quality of education. Education policies that are comprehensive and in line with the community\u27s requirements are the foundation for sustainable education development. In addition, rigorous monitoring and evaluation by government stakeholders contribute to implementing effective policies and following national education standards. Improving the caliber of the teaching staff is also a key objective, necessitating ongoing training and professional development. Improving education quality also depends on the Government\u27s dedication to allocating the education budget. By allocating sufficient funds, the Government can construct and maintain an appropriate educational infrastructure, offer tuition assistance, and promote increased access to education for all segments of society.Keywords: Contribution; Government Policy Holders; Education quality; Education system; Indonesia Abstrak:Artikel ini berusaha menyelidiki peran pembuat kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan fokus pada literatur dan hukum. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, publikasi pemerintah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam pengembangan dan peningkatan sistem pendidikan di Indonesia. Pemerintah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing melalui berbagai program, kebijakan, dan alokasi anggaran. Perumusan kebijakan yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan pendidikan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan landasan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi yang ketat oleh pemangku kepentingan pemerintah berkontribusi pada implementasi kebijakan yang efektif dan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Meningkatkan kualitas staf pengajar juga merupakan tujuan utama, yang memerlukan pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesional. Peningkatan mutu pendidikan juga tergantung pada kesungguhan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan. Dengan mengalokasikan dana yang cukup, pemerintah dapat membangun dan memelihara infrastruktur pendidikan yang memadai, menawarkan bantuan biaya pendidikan, dan mendorong peningkatan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.Kata kunci: Kontribusi; Pemangku Kebijakan Pemerintahan; Kualitas Pendidikan; Sistem Pendidikan; Indonesi
Tinjauan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pekerjaan Interior
Full text linkInterior work that is carried out after construction work is completed and handed over by the project owner. Building handover here is a handover where the interior of the building has not yet been installed so interior work here includes cleaning, dismantling, and tidying up the place to be repaired. As with construction work, this interior work is carried out on a contract basis including installation electrical, floor installation, partition wall, and waterproofing. Acceptance of interior work creates an agreement between the job provider and the job recipient in a contract agreement. Because the work of contracting agreement is a consensual agreement, this means that the contractual agreement was born or existed since there was an agreement between the two parties, this means that parties can not cancel the contract agreement without the consent of the other party. If the contracting agreement is canceled or terminated unilaterally, the other party can sue it because the contracting agreement is a reciprocal agreement, meaning that with the agreement the rights and obligations of the parties are also born where one party binds itself to carry out work for another partyKeywords: Interior; Agreement; Construction AbstrakPekerjaan interior merupakan pekerjaan yang dilakukan setelah pekerjaan konstruksi selesai dan diserahterimakan ke pemilik proyek. Penyerahan gedung disini adalah penyerahan dimana bangunan tersebut belum terpasang interiornya, sehingga pekerjaan interior disini termasuk didalamnya pembersihan, pembongkaran dan merapikan kembali tempat yang akan diperbaiki. Sebagaimana halnya pekerjaan konstruksi, pekerjaan interior ini dilakukan secara borongan, dapat berupa meliputi pemasangan instalasi listrik, pemasangan lantai, pemasangan dinding partisi, pemasangan waterproofing, dan lain-lain. Diterima pekerjaan interior tersebut menimbulkan kesepakatan diantara pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan dalam suatu perjanjian pemborongan pekerjaan karenanya perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan perjanjian yang bersifat konsensuil, artinya perjanjian kontrak itu lahir atau ada sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, dan mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tersebut tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan pihak lainnya, jika perjanjian pemborongan dibatalkan atau diputuskan secara sepihak, maka pihak lainnya dapat menggugatnya. Hal ini dikarenakan perjanjian pemborongan merupakan perjanjian bertimbal balik, artinya dengan lahirnya perjanjian maka lahir pula hak dan kewajiban para pihak, dimana pihak yang satu, (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain.Kata Kunci: Interior; Perjanjian; Konstruks
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Pulang Rempang
Full text linkThere were human rights violations in the Rempang Eco City project. The human rights violations in question take the form of intimidation, restrictions on freedom of expression, arrests of Rempang residents, tear gas attacks on children attending school, violations of social security, health, the environment, access to housing, and decent community living space. The purpose of this paper is to analyze investment law in the Rempang Eco City project; and analyze human rights violations experienced by Rempang residents. The research method in writing this journal is a type of normative juridical qualitative research using a case approach and a statutory approach. The results of the research stated that the violations that occurred in Rempang were related to the protection and guarantee of human rights contained in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 11 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant on Economic Rights, Social and Cultural, Law Number 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights, Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information, Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, and Laws Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.Keywords: Rempang; Foreign investment; Human rights AbstrakTerjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam proyek Rempang Eco City. Pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud berbentuk intimidasi, pembatasan kebebasan berpendapat, penangkapan terhadap Warga Rempang, penyerangan gas air mata terhadap anak-anak yang bersekolah, pelanggaran terhadap jaminan sosial, kesehatan, lingkungan hidup, akses tempat tinggal dan ruang hidup masyarakat yang layak. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis hukum investasi dalam proyek Rempang Eco City; dan menganalisis pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh Warga Rempang. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini merupakan jenis penelitian kualitatif yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Rempang berhubungan dengan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Kata Kunci: Rempang; Penanaman Modal Asing; Hak Asasi Manusi