SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Creating a Bureaucratic Culture to Promote Good Governance
No full textBureaucracy is a modern organization that by default enforces the division of labor in its work process. The realization of good governance in Indonesia cannot be separated from the success or failure of the performance of the bureaucracy. The concept of governance simply refers to the decision-making process and its implementation. The realization of good governance or the effectiveness of local government can be seen from its ability to realize programs related to public services. During the new order, the bureaucracy had a big hand in the development process. In the public sector, the concept of bureaucracy is defined as processes and systems that are created rationally to ensure regular, definite and easy-to-control work mechanisms and systems. The role of the bureaucracy in providing services to the community is still not in accordance with the expectations and desires of the community. Bureaucracy develops in line with the political and economic development of a society. In this paper, the author uses a descriptive qualitative methodology.Keywords: Bureaucratic Culture; Good Government; Public AbstrakBirokrasi merupakan organisasi modern yang secara baku memberlakukan pembagian kerja dalam proses kerjanya. Terwujudnya good governance di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berhasil tidaknya kinerja birokrasi. Konsep governance secara sederhana merujuk pada proses pembuatan keputusan dan dan implementasinya. Realisasi good governance atau efektivitas pemerintah daerah dapat dilihat dari kemampuannya dalam mewujudkan program-program yang berkaitan dengan pelayanan publik. Selama orde baru, birokrasi memiliki andil besar dalam proses pembangunan. Dalam bidang publik konsep birokrasi di maknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah di kendalikan. Peran birokrasi memberikan pelayanan kepada masyarakat masih belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Birokrasi berkembang sejalan dengan perkembangan politik maupun ekonomi suatu masyarakat. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif deskriptif.Kata Kunci: Budaya Birokrasi; Good Government; Publik
Status Hukum dan Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Mazhab Syafi\u27i dan Hukum Positif
Get PDFAbstract.The legal status and rights of the child of the marriage of a pregnant woman according to the Shafi\u27i School are if the child is born less than six months from a legitimate marriage or the possibility of prior bodily relationships, then the child is an illegitimate child and only has a relationship to his mother and family her mother. However, if the child is born more than six months of pregnancy from a legal marriage or if there is a possible relationship, then the child is a legitimate child, so he has rights to his parents. UUP and KHI regulate that children born from the marriage of pregnant women due to zina are legitimate children, as long as the child is born from a legitimate marriage (article 42 UUP and article 99 points a KHI), so that he has rights that must be fulfilled by both her parents. However, if a child born due to adultery is not in a legal marriage, then the child only has a civil relationship to his mother as stated in article 43 (1) of the LoGA. However Article 43 (1) has a Judicial Review, so that a child born outside of marriage does not only have a civil relationship with his mother but also has a civil relationship with his biological father.Keywords: Legal Status, Children\u27s Rights, Marriage of Pregnant Women Abstrak.Status hukum dan hak anak dari perkawinan wanita hamil menurut Mazhab Syafi’i adalah jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari perkawinan yang sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan sebelumnya, maka anak tersebut adalah anak tidak sah dan hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Namun, jika anak tersebut lahir lebih dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan, maka anak tersebut adalah anak sah, sehingga memiliki hak terhadap kedua orang tuanya. UUP dan KHI bahwa anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil akibat zina adalah anak yang sah, sepanjang anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah (pasal 42 UUP dan pasal 99 poin a KHI), sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Namun jika anak yang lahir akibat zina tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata kepada ibunya saja sebagaimana yang tercantum dalam pasal 43 (1) UUPA. Namun Pasal 43 (1) ini telah Judicial riview, sehingga anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya tetapi juga mempunyai hubungan perdata kepada ayah biologisnya.Kata Kunci: Status Hukum, Hak Anak, Perkawinan Wanita Hami
Pola Perlindungan Anak di Negara Muslim
No full textAbstract.Maintenance of child welfare cannot be carried out by the child itself, because in essence children cannot protect themselves from various types of actions that cause mental, physical, social harm in various fields of life and livelihood.So that opportunities, maintenance and efforts to eliminate these obstacles will only can be done and obtained if the child welfare effort is guaranteed. Therefore, children must be helped by others in protecting themselves. Thus, the author would like to discuss more about the concept of child protection in Indonesia, Malaysia, Egypt and Qatar, and the position of the Convention on the Rights of the Child for the legislation of the State. The research method that the author is doing is qualitative research with a normative approach and comparative methods of law. The data collection techniques were carried out with a literature review sourced from the Convention on the Rights of the Child and the Child Protection Act in Indonesia, Malaysia, Egypt and Qatar.Keywords: Convention on the Rights of the Child, Protection of the Rights of the Child, Muslim Countries Abstrak.Pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak itu sendiri, karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindak yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, sehingga kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan rintangan tersebut hanya akan dapat dilakukan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin. Oleh karena itu, anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya. Dengan demikian, penulis ingin membahas lebih lanjut tentang konsep perlindungan anak di Negara Indonesia, Malaysia, Mesir dan Qatar,serta kedudukan Konvensi Hak Anak bagi perundang-undangan Negara tersebut. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif serta metode perbandingan hukum. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan yang bersumber dari Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Negara Indonesia Malaysia, Mesir dan Qatar.Kata Kunci: Konvensi Hak Anak, Perlindungan Hak Anak, Negara Musli
Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Get PDFAbstract.The act of sexual harassment is not strange anymore and it has happened everywhere, in offices, supermarkets, tourist attractions, malls, and public transportation. Ironically, victims of sexual abuse are not only normal women, but also women with disabilities. Cases of sexual abuse in this case have been tried in the Central Jakarta District Court. Decision of the Central Jakarta District Court No. 753 / PID.B / 2014 / PN.JKT.PST. The Panel of Judges stated and determined that the defendant had been proven and convincingly guilty of committing a criminal offense set out in article 290 of the first Criminal Code in conjunction with article 55 paragraph (1) of the first Criminal Code. Then the judge sentenced him to 1 (one) year and 6 (six) months imprisonment.Keywords: Sexual Harassment, Public Transportation, Jakarta Courts Abstrak: Tindakan pelecehan seksual sudah tidak aneh lagi dan sudah banyak terjadi dimana-mana, di kantor, supermarket, tempat wisata, mall, dan angkutan umum. Ironisnya korban pelecehan seksual itu tidak hanya perempuan normal, akan tetapi juga perempuan penyandang cacat. Kasus pelecehan seksual dalam hal ini sudah pernah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST. Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bahwa terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 290 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Transportasi Umum, Pengadilan Jakart
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia
Get PDFDomestic violence is a form of human rights violation that must be overcome. It is not surprising then that the government issued a regulation on the elimination of domestic violence or what is called the PKDRT Law. This law regulates standard terms related to domestic violence, the principles that form the foundation for the formation of the PKDRT law and also other rules that are criminal in nature. The research method used in this research is a qualitative method with a form and literature juridical approach. The results of the study state that the government\u27s support for the elimination of domestic violence is based on a sense of humanity and human rights not to receive violence in any form from other people, including the family.Keywords: Domestic Violence; Positive Law Abstrak: Kererasan dalam rumah tangga merupakan bentuk perlanggaran hak asasi manusia yang harus ditanggulangi. Tidak heran bila kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi undang-undang penghapusan Kekekerasan Dalam Rumah Tangga atau disebut dengan UU PKDRT. Dalam undang-undang ini diatur mengenai istilah-istilah baku terkait KDRT, asas-asas yang menjadi pondasi pembentukan undang-undang PKDRT dan juga aturan-aturan lain yang bersifat pemidaana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis format dan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan adanya rasa kemanusian dan hak asasi manusia untuk tidak mendapat kekerasaan dalam bentuk apapun dari orang lain, termasuk pihak keluarga.Kata Kunci: KDRT; Hukum Positi
Transformasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Milenial Untuk Revitalisasi Anti Korupsi
Get PDFAbstract.Pancasila learning in schools and universities has seemed difficult to understand by the millennial generation, as well as National Knowledge Education. Therefore, it is necessary to transform or change the form, nature and function of Pancasila Education, so that this State Philosophy becomes attractive, attracts interest, and can be easily implemented in everyday life. Anti-Corruption Education is also time to be revitalized, rejuvenated, and re-actualized, so that it can be more easily absorbed by the millennial generation in particular, and the citizens of Indonesia in general from an early age. The chronic economic conditions of the Indonesian people, one of which is caused by the rise of corruption in certain groups of this nation. Therefore, it is time for various efforts to improve learning for both aspects that are very urgent in the life of this nation and state.Keywords: Transformation, Pancasila, Nationalism Insights, Millennial Generation, and Anti Corruption Abstrak.Pembelajaran Pancasila di sekolah dan Perguruan Tinggi selama ini terkesan sulit dipahami oleh generasi milenial. Begitu juga Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi atau perubahan bentuk, sifat, dan fungsi Pendidikan Pancasila agar Falsafah Negara RI ini menjadi atraktif, mengundang minat, dan dapat diimplementasikan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Anti Korupsi juga sudah saatnya direvitalisasi, direjuvenasi, dan direaktualisasi agar dapat dengan lebih diserap oleh generasi milenial khususnya, dan warga bangsa Indonesia pada umumnya sejak dini. Kronisnya kondisi perekonomian rakyat Indonesia, salah satunya disebabkan oleh maraknya korupsi di kalangan tertentu bangsa ini. Oleh karena itu, sudah saatnya dilakukan berbagai upaya untuk membenahi pembelajaran untuk kedua aspek yang sangat urgen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini.Kata Kunci: Transformasi, Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Generasi Milenial, dan Anti Korupsi
’Urf Sebagai Sumber Hukum
No full textDalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode, danprinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Al-qur’anmaupun as-Sunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosialyang semakin hari semakin kompleks. Berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnyatidak dibahas secara spesifik dalam Alquran dan Hadits Nabi. Di antara metode penetapanhukum yang dikembangkan para ulama adalah al-urf, yakni adat kebiasan suatu masyarakatyang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. DOI: 10.15408/sjsbs.v4i1.787
Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara
Get PDFAbstract:Community involvement in a democratic party is important and must exist, because it is a manifestation of true democracy. Citizens are directly involved in the decision-making process, implementing decisions, influencing decision-making processes, influencing government policies, including relating to active involvement and passive involvement of each individual in the hierarchy of government political systems. All this involvement is known as a form of political participation. This study wants to rebuild political participation as a basic theory in the country\u27s political thinking. So that the relationship can be drawn between the role of community political participation and the success of democracy itself.Keywords: Participation, Politics, Democracy Abstrak:Keterlibatan masyarakat dalam pesta demokrasi merupakan hal penting dan harus ada, karena ia merupakan perwujudan demokrasi yang sebenarnya. Warga negara terlibat langsung dalam proses pembuatan keputusan, melaksanakan keputusan, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, mempengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk berkaitan dengan keterlibatan aktif maupun keterlibatan pasif setiap individu dalam hierarki sistem politik pemerintahan. Semua keterlibatan ini dikenal sebagai bentuk partisipasi politik. Penelitian ini ingin membangun kembali partisipasi politik sebagai teori dasar dalam pemikiran politik negara. Sehingga dengannya dapat ditarik benang merah antara peran partisipasi politik masyarakat dengan kesuksesan demokrasi itu sendiri.Kata Kunci: Partisipasi, Politik, Demokrasi
Interkoneksi Mahkamah Konstitusi Dengan Mahkamah Agung; Studi Implementasi Putusan Tentang Nasab Anak
Get PDFThis article examines the interconnection between constitutional courtand Supreme Court, with a special reference to the situation when Supreme Courtdecreed after the constitutional court decree. For the purpose of study, I use thedecree on the child’s descent case proposed by Machica Mohtar to examine theinterconnection of these two courts. By understanding how effective are theconstitutional court decrees and their connection with the position of SupremeCourt, I find that the interconnection between these religious court–high religiouscourts and constitutional court well-managed enough. Constitutional court decreehas been used as the basis for the court decrees. Nevertheless, Supreme Courttends not to place constitutional court decree for a permanent legal force (inkracht).As a result, the connection between constitutional court and Supreme Court hasnot been seen in its proper level. In another aspect, the implementation of law inIndonesia has shown a shifting from civil law system to those mixed between civillaw and common law systems. In this regard, this shifting indicates that not onlydoes a judge decree based on a procedural-justice, but he/she also takes asubstantive-justice into consideration. DOI: 10.15408/sjsbs.v4i1.786