SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Peranan POLRI dalam Melindungi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
Full text linkIn the life of the state and society, an atmosphere of peace and tranquility is needed, free from disturbances of security and order, so that people can freely carry out their daily activities. According to the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, every citizen has the right to feel safe and free from all forms of violence. This study used a qualitative research method with a literature and statutory approach. The results of the study state that in order to create a sense of peace and security, an institution or institution is needed that can carry out the intended function, so this is where the role of the Indonesian National Police is in accordance with law number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia Police. Including in household life, where at this time there are many cases of domestic violence. Both cases that have been resolved by the police and cases that are not reported. Therefore, this research will discuss the importance of the role of the Indonesian National Police in handling cases of domestic violence.Keywords: The Role of POLRI; Protection; Domestic violence AbstrakDalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat diperlukan suasana damai dan tenteram, bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban, agar masyarakat dapat leluasa melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literature dan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa untuk dapat terciptanya rasa aman tentram diperlukan satu Lembaga atau Institusi yang dapat menjalankan fungsi yang dimaksud, maka disinilah peran Polisi Negara Republik Indonesia sesuai undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia. Termasuk dalam kehidupan berumah tangga, dimana pada saat ini banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Baik yang kasusnya sudah diselesaikan oleh pihak kepolisian maupun kasus yang tidak terlapor. Maka oleh karena itu, penelitian ini akan dibahas tentang pentingnya peranan Polisi Negara republik Indonesia terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.Kata Kunci: Peranan POLRI; Perlindungan; Kekerasan Dalam Rumah Tangg
Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Kepailitan Syariah Di Pengadilan Agama
Full text linkEven though it has been more than 15 years that the authority to resolve Islamic economic disputes has become the absolute authority of the religious courts, the actualization and practice of this authority is still being debated both among practitioners and academics. This study aims to examine the capacity of the religious courts in resolving sharia economic disputes which are analyzed based on the effectiveness theory of Lawrence M. Friedmann. Especially with regard to the authority to resolve sharia economic disputes, especially in the field of arbitration and bankruptcy dispute resolution. This research uses normative juridical research methods. The results of the study stated that tracing legal elements regarding the resolution of sharia economic disputes related to arbitration and bankruptcy in the religious courts can be seen that the authority of the religious courts in resolving sharia economic disputes related to arbitration has been effective in contrast to the resolution of sharia economic disputes related to bankruptcy which looks less effective. This is due to the lack of legal instruments (substance) governing bankruptcy settlement with regard to sharia economics in the religious courts as well as people\u27s preferences that are still oriented towards commercial courts.Keywords: Sharia Economic Dispute Resolution; Sharia Arbitration; Bankruptcy and PKPU; Religious Court AbstrakMeski sudah lebih dari 15 tahun kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, namun aktualisasi dan praktik dari kewenangan tersebut masih menjadi perdebatan baik di kalangan praktisi dan akademisi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kapasitas pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang dianalisis berdasarkan teori efektivitas Lawrence M. Friedmann. Terlebih terkait kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya di bidang penyelesaian sengketa arbitrase dan pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penelusuran unsur-unsur hukum mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait arbitrase dan kepailitan di peradilan agama dapat terlihat bahwa kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait arbitrase telah berjalan efektif berbeda dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait kepailitan yang terlihat kurang efektif. Hal tersebut disebabkan kurangnya instrumen hukum (substance) yang mengatur mengenai penyelesaian kepailitan berkenaan dengan ekonomi syariah di peradilan agama serta preferensi masyarakat yang masih berkiblat kepada pengadilan niaga.Kata Kunci: Sengketa Ekonomi Syariah; Arbitrase Syariah; Kepailitan dan PKPU; P
Perjuangan Identitas Kewarganegaraan Penghayat Marapu di Sumba, NTT
Full text linkThis article aims to analyze the struggle of Marapu dwellers in Sumba, NTT in obtaining citizenship identity with a religious frame in the Durkheim perspective between ‘sakral’and \u27profane\u27. The problem to be raised from this paper is how the efforts of Marapu, Sumba residents in maintaining cultural identity amid the dynamics of the struggle to obtain citizenship status in Indonesia which is not easy. There are many challenges that this group needs to face, such as discrimination and exclusion in the fields of education, health and social. The method used in the form of library research by using content analysis techniques through relevant previous studies. The results of this study indicate that the Marapu penghayat group is able to survive and struggle in obtaining their rights as citizens by including the religion of the Penghayat in the KTP column even though the Local Government recognized the existence of the Marapu penghayat group, however, the existence of this group is only limited to tourist destinations.Keywords: Marapu People; Religion; Struggle; Identity; Citizenship AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis perjuangan penghayat Marapu di Sumba, NTT dalam memperoleh identitas Kewarganegaraan dengan bingkai agama dalam perspektif Durkheim antara ‘sakral’dan ‘profan’. Permasalahan yang ingin diangkat dari tulisan ini adalah bagaimana upaya penghayat Marapu, Sumba dalam mempertahankan identitas budaya ditengah dinamika perjuangan untuk memperoleh status Kewarganegaraan di Indonesia yang terbilang tidak mudah. Banyak tantangan-tantangan yang perlu kelompok ini jalani, misalnya dikriminasi dan ekslusi di ranah pendidikan, kesehatan hingga sosial. Metode yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui studi sebelumnya yang relevan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kelompok penghayat Marapu mampu bertahan dan berjuang dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara dengan dicantumkannya agama Penghayat dalam kolom KTP meskipun sejak awal Pemerintah setempat mengakui keberadaan kelompok penghayat Marapu namun, keberadaan kelompok ini hanya sebatas sebagai destinasi wisata saja.Kata Kunci : Penghayat Marapu; Agama; Perjuangan; Identitas; Kewarganegaraa
Analisis Pemanfaatan Jaringan Politik Firdaus dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Sumatera Barat
No full textThis journal explains how the optimization of political networks is carried out by candidates for DPRD members of West Sumatra Province during the general election, especially the 2019 legislative election. The election system which is based on an open system is not uncommon for each contestant to take advantage of several ways to make it easier for each candidate to be able to reach existing constituents in each area within his constituency. In this research using descriptive qualitative research method with an instrumental case study approach, data collected using in-depth interview techniques along with collecting documentation and related to this research as well as observation. Researchers use political networks as the basis of this research. The results of this study indicate that the optimization of political networks used by candidates is based on the activities of candidates from being a student to becoming a member of the Provincial DPRD. With activities like that the activation of political networks is built to be able to make capital for candidates to be able to advance in the general election, then political messages that are structured on political networks and political narrative stages that are obtained by candidates become one of the important aspects of their election as members DPRD of West Sumatra Province.Keywords: Political Networks; Legislative Elections; Firdaus AbstrakJurnal ini menerangkan bagaimana pengoptimalan jaringan politik yang diimplementasikan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat disaat pemilihan umum khususnya pemilihan legislatif tahun 2019. sistem pemilu yang berazaskan pada sistem terbuka tidak jarang setiap kontestan untuk memanfaatkan beberapa cara agar dapat memudahkan setiap kandidat untuk bisa menjangkau konstituen yang ada disetiap daerah yang beradap di daerah pemilihannya. Dalam penilitian ini menggunakan metode penilitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus instrumental, data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara yang mendalam beserta pengumpulan dokumentasi dan terkait penelitian ini sekaligus observasi. Peneliti memakai jaringan politik sebagai landasan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengoptimalan jaringan politik yang dipakai oleh kandidat di dasari adanya aktivitas kandidat sejak mahasiswa sampai menjadi anggota DPRD Provinsi. Adanya aktivitas seperti itu aktivasi jaringan politik terbangun untuk bisa menjadikan modal bagi kandidat untuk dapat melaju pada pemilihan umum tersebut, selanjutnya pesan politik yang terstruktur pada jaringan politik maupun politik panggung narasi yang di dapatkan oleh kandidat menjadi salah satu aspek penting atas keterpilihannya menjadi salah satu anggota DPRD Provinsi Sumatera BaratKata Kunci: Jaringan Politik; Pemilihan Legislatif; Firdau
Analisis Kesulitan Membaca Permulaan pada Siswa Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Mahad Al-Zaytun Kabupaten Indramayu
Full text linkThis study aims to analyze the results of the reading difficulties of the first graders of Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun, Indramayu Regency. This research is a descriptive research with a quantitative approach. The population in this study were all grade 1 students of MI Al-Zaytun. The sampling technique used in this study is a purposive sampling technique, that is chosen with certain considerations and objectives. The students who became the sample were class 1-B-05. Collecting data using test techniques, observation, interviews and documentation. Data analysis used non-statistical analysis. The research process begins by giving a reading test to students, then after the aspect of reading difficulties is known, Then observed the characteristics of students who have reading difficulties. The results showed that of the 23 students in class 1-B-05, 16 out of 23 students had low scores on one or more aspects of reading. The aspect of the students\u27 highest difficulty in beginning reading is (1) have not been able to read double consonants with a score of 22%. 2) have not been able to read double vowel words with a score of 31%. (3) reading combined vowel-consonant words with a score of 40% and (4) the last difficulty aspect is reading consonant-vowel-consonant combined words with a score of 47%. The characteristics of students\u27 initial reading difficulties are: (1) omission of letters/words, (2) incorrect word pronunciation, (3) letter reversal and (4) hesitation or halting in reading.Keywords: Reading; Beginning Reading; Beginning Reading Difficulty AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil kesulitan membaca permulaan siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun Kabupaten Indramayu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 1 MI Al-Zaytun. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Siswa yang menjadi sampel yaitu kelas 1-B-05. Pengumpulan data menggunakan teknik tes, observasi, wawancara dan dokumnetasi. Analisis data menggunakan analisis non-statistik. Proses penelitian ini dimulai dengan memberikan tes membaca kepada siswa, kemudian setelah aspek kesulitan membaca diketahui, lalu diamati karakteristik siswa yang mengalami kesulitan membaca tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 23 siswa di kelas 1-B-05, terdapat 16 dari 23 siswa memiliki skor yang rendah pada satu atau lebih aspek membaca. Aspek kesulitan tertinggi siswa dalam membaca permulaan adalah (1) belum mampu membaca kata konsonan rangkap dengan skor 22%. (2) belum mampu membaca kata vokal rangkap dengan skor 31%. (3) membaca kata gabungan vokal-konsonan dengan skor 40% dan (4) aspek kesulitan terakhir yaitu membaca kata gabungan konsonan-vokal-konsonan dengan skor 47%. Karakteristik kesulitan membaca permulaan siswa yaitu: (1) penghilangan huruf/kata, (2) pengucapan kata salah, (3) pembalikkan huruf dan (4) ragu-ragu atau tersendat-sendat dalam membaca.Kata Kunci: Membaca; Membaca Permulaan; Kesulitan Membaca Permulaan
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Full text linkThe implementation of construction development in land acquisition is carried out after the stages of land acquisition, namely: the planning stage, the preparation stage, the implementation stage and the stage of handing over the results of land acquisition. However, in reality there is construction implementation prior to the four stages of land acquisition. An example is the construction of the Tefmo Dam in South Central Timor Regency and the construction of the Tefmo Dam in Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province. The problem examined in this study is how the implementation stages of construction development in land acquisition for public purposes and what are the legal consequences for the implementation of construction development that precedes the stages of land acquisition. The method used in this research is normative juridical. The results of this study provide an answer that the implementation of construction development in land acquisition is carried out after the stages of land acquisition. This is carried out as a form of legal protection for the community regarding their land rights. Then, the legal consequence of the construction that was carried out prior to the land acquisition stage was that the National Land Agency could not carry out an inventory and identification and the Land Assessment Team could not carry out an assessment of land objects because the land objects had been evicted and flattened, so that compensation could not be carried out. Therefore, the National Land Agency and related agencies need to coordinate to make a work map, there needs to be law enforcement and the government must find a solution with all its efforts so that the community receives compensation.Keywords: Construction Development; Land Acquisition; Legal Consequences AbstrakPelaksanaan pembangunan kontruksi dalam pengadaan tanah dilaksanakan setelah tahapan-tahapan pengadaan tanah, yaitu: tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil pengadaan tanah. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat pelaksanaan pembangunan kontruksi mendahului keempat tahapan pengadaan tanah. Sebagai contoh adalah pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pembangunan Bendungan Tefmo di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana tahapan pelaksanaan pembangunan kontruksi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan pembangunan kontruksi yang mendahului tahapan pengadaan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa Pelaksanaan pembangunan kontruksi dalam pengadaan tanah dilaksanakan setelah tahapan-tahapan pengadaan tanah. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat akan hak atas tanahnya. Kemudian, akibat hukum dari Pembangunan kontruksi yang dilaksanakan mendahului tahapan pengadaan tanah adalah Badan Pertanahan Nasional tidak bisa melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta Tim Penilai Pertanahan tidak dapat melakukan penilaian atas objek tanah karena objek tanah telah digusur dan rata, sehingga tidak bisa dilaksanakan pemberian ganti rugi. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional dan Instansi terkait perlu berkoordinasi membuat peta kerja, perlu adanya penegakan hukum dan Pemerintah Harus mencarikan solusi dengan segala upaya agar masyarakat menerima ganti kerugian.Kata Kunci: Pembangunan Kontruksi; Pengadaan Tanah; Akibat Huku
Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Full text linkDomestic violence often occurs repeatedly, as a result, the victim experiences violence again. Several studies state that cases of domestic violence can be resolved through restorative justice outside the court, with the aim of maintaining the integrity of the household. However, in several cases it was found that the perpetrators violated peace agreements and returned to violence. This article will discuss the repetition of domestic violence crimes. This study uses a normative juridical method by examining research materials from law no. 23 of 2004, the Criminal Code, theory of criminal law, the concept of restorative justice and recidive theory. From the results of this study it was concluded that agreements to resolve cases of domestic violence through restorative justice were often violated by the perpetrators, so that the violence reoccurred. A peace agreement cannot be used as a basis for ballast in imposing criminal sanctions. Therefore, it is necessary to have provisions to regulate the implementation of restorative justice and provisions regarding the outcome of a peace agreement as a weighting basis if there is a repetition of the crime of domestic violence.Keywords: Domestic Violence, Restorative Justice, Repetition of Domestic Violence Crimes Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi secara berulang, akibatnya korban kembali mengalami kekerasan. Beberapa penelian menyebutkan bahwa perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui restorative justice di luar pengadilan, dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Akan tetapi dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pelaku melanggar kesepakatan perdamaian dan kembali melakukan kekerasan. Artikel ini akan membahas mengenai pengulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan penelitian dari Undang-Undang No. 23 tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, teori hukum pidana, konsep restorative justice dan teori recidive. Dari hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kesepakatan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice seringkali dilanggar oleh pelaku, sehingga kekerasan terjadi kembali. Kesepakatan damai tidak dapat dijadikan dasar sebagai pemberat dalam penjatuhan sanksi pidana. Oleh karenanya perlu ada ketentuan untuk mengatur pelaksanaan restorative justice dan ketentuan mengenai hasil kesepakatan damai sebagai dasar pemberat apabila terjadi pengulangan tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga.Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Restorative Justice, Pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Implementasi Program Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Perspektif Peraturan Perundang-undangan dan Fiqih Siyasah
No full textBappeda of West Java Province was formed to carry out the regional development planning mechanism in the future and is required to increasingly prioritize development planning that is transparent, accountable, and participatory. The aim of this research is to find out the implementation of work programs of Bappeda of West Java Province according to Law No. 25 of 2004 in the perspective of Fiqh Siyasah. The author uses a type of qualitative research with a normative juridical approach. The results of the research show that the Implementation of the Bappeda Work Program in West Java Province according to Law no. 25 of 2004 is in accordance with the implementation of accountability for the main tasks in development planning. Bappeda of West Java Province in implementing its work program is in accordance with the 4 foundations of Siyasah Fiqh, namely: Tauhid, Rububiyah, Khalifah, and Tazkiyah. This is in accordance with the concept of the development of Imam Al-Mawardi.Keywords: Implementation; Work program; Bappeda West Java Province; Law Number 25 of 2004; Fiqh Siyasa AbstrakBappeda Provinsi Jawa Barat dibentuk untuk menjalankan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntable, dan partisipatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam perspektif Fiqih Siyasah. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Program Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat menurut UU No. 25 Tahun 2004 sudah sesuai dengan implementasi pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dalam perencanaan pembangunan. Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam implementasi program kerjanya sudah sesuai dengan 4 landasan Fiqih Siyasah yaitu: Tauhid, Rububiyah, Khalifah, dan Tazkiyah. Hal tersebut sesuai dengan konsep pembangunan Imam Al-Mawardi.Kata Kunci: Implementasi; Program Kerja; Bappeda Provinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Fiqih Siyasa
Legislation Fatwa on Guarantee Services and It’s Impact on Sharia Guarantee Business
Full text linkProduksi terdiri dari barang dan jasa, kegiatan tersebut meniscayakan pertukaran barang dan/ jasa dengan uang. Dalam syariah jasa dikenal dengan kafalah, ia termasuk pada rumpun akad tabarru’ (tolong-menolong) dan ulama klasik bersepakat bahwa tidak dibolehkan berlaku komersil pada akad jenis ini. Namun seiring berkembangnya kegiatan ekonomi syariah, praktik kafalah bukanlah hal yang dapat terelakkan. Ia menjelma menjadi lembaga keuangan syariah yang berperan penting dalam perkembangan ekonomi syariah. Untuk itu, pada fatwa DSN-MUI nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dikatakan bahwa penjamin dapat menerima imbalan (ujrah) sepanjang tidak memberatkan para pihak. Penelitian menggunakan studi litertaur dimana penulis mengumpulkan pendapata para jumhur ulama baik di masa klasik dan masa kontemporer. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan pemberian ujrah pada akad Kafalah oleh DSN-MUI bertumpu pada kemasalahatan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada bertindak sebaliknya. Melalui fatwa ini, pemberian ujrah pada kafalah ikut serta menstabilkan (mencegah dan menangani krisis) sistem keuangan nasional.Kata Kunci: DSN-MUI; kafalah; tabarru’; ujrah Abstract:Production consists of goods and services, these activities necessitate the exchange of goods and/services with money. In sharia services known as kafalah, it belongs to the family of tabarru\u27 (mutual help) contracts and classical scholars agree that it is not permissible to apply commercially to this type of contract. However, along with the development of Islamic economic activities, the practice of kafalah is not inevitable. It was transformed into an Islamic financial institution which played an important role in the development of Islamic economics. For this reason, in the DSN-MUI fatwa number 11/DSN-MUI/IV/2000 concerning Kafalah state that the guarantor can receive compensation (ujrah) as long as it won’t be burdensome to the parties. The research uses a literature study where the author collects the opinions of a large number of scholars in both the classical and contemporary times. The conclusion of this study shows that the consideration of giving ujrah in the Kafalah contract by DSN-MUI relies on the problems that arise far greater than acting otherwise. Through this fatwa, giving ujrah to kafalah participates in stabilizing (preventing and dealing with crises) the national financial system. Keywords: DSN-MUI; kafalah; tabarru\u27; ujra
Pewarisan Hukum Adat Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Full text linkThis article discusses the inheritance of Minangkabau customary law from the perspective of the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. The research method used is a qualitative research method with a literature and statutory approach. Data were obtained from written sources such as books, articles, journals, documents and related literature. Qualitative data analysis techniques such as content analysis, grounded theory, and thematic analysis are used to understand the meaning and patterns of the data collected. This article provides an in-depth understanding of how Minangkabau customary law is inherited and practiced and how the Islamic Law Compilation and the Indonesian Civil Code have influenced the practice of Minangkabau customary law. The results of this research are expected to contribute to the development of Minangkabau customary law thinking and how to integrate customary law with applicable laws and regulations.Keywords: Customary Law; Islamic Law Compilation; Code of Civil law Abstrak: Artikel ini membahas tentang pewarisan hukum adat Minangkabau yang dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, dokumen dan literatur terkait. Teknik analisis data kualitatif seperti content analysis, grounded theory, dan thematic analysis digunakan untuk memahami makna dan pola dari data yang dikumpulkan. Artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum adat Minangkabau diwariskan dan dipraktikkan serta bagaimana pengaruh Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap praktik hukum adat Minangkabau. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran hukum adat Minangkabau dan bagaimana mengintegrasikan hukum adat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Hukum Adat; Kompilasi Hukum Islam; Kitab Undang-Undang Hukum Perdat