SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Cardinal; Analisis Putusan Nomor: 734/Pid.B/2013/Pn/Jkt.Pst
Merek merupakan bagian paling penting dalam dunia perdagangan diseluruh belahan dunia. Dengan merek, produk yang dihasilkan oleh produsen kemudian dikenal oleh konsumen. Merek merupakan tanda pengenal asal barang yang dihasilkan. Merek juga merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan yang sehat dalam perdagangan. Para pedagang menggunakan merek untuk mempromosikan barang-barang dagangannya dan untuk memperluas pemasaran. Bagi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan produk yang akan dibeli. Tidak dibayangkan apabila suatu produk tidak memiliki merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu, suatu produk tersebut baik atau tidak, tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya, akan selalu diikuti, ditiru, dibajak, dan bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen yang melakukan persaingan curang.[1] Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, (Jakarta : Kencana, 2016), h., 312
Plain English Movement And Penman’s Criticism To Strengthening The Movement
Abstrak: The plain English movement has been commencing for many decades. Recently, the movement has penetrated beyond English-speaking countries. Plain English involves the use of straightforward and clear language. Additionally, it uses modern and standard English. Penman’s criticisms range from the trivial aspect to the deeply critical concerning the communication approach in legal language. She has written essays reviling plain English in some journals such as: ‘Plain English: wrong solution to an important problem’. Keywords: Plain English, Movement, Criticism. Abstrak: Gerakan Bahasa Inggris telah dimulai selama beberapa dekade. Baru-baru ini, gerakan ini telah memasuki beberapa negara pengguna bahasa Inggris. Bahasa Inggris melibatkan penggunaan bahasa yang lugas dan jelas. Selain itu, menggunakan bahasa Inggris modern dan standar. Kritik Penman dalam hal ini berkisar dari aspek sederhana hingga kritis mengenai pendekatan komunikasi dalam bahasa hukum. Dia telah menulis esai yang mengkritik penggunaan bahasa Inggris Hukum yang sederhana dalam beberapa jurnal seperti: \u27Plain English: solusi salah untuk masalah penting\u27. Kata kunci: Bahasa Inggris Biasa, Gerakan, Kritik. DOI: 10.15408/sjsbs.v5i1.790
Keterlekatan Ekonomi Terhadap Kehidupan Sosial
Abstract: Basically, economic factors play an important role in human life. Economics does cover many fields in people\u27s lives, especially in the socio-cultural field. Economic factors in social life play an important role in determining the level of social status of a person or group of people in their environment. In social life there are several factors that influence the level of a person\u27s social status, namely economic factors, educational factors, hereditary factors, and a person\u27s job factor. But in social life in Indonesia, generally economic factors are the main things that can be used as a benchmark for a person\u27s social status. A person with a high level of wealth will be different in lifestyle and habits compared to people who are below the standard level. This social stratification certainly causes some of the impacts that occur in social life, both negative and positive impacts. Keywords: Economy, Education, Social Abstrak: Pada dasarnya, faktor ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Ekonomi memang mencakup banyak bidang dalam kehidupan masyarakat, terutama bidang sosial budaya. Faktor Ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat memegang peran penting dalam menentukan tingkat status sosial seseorang atau sekelompok orang di dalam lingkungannya. Dalam kehidupan bermasyarakat ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat status sosial seseorang, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keturunan, dan pekerjaan seseorang. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia umumnya faktor ekonomi adalah hal utama yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur status sosial seseorang. Seseorang dengan tingkat kekayaan yang tergolong tinggi akan berbeda pola hidup dan kebiasaannya dibandingkan dengan orang yang tingkat ekonomi di bawah standar. Stratifikasi sosial ini tentunya menimbulkan beberapa dampak yang terjadi dalam kehidupan sosial, baik dampak negatif maupun dampak positif. Kata Kunci: Ekonomi, Pendidikan, Sosial DOI: 10.15408/sjsbs.v5i1.790
Problems of Islamic Law Compilation In Indonesia
Abstract.Islamic Law Compilation is one of the efforts to implement Islamic law in Indonesia constitutionally. Islamic Law Compilation covers three legal fields, namely marriage, inheritance and benefiction. The Islamic Law Compilation contributes positively in providing legal certainty, especially for judges in religious courts. In addition, there are still a number of problems related to the Islamic Law Compilation, namely the issue of socialization, equality of perception and the fear of reducing Islamic law.Keywords: Islamic Law Compilation, Marriage Law, Inheritance Law, Benefaction Abstrak.Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu upaya untuk mengimplementasikan hukum Islam di Indonesia secara konstitusional. Kompilasi Hukum Islam mencakup tiga bidang hukum, yaitu perkawinan, waris dan wakaf. Kompilasi Hukum Islam memberikan kontribusi yang positif dalam memberikan kepastian hukum, khususnya untuk para hakim di pengadilan agama. Selain itu, masih ada beberapa masalah terkait Kompilasi Hukum Islam, yaitu masalah sosialisasi, persamaan persepsi dan adanya kekhawatiran tereduksinya hukum Islam.Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Waka
United States Intervention Against Terrorism in Iraq
Abstract: Terrorism is a crime committed by a group of people to frighten, terrorize, intimidate a country\u27s government. In the case of the September 11, 2001 terror that occurred at the World Trade Center and the Pentagon, the United States accused the al-Qaeda group of being behind the attack. Furthermore, the United States attacked Afghanistan and Iraq. America considers the attacks carried out are legitimate because they are carried out to reduce world terrorism crimes. Whereas behind that there is another motive for controlling the oil in the country that it attacked.Keywords: Terrorism, Intervention, United States. Abstrak:Terorisme merupakan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang guna menakuti, meneror, mengintimidasi pemerintahan suatu negara. Dalam kasus teror 11 September 2001 yang terjadi pada World Trade Center dan Pentagon, Amerika Serikat menuduh kelompok al-qaidah di balik serangan tersebut. Selanjutnya Amerika Serikat melakukan penyerangan terhadap Afghanistan dan Iraq. Amerika menganggap serangan yang dilakukan adalah sah karena dilakukan untuk meredam kejahatan terorisme dunia. Padahal di balik itu ada motif lain untuk menguasai minyak yang ada di negara yang diserangnya.Kata Kunci: Terrorisme, Intervensi, Amerika Serika
Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Legalitas Pernikahan Di Indonesia
Islam is a religion of rahmatan lil\u27alamin, which is easy to adapt to grow in all places and times, such as in marriage. For ethnic groups who have customs and culture, marriage is a very important thing for humans in life which is carried out in an honorable ceremony. On the other hand, Islam also regulates marriage procedures that must be carried out by Muslims. Marriage is something that is very important in human life, therefore a marriage must be in accordance with religious provisions and statutory regulations so that the marriage gets legal certainty and protection. However, nowadays in society there is a tendency for marriage to be carried out in a sirri way, this tendency often occurs, especially for a man\u27s second marriage or polygamy. This study wants to reveal the position of polygamous marriage in a family law perspective and reveal whether or not polygamous marriage is legal according to the UUUP and according to Islamic law.Keywords: Com Marriage, Law and AqadAbstrak:Islam is a religion of rahmatan lil\u27alamin, easy to adapt to growth and development wherever and whenever, such as in marriage. For people who have customs and culture, marriage is a very important thing in human life, and is carried out in a solemn ceremony. On the other hand, Islam also regulates marriage procedures that must be carried out by Muslims. Marriage is a very important thing in human life, so marriage must be in accordance with religious regulations and statutory regulations, so that marriage can be determined and protected by law. But nowadays society has a tendency to get married, and this tendency often occurs, especially for men with second marriages or polygamy. This study wants to reveal the position of polygamous marriages in a family law perspective and reveal whether or not polygamous marriages are legal according to UUUP and according to Islamic law.Kata Kunci: Pernikahan, Hukum, dan Aqa
Seleksi Pemimpin Nasional Melalui Proses Demokrasi
Abstract: The condition of the country is currently experiencing a crisis of national leadership both in the hands of state administrators, government organizations and so on. Such conditions when viewed from the history of state administration in the era of the old order and the new order is no better than reform in terms of leaders who have noble ethical morals. This greatly influences the development of the country to advance in competition with other nations. So that the government continues to be preoccupied with revamping activities and regulating the implementation of the state so that it is clean from corruption and extortion which causes high costs. Then immediately take firm action after the Presidential Regulation number 87 of 2016 concerning the Establishment of the Clearing Task Force for Illegal Charges. Keywords: ethical morality, strategies to face obstacles. Abstrak: Kondisi Negeri kini sedang mengalami krisis kepemimpinan nasional baik melanda penyelenggara negara, organisasi pemerintahan dan lain sebagainya. Kondisi demikian jika dilihat dari sejarah penyelenggaraan negara di era orde lama dan orde baru tidak lebih baik ketimbang reformasi dari segi pemimpin yang memiliki moral etik yang luhur. Hal ini sangat mempengaruhi berkembangnya negara untuk maju menyaingi negara bangsa lainnya. Sehingga pemerintah terus disibukan oleh kegiatan pembenahan dan pengaturan strategi penyelenggaraan negara agar bersih dari korup dan pungli yang sebabkan biaya tinggi. Kemudian segera melakukan tindakan tegas pasca ditetapkan Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli. Kata kunci: moral etik, strategi hadapi hambatan. DOI: 10.15408/sjsbs.v5i1.790
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali
Abstract: The results of this study showed that the implementation of a daily wage in the District Abab Prambatan village Pali district is one of the Ijara Ijara who transact human resource benefits or wages hired. Implementation of the daily wage is basically allowed in fikih muamalah, but when there is one of the requirements or pillars were not being met as stipulated in Islamic law, then it is not valid (not allowed). As wages in the implementation of the daily wage is not yet clear how the amount and timing of payment. This type of research used in this research is descriptive qualitative, in the form of interview data directly to the person who entered into the implementation of the daily wage. While data collection techniques is by observation and interviews related to the writing of this study. Keywords: Fikih Muamalah, Ijarah Abstrak: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan upah harian di desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali merupakan salah satu bentuk ijarah yakni ijarah yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia atau upah mengupah. Pelaksanaan upah harian ini pada dasarnya diperbolehkan dalam fikih muamalah, akan tetapi ketika ada salah satu syarat atau rukun yang tidak terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam syariat Islam, maka hal tersebut tidak sah (tidak diperbolehkan). Seperti upah dalam pelaksanaan upah harian yang belum jelas berapa jumlahnya dan waktu pembayarannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, berupa data hasil wawancara langsung kepada orang yang mengadakan pelaksanaan upah harian. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Kata kunci: Fiqih Muamalah, Ijarah DOI: 10.15408/sjsbs.v5i1.790