SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah
Get PDFAbstract:One of the basic foundations of the Muhammadiyah movement is the theological power of Surat al-Ma\u27un taught by Kyai Ahmad Dahlan, Founder of Muhammadiyah. Ahmad Dahlan interpreted Al-Ma\u27un into three main activities, namely: education, health and the sponsorship of the poor also transformed religious understanding from mere sacred doctrines and "less reads" socially into cooperation or cooperatives for human liberation. In the modern era today the spirit of al-Ma\u27un is needed to be revived, especially in conditions of life full of social injustice. This discussion focuses more on the messages that Kyai Ahmad Dahlan wishes to convey in his interpretation of this letter al-ma\u27un. In addition to reviewing the implementation of the value of al-Maun\u27s letter in the lives of Muhammadiyah residents.Keyword: Muhammadiyah, Kyai Ahmad Dahlan, Surat al-Ma\u27unAbstrak: Landasan pokok pergerakan Muhammadiyah salah satunya adalah kekuatan teologis surat al-Ma’un yang diajarkan oleh Ahmad Dahlan, Pendiri Muhammadiyah. Ahmad Dahlan menafsirkan Al-Ma’un kedalam tiga kegiatan utama, yaitu: pendidikan, kesehatan dan penyantunan orang miskin juga melakukan transformasi pemahaman keagamaan dari sekadar doktrin-doktrin sakral dan “kurang berbunyi” secara sosial menjadi kerjasama atau koperasi untuk pembebasan manusia. Di era modern saat ini perlu kembali dihidupkan spirit al-ma\u27un ini, apalagi dalam kondisi kehidupan yang penuh dengan ketidakadilan sosial. Pembahasan ini lebih memfokuskan bagaimana pesan-pesan yang ingin disampaikan Kyai Ahmad Dahlan dalam tafsirnya terkait surat al-ma\u27un ini. Selain dikaji juga implementasi nilai surat al-Maun ini dalam kehidupan warga Muhammadiyah.Kata Kunci: Muhammadiyah, Kyai Ahmad Dahlan, Surat al-Ma\u27un
Manusia Berbasis Al-Quran Dalam Dimensi Filsafat Ilmu
Get PDFAbstract:The paper discusses the creation of humans which is preceded by human terms: bashar (بشر), ins (انس), nas (ناس). Humans are created by Allah in the best possible form from the soil, the essence of the soil, the weak nutmeg of water (semen). The word al-nafs in the Qur\u27an has a significant position as one of the key words for understanding humans. The substance in the expert view consists of physical substance and spiritual substance, the soul has to do with the heart and mind. The personality in contemporary literature is different from the Islamic Psychology which is sourced from the Koran. Verse of the Qur\u27an in detail explains mental health, among others: QS. Al-Qasas [28]: 77, QS. Al-Nahl [16]: 97, and QS. Ali Imran [3]: 104. The paper concludes with a conclusion that answers the formulation of the problem.Keywords: Human, Qur\u27an, Philosophy of Science Abstrak:Makalah membahas penciptaan manusia yang didahului istilah manusia: basyar (بشر), ins (انس), nas (ناس). Manusia diciptakan oleh Allah swt dalam bentuk sebaik-baiknya berasal dari tanah, sari tanah, nutfah air yang lemah (sari air mani). Kata al-nafs dalam Alqur’n memiliki posisi signifikan sebagai salah satu kata kunci untuk memahami manusia. Substansi dalam pandangan ahli terdiri substansi jasmani dan substansi ruhani, jiwa ada hubungannya dengan hati dan akal. Kepribadian dalam literatur kontemporer berbeda dengan Psikologi Islam yang bersumber Alquran. Ayat Alquran secara rinci menjelaskan kesehatan mental antara lain: QS. Al-Qasas [28]: 77, QS. Al-Nahl [16]: 97, dan QS. Ali Imran [3]: 104. Makalah diakhiri dengan kesimpulan yang menjawab perumusan masalah.Kata kunci: Manusia, Alquran, Filsafat Ilm
Aliran Psikoanalisis Dalam Perspektif Islam
Get PDFAbstract: Humans are the most perfect creatures of God among all beings on this earth. Humans have more problems faced by other creatures in living life, both from social contact and so on. Therefore, some of the many people are scientists doing various ways to find solutions to these problems. Finally, psychology was born which discussed the human psyche. Psychology has a variety of sciences. One of them is developmental psychology. Developmental psychology is a branch of psychology that discusses human psychological development from prenatal to near death. On this occasion will examine and understand one of the schools of psychology, namely the flow of psychoanalysis. In addition to studying the scope of psychoanalysis and its relation to Islamic psychology.Keywords: Psychology, Psychoanalysis, Islamic Perspective. Abstrak:Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara seluruh makhluk di muka bumi ini. Manusia memiliki lebih banyak masalah yang dihadapi dibandingkan makhluk lain dalam menjalani kehidupan, baik dari kontak sosial dan lain sebagainya. Maka dari itu, beberapa orang dari sekian banyak manusia itu yakni para ilmuan melakukan berbagai cara untuk mencari pemecahan masalah tersebut. Akhirnya, lahirlah ilmu psikologi yang membahas tentang kejiwaan manusia. Psikologi memiliki berbagai macam ilmu. Salah satu di antaranya adalah psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan suatu cabang ilmu psikologi yang membahas tentang perkembangan kejiwaan manusia dari prenatal sampai hampir meninggal. Pada kesempatan ini akan mengkaji dan memahami salah satu aliran psikologi yaitu aliran psikoanalisis. Selain dikaji ruang lingkup psikoanalisis serta kaitannya dengan psikologi islam.Kata Kunci: Aliran psikologi, Psikoanalisis, Perspektif Islam
Gaya Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Dalam Perspektif Sistem Pertahanan Negara Sebagai Upaya Menghadapi Ancaman Asimetrik Abad 21
Get PDFAbstract:The national defense system requires systematic management which is required to be able to answer the dynamic challenges of the times. This defense system synergizes military and non-military components with both skill and cultural backgrounds. In the current era of globalization and the advancement of information technology, as well as the interaction between nations and countries that result in the exchange of cultural values, Indonesia needs national leadership who are competent and able to balance the threats facing the country. In the context of Indonesia-ness, this country needs national leadership that is able to bring the nation and state to national goals. With proportional defense policies taken by current state leaders, and the leadership style inherent in the leader, it is expected to be able to prioritize deliberation and participatory policies in Indonesia, so as to be able to provide Defense operations that are universal by involving all elements owned by the Indonesian nation. Indonesia needs leaders who have the ability to multi-skills and good communication skills in transforming policies that can accommodate diversity in managing the national defense system. Thus this paper tries to explain based on the consideration of various developments in the strategic situation. The state needs national leadership that is able to bring Indonesia through all forms of threats of interference, obstacles and challenges in delivering the Indonesian people and nation to enter a just and prosperous global era in the unity of the sovereignty of the Republic of Indonesia.Keywords: National Defense, Strategic Leadership, Leadership Style, Asymmetric Threats. Abstrak: Sistem pertahanan negara memerlukan pengelolaan sistematis yang diisyaratkan mampu menjawab tantangan dinamis zaman. Sistem pertahanan ini mensinergiskan komponen militer dan non militer dengan latar belakang skill maupun kultural. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, serta interaksi antar bangsa dan negara yang menghasilkan pertukaran nilai-nilai budaya, Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional yang kompeten dan mampu mengimbangi ancaman yang dihadapi negara. Dalam konteks keindonesiaan, negara ini membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu membawa bangsa dan negara kepada tujuan nasional. Dengan proposional kebijakan pertahanan yang diambil pemimpin negara saat ini, dan gaya kepemimpinan yang melekat pada diri pemimpin diharapkan mampu mengedepankan musyawarah dan partisipatif dalam kebijakan Pertahanan Indonesia, sehingga mampu memberikan operasional Pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh elemen yang dimiliki bangsa Indonesia. Indonesia memerlukan pemimpin yang memiliki kemampuan multi skill dan kemampuan komunikasi yang baik dalam mentransformasikan kebijakan yang dapat mengakomodir keberagaman dalam mengelola sistem pertahanan negara. Dengan demikian tulisan ini mencoba menjelaskan berdasar atas pertimbangan berbagai perkembangan situasi strategis. Negara membutuhkan kepemimpinaan nasional yang mampu membawa Indonesia melalui segala bentuk ancaman gangguan, hambatan dan tantangan dalam menghantarkan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk memasuki era global yang adil dan makmur dalam kesatuan kedaulatan Negara Kesatuan republik Indonesia.Kata Kunci: Pertahanan Negara, Kepemimpinan Stratejik, Gaya Kepemimpinan, Ancaman asimetrik
Kejahatan Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Kosmetik; Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam
No full textHak Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide. Penciptaan Hak Kekayaan Intelektual membutuhkan waktu, bakat, dan uang maka apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual yang dibuat, tiap orang dapat meniru dan mengopi secara bebas hak milik orang lain tanpa batas yang mengakibatkan tidak adanya insentif bagi penemu untuk mengembangkan kreasi-kreasi baru
Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia
Get PDFAbstract:Inheritance law according to Islamic law is one part of family law (al-Ahwalus Syahsiyah). This science is very important to learn so that in the implementation of the division of inheritance there is no mistake and can be carried out as fairly as possible, because by studying the Islamic inheritance law for Muslims, will be able to fulfill the rights relating to inheritance after being abandoned by Muwarris (heir) and submitted to the heirs who have the right to receive it. Thus, one can avoid sin, namely not eating the property of people who are not their rights, because there is no fulfillment of Islamic law regarding inheritance. The inheritance legal system according to the Civil Code does not distinguish between sons and daughters, between husbands and wives, they have the right to inheritance, and the sons share sons and daughters, the part of a wife or husband is the same as the child. When linked to the hereditary system, the Civil Code adheres to a bilateral descent system, where each person connects himself to the descendants of his father and mother, meaning that heirs are entitled to inherit from the father if the father dies and has the right to inherit from the mother if the mother dies.Keywords: Inheritance System, Islamic Law, Indonesian Legislatio Abstrak:Hukum Kewarisan menurut hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (al-Ahwalus Syahsiyah). Ilmu ini sangat penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta waris tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta waris setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian, seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Sistem hukum kewarisan menurut KUHPerdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak terhadap harta warisan, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdata menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.Kata Kunci: Sistem Waris, Hukum Islam, Perundang-undangan Indonesi
Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Studi Kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Get PDFAbstract:This study aims to describe the application of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness at the State Islamic Higher Education (PTKIN) with a case study of the Syarif Hidayatullah State Islamic University in Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta was chosen because among PTKIN throughout Indonesia, only UIN Jakarta has an Information and Documentation Management Officer (PPID). The research method used is action research by observing public bodies in the field of education namely UIN Jakarta by mapping public information services by PPID based on KMA Number 200 of 2012 concerning Information and Documentation Management Officials (PPID). Based on the research conducted it is known that PPID as the manager of public information services has not been optimal in providing public information services according to the mandate of Law Number 14/2018. The contributing factors are: First, the leaders at the level of the Bureau, Section, and Subbag many who do not know the obligations and urgency of the public body that must have a PPID to carry out public information management and services. Secondly, the incomplete list of public information that has been displayed on the UIN Jakarta website includes its supporting documents. Third, there is no infrastructure support, funds, adequate information officers so that the performance of the PPID can run simultaneously and continuously, given the PPID task is an additional task.Keywords: PPID, Public Information Disclosure, PTKIN. AbstrakPenelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTKIN) dengan studi kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dipilih karena diantara PTKIN seluruh Indonesia, baru UIN Jakarta yang telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Metode penelitian yang digunakan action research dengan melakukan observasi badan publik bidang pendidikan yakni UIN Jakarta dengan memetakan layanan informasi publik oleh PPID berdasarkan KMA Nomor 200 tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dari PPID sebagai pengelola layanan informasi publik belum optimal dalam memberikan layanan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14/2018. Faktor penyebabnya adalah: Pertama, para pimpinan pada level Biro, Bagian, dan Subbag banyak yang belum mengetahui kewajiban dan urgensi badan publik yang harus memiliki PPID untuk melakukan pengelolan dan pelayanan informasi publik. Kedua, belum lengkapnya Daftar Informasi Publik yang telah ditampilkan di website UIN Jakarta termasuk dokumen-dokumen pendukungnya. Ketiga, belum adanya dukungan prasarana, dana, petugas informasi yang memadai sehingga kinerja PPID dapat berjalan secara simultan dan kontinyu, mengingat tugas PPID adalah tugas tambahan.Kata Kunci: PPID, Keterbukaan informasi Publik, PTKIN.
Model and Pattern Contextualization Domestic Violence
Get PDFAbstract:Domestic violence is a phenomenon that often occurs in any part of the world. The biggest victims are women who are wives, children and parents in the category of second-level victims. Any religion forbids a person to commit violence against fellow humans, especially against someone who should be protected. This study elaboratively wants to examine how models and patterns of violence in households are contextually. In addition to being examined the obligations of the government in finding solutions to solutions, both legal solutions and other alternative solutions.Keywords: Model, Pattern, Violence Abstrak:Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang masih kerap terjadi di belahan dunia manapun. Korban terbesar adalah wanita yang berstatus sebagai istri, sedang anak-anak dan orang tua dalam katagori korban level kedua. Agama manapun melarang seseorang melakukan kekerasaan terhadap sesama manusia, apalagi terhadap seseorang yang seharusnya dilindungi. Kajian ini secara elaboratif ingin mengkaji model dan pola kekerasaan dalam rumah tangga secara kontekstual. Selain juga dikaji kewajiban pemerintah dalam mencari solusi penyelesaiannya, baik solusi hukum maupun solusi alternatif lainnya. Kata Kunci: Model, Pola, Kekerasa
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi
Get PDFAbstract.Globalization of information has placed Indonesia as part of the world information society, thus requiring the establishment of regulations on information and electronic transactions at the national level as answers to developments that occur, both at regional and international levels.Based on these conditions, the Government of the Republic of Indonesia has enacted the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (hereinafter abbreviated as ITE Law) in the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 58.Information technology is very useful for university development strategies. Some forms of university development strategies that can utilize information technology and electronic transactions, namely the fields of education, research and development of science, development of the field of community service, development of human resources, development of fields of cooperation, development of university management, development of facilities and infrastructure and development source of funds.The provisions in the ITE Law (including the threat of sanctions) certainly constitute one side of normative efforts to protect the development of higher education institutions that have used information technology. In addition to the provisions of the prohibitions in the ITE Law, it also regulates matters that are prohibited but are considered not criminal acts, because one\u27s actions are intended to conduct research activities, test Electronic Systems, to protect the Electronic System itself legally and not fight law. This provision encourages and protects lecturers / researchers from universities or research institutes of universities to conduct research for research institutions. Keywords: ITE Law, Electronic Transactions, Information Technology. Abstrak.Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan tentang informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sebagai jawaban perkembangan yang terjadi baik di tingkat regional maupun internasional. Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaski Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Teknologi informasi sangat bermanfaat untuk strategi pengembangan perguruan tinggi. Beberapa wujud strategi pengembangan perguruan tinggi yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu, pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan bidang kerjasama, pengembangan manajemen perguruan tinggi, pengembangan bidang sarana dan prasarana dan pengembangan sumber dana. Ketentuan dalam UU ITE (termasuk ancaman sanksinya) tentu merupakan satu sisi upaya normatif untuk melindungi pengembangan perguruan tinggi yang telah memanfaatkan teknologi informasi. Di samping adanya ketentuan larangan-larangan tersebut dalam UU ITE juga mengatur hal-hal yang merupakan larangan tetapi dianggap bukan tindak pidana, karena perbuatan seseorang itu ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Ketentuan ini mendorong dan melindungi para dosen/peneliti perguruan tinggi atau lembaga penelitian perguruan tinggi melakukan penelitian-penelitianbagi lembaga penelitian. Kata Kunci: Undang-Undang ITE, Transaksi Elektronik, Teknologi Informasi
Supervision of Foundation Management Based on Law Number 28 of 2004 Concerning Foundations
Get PDFAbstract.This research aims to investigate the issue of supervision of foundation management based on Law No. 28 of 2004 concerning Foundations. By using normative methods, conclusion is drawn that the supervisory arrangement as regulated in Law No. 28 of 2004 concerning Foundations adopts internal and external supervisions, which govern the authority of supervisors in conducting supervision. Internal supervision of a foundation is handed to the supervisor as one of the organs of the foundation. Duties and powers of the internal supervisory organ includes the duties and authorities of the internal supervisory organ in managing the foundation. External supervision is a form of supervision by parties, which coordinate directly or indirectly to the Ministry of Law and Human Rights as the parent of community organizations.Keywords: Foundation, supervision, management Abstrak.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pengawasan pengelolaan yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004. Dengan menggunakan metode normatif, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pengawasan dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 menganut sistem pengawasan internal dan eksternal yang mengatur kewenangan pengawas dalam melakukan pengawasan. Pengawasan internal dalam yayasan diserahkan kepada pengawas sebagai salah satu organ yayasan. Tugas dan wewenang dari pengawas internal mencakup tugas dan wewenang organ pengawas yayasan dalam mengelola yayasan. Pengawasan eksternal merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki garis koordinasi secara langsung atau tidak langsung dalam organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai induk dari organisasi kemasyarakatan.Kata kunci: Yayasan, Pengawasan, Pengelolaan