SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Hukum Perbankan dan Perasuransian Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam
Get PDFAbstractThe issue of regulation regarding Banking in Indonesia is everything related to legislation. Therefore, it can be concluded that Sharia Banking Law is anything related to legislation governing Islamic banking activities. Islamic Banking Law at the same time experienced very intensive and creative interactions with the Islamic religion. In the general sense of Islamic banking, Islamic banking or Islamic banking is carried out by applying Islamic law (sharia) into the banking sector or even other modern commercial activities. This study approached the literature study by reviewing the literature related to the problem.Keyword: Banking Law, Indonesian Insurance, Islamic LawAbstrakMasalah pengaturan tentang Perbankan di Indonesia merupakan segala sesuatu yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa Hukum Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perbankan syariah. Hukum Perbankan Syariah pada saat yang bersamaan mengalami interaksi yang sangat intensif dan kreatif dengan agama Islam. Di dalam pengertian umum dari perbankan syariah melakukan kegiatan perbankan syariah atau Bank Islam dengan menerapkan hukum Islam (syariah) ke dalam sektor perbankan atau bahkan kegiatan komersial modern lainnya. Penelitian ini melakukan pendekatan studi pustaka dengan melakukan review terhadap literatur terkait permasalahan.Keyword: Hukum Perbankan, Perasuransian Indonesia, Hukum Isla
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul
Get PDFAbstract.The implementation of the law takes place because of a violation of law. In this case the law that has been violated must be enforced. It is through this law enforcement that the law becomes a reality. Bantul Regency is a district in the Special Region of Yogyakarta which is also an international tourism destination. One of the regional income is obtained from the tourism sector, then indirectly the culture and also the needs of tourists will enter the area. So to regulate the circulation of alcoholic beverages in Bantul Regency Regional Regulation No. 2 of 2012 was formed, but until now law enforcement on the circulation and sale of alcoholic beverages is still experiencing problems. Some laws and regulations that regulate the circulation and sale of alcoholic beverages, allow the Regional Government to take steps in accordance with the conditions of their respective regions, while still taking into account the applicable laws and regulations.Keywords: Alcoholic Beverages, Regional Regulations, Bantul Abstrak. Pelaksanaan hukum berlangsung karena pelanggaran hukum.Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Kabupaten Bantul merupakan suatu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga merupakan destinasi pariwisata Internasional. Pendapatan daerah didapatkan salah satunya dari sektor pariwisata tersebut, maka secara tidak langsung budaya dan juga kebutuhan para wisatawan akan masuk ke dalam daerah. Maka untuk mengatur peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, namun sampai saat ini penegakan hukum terhadap pengedaran dan penjualanminuman beralkohol masih mengalami kendala.Beberapa peraturan perundang-undangan yangmengatur pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, memungkinkanPemerintah Daerah untuk mengambil langkah sesuai kondisi daerah masing-masing,dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah, Bantul
Peran Badan Wakaf Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Get PDFUndang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membangun paradigma baru tentang tata kelola Wakaf di Indonesia. Wakaf yang semula dikelola dengan cara sederhana dan kekeluargaan karena merupakan ajaran dalam hukum Islam yang tumbuh menjadi bagian dari tradisi yang hidup dalam masyarakat, kini bertransformasi dalam bentuk tata kelola lembaga, yang memiliki kredibelitas, profesionalitas dan efesien. Tata kelola Wakaf melalui badan Wakaf terbukti secara efesien meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan melalui tata kelola instrumen pengelolaan Wakaf tidak hanya sebagaimana tujuan peningkatan dana abadi, lebih dari itu Wakaf kini dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan pemberdayaan perekonomian yang potensial untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Hal ini tidak terlepas dari peran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang membangun Wakaf di Indonesia lebih profesional dan lebih bermanfaat. Untuk mengkaji Wakaf leih dalam lagi Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, 1. Apa peranan Badan Wakaf Indonesia terhadap pelaksanaan Wakaf di Indonesia? Dan 2. Bagaimana sistem pengelolaan Wakaf sebelum dan sesuadah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?, adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui peran Badan Wakaf Indonesia terhadap pelaksanaan Wakaf di Indonesia dan 2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan Wakaf sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam melakukan penelitian, Peneliti memilih metode library research (Penelitian Kepustakaan) dengan pendekatan yuridis normatif dan historis. Menggunakan sumber hukum primer peraturan perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diperkuat dengan sumber hukum sekunder dari buku, jurnal hukum dan internet serta doktrin-doktrin hukum, penelitian ini disajikan dengan tekhnik deskriptif analitis, yakni menyajikan dengan cara menganalisa. Dari penelitian ini, Penulis menyimpulkan sebagai berikut 1. Bahwa Badan Wakaf Indonesia memiliki peranan dalam membangun tata kelola pelaksanaan Wakaf di Indonesia baik dalam menyelenggarakan administrasi maupun pengelolaan secara nasional yakni membina para nazhir 2. Bahwa sistem pengelolaan Wakaf memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah diterbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk itu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun tata kelola Wakaf lebih baik.Kata Kunci : Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Waka
Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi
Get PDFAbstract.After the integration of the judiciary, the Supreme Court has a very large responsibility which previously only managed judicial techniques (examining, adjudicating and deciding cases) and administration at the Supreme Court level, but after that the Supreme Court had to manage judicial and organizational techniques, administration , and the finance in the Supreme Court and the Judicial Agency below is supplemented by the authority of judicial review of legislation under the Act. However, with unification, cassation and authority judicial review can lead to accumulation of cases in the Supreme Court, so that this is contrary to the principle of fast justice and low costs and legal certainty will be ruled out. In addition, cases of judicial review at the Supreme Court also exclude the principle of audi et alteram partem, namely the statement heard by the parties in the trial, while the proceedings in the Supreme Court do not adhere to the principle as in the Constitutional Court which is open to the public.Keywords: Judicial Review, Audi et Alteram Partem, Constitutional Court. Abstrak.Setelah adanya penyatuatapan lembaga peradilan, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab yang sangat besar yang sebelumnya hanya mengelola teknis yudisial (memeriksa, mengadili, dan memutus perkara) dan administrasi di tingkat Mahkamah Agung, akan tetapi setelah itu Mahkamah Agung harus mengelola teknis yudisial dan organisasi, administrasi, serta finansial di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya ditambah lagi dengan kewenangan judicial review peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Namun, dengan penyatuatapan, kasasi dan kewenagan judicial review dapat mengakibatkan menumpuknya perkara di Mahkamah Agung, sehingga hal tersebut bertentangan dengan asas peradilan cepat dan biaya ringan serta kepastian hukum akan dikesampingkan. Selain itu, perkara judicial review di Mahkamah Agung juga mengenyampingkan prinsip audi et alteram partem yakni keterangan didengarkan oleh para pihak di dalam persidangan, sedangkan proses persidangan dalam Mahkamah Agung tidak menganut prinsip seperti di Mahkamah Konstitusi yang bersifat terbuka untuk umum. Kata Kunci: Judicial Review, Audi et Alteram Partem, Mahkamah Konstitus
Implementasi Paradigma Islam Wasathiyah; Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan
Get PDFAbstract:Indonesia is a country with a society that has a very high level of diversity (heterogeneous-pluralistic), and is framed in a united harmony of solidarity, and is based on Pancasila as the ideology of the nation. This is in accordance with the ideals of the nation\u27s founders with the motto Unity in Diversity (they remain one). Such diverse community conditions are certainly easily provoked by SARA issues, especially religious issues and have the potential to cause enormous conflict. The presence of hardliners in all walks of life is certainly a challenge for the government. Hardliners try to replace the ideology of the nation with the Wahhab / Muslim Brotherhood ideology that is extreme, hard, and rigid. This hardliner group aspires to the Khillafah Islamiyah state which is clearly in conflict with the foundations of the Pancasila state and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The birth of the Wasathiyah Paradigm as an intellectual response to his concern for the thought of hardliners who tried to divide the nation. Wasathiyah\u27s true understanding is able to harmonize inclusive and moderate thinking so as to create peace in the life of the nation and state, as well as building a progressive civilization.Keywords: Hardliners, Wasathiyah, Moderation Abstrak: Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang memiliki tingkat keberagaman sangat tinggi (heterogen-pluralistik), dan di bingkai dalam satu kesatuan harmoni solidaritas, serta berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetap satu). Kondisi masyarakat yang beragam seperti inilah tentu mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA terlebih isu agama dan berpotensi menimbulkan konflik yang sangat besar. Hadirnya para kelompok garis keras di segala lini kehidupan tentu menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah. Kelompok garis keras berusaha mengganti ideologi bangsa dengan ideologi Wahabi/Ikhwanul Muslimin yang ekstrem, keras, dan kaku. Kelompok garis keras ini mencita-citakan negara Khillafah Islamiyah yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal tersebut menjadi sebuah acaman yang membahayakan bagi persatuan bangsa dan berpotensi mendorong bangsa kita ke dalam jurang kehancuran. Lahirnya Paradigma Wasathiyah sebagai respon para intelektual terhadap keprihatinnannya terhadap pemikiran kelompok garis keras yang berusaha memecah belah bangsa. Pemahaman Wasathiyah yang benar mampu menyelaraskan pemikiran yang inklusif dan moderat sehingga mewujudkan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta membangun peradaban yang berkemajuan.Keywords: Kelompok Garis Keras, Wasathiyah, Moderas
Diskrimanasi Kelompok Liberal Terhadap Dakwah Orang Asli
Get PDFAbstractIn Malaysia, there are still a number of small minority groups living far from urban areas. They are called Orang Asli. The life system is still very simple and underdeveloped. This native place is often targeted by da\u27wah and other religious approaches each year. Until recently the emergence of a statement from the humanitarian group, namely Pro Human Rights (Proham), which refused to preach the native people. As well as criticizing the Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) for the involvement of indigenous propaganda. Then this issue received support from a group of liberals in Malaysia. They argue that these activities have usurped the right to freedom of religion. This statement shows that there are acts of discrimination against Islam. Because it is only addressed to the propaganda of Islam, does not offend and dispute other religions.Keywords: Liberals, Caucasians, Indigenous Peoples, Malaysia. AbstrakDi Negara Malaysia, masih ada sejumlah kelompok kecil minoritas yang hidup jauh dari perkotaan. Mereka ini disebut dengan Orang Asli. Sistem kehidupannya pun masih sangat sederhana dan terbelakang. Tempat orang asli ini sering dijadikan target dakwah dan pendekatan agama lain di setiap tahunnya. Hingga baru-baru ini munculnya pernyataan dari kelompok kemanusiaan, yaitu Pro Hak Asasi Manusia (Proham) yang menolak dakwah terhadap orang asli tersebut. Serta mengecam pihak Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) atas terlibatnya dakwah orang asli. Kemudian isu ini mendapat dukungan dari sekelompok orang liberal di Malaysia. Mereka berpendapat bahwa kegiatan tersebut telah merampas hak kebebasan beragama. Pernyataan yang dibuat ini menunjukkan adanya tindakan diskriminasi terhadap agama Islam. Karena hanya ditujukan kepada dakwah agama Islam, tidak menyinggung dan mempermasalahkan agama lainnya.Kata Kunci: Liberal, Dakwah, Orang Asli, Malaysia
Konsep Uang Dalam Islam
Get PDFAbstract.This research discusses how the concept of money in Islam. This research is a type of library research that focuses on qualitative data management with data analysis methods using the description-analysis method. The results of this study stated that money is capital money, money is not identical with capital, money is public goods, capital is private goods, money is flow concept, capital is stock concept. Money is not a commodity, even money in the Islamic concept is not included in the utility function. In Islam there is no time value of money. Islam only knows the Economic Value of Time and money is a flow concept.Keywords: Concept, Money, Islam Abstrak.Penelitian ini membahas bagaimana konsep uang dalam Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) yang menitikberatkan pada pengelolaan data secara kualitatif dengan metode analisis data menggunakan metode deskripsi-analisis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Uang adalah uang capital, uang tidak identik dengan modal, uang adalah public goods, modal adalah private goods, uang adalah flow concept, modal adalah stock concept. Uang bukan suatu komoditi, bahkan uang dalam konsep Islam tidak termasuk dalam fungsi utility. Dalam Islam tidak mengenal adanya time value of money. Islam hanya mengenal Economic Value of Time dan uang adalah flow concept.Kata Kunci; Konsep, Uang, Isla
Konsep Kesejahteraan Dalam Pemekaran Wilayah Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Get PDFWelfare is a dream and hope for every human being who lives on this earth. In an effort to meet the needs of their lives, humans will not be able to complete them or obtain them without the help of others. For the government, welfare is measured by the value of GNP per capita, which is the ratio between the value of GNP and the total population. An autonomous village will provide wide space for development planning which is a community need and is not burdened by work programs from various government agencies. This research is descriptive using a normative juridical method, which provides an overview of the Welfare Concept in Fiqh Siyasah against the Village Government according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The results of the study stated that; Aspects that are used as indicators to measure people\u27s welfare are income, population, health, education, employment, consumption, housing, and socio-culture. The concept of welfare can be implemented well if there is coordination and cooperation between village officials, the Village Consultative Body and community leaders.Keywords: Village; Public; Well-being; Constitution Abstrak Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain. Bagi pemerintah kesejahteraan diukur dengan nilai GNP perkapita, yang merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP dengan jumlah penduduk. Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat dan tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang Konsep Kesejahteraan Dalam Fiqh Siyasah Terhadap Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hasil penelitian menyatakan bahwa; aspek-aspek yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya. Konsep kesejahteraan bisa terlaksana dengan baik jika ada koordinasi dan kerja sama antara aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat. Kata Kunci: Desa; Masyarakat; Kesejahteraan; Undang-Undan
Dari Kisah Hayy Bin Yaqzhan Sampai Moralitas Ekonomi; Pemikiran Ekonomi Ibn Thufail
Get PDFAbstract This study discusses the economic thought of Ibn Thufail from the story of Hayy bin Yaqzhan to Economic Morality. With the aim to find out more about Ibn Thufail\u27s economic thought, especially seen from the story of Hayy bin Yaqzhan to economic morality. The study is descriptive qualitative using primary and secondary data relating to Ibn Thufail and analysis using content analysis. The results of this study show that the Story of Hayy bin Yaqzhan is a symbolic story in which contains matters relating to economic practices both the most basic and fundamental, and humans act as adaptive and creative creatures as well as tool-making being to meet various her needs. In the context of economic morality is largely determined by one\u27s consumption behavior towards goods and services.Keywords: Ibn Thufail, Hayy Bin Yaqzhan, Economic Morality AbstrakPenelitian ini membahas tentang pemikiran ekonomi Ibn Thufail dari kisah Hayy bin Yaqzhan sampai Moralitas Ekonomi. Dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh pemikiran ekonomi Ibn Thufail, terutama dilihat dari kisah Hayy bin Yaqzhan sampai moralitas ekonomi. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan Ibn Thufail dan analisis menggunakan content analysis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Kisah Hayy bin Yaqzhan merupakan kisah simbolik yang di dalamnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan praktek ekonomi baik dari yang paling dasar maupun fundamental, dan manusia berperan sebagai makhluk yang adaptif dan kreatif juga sebagai tool-making being guna memenuhi berbagai kebutuhan dirinya. Dalam konteks moralitas ekonomi sangat ditentukan oleh perilaku konsumsi seseorang terhadap barang dan jasa. Kata Kunci: Ibn Thufail, Hayy Bin Yaqzhan, Moralitas Ekonom
Kemampuan Bermedia dan Daya Kritis Para Mahasiswa Di Kabupaten Manggarai - Flores
Get PDFAbstract:This study aims to describe the ability of media and the critical power of students in Manggarai Regency. The ability to media is measured by indicators: The types of social media that are most often used, the ability to apply social media, frequently sought media content, the critical power of social media content, and social media content that is often distributed. The type of research used was a descriptive cross sectional study. The research respondents were 353 students who were determined using the proportional stratified random sampling technique. Data was collected using an online questionnaire. To guarantee the credibility of the data, researchers applied the one vote method and cross-checked through interviews via mobile phones. Data is presented in the form of tables and graphs. The results of the study show that the types of media most used by students are Facebook and WhatsApp. Both types of social media are applied by students themselves. Most students are able to apply these social media proficiently. However, many students use the media to access content that does not support their intellectual knowledge and insight. The use of media is limited to building social relations or friendship among students. This habit has an impact on students\u27 critical power in assessing hoax content and factual content. The results of this study illustrate the discrepancy between the ability to apply media and students\u27 critical power. This condition must be the concern of educators and stakeholders in Manggarai Regency.Keywords: Media, Critical Power, Manggarai Flores Students Abstrak:Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan bermedia dan daya kritis mahasiswa di Kabupaten Manggarai. Kemampuan bermedia diukur berdasarkan indikator-indikator: Jenis media sosial yang paling sering digunakan, kemampuan mengaplikasikan media sosial, konten media yang sering dicari, daya kritis terhadap konten media sosial, dan konten media sosial yang sering disebarkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif cross sectional. Responden penelitian berjumlah 353 mahasiswa yang ditentukan menggunakan teknik proportional stratified random sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner online. Untuk menjamin kredibilitas data, peneliti menerapkan metode one vote dan melakukan crosscheck melalui wawancara via handphone. Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis media yang paling banyak digunakan mahasiswa adalah facebook dan whatsapp. Kedua jenis media sosial ini diaplikasikan sendiri oleh mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa mampu mengaplikasikan media-media sosial tersebut secara mahir. Namun, banyak mahasiswa menggunakan media untuk mengakses konten-konten yang kurang mendukung pengetahuan dan wawasan intelektual mereka. Penggunaan media hanya sebatas membangun relasi sosial atau pertemanan di antara mahasiswa. Kebiasaan ini berdampak pada daya kritis mahasiswa dalam menilai konten-konten hoax dan konten-konten fakta. Hasil penelitian ini menggambarkan adanya diskrepansi antara kemampuan mengaplikasikan media dengan daya kritis mahasiswa. Kondisi ini mesti menjadi perhatian para pendidik dan stakeholdersdi Kabupaten Manggarai.Kata Kunci: Media, Daya Kritis, Mahasiswa Manggarai Flore