SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan
Get PDFAbstractThe Covid-19 case puts the world in a state of turmoil, uncertainty, complexity and uncertainty, making problems, challenges, and even threats of the Indonesian nation and state increasingly large and complex. Entering 2020, the entire world including Indonesia is threatened by the outbreak of the spread of Covid-19. As a result of Covid-19, all lives of the Indonesian people, including economic life, are threatened. To remedy this situation, the President established a policy in the form of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and / or In Order to Face Threats that Endanger the National Economy and / or Financial System Stability. This government policy did not go smoothly, but received a lot of criticism from various parties.Keywords: Perppu, legislation AbstrakKasus Covid-19 menjadikan dunia berada dalam keadaan yang bergejolak (Volatility), tidak pasti (Uncertainity), kompleks (Complexity), dan tidak jelas (Ambiguity) membuat persoalan, tantangan, bahkan ancaman bangsa dan negara Indonesia bertambah besar dan kompleks. Memasuki tahun 2020, seluruh dunia termasuk Indonesia terancam dengan merebaknya penyebaran Covid-19. Akibat Covid-19 ini, segala kehidupan bangsa Indonesia, termasuk kehidupan ekonomi menjadi terancam. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, Presiden menetapkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan pemerintah ini tidaklah berjalan mulus begitu saja, melainkan mendapat banyak kritik dari berbagai pihak.Kata Kunci: Perppu, Perudang-undanga
Social Inclusion; Practical Strategies to Promote Equality of Socio-Economics In Islamic Economic Framework
Get PDFAbstract;Indonesian economic condition for the last decade increases its rate of economic growth. Unfortunately, it also raises the rate of inequality of income distribution of people. In this case, needed any integrated strategy to slow down inequality to attain equality of socio-economics of community. Social inclusion in Islamic economic perspective is one of the key policy ingredients to attain stable and just economic development of society. Social inclusion is focusing on creating conditions for equal opportunities and equal access for all in all aspect of life. Social inclusion means full and active participation of every member of society in all aspect of life including; civic, social, economic, and political activities. This paper will examine the concept of social inclusion focused on economical aspect. In this context, social inclusion can be understood as the process by which society combatting poverty. Combatting poverty means to remove the main factor of social exclusion. Participation and inclusiveness should structure the new approach to combating poverty. This requires paradigm shift from exclusion to inclusion. More than that it should be; ethical norm, moral imperative, allowable principal and societal purpose, and hand in hand with economic system of Islam. One of the strategies to promote equality of socio-economic is consideration, the concern on needs of individuals and group. Integrated objective from this subject is to reduce poverty, employment opportunity, and sustainable development. This is in line with the objective of Islamic economic system to attain equality of income distribution of all of society. Methodology of paper on this subject is developmental research. In developmental research, the theory of social inclusion is reproduced, rectified, and perfected in line with Islamic economic framework. There are many researches regarding social inclusion, this paper specifically discusses social inclusion in promoting equality of socio-economic in Islamic economic perspective.Keywords: Social inclusion, socio-economics, Islamic economic. Abstrak:Kondisi perekonomian Indonesia selama satu dekade terakhir meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Sayangnya, hal tersebut juga meningkatkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan strategi terpadu untuk memperlambat ketimpangan untuk mencapai kesetaraan sosial ekonomi masyarakat. Inklusi sosial dalam perspektif ekonomi Islam merupakan salah satu bahan kebijakan utama untuk mencapai pembangunan ekonomi masyarakat yang stabil dan berkeadilan. Inklusi sosial berfokus pada penciptaan kondisi untuk kesempatan yang sama dan akses yang sama untuk semua dalam semua aspek kehidupan. Inklusi sosial berarti partisipasi penuh dan aktif dari setiap anggota masyarakat dalam semua aspek kehidupan termasuk; kegiatan sipil, sosial, ekonomi, dan politik. Makalah ini akan mengkaji konsep inklusi sosial yang difokuskan pada aspek ekonomi. Dalam konteks ini, inklusi sosial dapat dipahami sebagai proses yang digunakan masyarakat untuk memerangi kemiskinan. Memerangi kemiskinan berarti menghilangkan faktor utama pengucilan sosial. Partisipasi dan inklusivitas harus menyusun pendekatan baru untuk memerangi kemiskinan. Hal ini membutuhkan pergeseran paradigma dari eksklusi ke inklusi. Lebih dari itu seharusnya; norma etika, keharusan moral, prinsip dan tujuan masyarakat yang diperbolehkan, dan sejalan dengan sistem ekonomi Islam. Salah satu strategi untuk mendorong pemerataan sosial ekonomi adalah dengan memperhatikan kebutuhan individu dan kelompok. Tujuan terpadu dari mata pelajaran ini adalah untuk mengurangi kemiskinan, kesempatan kerja, dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem ekonomi Islam untuk mencapai pemerataan distribusi pendapatan seluruh masyarakat. Metodologi penulisan pada subjek ini adalah penelitian pengembangan. Dalam penelitian pembangunan, teori inklusi sosial direproduksi, diperbaiki, dan disempurnakan sejalan dengan kerangka ekonomi Islam. Banyak penelitian mengenai inklusi sosial, tulisan ini secara khusus membahas tentang inklusi sosial dalam mempromosikan kesetaraan sosial ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam.Kata kunci: Inklusi sosial, sosial ekonomi, ekonomi Islam
Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan
Get PDFAbstract.An internet purchase agreement (E-commerc) in terms of aspects of civil law is very fundamental. E-commerce is quite easy to use in terms of buying and selling transactions, so there is a legal relationship inherent through internet transactions. The Electronic Information and Transaction Law (UUITE) is the basis for regulating electronic transactions through internet media such as mobile computers and others, so that these activities result in accountable legal actions. In order for the legal actions taken to be accountable, the transaction made in the form of an electronic agreement is written. The importance of legal issues in the field of E-commerce aims to provide protection and settlement of disputes in sale and purchase agreements for parties that use electronic media as a media transaction. This study emphasizes the legality (strength of law) of E-commerce agreements, and choice of law dispute resolution (choice of law) in the implementation of dispute resolution between parties in transactions through electronic media.Keywords: Alternative Dispute Resolution-ADR, E-commerce, Online Buying and Selling Abstrak.Perjanjian pembelian melalui internet (E-commerc) dalam hal aspek hukum perdata sangat fundamental. E-commerce cukup mudah digunakan dalam hal transaksi jual beli, sehingga terdapat hubungan hukum yang melekat melalui transaksi internet. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) sebagai dasar pengaturan transaksi elektronik melalui media internet seperti komputer handphone dan lainnya, sehingga dari kegiatan tersebut mengakibatkan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Agar perbuatan hukum yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka transaksi yang dibuat berupa perjanjian elektronik secar tertulis. Pentingnya permasalahan hukum di bidang E-commerce bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli bagi para pihak yang menggunakan media elektronik sebagai media transaksi. Penelitian ini lebih menekankan pada legalitas (kekuatan hukum) perjanjian E-commerce, dan penyelesaian sengketa choice of law (pilihan hukum) dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa antara para pihak dalam transaksi melalui media elektronik.Kata kunci: Alternative Dispute Resolution-ADR, E-commerce, Jual-beli Online
Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pranata Hukum Islam di Indonesia
Get PDFLegal institutions are norms and laws that are considered important to support activities in the community. With it, peace and tranquility are created and good habits of behavior are created. MUI is a place to complain for Muslims in Indonesia about matters related to problems in society. With the fatwa produced by the MUI, it will answer the needs of Muslims, its existence can also help ease the task of the government. This study uses a qualitative descriptive research method, with a literature approach. The results of the study state that in legal institutions, the fatwa of the MUI ulama can become legally binding if it is formalized into laws or derivative regulations under it.Keywords: Islamic Law Institutions; Fatwa; MUI Abstrak:Pranata Hukum merupakan suatu norma dan hukum yang dianggap penting untuk mendukung kegiatan di masyarakat. Dengannya, tercipta ketenangan dan kedamaian serta kebiasaan perilaku yang baik. MUI merupakan tempat untuk mengadu bagi Umat Islam di Indonesia mengenai hal-hal yang terkait permasalahan di masyarakat. Dengan fatwa yang diproduksi oleh MUI akan terjawab kebutuhan umat Islam, keberadaanya juga dapat membantu meringankan tugas pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan literature. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam pranata hukum, fatwa ulama MUI dapat menjadi legalitas hukum yang mengikat apabila diformalkan menjadi undang-undang atau peraturan turunan dibawahnya.Kata Kunci: Pranata Hukum Islam; Fatwa; MU
Partisipasi Organisasi Massa Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Tahun 2017 Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam
Get PDFIt is critical to consider regional mass organizations\u27 participation in the 2017 DKI Jakarta Regional head election. This is because regional organizations are regarded as playing a critical role in the implementation of regional head elections in various regions in the election of Governor and Deputy Governor. The Betawi Rempug Forum (FBR) was one of the regional mass organizations that took part in the DKI Jakarta Regional head election. In the Regional head election, this mass organization plays a role in supporting and succeeding the candidate pairs for governor and deputy governor. This research focuses on the participation of mass organizations in the Regional Head Election. The participation of mass organizations is important to study considering that the success of an election can be seen from the level of community participation. This study uses a qualitative method, with a literature and empirical approach. The research data were obtained from several regulations, books, articles, journals, newspapers, and phenomena in the field. The result of this research is that there is ethnic influence which is one of the factors that causes FBR to support one pair of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta, FBR\u27s support is caused by the influence of figures from the pair of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta. Also the role of the FBR leadership affects the aspirations of the Betawi people, so that it has an impact on the progress of Betawi culture and the economy of the Betawi people.Keywords: Participation; Ormas; Regional Head Election AbstrakPartisipasi ormas daerah dalam Pilkada DKI Jakarata Tahun 2017 patut diperhitungkan. Hal ini dikarenakan dalam pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, ormas daerah dinilai mempunyai peran begitu penting bagi terlaksananya Pilkada di berbagai daerah. Forum Betawi Rempug (FBR) merupakan salah satu ormas daerah yang berpartisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta. Ormas ini berperan dalam mendukung dan mensukseskan calon pasangan gubenur dan wakil gubenur dalam Pilkada tersebut.Penelitian ini fokus pada partisipasi organisasi masa dalam Pemilihan Kepala Daerah. Partisipasi ormas penting untuk diteliti megingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris. Adapun data penelitian diperoleh dari beberapa peraturan, buku, artikel, jurnal, surat kabar, dan fenomena di lapangan. Hasil penelitian ini ialah adanya pengaruh etnis yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan FBR mendukung salah satu pasangan Gubenur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta, dukungan FBR disebabkan oleh pengaruh figur dari pasangan Gubenur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Juga peran pimpinan FBR berpengaruh bagi aspirasi masyarakat betawi, sehingga berdampak bagi kemajuan budaya betawi maupun perekonomian masyarakat betawi.Kata Kunci: Partisipasi, Ormas, Pemilihan Kepala Daera
Pendidikan Kampus Sebagai Media Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa
Get PDFAbstract.Corruption has been happening for a long time in Indonesia. The practice of abuse of authority, bribery, giving facilitation payments, illegal fees, giving rewards on the basis of collusion and nepotism as well as the use of state money for personal interests, are interpreted as acts of corruption and are considered as common things in this country. Ironically, nowadays there is a lot of corruption that occurs not only among officials but also in small communities. Although efforts to eradicate it have been carried out for more than four decades, however, these corrupt practices continue, there is even a tendency for the modus operandi to be more sophisticated and organized, making it even more difficult to overcome.Keywords: Anti-corruption Education, KPK, Community Culture Abstrak.Korupsi telah terjadi sejak lama di Indonesia. Praktik penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, saat ini banyak korupsi yang terjadi bukan hanya pada kalangan pejabat saja tetapi pada kalangan masyarakat kecil. Walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, namun, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.Kata Kunci: Pendidikan Antikorupsi, KPK, Budaya Masyaraka
Kontrak Mudharabah Pada PT. Sarana Multigriya Financial Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah
Get PDFAbstract:SMF is a secondary housing company that provides refinancing to Islamic banks. SMF financing aims to address housing finance mismatch funding issues in Islamic banks. The application of the contract to this cooperation is the mudharabah contract. With mudharabah contracts, the SMF and Islamic Banks can invest from the profit sharing ratio. The mudharabah contract application in this collaboration must comply with the Fatwa Council National Fatwa regulations NO: 07 / DSN-MUI / IV / 2000 regarding mudharabah financing. This study uses a qualitative method. The research technique used is content analysis and the research approach method is normative juridical. The data used are primary data taken from interviews and draft secondary data contracts, MUI fatwas, literature studies. The objects studied were the contract formation procedure, the contents of the contract, and the conformity of the contract to the Fatwa of the National Sharia Council NO: 07 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning mudharabah financing. The results of this study can be concluded that the SMF procedure in providing financing to Islamic banks is very concerned about risk and analyzes the business feasibility of sharia banks and the suitability of the mudharabah agreement at the SMF on the National Sharia Council Fatwa NO: 07 / DSN-MUI / IV / 2000 in SMF in general with the MUI fatwa. However, in bearing losses and profit sharing ratio at the mudharabah contract in SMF, it is less in accordance with the National Sharia Council Fatwa NO: 07 / DSN-MUI / IV / 2000.Keywords: Contract, Mudharabah, MUI Fatwa Abstrak:SMF merupakan perusahaan sekunder perumahan yang memberikan refinancing kepada Bank Syariah. Pembiayaan SMF bertujuan untuk mengatasi masalah mismatch funding pembiayaan perumahan di Bank Syariah. Penerapan Akad pada kerja sama ini yaitu akad mudharabah. Dengan akad mudharabah, maka SMF dan Bank Syariah dapat berinvestasi dari nisbah bagi hasil. Aplikasi akad mudharabah dalam kerja sama ini harus mematuhi peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah conten analysis dan metode pendekatan penelitian adalah yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data primer yang diambil dari wawancara dan data sekunder draft kontrak, fatwa MUI, studi kepustakaan. Adapun objek yang diteliti adalah prosedur pembentukan akad, isi akad, dan kesesuaian akad pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan prosedur SMF dalam memberikan pembiayaan kepada bank syariah sangat memperhatikan risiko dan menganalisis kelayakan bisnis bank syariah dan kesesuaian akad mudharabah di SMF pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 di SMF pada umumnya sudah sesuai dengan fatwa MUI. Namun dalam menanggung kerugian dan nisbah bagi hasil pada akad mudharabah di SMF kurang sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.Kata Kunci: Kontrak, Mudharabah, Fatwa MU
Humanisme Waris Dalam Islam
Get PDFAbstract:The inheritance system in Islam reaps several differences of opinion, especially when faced with the values of religious humanism such as the value of brotherhood, freedom and equality. Differences of opinion are more visible in the concept of inheritance between men and women, 2: 1. However, in terms of humanism, justice cannot be separated from human life. Whereas Islam itself has its own meaning about justice; that fair does not always have to be the same. Therefore, the concept of 2: 1 between male and female heirs in Islamic law is not a form of injustice. This is due to the factors behind the development. One of them is the difference in the roles of men and women in family life. Where women get a living, while getting inheritance rights. Whereas men get inheritance rights, but still have to support the women who are in their dependents.Keywords: Inheritance Law, Inheritance Humanism, Islamic Law Abstrak:Sistem waris dalam Islam memang menuai beberapa perbedaan pendapat, apalagi bila dihadapkan pada nilai-nilai humanisme religius seperti nilai persaudaraan, kebebasan, dan persamaan. Perbedaan pendapat lebih terlihat pada konsep pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, 2:1. Namun demikian, dalam paham humanisme, keadilan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sedangkan Islam sendiri memiliki makna tersendiri tentang keadilan; bahwa adil tidak selalu harus sama. Oleh karena itu, konsep 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam syariat Islam, bukan suatu bentuk ketidakadilan. Hal ini disebabkan karena adanya faktor yang melatarbelakangi pembangian tersebut. Salah satunya ialah perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Dimana perempuan mendapat nafkah, sekaligus mendapat hak warisan. Sedangkan laki-laki mendapat hak warisan, namun masih harus menafkahi kaum perempuan yang berada di dalam tanggungannya.Kata Kunci: hukum waris, humanisme waris, hukum Isla
