SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Perempuan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Studi Peran Perempuan di Pengadilan Agama DKI Jakarta)
Get PDFAbstract:The purpose of this study was to find out the position of women in law enforcement in Indonesia and the role of women in the Jakarta Special Capital District Religion Court. This research is a normative juridical study with a normative juridical approach and empirical juridical. Based on the results of the study, two conclusions were obtained. First, that the position of women in the realm of law enforcement in Indonesia, especially in the Religious Courts, is the same as that of men. Second, the role of women in the Special Capital District of Jakarta in accordance with Law Number 50 of 2009 is the same as the role of men in terms of the profession of a judge, clerk and bailiff even when being a structural officer.Keywords: Women, law enforcement, role Abstrak:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Perempuan dalam penegakan hukum di Indonesia dan peranan Perempuan di Pengadilan Agama daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empirik. Berdasarkan hasil penelitian, didapat dua kesimpulan. Pertama bahwa kedudukan wanita dalam ranah penegakan hukum di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama sudah sama dengan laki. Kedua, peran wanita di Pengadilan Agama daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sudah sama dengan peran laki-laki dalam hal profesi seorang hakim, panitera maupun juru sita bahkan ketika menjadi pejabat di structural.Kata kunci: Perempuan, penegakan hukum, peran.
Reposisi Strukturalisme, Semantik, Semiotik, dan Hermeneutik Pada Metodologi Tafsir Alquran Dalam Dimensi Filsafat Ilmu
Get PDFAbstract:The Koran is the revelation of Allah SWT given to the Prophet Muhammad as a miracle. The study of interpretive methodology is said to be born in Islamic intellectual thought. It is proven after the interpretation has developed, while the new methodology gets the position as the object of study. In the discussion of the style of interpretation and its schools there are eleven groups that interpret the Qur\u27an. While the interpretation style can be explained in the field: Fiqhy Interpretation (legal style), Philosophical Interpretation (philosophical interpretation), Ilmy Interpretation (scientific interpretation), Tarbawy Interpretation (educational interpretation), Akhlaqi Interpretation (moral interpretation), Tafsir I\u27tiqady (interpretation of theology) , and interpretation of Sufy (tasawuf interpretation). As for the development of interpretation methodology it can look like; The period of the Prophet Muhammad, the mutaqaddimin period, the final period, and contemporary methods. Some methods of interpretation and style of interpretation: Tafsir al-Tahlili (analytical descriptive), Ijmali interpretation (global interpretation), Muqaran interpretation (comparative interpretation), and interpretation of Maudhu\u27i. In this paper the Qur\u27anic interpretation methodology discusses structuralism, semantics, semiotics and hermeneutics. In addition to the final discussion on the methodological study of several commentators, namely: Imam Sufyan al-Tsauri, Imam al-Sulami and Syankani Imam. The paper ends with a closing.Keywords: Method of interpretation, history of development, methodology of interpretation AbstrakAlquran merupakan wahyu Allah Swt yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Kajian tentang metodologi tafsir dikatakan baru lahir dalam pemikiran intelektual Islam. Terbukti setelah tafsir mengalami perkembangan, sementara metodologi baru mendapat posisi sebagai objek kajian. Dalam pembahasan corak tafsir dan aliran-alirannya terdapat sebelas golongan yang menafsirkan Alquran. Sedang corak tafsir dapat dijelaskan perbidang: Tafsir Fiqhy (corak hukum), Tafsir Falsafi (tafsir filsafat), Tafsir Ilmy (tafsir ilmiah), Tafsir Tarbawy (tafsir pendidikan), Tafsir Akhlaqi (tafsir akhlak), Tafsir I’tiqady (tafsir teologi), dan Tafsir Sufy (tafsir tasawuf). Akan halnya perkembangan metodologi tafsir dapat terlihat seperti; Periode Nabi Muhammad, periode mutaqaddimin, periode mutaakhirin, dan metode kontemporer. Beberapa metode tafsir dan corak penafsiran: Tafsir al-Tahlili (deskriptif analitis), tafsir Ijmali (tafsir global), tafsir Muqaran (tafsir perbandingan), dan tafsir Maudhu’i. Dalam makalah ini dibahas metodologi tafsir Alquran tentang strukturalisme, semantik, semiotik, dan hermeneutik. Selain pembahasan akhir pada kajian metodologi beberapa ahli tafsir yaitu: Imam Sufyan al-Tsauri, Imam al-Sulami dan Imam Syankani. Makalah diakhiri dengan penutup.Kata kunci: Metode tafsir, sejarah perkembangan, metodologi tafsi
Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam
Get PDFAbstract.The controversy between Islamic law and universal human rights continues to roll. Apart from universal claims to human rights principles, when he saw that the concept came from the West, some Muslims were suspicious and considered it an attempt to secularize Islamic law. As a result, conservative Muslims continue to reject the application of Western standards, even in the name of universal human rights, to legal problems in Muslim societies. Based on this research, it can be concluded that the Islamic response to human rights is a reflection of global, lasting and fundamental demands. By not intending to have anology, in fact Islam has first taught humanity about concepts that are egalitarian, universal and democratic. This concept that is so beautiful and comprehensive is allegedly adopted by the West through the emergence of universal ideas standardized in the convention of the Universal Declaration of Human Rights. Islamic teachings cover all aspects of human life, and of course they have included rules and high respect for human rights. But it is not in a structured document, but is spread in the holy verses of the Qur\u27an and the Sunnah of the Prophet Muhammad. The birth of the UDHR and the Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI) endorsed by the OIC was an attempt to clarify the actions of Muslim countries on arrogant, authoritarian and arbitrary Western claims.Keywords: Islamic law, human rights Abstrak.Kontroversi antara hukum Islam dan hak-hak asasi manusia universal terus bergulir. Meskipun telah melekat klaim universal pada prinsip-prinsip HAM, ketika melihat bahwa konsep tersebut berasal dari Barat, sebagian umat Islam curiga dan menganggapnya sebagai usaha untuk mensekulerkan hukum Islam. Karena itu, kalangan Muslim konservatif tetap menolak penerapan standar-standar Barat, meskipun atas nama HAM universal, terhadap persoalan-persoalan hukum pada masyarakat Muslim. Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa respon Islam terhadap hak asasi manusia adalah cerminan dari tuntutan global, abadi, dan fundamental. Dengan tidak bermaksud untuk berapologi, sesunguhnya Islam telah terlebih dahulu mengajarkan umat manusia tentang konsep yang egaliter, universal, dan demokratis. Konsep yang sedemikian indah dan komprehensif ini disinyalir diadopsi oleh Barat melalui pemunculan ide-ide universal yang dibakukan dalam konvensi Universal Declaration of Human Rights. Ajaran Islam meliputi seluruh aspek dari sisi kehidupan manusia,dan tentu saja telah tercakup di dalamnya aturan dan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun memang tidak dalam satu dokumen yang terstruktur, tetapi tersebar dalam ayat-ayat suci al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kelahiran UDHR dan Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI) yang diratifikasi oleh OKI merupakan upaya penjernihan yang dilakukan oleh negara-negara Muslim atas klaim Barat yang arogan, otoriter dan semena-mena.Kata kunci: Hukum Islam, Hak Asasi Manusi
Kekerasan Dalam Perkawinan dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan dan Indonesia
Get PDFAbstract:The problem of marital violence and nusyuz is a phenomenon that is always present in people\u27s lives. In fact, this is a major problem that has been highlighted in the discourse of family law thinking in Islamic countries. In this study the authors conducted analyzes and studies in several countries including Turkey, Malaysia, Sudan, Jordan, and Indonesia. From several countries, it was found that the regulation of this problem was not fully able to provide solutions and resolve cases.Keywords: Violence, Nusyuz, Family Law Abstrak:Permasalahan tentang kekerasan dalam perkawinan dan nusyuz merupakan fenomena yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Bahkan hal ini menjadi problem utama yang menjadi sorotan dalam diskursus pemikiran hukum keluarga di negara-negara Islam. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis dan kajian pada beberapa negara diantaranya Turki, Malaysia, Sudan, Yordan, dan Indonesia. Dari beberapa negara tersebut didapatkan bahwa pengaturan tentang permasalahan ini belum sepenuhnya mampu memberikan solusi dan penyelesaian kasus. Kata Kunci: Kekerasan, Nusyuz, Hukum Keluarg
Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial
No full textAbstract.The rapid use of technology has made the digital community easier to carry out activities. Technological developments also have an impact on the use of mass media, especially social media. The mass media is indeed like a double-edged knife. On the one hand it provides tremendous benefits to the development of information for the community. On the other hand, it is easier for someone to provide information on social media that has a negative impact, so that one can easily do hate speech on social media. Freedom of opinion and criticism of someone who is deemed not to violate any laws and regulations, because it is considered to have no direct physical contact with other people. Therefore, ethics in the online world today needs to be upheld to prevent even greater crimes and violations, considering that the online world has become an important part of communication and information infrastructure, especially as more and more parties abuse the virtual world to spread displeasure with one thing which concerns ethnicity, religion, and race.Keywords: Hate Speech, Social Media. Abstrak. Melesatnya penggunaan teknologi menjadikan masyarakat digital semakin mudah dalam menjalankan aktifitas. Perkembangan teknologi juga berdampak pada penggunaan media massa terutama media sosial. Media massa memang bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi memberikan manfaat yang luar biasa terhadap perkembangan informasi bagi masyarakat. Di sisi lain memudahkan seseorang memberikan informasi di media sosial yang memiliki dampak negatif, sehingga dengan mudahnya seseorang dapat melakukan ujaran kebencian (hate speech) di media sosial. Kebebasan berpendapat maupun mengkritik seseorang yang dianggap tidak akan melanggar hukum dan aturan apapun, karena dianggap tidak adanya kontak fisik langsung dengan orang lain. Karena itu, etika dalam dunia online saat ini perlu ditegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat dunia online yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarluaskan ketidaksenangan terhadap satu hal yang menyangkut suku bangsa, agama, dan ras.Kata Kunci: Hate Speech, ujaran kebencian, Media Sosial
Kontribusi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Gerakan Hijab Syar-i Di SMAN 2 Kota Bogor
No full textAbstract: This study aims to determine the role of the teacher of Islamic education in building awareness of the veiled and to determine the extent to which the awareness of schoolgirls in headscarves. This research uses qualitative method with descriptive approach. The subjects in this study were teachers of Islamic religious education, deputy curriculum and students in grade 11 mathematics 2 which amounts to 5 people. Techniques in this research is using interviews, observation, documentation and triangulation. The results of this study are the Role of teachers in the learning of the teacher as mentor, teacher as an example or a role model, teacher as advisor, teacher as coach, teacher as reformer, teacher as mediator and facilitator, the teacher as the evaluator. Keywords: Role of Teachers, The consciousness of the veiledAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru pendidikan agama Islam dalam membangun kesadaran berjilbab dan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran siswi dalam berjilbab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subyek dalam penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam, wakasek kurikulum dan siswa kelas 11 mipa 2 yang berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peran guru PAI dalam pembelajaran yaitu sebagai guru pembimbing, yangdicontoh atau diteladani, guru sebagai penasehat, guru sebagai pelatih, guru sebagai pembaharu, guru sebagai mediator dan fasilitator, guru sebagai evaluator. Kata kunci: peran guru PAI, kesadaran berjilbab
Pemakzulan Kepala Daerah Di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Politik dan Hukum; Analisis Kasus Prosesi Pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri
Get PDFAbstract:The existence of regional autonomy in addition to provide fresh air to the regions in the area of creativity development, also had a negative impact by generating a small kings in the area plenipotentiary to the territory of the region, both in terms of mastery of their natural wealth and resources local opinion. Political processions that happen to Garut Regent Aceng Fikri least caused by several factors including; not harmonious and the outbreak of the internally between Aceng Fikri as Regent and Dicky Chandra as vice regent, the discovery of cases of marital lightning conducted by Aceng Fikri with Fany Oktora, the serious attention of state officials on the case conducted by Aceng Fikri, the establishment of the Special Committee of Parliament and Garut parliament plenary session, and the breakdown of law and law and moral ethics by Aceng Fikri.Keywords: Impeachment, Regional Head, Political LawAbstrak: Adanya otonomi daerah selain memberikan angin segar bagi daerah dalam kreatifitas pembangunan daerah, juga memberikan dampak negatif dengan memunculkan raja-raja kecil di daerah yang berkuasa penuh terhadap wilayah daerah, baik dari sisi penguasaan kekayaan alam dan sumber pendapat daerah. Prosesi politik yang terjadi pada diri Bupati Garut, Aceng Fikri setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya; tidak harmonis dan pecahnya secara internal antara Aceng Fikri sebagai Bupati dan Dicky Chandra sebagai wakil bupati, terbongkarnya kasus perkawinan kilat yang dilakukan oleh Aceng Fikri dengan Fany Oktora, adanya perhatian serius dari para pejabat negara terhadap kasus yang dilakukan oleh Aceng Fikri, pembentukan Pansus DPRD dan sidang paripurna DPRD Garut, dan adanya pelanggaran hukum dan perundang-undangan serta etika moral oleh Aceng Fikri. Kata Kunci: Pemakzulan, Kepala Daerah, Politik Huku
Resolusi Konflik Pencegahan Disintegrasi Bangsa Melalui Legalitas Hukum Syariat di Aceh
Get PDFAbstract:Efforts that have been made by the government of the Republic of Indonesia to reduce conflict in Aceh in the form of various policies. From the pattern of violence, mediation, enactment of the Regional Military Operation, to finally negotiations for peace. Negotiations eventually served as the final conflict resolution in order to quell the raging turmoil. After the Aceh Tsunami in December 2004, an agreement was finally reached in Helsinki between the government of the Republic of Indonesia and the elders of the Free Aceh Movement. Among the resolutions obtained are the enactment of Sharia law or Qonun in Aceh, as a legal law that regulates the life of the Acehnese in an Islamic manner.Keywords: Conflict Resolution, Sharia Law, National Disintegration Abstrak: Upaya yang telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia dalam meredam konflik di Aceh dalam bentuk kebijakan beranekaragam. Dari pola kekerasaan, mediasi, pemberlakuan Daerah Operasi Militer, hingga perundingan untuk perdamaian. Perundingan akhirnya dijadikan sebagai resolusi konflik terakhir guna meredam gejolak yang berkecamuk. Pasca terjadinya Tsunami Aceh pada bulan Desember 2004, akhirnya dibuatkan kesepakatan di Helsinki antar pemerintah Republik Indonesia dan para tetua Gerakan Aceh Merdeka. Diantara resolusi yang didapatkan adalah pemberlakukan hukum Syariah atau Qonun di Aceh, sebagai hukum legal yang mengatur kehidupan masyarakat Aceh secara Islami. Kata Kunci: Resolusi Konflik, Hukum Syariah, Disintegrasi Bangs
Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Asasi Manusia
No full textIssu Hak Asasi Manusia (HAM) sudah menjadi agenda yang makinpenting, artinya belakangan ini, terutama setelah berakhirrnya perang dinginnegara-negara Barat semakin bersemangat meng-advokasikan HAM keseluruh dunia, bahkan menjadikannya sebagai indikator dan faktor penentudalam menentukan kebijakan dan hubungan luar negeri mereka yangsampai sekarang masih menjadi ketegangan (curcials) adalah dalammemahami dan mengimplementasikan HAM itu antara negara-negara Baratdan negara sedang berkembang, khususnya negara Islam1. Hak AsasiManusia, sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki dan harus dijunjungtinggi oleh setiap individu dan kelompok manusia, terdapat kesulitan untukmelacak sejak kapan dan dimana dilahirkannya. Namun, sebagai suatusistem yang mengikat secara normatif dan formal, banyak yang menyatakanbahwa kelahiran HAM dimulai Magna Charta (1215), Bill of Rights (1689),The American Declaration (1776), The French Declaration (1789), kemudianThe Four Freedoms (1941), dan barulah Universal Declaration of HumanRights (1948). DOI: 10.15408/sjsbs.v3i3.786
SIKAP POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUAN DALAM SUKSESI KEPEMIMPINAN NEGARA PADA PEMILU 2014
Get PDF Abstract: Unity Development Party in Succession of National Leadership in 2014’s Election. Unity Development Party has a strategic role in canalizing the inspiration and the interest of Muslim people and nation as a whole, especially in ensuring that the Act promulgated will not against Islamic values. To win the 2014’s election, the Party has launched the strategic champagne “go back to its khittah”, and also to struggle to realize the democratic nation. In Addition, the Unity Development Party also highlighted the importance to adhere Islamic values in national level embodied in Five Principle of the State (Pancasila)Key Words: 2014’s Election, Unity Development Party, Succession of National leadership Abstrak: Partai Persatuan Pembangunan Dalam Suksesi Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014. Partai Persatuan Pembangunan memiliki peran membawa aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam nafas dan tidak bertentangan dengan asas Islam. Untuk memenangkan pemilu 2014, PPP memiliki strategi mengedepankan isu bahwa PPP telah kembali ke fitrah dan berjuang untuk mengisi kehidupan bangsa dengan nilai-nilai akhlakul karimah, serta memperjuangkan kehidupan bangsa yang demokratis. Bagi PPP pemilu 2014 memiliki makna yang lebih strategis, tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan demokrasi yang telah menjadi pilihan pemerintahan yang ditegakkan, tetapi mengandung nilai perspektif bagi peran PPP guna menegakkan kepemimpinan bangsa, menuju terwujudnya nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.Kata Kunci: Pemilu 2014, PPP, Suksesi Kepemimpinan NegaraDOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.224