SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Perilaku Konsumen Muslim Maupun Non Muslim dan Brand Image Bank Syariah Terhadap Keputusan Pembelian Produk Bank Syariah; Survey Nasabah Muslim dan Non Muslim di Bank Syariah Indonesia Cabang Tegal dan Brebes
Full text linkThe development of Sharia banking is increasing, the progress can be seen in the field of the economic sector where many commerce transactions are done in collaboration with inter-religious communities and even carried out by the cooperation between Muslim and non-Muslim communities. The orientation of marketing is how to package the process to meet consumers\u27 needs and desires as the main target in making marketing successful by analyzing consumer behavior through consumer behavior analysis and how the brand image of Sharia banking products can give preference in deciding to buy the product. This research uses quantitative research methods with variables as Consumer Behavior (X1), Brand Image (X2), and Purchase Decision (Y). The research results are R Square (R2) or the square of the R value, which shows the coefficient of determination. This figure will be converted into a percent meaning that the percentage contribution of the influence of Muslim and Non-Muslim Consumers\u27 Behavior variables on the Sharia Banking Product Purchase Decision variable. The R2 value is 0.836, meaning that the percentage contribution of the influence of the Brand Image of Sharia Banking Products on the Decision to Purchase Sharia Banking Products is 83.6%, while the remainder is influenced by other variables not included in this model. This increase (83.6%) is significant even though it is not as perfect as 100% in terms of impact.Keywords: Consumer Behavior; Brand Image; Purchasing Decisions; Banking AbstrakPerkembangan perbankan Syariah semakin maju,kemajuan bisa dilihat bidang ekonomi yang banyak perniagaan yang transaksi berkerjasama dengan antar umat beragama bahkan ada kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat Muslim dan non muslim. Orientasi dari pemasaran yaitu bagaimana untuk mengemas proses untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai sasaran utama dalam mensukseskan pemasaran dengan menganalisis perilaku konsumen melalui analisis perilaku konsumen dan bagaimana Brand Image produk bank Syariah yang bisa memberikan preferensi dalam memutuskan untuk membeli produk.penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan variable perilaku konsumen (X1) dan Brand Image (X2 ) variable Keputusan Pembelian variable (Y). Hasil penelitian R Square (R2) atau kuadrad dari nilai R, yaitu menunjukkan koefisien determinasi.Angka ini akan diubah kebentuk persen, yang artinya persentase sumbangan pengaruuh variabel Perilaku Konsumen Muslim Dan Non Muslim terhadap variabel Keputusan Pembelian Produk Perbankan Syariah. Nilai R2 sebesar 0,836 artinya persentase sumbangan pengaruh Brand Image Produk Perbankan Syariah terhadap Keputusan Pembelian Produk Perbankan Syariah sebesar 83,6%, sedangkan sisanya diperngaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Angkat tersebut (83,6%) sudah termasuk signivikan walupun tidak sesempurna 100% dalam titik pengaruh.Kata kunci: Perilaku Konsumen; Brand Image; Keputusan Pembelian; Perbanka
Penerapan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan Fiqih Siyasah
Full text linkGovernment Employees with Employment Agreements (PPPK) are required to comply with regulations relating to employment and are required to have good behavior such as being loyal and obedient to the stateIn siyasa fiqh it is referred to as tabi\u27in (followers). Where tabi\u27in are required to obey and obey the orders and rules made by ulil amri (Leader). The purpose of this study is to find out the application of government employee discipline with work agreements (PPPK) according to PP no. 49 of 2018 concerning Management of Government Employees with Work Agreements (PPPK). Knowing the Application of Discipline for Government Employees with Employment Agreements (PPPK) According to Fiqh Siyasah. The results of the study show that the application of disciplinary regulations for Government Employees with Employment Agreements (PPPK) is confirmed in Government Regulation No. 49 of 2018 article 51 and article 52 but in these articles, it is explained that the imposition of disciplinary sanctions is carried out by government agencies that have the authority to impose sanctions on employees. In adhering to the Siyasah Fiqh principles in the application of employee discipline, employees must have the principles of sovereignty, the principles of justice, the principles of deliberation and Ijma\u27, the principles of equality, the principles of the obligations of the state and the people and the principle of amar ma\u27ruf nahi munkar.
Keywords: Work Discipline; PPPK; Fiqh Siyasah
Abstrak
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib mematuhi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian dan wajib berkelakuan baik seperti setia dan taat kepada negara. Dalam fiqh siyasah disebut sebagai tabi’in (pengikut). Dimana tabi’in diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh ulil amri (Pemimpin). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Penerapan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mengetahui Penerapan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Fiqih Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan peraturan disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditegaskan pada Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 pasal 51 maupun pasal 52 namun didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemberian sanksi disiplin dilakukan oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Pegawai Pemerintah. Dalam menegakan prinsip Fiqih Siyasah pada penerapan disiplin pegawai harus memiliki prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan Ijma’, prinsip persamaan, prinsip hak kewajiban negara dan rakyat serta prinsip amar ma’ruf nahi munkar.
Kata Kunci: Disiplin Kerja; PPPK; Fiqih Siyasa
Teknososiopreneur: Karakteristik dan Minat Mahasiswa
Full text linkThe purpose of this study was to find out the characteristics of students\u27 technosociopreneurship in the form of Integrity, Togetherness, Independence, Excellence, and Innovation which refer to the values in the vision of Trilogy University and students\u27 interest in becoming a technosociopreneur. Of the 2,289 students spread across 12 study programs, 439 students were used as samples using simple random sampling technique. Descriptive statistical methods and the t-test for the difference between the two averages are used in analyzing data regarding techno-sociopreneur characteristics and techno-sociopreneur interests. The results of the study show that students have Techno-Socio-Sociopreneur characteristics with an average score of 4.08 out of a maximum scale of five or it is said that students have Techno-Socio-Sociopreneur characteristics. There are differences in the characteristics of techno-sociopreneurs between students who are working and not working and there is no difference in interest in becoming a techno-sociopreneur between students who are working and not working, between men and women, and between FEB and non-FEB students.Keywords: Integrity; Independence; Superiority; Innovation; Techsociopreneur AbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana karakteristik keteknososiopreneuran mahasiswa berupa Integritas, Kebersamaan, Kemandirian, Keunggulan, dan Inovasi yang mengacu pada nilai-nilai pada visi Universitas Trilogi dan minat mahasiswa untuk menjadi seorang teknososiopreneur. Dari sebanyak 2.289 mahasiswa yang tersebar di 12 program studi, sebanyak 439 mahasiswa dijadikan sebagai sampel dengan teknik pengambilan simple random sampling. Metode Statistik deskriptif dan Uji t untuk beda dua rata-rata digunakan dalam melakukan analisis terhadap data mengenai karakteristik keteknososiopreneuran dan minat berteknososiopreneur. Hasil penelitian menunjukan bahwa mahasiswa memiliki Karakteristik Keteknososiopreneuran dengan nilai rata-rata 4,08 dari maksimal skala lima atau dikatakan mahasiswa memiliki karakteristik keteknososiopreneuran. Ada perbedaan karakteristik keteknososiopreneuran antara mahasiswa yang sudah bekerja dan belum bekerja dan tidak ada perbedaan minat untuk menjadi seorang teknososiopreneur antara mahasiswa yang sudah bekerja dan belum bekerja, antara pria dan wanita, dan antara mahasiswa FEB dan NonFEB.Keywords: Integritas; Kemandirian; Keunggulan; Inovasi; Teknososiopreneur
Problematika Pertanggungjawaban Korporasi Atas Kejahatan Ekosida di Indonesia
Full text linkEcocide, which was originally a crime in the context of war, now has a broader meaning, namely a crime against the environment with a massive impact. Ecoside as one of the crimes against the environment that has a large impact, must be held accountable for anyone who commits it, including corporations. This study aims to: describe the impact of ecocides on the environment; examines the problems of corporate responsibility for ecocide crimes in Indonesia. The type of research that will be used is library research, the approach in this study is a normative approach. The results of this study show that holding corporate responsibility for ecocides in Indonesia encounters several obstacles, namely; firstly, there is no specific regulation regarding ecocide, the sanctions given to corporations are still relatively light, and the fixation of law enforcement officials on the principle that only humans or individuals can be punished.Keywords: Ecocide; Corporation; Responsibility; Environment AbstrakEkosida yang semula merupakan kejahatan dalam konteks perang, saat ini telah memiliki arti yang lebih luas lagi yaitu kejahatan bagi lingkungan hidup yang berdampak masif. Ekosida sebagai slaah satu kejahatan terhadap lingkungan yang memiliki dampak yang besar, harus dimintai pertanggungjawaban bagi siapapun yang melakukannya termasuk korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan dampak ekosida terhadap lingkungan hidup; mengkaji problematika pertanggungjawaban korporasi atas kejahatan ekosida yang ada di Indonesia. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan “library research”, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bawha untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas ekosida di Indonesia mengalama beberapa hambatan yaitu; yang pertama, belum adanya pengaturan khusus mengenai ekosida, sanksi yang diberikan kepada korporasi masih relatif ringan, dan terpakunya aparat penegak hukum kepada prinsip yang menyebutkan bahwa hanya manusia atau perorangan yang dapat dipidana.Kata Kunci: Ekosida; Korporasi; Pertanggungjawaban; Lingkungan
Mekanisme Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cileungsi Kidul Bogor
Full text linkMisappropriation of funds or straying from the set course of action are both things that supervision seeks to prevent. With proper oversight, it should be possible to more efficiently and effectively implement the decided-upon policies and reach the desired outcomes. The study\u27s goal is to describe the system in place in Cileungsi Kidul Village, Cileungsi District, Bogor Regency, to keep track of and account for the village\u27s money. Qualitative research employing a legal concept analysis strategy is employed here (conceptual approach). Interviews, observations, and written records are the three main methods of data collection. Descriptive data presentation and analysis According to the findings, a system of monitoring the management of funds is essential to preventing the misuse of financial resources. The villagers, BPD, APIP, Camat, and BPK are all part of the village fund\u27s oversight process. Direct and indirect mechanisms of village fund supervision by the Village Consultative Body (BPD) in Cileungsi Kidul Village, Cileungsi District, Bogor Regency.Keywords: Supervision; Fund; Village Abstrak Penyalahgunaan dana atau penyimpangan dari tindakan yang ditetapkan adalah dua hal yang ingin dicegah oleh pengawasan. Dengan pengawasan yang tepat, seharusnya dimungkinkan untuk menerapkan kebijakan yang diputuskan secara lebih efisien dan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem yang berlaku di Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dalam melakukan pencatatan dan pertanggungjawaban uang desa. Di sini digunakan penelitian kualitatif dengan strategi analisis konsep hukum (pendekatan konseptual). Wawancara, observasi, dan catatan tertulis adalah tiga metode utama pengumpulan data. Penyajian dan analisis data deskriptif Menurut temuan, sistem pemantauan pengelolaan dana sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya keuangan. Masyarakat desa, BPD, APIP, Camat, dan BPK menjadi bagian dari proses pengawasan dana desa. Mekanisme pengawasan dana desa secara langsung dan tidak langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.Kata kunci: Pengawasan; Dana; Desa
Islam in a Formal Legal Approach (Law); A Study of Theory and Implementation
Full text linkThis article explained about Islam in formal legal approach (law). The function was to know how far the formal legal in Islamic perspective could be used as the reference to build Islam and answer the various new problems found in life, especially in Islamic society. Library research was used in this article. It was an approach that focused on the literature review and tried to provide an overview or description of the existing reality or what happened or the actual reality of the object under study. The results of this study showed that the Islamic studies approach was an interesting discourse in the Islamic sciences discourse. The formal legal approach was one of the models of approach in Islamic studies which examined various problems that arised in Islamic teachings and solved them from a formal legal (law) perspective. In the Indonesian context, a formal legal approach was applied in the form of legalization of Islamic law both formally and normatively, although this step was highly dependent on the political will of the government. Keywords: Islamic Studies, Formal Legal Approach, Islamic Law, Sharia, Fiqh AbstrakArtikel ini membahas tentang Islam dalam pendekatan legal formal (hukum) dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pendekatan legal formal dalam perspektif Islam dapat dijadikan rujukan dalam membangun Islam dan menjawab berbagai permasalahan-permasalahan baru yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat Islam. Artikel ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library reseach) yakni sebuah pendekatan yang fokus terhadap kajian literatur dan berusaha memberikan gambaran atau mendeskripsikan kenyataan yang ada atau apa yang terjadi atau kenyataan sebenarnya pada obyek yang diteliti. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan studi Islam adalah wacana yang menarik dalam diskursus ilmu-ilmu keislaman. Pendekatan legal formal (hukum) merupakan salah satu model pendekatan dalam studi Islam yang meneropong berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam ajaran Islam dan menyelesaikannya dalam perspektif legal formal (hukum). Dalam konteks keindonesiaan pendekatan legal formal diberlakukan dalam bentuk legalisasi hukum Islam baik secara yuridis formal maupun normatif, walaupun langkah tersebut sangat tergantung dengan political will dengan pemerintah. Kata Kunci: Studi Islam, Pendekatan Legal formal, Hukum Islam, Syariah, Fiki
Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Hak Cipta
Full text linkIntellectual property rights (IPR) are an option for the nation\u27s economic development and have the potential to produce future generations and have other beneficial social effects. Copyright is a copyrighted work, which is undeniable that there are disputes due to violations. Arbitration is a method of settling civil disputes outside the ordinary court by using a written arbitration agreement between the disputing parties that is used by parties seeking online settlement of cases as referred to in Article 4 paragraph (3). This study uses a qualitative research method with a statutory approach. The results of the study stated that the law basically allows the parties to use letters, telex, telegram, facsimile, e-mail, or other forms of communication to resolve disputes through arbitration, as long as both parties agree to do so. Settlement of cases online does not require the parties to meet in person. In addition, the rules, procedures and arbitral awards relating to the validity of online arbitration agreements are the main topics of discussion in online arbitration.Keywords: Copyright; Intellectual Property Rights; Online Arbitration AbstrakHak atas kekayaan intelektual (HAKI) merupakan salah satu pilihan bagi pembangunan ekonomi bangsa dan memiliki potensi untuk menghasilkan generasi masa depan dan memiliki efek sosial yang bermanfaat lainnya. Hak cipta merupakan karya cipta, yang mana tidak dipungkiri adanya sengketa karena adanya pelanggaran. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan biasa dengan menggunakan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa yang digunakan oleh para pihak yang mencari penyelesaian perkara secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Undang-undang tersebut pada dasarnya mengizinkan para pihak untuk menggunakan surat, teleks, telegram, faksimili, email, atau bentuk komunikasi lainnya untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, selama kedua belah pihak setuju untuk melakukannya. Penyelesaian perkara secara online tidak mengharuskan para pihak untuk bertemu secara langsung. Selain itu, aturan, prosedur, dan putusan arbitrase yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian arbitrase online menjadi topik utama pembahasan dalam arbitrase online.Kata Kunci: Hak Cipta; HKI; Arbitrase Onlin
Encouraging The Potentials of Sustainable Competitive Advantage of Halal-Based Creative Micro, Small, Medium Enterprises on Asean Trade
Full text linkThe halal creative sectors have considerable potential for sustainable economic advantage in the Southeast Asian region. As an emerging region that often becomes the world trade hub, ASEAN takes advantage of the capabilities of its member countries toward competitive advantages in creative and rapid halal industry development. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), as the main actors in integrating the halal-based creative industries, play an essential role in developing the halal creative sectors for ASEAN trade. Thus, this research addresses the potential sustainable competitive advantage of halal-based innovative MSMEs for ASEAN trade. This study uses two analytical concepts: sustainable competitive advantage and a halal-based creative economy. Furthermore, the research uses a qualitative-exploratory approach with secondary analysis. The findings of this study are that halal-based innovative MSMEs have the potential for sustainable competitive advantage, which supports the performance of such MSMEs, cultivating and supporting the ASEAN trade.Keywords: Sustainable Competitive Advantage; MSMEs; Trade; ASEAN AbstrakSektor kreatif halal ditegaskan sebagai potensi besar keuntungan ekonomi berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Sebagai emerging region yang sering menjadi hub perdagangan dunia, ASEAN memanfaatkan kapabilitas negara-negara anggotanya menuju keunggulan kompetitif dalam perkembangan industri halal yang kreatif dan pesat. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) sebagai pelaku utama dalam mengintegrasikan industri kreatif berbasis halal berperan penting untuk mengembangkan sektor kreatif halal bagi perdagangan ASEAN. Dengan demikian, penelitian ini ditujukan untuk mengatasi potensi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dari UMKM kreatif berbasis halal untuk perdagangan ASEAN. Kajian ini menggunakan dua konsep analisis, yaitu keunggulan bersaing berkelanjutan, dan ekonomi kreatif berbasis halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-eksploratif dengan analisis sekunder. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa UMKM kreatif berbasis halal memiliki potensi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, yang mendukung kinerja UMKM tersebut, budidaya dalam mendukung perdagangan ASEAN.Kata Kunci: Keunggulan Bersaing Berkelanjutan; UMKM; Berdagang; ASEA
Implementasi Orhiba Di Mahad Al-Zaytun Pada Masa Pandemi Covid-19
Full text linkThe Corona Virus Disease outbreak, also known as the Corona virus or Covid-19, is an acute respiratory syndrome disease that has spread to nearly every country in the world, infecting and killing many people. Education is one aspect of life that has been affected by this epidemic. The Indonesian government enforces online or online learning to prevent transmission. Nonetheless, an educational institution known as the Al Zaytun Campus continues to provide face-to-face instruction while adhering to health protocols and implementing numerous innovations. The innovations implemented are referred to as ORHIBA (New Life Order). The topic of this paper is therefore "ORHIBA Implementation at Mahad Al Zaitun During the Covid-19 Pandemic." Using a phenomenological research methodology, this study aims to determine how ORHIBA is implemented on the Al Zaytun campus. From the research findings, it was determined that there were changes to a healthier lifestyle than usual, while still adhering to WHO health standards in handling Covid-19, in addition to a number of innovations in various sectors that produced better results. It is hoped that this way of life will serve as a model for other locations, including the government, which is presently implementing the New Normal way of life.Keywords: Strategy; ORHIBA; Covid-19 Pandemic AbstrakWabah Penyakit Virus Corona, juga dikenal sebagai virus Corona atau Covid-19, adalah penyakit sindrom pernafasan akut yang telah menyebar ke hampir setiap negara di dunia, menginfeksi dan membunuh banyak orang. Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang terkena imbas dari wabah ini. Pemerintah Indonesia memberlakukan pembelajaran daring atau online untuk mencegah penularan. Meski demikian, lembaga pendidikan yang dikenal dengan nama Kampus Al Zaytun ini tetap memberikan pengajaran tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan berbagai inovasi. Inovasi yang diterapkan disebut sebagai ORHIBA (Tatanan Hidup Baru). Makalah ini diangkat dengan topik “Implementasi ORHIBA di Mahad Al Zaitun Selama Pandemi Covid-19”. Dengan menggunakan metodologi penelitian fenomenologi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi ORHIBA di kampus Al Zaytun. Dari hasil penelitian diketahui adanya perubahan pola hidup yang lebih sehat dari biasanya, dengan tetap berpegang pada standar kesehatan WHO dalam penanganan Covid-19, selain sejumlah inovasi di berbagai sektor yang membuahkan hasil lebih baik. Cara hidup seperti ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain, termasuk pemerintah yang saat ini menerapkan cara hidup New Normal.Kata Kunci: Strategi; ORHIBA; Pandemi Covid-1
Penistaan Agama atau Perbedaan Pandangan? Kajian Pemikiran Kontroversi Syaykh As Panji Gumilang
Full text linkToday the virtual world is excited about the controversy regarding the thoughts of Shaykh Al-Zaytun. In fact, differences in understanding and thinking in understanding the text of the verses of the Qur\u27an and hadith are common. Even from ancient times, there were differences in understanding and thinking. This is proven by the existence of many schools of thought in fiqh and theology. However, currently, these differences in understanding and thinking are used as a tool to justify minority groups who differ from the majority group as a heretical group. The purpose of this research is to explain the thoughts of Shaykh AS Panji Gumilang\u27s controversy about religious blasphemy or differences of opinion. The research method used is qualitative, with normative and empirical approaches. The results of this study state the views of Shaykh AS. Panji Gumilang, which is considered controversial, is a difference of opinion, not a misguidance. This actually exists in the academic realm, so the judgment of social media and religious institutions against Shaykh Al-Zaytun becomes counter-productive to the development of thought that should be turned on. The attitude of freedom of spirit, freedom of thought, and freedom of knowledge needs to be inflamed in Indonesian society, so that they can be more open in accepting different views. It\u27s not easy to blame people for being different from mainstream views, before the facts and scientific basis are clear, and not just dragging them into cases of blasphemy.Keywords: Blasphemy of Religion; Controversy; Difference of Views AbstrakDewasa ini jagat maya sedang heboh dengan kontroversi terkait pemikiran Syaikh Al-Zaytun. Sebenarnya perbedaan pemahaman dan pemikiran dalam memahami teks ayat-ayat Al-qur’an dan hadis adalah hal yang biasa terjadi. Bahkan dari zaman dahulu perbedaan pemahaman dan pemikiran itu sudah ada. Hal ini terbukti dengan adanya banyak madzhab dalam fiqih dan teologi. Namun saat ini perbedaan pemahaman dan pemikiran tersebut dijadikan sebagai alat menjustifikasi kelompok minoritas yang berbeda pendapat dengan mayoritas kelompok sebagai kelompok yang sesat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pemikiran kontroversi Syaykh AS Panji Gumilang itu penistaan agama atau perbedaan pandangan? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pandangan-pandangan Syaykh AS. Panji Gumilang yang dianggap kontroversi, merupakan perbedaan pendapat, bukan suatu kesesatan. Hal ini sebenarnya ada pada ranah akademik, maka penghakiman media social dan lembaga keagamaan terhadap Syaykh Al-Zaytun, menjadi kontra produktif dengan pengembangan pemikiran yang seharusnya dihidupkan. Sikap merdeka ruh, merdeka fikir, dan merdeka ilmu perlu digelorakan kepada masyarakat Indonesia, supaya bisa lebih terbuka dalam menerima perbedaan pandangan. Tidak mudah menyalahkan orang karena berbeda dengan pandangan mainstream, sebelum jelas faktanya dan dasar keilmuannya, dan tidak asal menyeretnya pada kasus penistaan agama.Kata Kunci: Penistaan Agama; Kontroversi; Perbedaan Pandanga