SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Full text linkSexual abuse, particularly against kids, is a grave issue due to its profound physical and psychological repercussions. Despite the existence of legislative frameworks like the Criminal Code and the Child Protection Law, implementation and enforcement encounter obstacles include insufficient proof and societal stigma. The case study of Case Number 1091/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr exemplifies endeavors to uphold the law against offenders of child sexual exploitation, highlighting the necessity to enhance legislation and public awareness for more effective and equitable management of sexual abuse. The judge\u27s ruling indicated that the defendant, Muhammad Fatih Mujahid, was conclusively found guilty of engaging in the economic and/or sexual exploitation of children. The defendant received a term of 7 years and 6 months in prison, along with a fine of 100 million rupiah. If the fine remains unpaid, it will be substituted by a three-month prison sentence. The government must enhance initiatives to fortify legislation and policies that are more efficacious in preventing and addressing instances of child sexual abuse. This entails informing the public of children\u27s rights and the legal ramifications of maltreatment.Keywords: Sexual Abuse; Children; Criminal Acts AbstrakPelecehan seksual, khususnya terhadap anak-anak, merupakan masalah serius karena dampak fisik dan psikologisnya yang mendalam. Meskipun telah ada kerangka legislatif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak, implementasi dan penegakannya menghadapi kendala termasuk bukti yang tidak memadai dan stigma masyarakat. Studi kasus Nomor 1091/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr merupakan contoh upaya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual anak, yang menyoroti perlunya peningkatan legislasi dan kesadaran publik untuk pengelolaan pelecehan seksual yang lebih efektif dan adil. Putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa, Muhammad Fatih Mujahid, secara meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak-anak. Terdakwa dijatuhi hukuman 7 tahun 6 bulan penjara, beserta denda 100 juta rupiah. Jika denda tetap tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman penjara tiga bulan. Pemerintah harus meningkatkan inisiatif untuk memperkuat undang-undang dan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual anak. Hal ini mencakup pemberian informasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dan konsekuensi hukum dari penganiayaan.Kata Kunci : Pelecehan Seksual; Anak; Tindak Pidana
Transformasi Struktur Sosial-Budaya Penyangga Sektor Ekonomi Masyarakat Labuan Bajo Sebagai Daerah Wisata Pasca Pandemi COVID-19
Full text linkCommunication and mindsets, demographic changes, new discoveries, conflicts or revolutions, natural disasters and climate change, wars, and other cultural influences can modify the socio-cultural structure as a buffer for the Labuan Bajo community\u27s economic sector. Labuan Bajo\u27s societal framework developed similarly to other communities. Labuan Bajo residents maintain generational organizational bonds. Labuan Bajo, with tourism as the main source of regional income for the Regional Government of the Province of NTT, underwent a major economic transition. Change demands are significant. Lifestyle, economic, and life activities in all areas of Labuan Bajo have changed. Post-Covid-19 pandemic policies influence community behavior and social and cultural interactions. Due to economic decline, communal quality of life has also declined. Community Return to tourist life. Tourist socio-cultural relationships are still well established, despite new social limits. Traditional markets give travelers native cuisine and goods.Keywords: Socio-Cultural; Tourist Abstract:Komunikasi dan pola pikir, perubahan demografis, penemuan baru, konflik atau revolusi, bencana alam dan perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh budaya lainnya dapat mengubah struktur sosial budaya sebagai penyangga sektor ekonomi masyarakat Labuan Bajo. Kerangka sosial Labuan Bajo berkembang serupa dengan komunitas lain. Warga Labuan Bajo menjaga ikatan organisasi generasi. Labuan Bajo dengan pariwisata sebagai sumber utama pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi NTT mengalami transisi ekonomi yang besar. Tuntutan perubahan itu penting. Gaya hidup, ekonomi, dan aktivitas kehidupan di seluruh wilayah Labuan Bajo telah berubah. Kebijakan pandemi pasca Covid-19 memengaruhi perilaku masyarakat dan interaksi sosial budaya. Karena penurunan ekonomi, kualitas hidup komunal juga menurun. Komunitas Kembali ke kehidupan turis. Hubungan sosial budaya turis masih terjalin dengan baik, meskipun ada batasan sosial baru. Pasar tradisional memberi wisatawan masakan dan barang asli.Kata Kunci: Perubahan Sosial Budaya; Pariwisat
Paradigma Negara Kesejahteraan Dalam Rekonseptualisasi Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual
Full text linkOne of the instruments for fulfilling welfare is waqf and one of the potential waqf that has economic value is waqf of intellectual property rights (IPR). However, in practice its management is limited by the Copyright Law which states that the economic rights of intellectual property rights can only be exploited from the registration of the work, up to 70 years after the author\u27s death. The time limit for the exploitation of these economic rights extends to works that will become public property (public domain) and can be enjoyed by the community without having to pay the royalties, so it cannot be managed by the Waqf Board forever even though the wakif wants to endow IPR forever. In addition, the transfer and management of IPR waqf has not received special attention, especially in the juridical order related to the mechanism, so that it is still in the stage of legal uncertainty. Therefore, this study aims to strengthen the position and potential of waqf IPR in the practice of the welfare state and regulate the transition and management of it in laws and regulations. The research method used in this article is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the IPR waqf in the effort to achieve the welfare state must be exempted from being permanently restricted and the transfer and management of IPR waqf must be carried out by granting IPR certificates issued by the Government.Keywords: Welfare State; Waqf; Intellectual Property Right AbstrakSalah satu instrument pemenuhan kesejahteraan adalah wakaf dan salah satu potensi wakaf yang memiliki nilai ekonomis adalah wakaf hak atas kekayaan intelektual (HKI). Namun, dalam praktik pengelolaannya terlimitasi oleh UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak ekonomi dari HKI hanya dapat dieksploitasi dari didaftarkannya karya tersebut, hingga 70 tahun pasca pencipta meninggal dunia. Limitasi waktu akan eksploitasi hak ekonomi tersebut berhilir kepada karya yang akan menjadi milik masyarakat (domain public) dan dapat dinikmati masyarakat tanpa harus membayar royalti tersebut, sehingga tidak dapat dikelola oleh Badan Wakaf secara selamanya kendati wakif menginginkan untuk mewakafkan HKI selamanya. Selain itu, pengalihan dan pengelolaan wakaf HKI juga belum mendapat perhatian khusus terutama pada tatanan yuridis terkait mekanismenya, sehingga hal tersebut masih dalam tahap ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukuhkan posisi dan potensi wakaf HKI dalam praktik negara kesejahteraan dan mengatur peralihan serta pengelolaannya dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa wakaf HKI pada upaya pencapaian negara kesejahteraan harus dikecualikan limitasinya menjadi selamanya dan pengalihan serta pengelolaan wakaf HKI harus dilakukan dengan pemberian sertifikat HKI yang dikeluarkan oleh Pemerintah.Kata Kunci: Negara Kesejahteraan; Wakaf; Hak atas Kekayaan Intelektua
Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Buku The Miracle of Giving Karya Yusuf Mansur
Full text linkIn carrying out da\u27wah activities one can do it in various ways. One of what Yusuf Mansur did was preaching through written media. He provided motivation and inspiration about the enormity of the magic of alms and night prayers as well as sunnah services that can increase the level of prayer, as well as efforts to make it come true more quickly. Yusuf Mansur in his book The Miracle Of Giving emphasizes that worship is a solution, even a method to overcome various life problems and achieve happiness. The purpose of this study is to find out what the contents of the da\u27wah messages are contained in The Miracle Of Giving, and what are the contents of the dominant da\u27wah messages in The Miracle Of Giving. This research method is a quantitative content analysis method with a descriptive approach. The results of this study state that in the book The Miracle of Giving there are 26 messages of preaching aqidah, 35 messages of sharia preaching and 67 messages of moral preaching. The most dominant da\u27wah messages in The Miracle Of Giving are moral messages with a percentage of 52.34%, followed by sharia messages with a percentage of 27.34% and finally messages of faith with a percentage of 20.32%.Keywords: Analysis; Contents of Da\u27wah Messages; The Miracle of Giving book AbstrakDalam melakukan kegiatan dakwah seseorang bisa melakukannya dengan berbagai hal. Salah satu yang dilakukan oleh Yusuf Mansur adalah berdakwah dengan media tulisan. Beliau memberikan motivasi dan inspirasi tentang dahsyatnya keajaiban sedekah dan shalat malam serta ibadah-ibadah sunnah yang mampu meningkatkan kadar doa, juga usaha agar lebih cepat terkabulkan. Yusuf Mansur dalam Karya bukunya The Miracle Of Giving menekankan bahwa ibadah adalah sebuah solusi, bahkan metode untuk mengatasi berbagai problematika kehidupan dan mencapai kebahagiaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa isi pesan dakwah yang terkandung dalam buku The Miracle Of Giving, dan apa isi pesan dakwah yang dominan dalam buku The Miracle Of Giving. Metode penelitian ini adalah metode analisis isi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam buku The Miracle of Giving terdapat pesan dakwah akidah sebanyak 26 pesan, pesan dakwah syariah sebanyak 35 pesan dan pesan dakwah akhlak sebanyak 67 pesan. Pesan dakwah yang paling dominan pada buku The Miracle Of Giving adalah pesan akhlak dengan persentase 52,34%, yang diikuti oleh pesan syariah dengan persentase 27,34% dan terakhir pesan akidah dengan persentase 20,32%.Kata Kunci: Analisis; Isi Pesan Dakwah; Buku The Miracle of Givin
The Contribution of Legal Substance in the Indonesian Criminal Law System to Eliminating the Corruption Culture
Full text linkEradicating the culture of Corruption in people\u27s lives cannot only be done by enforcing the Law, but also by having strong laws and also the courage and willingness of the authorities to apply these laws fairly and firmly. This study also aims to evaluate the effectiveness of criminal Law in dealing with criminal acts of Corruption and provide recommendations to improve weaknesses in the Indonesian criminal law system related to handling criminal acts of Corruption. The method used is a qualitative research method with a literature approach and a statutory approach. The results of the study state that there are weaknesses and challenges in enforcing the Law on Corruption in Indonesia. Therefore there must be government efforts to handle and prevent this criminal act of Corruption. Apart from building anti-corruption awareness so that Corruption does not become a culture in society.Keywords: Corruption Culture; Legal Substance; Legislation Abstrak:Pemberantasan budaya korupsi di dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dapat dilakukan dengan penegakan hukum saja, namun juga harus memiliki undang-undang yang kuat dan juga keberanian serta kemauan dari pihak-pihak yang berwenang untuk menerapkan hukum tersebut secara adil dan tegas. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum pidana dalam menangani tindak pidana korupsi dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam sistem hukum pidana Indonesia terkait penanganan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada kelemahan dan tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu harus ada upaya dari pemerintah dalam melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana korupsi tersebut. Selain harus membangun kesadaran anti-korupsi agar korupsi tidak menjadi budaya di masyarakat.Kata Kunci: Budaya Korupsi; Substansi Hukum; Peraturan Perundang-undanga
Perlindungan Hukum Pembelian Rumah Susun Sistem Pre Project Selling Melalui Perjanjian Pengikat Jual Beli yang dibuat oleh Notaris
Full text linkLand is something that is very much needed by humans from the time humans are born until they die, everyone in the world definitely needs a shelter or place to live so that he can survive without rain or heat, in Indonesia itself because land is limited and the population is increasing. increased, not least in this era many developers are building houses in a vertical form or upwards which we are usually familiar with apartments, in Indonesia itself the rules governing these apartments are contained in Law Number 20 of 2011 concerning flats, which in article 42 paragraph 1, the developer is allowed to market the building that will be built or known as pre-project selling, so that sales using this system do not harm consumers, the developer must meet the conditions regulated in the apartment law. This research is a normative juridical research, namely research that examines or analyzes based on sources of legislation and by using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study are that every sale made by the developer must meet the conditions set out in the apartment law and must also meet the legal requirements of the agreement so that consumers get clear legal protection against purchasing the apartment or apartment.Keywords: pre project selling, legal protection, PPJB, Notary. Abstrak Tanah merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia sejak manusia itu lahir hingga meninggal dunia, setiap orang di dunia pasti membutuhkan hunian atau tempat tinggal agar dia bisa bertahan hidup dengan tidak kehujanan maupun kepanasan, di Indonesia sendiri karena tanah itu bersifat terbatas dan jumlah penduduk yang semakin meningkat maka tidak sedikiti di era sekarang banyak pengembang yang membangun rumah dalam bentuk vertikal atau keatas yang biasa kita kenal dengan apartemen, di indonesia sendiri aturan yang mengatur apartemen tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun, yang mana dalam pasal 42 ayat 1 tersebut pengembang diperbolehkan memasarkan bangunan yang akan dibangunya atau dikenal dengan istilah pre project selling, agar penjualan dengan sistem tersebut tidak merugikan konsumen maka pengembang harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang rumah susun tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji atau menganalisa berdasarkan pada sumber peraturan perundang-undangan dan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu setiap penjualan yang dilakukan oleh pengembang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang rumah susun dan harus juga memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang jelas terhadap pembelian rumah susun atau apartemen tersebut.Kata kunci: pre project selling, perlindungan hukum, PPJB, Notaris
Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran
Full text linkThe discipline of Nasikh wa Mansukh is an essential component of the knowledge of the Quran that the mufassir must possess in order to interpret the verses of the Quran. Nasakh is the abolition of syara\u27 law by the proposition of syara\u27 that descends in time, then when between the two there are messages that appear contradictory at first glimpse and cannot be compromised. This manuscript theory is used as an alternative methodology to resolve apparent contradictions (ta\u27arudh) between verses of the Qur\u27an that cannot be resolved using existing methodologies such as takhsih al-\u27amm, taqyd al-muthlaq, and others. Naskh only appears in shari\u27a law such as Amr (command) and Nahyi (prohibition), both shorih (clearly) in orders or with words khabar (news) that contain the meaning of orders and prohibitions, provided that they are not related to matters of faith such as Allah\u27s essence and nature, the books, and the last day. In addition to referencing moral ethics and the fundamentals of worship and mu\u27amalah. Thus, the discussion of nasikh mansukh in the Qur\u27an cannot be separated from the capacity of a mufassir or mujtahid to investigate God\u27s messages, both in the field of shari\u27a law and ethics, which are perennially valid.Keywords: Nasikh; Mansukh; Al-Qur\u27an Abstrak:Disiplin Nasikh wa Mansukh merupakan komponen penting dari pengetahuan Al-Qur\u27an yang harus dimiliki mufassir untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur\u27an. Nasakh adalah penghapusan hukum syara\u27 oleh dalil syara\u27 yang turun dalam waktu, kemudian di antara keduanya terdapat pesan yang sekilas tampak kontradiktif dan tidak dapat dikompromikan. Teori manuskrip ini digunakan sebagai metodologi alternatif untuk menyelesaikan kontradiksi yang tampak (ta\u27arudh) antara ayat-ayat Al-Qur\u27an yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metodologi yang ada seperti takhsih al-\u27amm, taqyd al-muthlaq, dan lain-lain. Naskh hanya muncul dalam hukum syariat seperti Amr (perintah) dan Nahyi (larangan), baik shorih (jelas) dalam perintah maupun dengan kata khabar (berita) yang mengandung arti perintah dan larangan, asalkan tidak berkaitan dengan masalah iman seperti hakikat dan sifat Allah, kitab-kitab, dan hari akhir. Selain merujuk pada etika moral dan dasar-dasar ibadah dan mu\u27amalah. Dengan demikian, pembahasan nasikh mansukh dalam al-Qur\u27an tidak lepas dari kemampuan seorang mufassir atau mujtahid dalam mengkaji pesan-pesan Tuhan, baik dalam bidang hukum syariat maupun etika, yang berlaku sepanjang masa.Kata Kunci: Nasikh; Mansukh; Al-Qur\u27an
Pendidikan Berbasis Moderasi Beragama sebagai Implementasi Rahmatan Lil \u27Alamin
Full text linkEducation should be designed and implemented by providing space for every human being who wants to know and improve their religious abilities, as well as the potential for soft skills so that human beings are created in accordance with their physical and spiritual nature. The internalization of religious moderation in the educational environment is evidenced by the development of knowledge related to good tolerance and the application of tolerance awareness in the educational environment. This research is a library research, and library data is ready-to-use and is a secondary source which is then analyzed using qualitative descriptive data analysis. the results found are that the educational space can be a means of information and understanding of religious moderation in the midst of diversity for the realization of peace and prosperity in the life of religion and the nation of Indonesia. In conclusion, religious moderation is a religious attitude that is balanced between the practice of one\u27s own religion and respect for the religious practices of other people of different beliefs. Education space has a big role in forming a moderate generation that will become the generator of human civilization.Keywords: Education, Moderation, Religion, Rahmatan lil \u27Amen Abstrak:Pendidikan hendaknya dirancang dan dilaksanakan dengan memberikan ruang bagi setiap insan yang ingin mengetahui serta meningkatkan kemampuan beragamanya, begitu pula dengan potensi soft skillnya agar tercipta manusia yang sesuai dengan fitrah lahiriyah dan bathiniyahnya. Internalisasi moderasi beragama di lingkungan pendidikan, dibuktikan dengan dibangunnya pengetahuan terkait toleransi yang baik dan penerapan kesadaran toleransi di lingkungan pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dan data pustaka bersifat siap pakai serta merupakan sumber sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. hasil yang ditemukan adalah bahwa ruang pendidikan dapat menjadi sarana informasi dan pemahaman akan moderasi beragama yang berada di tengah keragaman demi terwujudnya kedamaian dan kesejahteraan kehidupan keagamaan dan kebangsaan negara Indonesia. Simpulannya moderasi beragama merupakan sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Ruang pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk generasi yang moderat yang akan menjadi pembangkit peradaban manusia.Kata Kunci: Pendidikan, Moderasi, Beragama, Rahmatan lil ‘Aami
Pertanggungjawaban Artis dalam Mempromosikan Judi Online
Full text linkOnline gambling is a crime that is contrary to state law, religious law and societal norms. Gambling is a form of game of chance which is an illegal act. As technology develops, online forms of gambling emerge whose scope crosses national borders. The research method used is qualitative research. The approach method in the research used a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research state that the provisions relating to online gambling that apply in Indonesia violate religious law, state law and societal norms. Violation of criminal law in online gambling, violating 55 of the Criminal Code, Article 303 bis of the Criminal Code, Article 303 of the Criminal Code, and Article 45 paragraph (2) and 27 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 Amendment to the ITE Law Number 8 of 2011 concerning Information and Electronic Transactions.Keywords: Online gambling; responsibility; perpetrator AbstrakJudi online termasuk tindak Pidana kejahatan yang bertentangan dengan hukum negara, hukum agama, dan norma masyarakat. Perjudian merupakan bentuk permainan yang bersifat untung-untung yang termasuk perbuatan ilegal. Seiring perkembangan teknologi maka timbul bentuk perjudian yang dilakukan secara online yang ruang lingkupnya melintasi batas suatu negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode pendekatan dalam penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan berkaitan judi online yang berlaku di Indonesia melanggar hukum agama, hukum negara, dan norma masyarakat. Pelanggaran hukum pidana dalam judi online, melanggar 55 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, Pasal 303 KUHP, dan Pasal 45 ayat (2) dan 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan UU ITE Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Kata kunci: Judi online; pertangnggung jawaban; pelak
Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Full text linkThe philosophical foundation applied in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications aims to provide significant meaning and benefits for the national interest. Although Indonesia is a member of the World Trade Organization and has ratified several international conventions in the field of Intellectual Property Rights (IPR), the country is also committed to protecting legitimate brand owners as well as protecting the public from counterfeit or counterfeit products. The legal framework of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications has an important role in maintaining healthy business competition, creating fairness, protecting consumers, and supporting Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and domestic industries. This reflects the legal determination to provide protection to rightful brand owners and prevent counterfeit practices that harm consumers and the national economy. Thus, the philosophical foundation of the Act serves the national interest by focusing on protecting the rights of brand owners and promoting a fair and healthy business ecosystem.Keywords: Politics; Law; Brand; Geographical Indications AbstrakLandasan filosofis yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bertujuan untuk memberikan makna dan manfaat yang signifikan bagi kepentingan nasional. Meskipun Indonesia adalah anggota Organisasi Perdagangan Dunia dan telah meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), negara ini juga berkomitmen untuk melindungi pemilik merek yang sah serta melindungi masyarakat dari produk tiruan atau pemalsuan. Kerangka hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki peran penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, menciptakan keadilan, melindungi konsumen, serta mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri. Ini mencerminkan tekad hukum untuk memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang sah dan mencegah praktek pemalsuan yang merugikan konsumen dan perekonomian nasional. Dengan demikian, landasan filosofis Undang-Undang ini melayani kepentingan nasional dengan berfokus pada pelindungan hak-hak pemilik merek dan mempromosikan ekosistem bisnis yang adil dan sehat.Kata kunci: Politik hukum; Merek; Indikasi Geografi