SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Implementasi Pembelajaran Mata Kuliah Tahsinul Khat dalam Memperbaiki Tulisan Arab Mahasiswa PGMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
Full text linkTakhsinul khat is the art of writing beautiful Arabic letters which is important for prospective Arabic teachers to learn. This research aims to describe and explain the implementation of tahsinul khat learning in improving Arabic writing for students of the Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education Study Program (PGMI) Tarbiyah Faculty, Al-Zaytun Indonesia Islamic Institute. This research\u27s research data collection technique is qualitative with a case study strategy. Data collection techniques are interviews, documentation and observation. The data validity development technique uses source triangulation and method triangulation. The results of this research indicate that the implementation of the tahsinul khat course can improve the Arabic writing of PGMI students at the Al-Zaytun Indonesian Islamic Institute. Obstacles in learning include lack of facilities, reference books and lecture meeting hours. The efforts made by the teachers are planning to provide facilities such as a special tahsinul khat room equipped with tables and chairs as well as stationery, providing reference books, and holding khat student groups as a place for tahsinul khat training outside of lecture hours.Keywords: Implementation; Learning; Tahsinul Khat AbstrakTakhsinul khat merupakan seni menulis huruf indah bahasa Arab yang penting dipelajari oleh calon guru bahasa Arab. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran tahsinul khat dalam memperbaiki tulisan Arab mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. Teknik pengumpulan data penelitian penelitian ini adalah kualitatif dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengembangan validitas data menggunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran mata kuliah tahsinul khat dapat memperbaiki tulisan arab mahasiswa PGMI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. Kendala dalam pembelajaran tersebut yakni, kurangnya fasilitas, buku rujukan, dan jam pertemuan perkuliahan. Adapaun upaya yang dilakukan oleh pengajar adalah merencanakan pengadaan fasilitas seperti ruang khusus tahsinul khat yang dilengkapi dengan meja dan kusi serta alat tulis, pengadaan buku rujukan, dan diadakannya kelompok pelajar khat sebagai tempat pelatihan tahsinul khat di luar jam perkuliahan.Kata Kunci: Implementasi; Pembelajaran; Tahsinul Kha
Penerapan Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kecamatan Jagakarsa
Full text linkTraffic congestion exerts considerable economic repercussions, encompassing fuel wastage from vehicles operating below optimal speeds or constantly halting and increased tyre degradation from excessive brake use. This occurrence underscores the significance of meticulously organised transportation management to mitigate these adverse effects. This study examines the application of Article 288 of Law Number 22 of 2009 regarding Traffic and Road Transportation in addressing traffic infractions in the Jagakarsa District. This study employs a descriptive methodology, utilising a data analysis approach grounded in real-world settings. The study\u27s findings demonstrate that enforcing Article 288 of Law Number 22 of 2009 has not successfully mitigated traffic offences in the Jagakarsa District. This is evidenced by the rising incidence of traffic offences annually, as reported by the South Jakarta Police and the South Jakarta District Court. The primary causes contributing to violations are motor vehicle operators\u27 disregard for traffic restrictions and the developed habitual apathy. This study identifies barriers to implementing the article and proposes strategic solutions to enhance the efficacy of traffic law enforcement in the research region.Keywords: Road Transportation; Traffic Violations; Jagakarsa AbstrakKemacetan lalu lintas menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar, meliputi pemborosan bahan bakar dari kendaraan yang beroperasi di bawah kecepatan optimal atau terus-menerus berhenti dan peningkatan degradasi ban akibat penggunaan rem yang berlebihan. Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya manajemen transportasi yang terorganisir dengan cermat untuk mengurangi dampak buruk ini. Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Jagakarsa. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif, dengan memanfaatkan pendekatan analisis data yang didasarkan pada situasi dunia nyata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum berhasil mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Jagakarsa. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya insiden pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya, seperti yang dilaporkan oleh Kepolisian Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penyebab utama yang berkontribusi terhadap pelanggaran adalah ketidakpedulian operator kendaraan bermotor terhadap pembatasan lalu lintas dan kebiasaan apatis yang telah berkembang. Studi ini mengidentifikasi hambatan dalam penerapan pasal tersebut dan mengusulkan solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas di wilayah penelitian.Kata Kunci: Angkutan Jalan; Pelanggaran Lalu Lintas; Jagakars
Ketentuan Masa ‘Iddah Wanita Hamil Yang Diceraikan Qobla Dukhul Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi’i
Full text linkThis study aims to protect and prevent the author, especially Muslims in general, from falling into the practices prohibited by Islam and to be able to understand the \u27iddah regulations for divorced pregnant women to find out when the qobla dukhul occurred, which in this case the author is from the Hanafi school From the perspective of Shafiyi. The reason why the author only gives the views of the Hanafi and Shafi’i schools is that only these two schools believe that women who become pregnant through adultery can marry without waiting for the birth of a child. Her fetus. The research method used in this work is a qualitative method, which belongs to the type of library research (library research). Research analysis shows that Islam is a perfect religion and Allah has ordained everything that is good for the servant. An example in this case is how Islam strictly forbids adultery among its people, this is for the protection of Maqasid Sharia, one of which is to protect future generations. Also, the period of \u27iddah for a pregnant woman divorced from Qobla Dukhul is determined according to the Hanafi and Syafi\u27i schools, so in this case the two schools of thought differ in the meaning of Qobla Dukhul, which may have legal implications. Therefore, the two schools of thought hardly differ in their determination.Keywords: The period of \u27Iddah; Qobla Dukhul; Hanafi; Shafi\u27i AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjaga dan mencegah diri penulis secara khusus dan kaum muslimin secara umum agar tidak terjatuh pada perbuatan yang diharamkan oleh Islam serta dapat mengetahui ketentuan ‘iddah wanita hamil yang diceraikan apabila terjadi qobla dukhul, yang dalam hal ini penulis ambil dari perspektif mazhab Hanafi dan Syafi’i. Adapun alasan penulis hanya mencukupkan perspektif mazhab Hanafi dan Syafi’i adalah karena hanya kedua mazhab inilah yang memandang bahwa wanita yang hamil karena sebab zina maka ia boleh dinikahi tanpa harus menunggu lahirnya janin yang ia kandung. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Analisa penelitian menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, sehingga segala hal yang merupakan hal baik bagi seoang hamba menurut Allah telah diatur dengan sedemikian rupa. Sebagai contoh dalam hal ini adalah bagaimana Islam itu melarang keras ummatnya melakukan zina, hal ini untuk menjaga maqashid syari’ah yang mana salah satunya adalah untuk menjaga keturunan. Begitu pula tentang penentuan masa ‘iddah wanita hamil yang diceraikan qobla dukhul menurut mazhab Hanafi dan Syafi’i, maka dalam hal ini kedua mazhab tersebut berbeda pandangan dalam maksud dari qobla dukhul yang dapat berimplikasi hukum, sehingga dalam penentuannya ada sedikit perbedaan pandangan antara kedua mazhab tersebut.Kata kunci: Masa ‘Iddah; Qobla Dukhul; Hanafi; Syafi’
The Contribution of the MUI Fatwa in Reducing the Culture of Corruption
Full text linkThe MUI fatwa has moral weight and can pressure the government to eradicate Corruption and uphold human rights because it comes from a religious institution. The MUI fatwa against bribery and Corruption can serve as a moral compass for Indonesian people, encouraging them to avoid acts of Corruption in their daily lives. In addition to understanding how MUI fatwas can contribute to efforts to eradicate the culture of Corruption in Indonesia, it aims to research the role that MUI fatwas can play. The research method used is qualitative, with a literature approach and a statutory approach. The study results stated that the MUI Fatwa was essential in eradicating Corruption in Indonesia. The MUI fatwa on prohibiting Corruption and prohibiting bribery advises people not to engage in Corruption and encourages them to live an honest and moral life. Applying the MUI fatwa in public and political life is essential to creating a clean and open culture.Keywords: Contribution; MUI fatwas; Corruption Culture Abstrak:Fatwa MUI memiliki bobot moral dan dapat menekan pemerintah untuk memberantas korupsi dan menegakkan HAM karena berasal dari lembaga agama. Fatwa MUI melawan suap dan korupsi dapat menjadi kompas moral bagi masyarakat Indonesia, mendorong mereka untuk menghindari tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk memahami bagaimana fatwa MUI dapat berkontribusi dalam upaya pemberantasan budaya korupsi di Indonesia menjadi tujuan penelitian tentang peran yang dapat dimainkan oleh fatwa MUI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Fatwa MUI berperan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Fatwa MUI tentang pelarangan korupsi dan pelarangan praktek suap menasihati orang-orang untuk tidak melakukan korupsi dan mendorong mereka untuk menjalani kehidupan yang jujur dan bermoral. Penerapan fatwa MUI dalam kehidupan publik dan politik juga penting untuk menciptakan budaya bersih dan terbuka.Kata Kunci: Kontribusi; Fatwa MUI; Budaya Korups
Analisis Tata Kelola Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pemilu Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2008
Full text linkThis study aims to describe the planning and budgeting process at the Padang City KPU in the 2018 Pilkada through performance-based budgeting and to describe and analyze the application of EMB principles in the process of planning and budgeting for the 2018 Padang City elections within the Padang City KPU environment. This study discusses budget governance based on budget preparation standards both in planning, compiling, using, and accountability of budgets. The problem is that KPU Padang City has not carried out an ideal planning and budgeting process in accordance with the general principles of EMB. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results of the study concluded that the planning and budgeting process at the Padang City Election Commission in the 2018 Pilkada went through performance-based budgeting starting from the stages of program and budget preparation, ratification and approval stages, budget management implementation/implementation stages, reporting and evaluation stages. In preparing the 2018 Pilkada budget, the Padang City Election Commission applied EMB principles and the principles of good financial management. KPU shows independence in the budget preparation stage, maintains integrity by starting the budget process earlier and revising the budget, implements transparency by publishing the budget process and financial reports, implements the principles of efficiency with intensive discussion meetings, and conducts elections with professionalism and credibility.Keywords: Governance; Budget Planning; Pilkada; Performance-Based Budgeting; EMB Perspective Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan dan penganggaran di KPU Kota Padang pada Pilkada tahun 2018 melalui anggaran berbasis kinerja dan mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip EMB dalam proses perencanaan dan penganggaran pilkada Kota Padang tahun 2018 di lingkungan KPU Kota Padang. Penelitian ini membahas tata kelola anggaran berdasarkan standar penyusunan anggaran baik dalam perencanaan, penyusunan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Permasalahan KPU Kota Padang belum melakukan proses perencanaan dan penganggaran yang ideal sesuai dengan prinsip umum EMB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran di KPU Kota Padang pada Pilkada tahun 2018 melalui anggaran berbasis kinerja mulai dari tahapan penyusunan program dan anggaran, tahap ratifikasi dan approval, tahap implementasi/pelaksanaan pengelolaan anggaran, tahap pelaporan dan evaluasi. Dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2018, KPU Kota Padang menerapkan pinsip-prinsip EMB dan prinsip pengelolaan keuangan dengan baik. KPU menunjukkan independensi dalam tahapan penyusunan anggaran, menjaga integritas dengan memulai proses anggaran lebih awal dan melakukan revisi anggaran, menerapkan transparansi dengan publikasi proses anggaran dan laporan keuangan, melaksanakan prinsip efesiensi dengan rapat pembahasan yang intensif serta menjalankan pemilihan dengan profesionalisme dan kredibilitasKata Kunci: Tata Kelola; Perencanaan Anggaran; Pilkada; Anggaran Berbasis Kinerja; Perspektif EM
Kriminalisasi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi
Full text linkCorporate criminalization is an attempt to coerce punishment against a corporation, or a legal entity/company in the economic sense that commits a crime or an allegation that a company/corporation has committed a crime, while in fact, the company (corporation) itself does not feel that it has done anything accursed. The issues explored in this research revolve around the criminalization of corporate crime within the realm of criminal law in Indonesia and the challenges encountered in enforcing the law against corporations as the perpetrators of such crimes. The main aim of this research is to determine and examine the different phases encompassed in the procedure of making corporate crime illegal, as well as to examine the problems faced in law enforcement when dealing with corporations as the culprits. The research methodology employed for this study is normative juridical, which entails conducting a literature review and examining secondary data sources in the field of law. The findings of this research offer a solution that the criminalization of corporate crimes actually runs very slowly compared to the criminalization of other economic crimes. This is also more or less influenced by the ongoing debate over corporate criminal responsibility.Keywords: criminalization, law enforcement, corporate crime AbstrakKriminalisasi korporasi merupakan suatu usaha untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap sebuah perusahaan atau korporasi di bidang ekonomi yang diduga melakukan tindak pidana, meskipun korporasi tersebut mungkin tidak mengakui kesalahan atas tuduhan tersebut. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah mengkaji bagaimana upaya kriminalisasi terhadap tindak pidana korporasi dilakukan dalam konteks hukum pidana di Indonesia serta problematika yang muncul dalam penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman dan menganalisis tahapan proses kriminalisasi tindak pidana korporasi serta masalah-masalah yang terkait dengan penegakan hukum terhadap korporasi tersebut. Dalam penelitian ini, Metode yang digunakan sebagai pendekatan utama adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka dan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengkriminalisasi terhadap tindak pidana korporasi memiliki kecenderungan untuk berlangsung dengan lambat dibandingkan dengan proses kriminalisasi terhadap tindak pidana ekonomi yang lainnya. Kecepatan ini dipengaruhi oleh adanya perdebatan yang belum terselesaikan mengenai tanggung jawab pidana korporasi.Kata Kunci: Kriminalisasi; Penegakan Hukum; Kejahatan Korporas
The Role of Ethnic Identity in Overcoming Discrimination Against Ethnic Minorities and Politics in Indonesia
Full text linkIndonesia has a wide variety of ethnic, so it is very vulnerable to various conflicts such as discriminatory treatment of ethnic minorities. Despite laws prohibiting racial and ethnic discrimination, discriminatory acts still occur in some parts of Indonesia. Discrimination against ethnic minorities is a serious and complex problem and can take many forms, such as unfair treatment, negative stereotypes, exclusion, restrictions on access to resources and opportunities, and acts of violence and persecution that harm ethnic minorities. Some ethnic minorities that often experience discrimination in Indonesia include ethnic Chinese, Papuans, Dayaks, and several other ethnicities. One of the main causes of ethnic discrimination is due to prejudices and stereotypes that develop in society. These stereotypes often lead to the exclusion of ethnic minorities. Ethnic identity plays an important role in shaping perceptions, attitudes, and behaviors of individuals and groups, and can provide valuable insights for the management and handling of issues of ethnic discrimination. This can be the focus of research to identify how the role of ethnic identity can provide a deeper understanding of how ethnic identity can be used as a tool in addressing ethnic minority discrimination. The method in this study is qualitative descriptive with data collection techniques through literature studies such as journals, textbooks, handbooks, notes, and appendices related to the research topic, and the data analysis using content analysis. The results showed that to overcome the problem of ethnic discrimination, collective efforts from various parties are needed. In this regard, the role of media and education is very important to build awareness about diversity and reduce negative stereotypes. It is hoped that with awareness and cooperation from various parties, ethnic discrimination in Indonesia can be reduced and eliminated gradually.Keywords: Identity, Ethnicity, Discrimination, Stereotype, Minorit
Apakah literasi Finansial mengurangi rentanya kondisi Finansial selama COVID-19?
Full text linkThis study examines the relationship between financial literacy and financial vulnerability during COVID-19. It further examines whether financial literacy has a different impact on financial vulnerability based on psychological (financial toughness), economic (wealth) and social (race) factors. The authors used data from the Central Bureau of Statistics for working age groups, compiling six different data sets collected at different time periods to conduct this study. Based on literature studies and observations of 100 households in the working age group (15-64 years), the authors conducted a logistic regression analysis to test the proposed relationship. This study is one of the first studies to examine the antecedents of financial fragility. Based on time lag data, our study examines the relationship between financial literacy and financial vulnerability. Although scholars have investigated financial literacy and its implications, scientific work in this domain during COVID-19 has been very limited. This study contributes to the literature by examining the effect of boundary conditions that can change the impact of financial literacy on financial vulnerability.Keywords: Financial literacy; Financial fragility; Financial confidence; Wealth; Race; COVID-19Abstrak:Penelitian ini menguji hubungan antara literasi Finansial dan rentanya Finansial selama COVID-19. Lebih lanjut meneliti apakah literasi Finansial memiliki dampak yang berbeda pada rentanya Finansial berdasarkan psikologis (ketangguhan finansial), faktor ekonomi (kekayaan) dan sosial (ras). Penulis menggunakan data dari Badan Pusat Statistik kelompok usia kerja, mengumpulkan enam kumpulan data berbeda yang dikumpulkan pada periode waktu yang berbeda untuk melakukan studi ini. Berdasarkan studi Pustaka serta pengamatan terhadap 100 rumah tangga dalam kelompok usia pekerja (15 – 64 tahun), penulis melakukan analisis regresi logistik untuk menguji usulan hubungan. Studi ini merupakan salah satu studi awal untuk mengkaji anteseden dari kerapuhan finansial. Berdasarkan data jeda waktu, studi penulis meneliti hubungan antara literasi Finansial dan rentannya Finansial. Meskipun para sarjana telah menyelidiki literasi Finansial dan implikasinya, karya ilmiah dalam hal ini domain selama COVID-19 sangat terbatas. Studi ini berkontribusi pada literatur dengan menguji efek dari kondisi batas yang dapat mengubah dampak literasi Finansial terhadap rentannya kondisi Finansial.Kata Kunci: Financial literacy; Financial fragility; Financial confidence; Wealth; Race; COVID-1
Strategi Diversifikasi Sumber Energi Sebagai Respons Terhadap Perubahan Iklim: Analisis Kerjasama China-Perancis
Full text linkAs of April 2023, 36 Chinese and French companies have signed 18 cooperation agreements in various fields, including one in the field of renewable energy. This immediately attracted attention from several countries and some parties who focus on moving in the field of renewable and sustainable energy considering that China and France are 2 of several countries that have great strength in the International System today. The purpose of this study is to analyze how the diversification strategy of energy sources carried out by China and France in response to climate change is current. The research method used in this research is a qualitative library research method with energy security theory as an analysis tool. The results show that cooperation between China and France in shaping energy diversification strategies has reaped successes such as the construction of solar power plants in Africa and wind power plants in China. However, technological and regulatory challenges and obstacles still need to be found solutions. Proper diversification of the energy portfolio, along with improved energy efficiency, will be an important step in achieving the global goal of reducing carbon emissions and fighting climate change.Keywords: Energy diversification, France-China cooperation, climate change, sustainable energy, energy security. AbstrakPada April 2023, terdapat 36 perusahaan China dan Prancis yang telah menandatangani 18 perjanjian kerja sama di berbagai bidang, termasuk salah satunya dalam bidang energi terbarukan. Hal tersebut langsung menarik atensi dari beberapa negara dan beberapa pihak yang fokus bergerak pada bidang energi terbarukan dan berkelanjutan mengingat China dan Prancis merupakan 2 dari beberapa negara yang memiliki kekuatan besar dalam Sistem Internasional saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana strategi diversifikasi sumber energi yang dilakukan oleh China dan Prancis sebagai respons terhadap perubahan iklim saat ini. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode kualitatif library reseacrh dengan teori keamanan energi sebagai alat analisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya kerjasama antara China dan Prancis dalam membentuk strategi diversifikasi energi nyatanya telah menuai keberhasilan seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Afrika dan juga pembangkit listrik tenaga angin di China. Namun, tantangan dan hambatan teknologi serta regulasi masih menjadi hal yang perlu ditemukan solusi. Diversifikasi portofolio energi yang tepat, bersama dengan peningkatan efisiensi energi, akan menjadi langkah penting dalam mencapai tujuan global untuk mengurangi emisi karbon dan melawan perubahan iklim.Keywords: Diversifikasi Energi, Kerjasama Prancis-China, Perubahan Iklim, Energi Berkelanjutan, Keamanan Energi
Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah
Full text linkThe general election principle is a foundation that guides the formation of general election norms and laws (UU) until it can run as expected. While the implementation of a general election in an Islamic constitution can be seen in the election of Khulafaur Rasyidin in practice there is a discrepancy. This paper provides an understanding of the general election principles according to Law Number 7 Year 2017 in Indonesia and finds out the principles of general election according to Fiqh Siyasah. The author employed a library research type with a normative juridical approach. The data sources used in this research are The Law Number 7 Year 2017 and the book entitled Ahkam Sulthoniyah, books, journals, documents, law regulations, and so on. The research results showed that Law Number 7 Year 2017 is general, free, secret, honest, and fair. However, in its implementation nowadays, the principle of LUBER JURDIL does not fully run smooth sailing. It can be seen from the presence of the case number 114/PUU-XX/2022. The implementation of Al-Khulafaur Rasyiddin\u27s succession as our guide to be able to conclude the steps in appointing imams in Islam. The main principles according to some shari\u27a fiqh experts are deliberation, fairness, and equality. Keywords: Principle Implementation; General Election; Fiqh Siyasah AbstrakAsas pemilihan umum (pemilu) merupakan landasan yang membimbing terbentuknya norma atau undang-undang (UU) pemilu, sehingga pemilu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan Pelaksanaan Pemilu dalam ketatanegaraan Islam dapat dilihat dalam pemilihan Khulafaur Rasyidin, namun demikian dalam praktik masih terdapat ketidaksesuaian. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai implementasi asas-asas pemilihan umum menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 di Indonesia dan untuk mengetahui asas-asas pemilihan umum menurut Fiqih Siyasah. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan Kitab Ahkam Sulthoniyah, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Akan tetapi, dalam implementasi saat ini, asas LUBER JURDIL belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perkara nomor 114/PUU-XX/2022. Implementasi suksesi Al-Khulafaur Rasyiddin sebagai pedoman kita untuk dapat menyimpulkan langkah-langkah dalam pengangkatan imam dalam Islam. Adapun asas-asas utama menurut sebagian ahli fikih siyasah adalah musyawarah, adil, dan persamaan.Kata Kunci: Implementasi Asas; Pemilihan Umum; Fiqih Siyasa