SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Mekarjaya Perspektif Musyawarah Dalam Islam
Get PDFThe Village Consultative Body (BPD) has the right to submit proposals for draft village regulations. For this reason, the role of the Village Consultative Body (BPD) is needed in formulating the regulations established with the Village Head. There are indications that the Village Consultative Body has not carried out its duties and authorities to the fullest. This study used qualitative methods, while the data were obtained by means of observation and interviews, and supported by secondary data. The results showed that the Village Consultative Body (BPD) in Mekarjaya Village had carried out its main tasks and functions, namely establishing Village Regulations with the Village Head, accommodating and channeling community aspirations properly. This is evidenced by the ability of the co-chairs of the Mekarjaya BPD members who not only accommodate and channel aspirations, but the BPD also realizes these aspirations in the form of Village Regulations although not all aspirations are made into Village Regulations.Keywords: BPD Existence; Formation; Village Regulation AbstrakBadan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak mengajukan usulan rancangan peraturan desa. Untuk itu diperlukan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan peraturan-peraturan yang ditetapkan bersama Kepala Desa. Ada indikasi bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedang data diperoleh dengan cara observasi dan wawancara, serta ditunjang oleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mekarjaya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Hal ini terbukti dengan kemampuan ketua bersama anggota BPD Mekarjaya yang tidak hanya menampung dan menyalurkan aspirasi saja, namun BPD juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk Peraturan Desa walaupun tidak semua aspirasi tersebut dijadikan Peraturan Desa.Kata Kunci : Eksistensi BPD; Pembentukan; Peraturan Des
Doktrinisasi Anti Korupsi (Program Perguruan Tinggi Menanamkan Semangat Anti Korupsi Ke Alam Bawah Sadar Mahasiswa)
Get PDFAbstract: Destructive corruption has been used since small things. The process of corrupt soul cultivation is beginning to grow in students from the practice of reducing time, playing value, lobbying for tuition fees and / or student activities as well as other small things. Little by little corruption is present as an understandable part. The prospective corruptor program that is accidentally or unconsciously is carried out repeatedly by the next generation who are studying in a college or student organization. Therefore it is necessary to have an anti-corruption education system that is more subtle and unnoticed by students. The Anti-Corruption Doctrine Program is one of the choices of various ways that have been made to reduce the corruptive soul. Doctrinal planting through the process of brainwashing to the subconscious of students to gradually reject corrupt behavior and hate corruptors. Therefore, it is important for universities to form special teams to instill anti-corruption thinking in students. The aim is to create students who unwittingly live life in a culture of resistance to corruption and stop the growth of corrupt seeds. Keywords: Corruption, Doctrinization, Hating Corruption Abstrak: Korupsi alat perusak yang sudah terbiasa dilakukan sejak dari hal kecil. Proses pembenihan jiwa korup mulai tumbuh pada mahasiswa dari praktik mengurangi waktu, memainkan nilai, lobby uang kuliah dan/atau kegiatan mahasiswa serta hal kecil lainnya. Sedikit demi sedikit korupsi hadir sebagai bagian yang dimaklumi. Program calon koruptor yang tidak sengaja atau tidak sadar dilakukan secara berulang oleh generasi penerus yang sedang belajar di perguruan tinggi atau organisasi kemahasiswaan. Karenanya perlu adanya sistem pendidikan anti korupsi yang lebih halus dan tanpa disadari oleh peserta didik. Program Doktrin Anti Korupsi merupakan salah satu pilihan dari pelbagai banyak cara yang sudah dibuat untuk mengurangi jiwa koruptif. Penanaman doktrin melalui proses pencucian otak hingga alam bawah sadar peserta didik agar secara bertahap menolak perilaku koruptif dan membenci koruptor. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi penting membentuk tim khusus untuk menanamkan pemikiran anti korupsi kepada mahasiswa. Tujuannya agar tercipta mahasiswa yang tanpa sadar menjalani hidup dalam budaya perlawanan kepada korupsi dan menghentikan tumbuhnya bibit-bibit koruptor. Kata Kunci: Korupsi, Doktrinisasi, Membenci Korupsi DOI: 10.15408/sjsbs.v5i1.790
Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Tangerang; Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam
No full textPada era globalisasi ini bentuk tindak pidana yang mengancam anak semakin beragam, baik melalui media elektronik maupun secaralangsung yang bertujuan untuk mengkomersilkan tenaga anak. Bantuk-bentuk tindak pidana yang menimpa anak sering tidak kita sadari seperti dalam bentuk pengeksploitasian anak yang bermaksud mempekerjakan anak di bawah umur untuk bekerja demi mencari atau menambah keuntungan bagi yang mempekerjakannya dengan berbagai alasan, salah satunya adalah untuk menunjang ekonomi
Sanksi Pidana Bagi Koruptor Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam
No full textPerilaku korupsi akan menyebabkan munculnya kemiskinan dan kehancuran suatu bangsa, perilaku korupsi yang ditunjukan oleh para elit dan para pemimpin pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan kepercayaan yang telah diberikan. Memang bukan hal mudah untuk memberantas penyakit korupsi di negeri ini. Untuk dapat melakukan hal ini dibutuhkan komitmen yang kuat dan kerja keras dari seluruh komponen bangsa. Sudah bukan rahasia lagi bahwa mentalitas para pejabat negara di negeri-negeri yang penduduknya lebih banyak muslim, termasuk Indonesia, berada dalam kondisi memprihatinkan praktik-praktik korupsi, kolusi, risywah (suap), penipuan dan praktik sejenis lainnya berkembang luas bagai jamur yang tumbuh dimusim hujan. Ternyata aktor yang paling dominan dalam praktik tersebut adalah para penguasa dan pejabat negara yang merata dari pusat kekuasaan sampai tingkat paling rendah
Peran Pelaksanaan Kepemimpinan Lurah Terhadap Semangat Pegawai Di Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang
No full textDalam perkembangannya dengan semakin beragam dan kompleks kebutuhan hidupnya, maka kelompok yang telah terbentuk tersebut juga menyesuaikan dalam bentuk yang lebih tertib dan teratur, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Keadaan yang demikian itu telah mendorong manusia untuk berorganisasi dalam setiap aktifitas hidupnya.Dalam kehidupan modern, keberadaan suatu organisasi mutlak dibutuhkan oleh setiap orang, karena sebagai anggota/warga organisasi maka segala kepentingan dan tujuan pribadinya dapat terpenuhi
Sanksi Pidana Akibat Pembunuhan Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang
Get PDFAbstract:Criminal act of murder that occurred in the household has special properties and special sanction. The specialty of this action lies in the relationship between the perpetrator and the victim. In cases of criminal acts other actors sometimes do not know the victim at all and often do not have a relationship. But the crime of murder in the household perpetrators and victims have a special relationship that is related by blood (parent, child, nephew), for example working relationship bonding housemaid and living in a house with actors and marital relationships (husband and wife). Final recent criminal acts of domestic homicide in the city of Padang increased especially that caused the death of the victim conducted by the husband that caused by some factors such us economy and other factors.Keywords: Murder, Victim and Household. Abstrak:Tindak pidana pembunuhan yang terjadi di dalam rumah tangga memiliki sifat khusus dan sanksi khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Dalam kasus tindak pidana yang tidak ada hubungan suami isteri terkadang tidak mengenal korban sama sekali. Namun tindak pidana pembunuhan dalam rumah tangga, pelaku dan korban memiliki hubungan khusus atau hubungan darah (orang tua, anak, keponakan) atau bisa juga ikatan kerja sebagai pembantu rumah tangga dan hubungan perkawinan (suami istri). Dalam beberapa waktu terakhir, kasus pembunuhan dalam rumah tangga mengalami peningkatan secara jumlah di kota Padang yang dilakukan oleh suami yang disebabkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan lainnya.Kata Kunci: Pembunuhan, Korban dan Rumah Tangga
Mekanisme Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No full textDengan hadirnya lembaga-lembaga keuangan dan bisnis yangberbasis ajaran Islam, maka dibutuhkan berbagai ketentuan hukum Islamsebagai landasan operasional. Berangkat dari realitas tersebut makaaktivitas pengkajian hukum Islam pun dituntut untuk lebih intensif danmendalam. Menurut Ma’ruf Amin, para ulama sekarang ini tidak hanyadituntut harus terus menggali kembali pandangan yang sudah ada dalam fikihmu’amalah klasik, tetapi juga mengembangkannya karena industri keuanganIslam saat ini tumbuh dan berkembang sangat cepat. DOI: 10.15408/sjsbs.v3i3.786
Al-Qur’an dan Relasi Antar Umat Beragama; Diskursus Tentang Pendidikan Pluralisme Agama di Indonesia
Get PDFAbstract:The issue of diversity in religion is a social fact that has continued to experience conflict shocks lately. Not without reason, the conflict occurred on the grounds of sentiment towards other religions. This has an impact on the disruption of the stability of relations between religious groups. The discourse of religious pluralism is an alternative in overcoming this problem. Grounding religious pluralism is the right effort by not injuring religious values. Islam actually provides a clear explanation in the Koran about building a tolerant relationship in religion. This article will explain and provide an explanation of Islamic values in the Qur\u27an as an effort to develop religious pluralism that needs to be represented in a plural social context. It is hoped that with this, the harmony between religious people will be realized. Besides that, as a concrete follow-up, an education process is needed about the importance of tolerance in religion.Keywords: Qur\u27an, Tolerance, Religious Pluralism, Harmony AbstrakIsu keberagaman dalam beragama menjadi fakta sosial yang terus mengalami guncangan konflik belakangan ini. Bukan tanpa alasan, konflik tersebut terjadidengan alasan sentimen terhadap agama lain. Hal ini berdampak pada terganggunya stabilitas hubungan antar umat beragama. Wacana pluralisme agama menjadi alternatif dalam mengatasi masalah tersebut. Membumikan pluralisme agama merupakan upaya yang tepat dengan tidak menciderai nilai-nilai agama. Islam sejatinya hadir memberikan penjelasan yang gamblang didalam Alquran tentang membangun hubungan yang toleran dalam beragama. Tulisan ini akan memaparkan sekaligus memberikan penjelasan nilai-nilai keislaman yang ada dalam Alquran sebagai upaya mengembangkan pluralisme agama yang perlu direpresentasikan dalam konteks sosial yang plural. Diharapkan dengannya, akan terwujud kerukunan antar umat beragama.Selain itu, sebagai tindak lanjut yang konkrit dibutuhkan proses edukasi tentang pentingnya toleransi dalam beragama. Kata Kunci: Alquran, Toleransi, Pluralisme Agama, Kerukuna
Etika Rasionalisme Versus Etika Voluntarisme (Studi Kritis Mu’tazilah Dan Asy’ariyah)
Get PDFAbstract: This study discusses the ethics of rationalism versus voluntarism ethics, where morals in principle have been debated by experts for a long time, among them Mu\u27tazilah with the ethics of rationalism and Ash\u27ariyah with voluntary ethics. For the Mu\u27tazila morality is a rational act of man in seeing which is good and what is bad, not merely determined by the demands of religion. While Asy\u27ariyah holds the opposite view that morality is under the control of God or with another understanding that morality presupposes religion. Keywords: Ethics, Rationalism, Voluntarism, Mu\u27tazilah, Asy\u27ariyah Abstrak: Studi ini membahas tentang etika rasionalisme versus etika voluntarisme, di mana moral pada prinsipnya telah menjadi perdebatan para ahli kalam sejak lama, di antaranya Mu’tazilah dengan etika rasionalisme dan Asy’ariyah dengan etika voluntarisme. Bagi Mu’tazilah moralitas adalah sebuah tindakan rasional manusia dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk, tidak semata ditentukan oleh tuntutan agama. Sedangkan Asy’ariyah berpandangan sebaliknya bahwa moralitas berada di bawah kontrol Tuhan atau dengan pengertian lain moralitas itu mengandaikan agama. Kata Kunci; Etika, Rasionalisme, Voluntarisme, Mu’tazilah, Asy’ariyah DOI: 10.15408/sjsbs.v5i1.790
Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah
Get PDFAbstract:Gharar is an important term in muamalat business practices. As Imam Nawawi stated when commenting on the hadith of Imam Muslim about the prohibition on gharar buying and selling, that the prohibition on gharar buying and selling is something very urgent in the discussion points about buying and selling. Generally, the problem of prohibited buying and selling is caused by containing gharar. The practice of business transactions that once existed in the early days of Islam returned again in the present. Basically, the forms and patterns in buying and selling practices that are oriented to profit both individually and collectively up to various fraudulent practices and detrimental to other parties is the repetition of the band of history. In this paper, try to describe the nature of the theory of buying and selling gharar.Keywords: Gharar, Buy and Sell, Muamalat Abstrak:Gharar menjadi satu term larangan penting dalam praktek bisnis muamalat. Sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Nawawi ketika berkomentar atas hadis riwayat Imam Muslim tentang larangan jual beli gharar, bahwa larangan pada jual beli gharar adalah sesuatu yang sangat urgen dalam pokok-pokok pembahasan tentang jual beli. Umumnya problematika jual beli yang terlarang disebabkan karena mengandung gharar. Praktek transaksi bisnis yang pernah ada di masa awal-awal Islam kembali berulang pada masa sekarang. Secara mendasar bentuk dan pola dalam praktek jual beli yang berorientasi untuk mencari untung baik secara individu maupun kolektif hingga ke berbagai praktek culas dan merugikan pihak lain adalah pengulangan kembali pita sejarah. Pada tulisan ini, mencoba mendeskripsikan tentang teori hakekat jual beli gharar.Kata Kunci: Gharar, Jual Beli, Muamala