SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta
Get PDFAbstractThe legal relationship between the creator / owner of rights Associated with copyright infringers is essentially a "private to private" relationship (privaaatrechtelijk). However, in Law Number 28 Year 2014 concerning Copyrights, criminal sanctions for copyright infringement are regulated, because certain matters constitute a highly despicable act in which other mechanisms other than criminal are deemed ineffective. This research uses a qualitative research method with a literature approach and a statute approach. The results of the study stated that the application of criminal sanctions by the drafters of the law was placed as ultimum remidium because basically the victims of copyright infringement preferred to restore rights in the form of civil damages.Keywords: Criminal Law, Violation, Copyright AbstrakHubungan hukum antara Pencipta/pemilik Hak Terkait dengan pelanggar hak cipta pada hakikatnya adalah hubungan “privat to privat” (privaaatrechtelijk). Namun, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta, karena untuk hal-hal tertentu merupakan perbuatan yang sangat tercela dimana mekanisme lain selain pidana dianggap tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur (literature approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana oleh penyusun undang-undang ditempatkan sebagai ultimum remidium karena pada dasarnya pihak korban pelanggaran hak cipta lebih memilih pemulihan hak dalam bentuk ganti rugi perdata.Kata Kunci: Hukum Pidana, Pelanggaran, Hak cipt
Negosiasi Sosiologis Masyarakat Gresik Dalam Seni Religi Hadrah
Get PDFAbstractCulture that develops in society is a reflection of social society and community assessment. One form of culture is art. In the Gresik community, its development lies in Islamic religious art, so the developing arts also adapt Islamic religion to Hadrah\u27s religious art forms. The existence of Hadrah in society is a shared responsibility, which is seen from the public awareness of the growth of Hadrah\u27s religious arts. This study discusses the sociological negotiations of the Hadrah Art of Religion on the development and growth of the Gresik community. This research included content analysis research on how Hadrah\u27s religious arts influenced economic, cultural and educational aspects in Gresik, East Java, Indonesia. The sociological point of view of Homi K. Babha is used to see the development and continuity of Hadrah\u27s religious arts that negotiate with the community so that they can contribute to it. The results of the study show that to maintain the existence of the Gresik community, an awareness is maintained to continue to support and recognize the present presentation of the religious arts of Hadrah. Besides through approaches to support and recognize Hadrah\u27s religious arts, they also try to find out how the history of Hadrah\u27s religious art is found in the Gresik community. By knowing the existence of Hadrah\u27s religious art and how it is known to the public, it will help to add appreciation to Hadrah\u27s religious art. The religious art of Hadrah and its presidents is expected to be able to create the present Hadrah religious art innovations that reflect without leaving the form of presentation of Hadrah\u27s religious art. Keywords: Sociological view, Hadrah’s religious art, society, Homi K. Bhabha, Gresik AbstrakKebudayaan yang berkembang pada masyarakat merupakan cermin dari sosial masyarakat dan penilaian masyarakat. Salah satu wujud dari kebudayaan adalah kesenian. Di masyarakat Gresik, perkembangannya terletak pada seni religi Islami, maka kesenian yang berkembangpun juga menyadur religi Islami dengan bentuk seni religi Hadrah. Keberadaan Hadrah pada masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, yang dilihat dari kesadaran masyarakat terhadap pertumbuhan seni religi Hadrah. Penelitian ini membahas tentang negosiasi sosiologis Seni Religi Hadrah terhadap perkembangan dan pertumbuhan masyarakat Gresik. Penelitian ini termasuk penelitian analisis konten tentang bagaimana seni religi Hadrah memengaruhi aspek ekonomi, budaya, dan pendidikan di Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Sudut pandang sosiologis milik Homi K. Babha dipakai untuk melihat perkembangan dan kontinuitas seni religi Hadrah yang bernegosiasi dengan masyarakat sehingga mampu berkontribusi di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjaga eksistensi pada masyarakat Gresik diperlakukan kesadaran untuk tetap mendukung dan mengenal penyajian seni religi Hadrah saat ini. Selain melalui pendekatan untuk mendukung dan mengenal seni religi Hadrah, namun juga berusaha mengetahui bagaimana sejarah seni religi Hadrah yang terdapat pada masyarakat Gresik. Dengan mengetahui keberadaan seni religi Hadrah dan bagaimana ia dikenal masyarakat, maka akan turut membantu menambah apresiasi terhadap seni religi Hadrah. Seni religi Hadrah dan para pelestarinya diharapkan mampu menciptakan inovasi seni religi Hadrah kekinian yang bercermin tanpa meninggalkan bentuk penyajian seni religi Hadrah.Kata Kunci: sosiologis, seni religi Hadrah, masyarakat, Homi K. Bhabha, Gresik
Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus Covid-19
No full textAbstractThis study discusses the corona virus that occurred in parts of the world, including Indonesia to find solutions in the form of policies issued by the government, with reference to events in the time of the Prophet Muhammad, including his policy in dealing with outbreaks in the masses, this research is descriptive qualitative using primary and secondary data related to the history of the Prophet Muhammad in solving infectious disease cases. The results of this study indicate that the corona virus outbreak was not much different from the conditions in the mass of the Prophet Muhammad, by the presence of the bubonic plague and leprosy at that time. The policy is to quarantine the area both inside and outside the area, so it does not spread. In the current context, related to Covid 19 cases, lockdown or social distance solutions, including finding the anti-virus immediately, so that it can treat and stop its spread. Keywords: Policy, Viruses, Corona, Lockdown. Social distance. Abstrak Penelitian ini membahas tentang Virus corona yang terjadi di belahan dunia, termasuk Indonesia untuk menemukan solusi dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan merujuk pada kejadian di masa Rasulullah Muhammad, termasuk kebijakannya dalam mengatasi wabah pada massa itu, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan sejarah Nabi Muhammad dalam menyelesaikan kasus penyakit menular. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa wabah virus corona tidak jauh beda dengan kondisi di massa Rasulullah Muhammad Saw, dengan adanya wabah pes dan lepra pada saat itu. Kebijakannya adalah melakukan karantina wilayah baik ke dalam maupun keluar wilayah, sehingga tidak menyebar. Dalam konteks saat ini, terkait kasus covid 19, lokckdown atau social distance solusinya, termasuk segera menemukan anti virusnya, sehingga dapat mengobati dan menghentikan penyebarannya.Kata Kunci: Kebijakan, Virus, Corona, Lockdown. Social distance
Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi COVID-19
Get PDFAbstractThis study wants to explore the public education of COVID-19 through the social and cultural media in it. Furthermore, this research also identifies how the media affect the community and by involving mass media communication in strategies to raise awareness about COVID-19 prevention and prevention efforts. This study uses a qualitative method by utilizing a virtual ethnographic approach that refers to the ethnographic research approach conducted in online settings about the internet and social media. The results show that social media culture in Indonesia can act as a teacher who can educate the public and stimulate in the latest research related to COVID-19; as education for public health services; directing people to their websites and landing pages for information on the latest and most trusted COVID-19; marketing innovative services such as health care social funding services; posts related to case information, photos, and results (with permission) relating to COVID-19 to educate the public; sharing reviews and testimonies of patients who recover as motivation and initial prevention efforts; and providing support among Indonesian citizens in the face of the COVID-19 pandemic.Keywords: Social Media Culture, Public Education, Covid-19 Pandemic AbstrakPenelitian ini ingin mengeksplorasi tentang edukasi masyarakat terhadap COVID-19 melalui media sosial dan budaya yang ada di dalamnya. Lebih lanjut, penelitian ini turut mengidentifikasi bagaimana media mempengaruhi masyarakat dan dengan melibatkan komunikasi media massa dalam strategi untuk meningkatkan kesadaran tentang usaha penanganan dan pencegahan COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan virtual etnografi yang mengacu pada pendekatan penelitian etnografi yang dilakukan dalam pengaturan online tentang internet dan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya media sosial di Indonesia dapat bertindak sebagai guru yang mampu mengedukasi masyarakat dan menstimulasi dalam penelitian terbaru terkait COVID-19; sebagai pendidikan layanan kesehatan masyarakat; mengarahkan masyarakat ke situs web dan halaman arahan mereka untuk informasi terkait COVID-19 terbaru dan terpercaya; memasarkan layanan inovatif seperti layanan dana sosial perawatan kesehatan; posting terkait informasi kasus, foto, dan hasil (dengan izin) yang berkaitan dengan COVID-19 untuk mengedukasi masyarakat; berbagi ulasan dan testimoni pasien yang sembuh sebagai motivasi dan upaya awal pencegahan; dan memberikan dukungan antar warga negara Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19.Kata kunci: Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, Pandemi Covid-1
Kebijakan Pemberian Insentif Pada Tenaga Medis Virus Corona Covid-19 Pendekatan Maslahah
Get PDFAbstractIndonesia is one of the countries affected by the corona virus that occurred in early 2020. When the corona virus outbreak hit Indonesia, the state of the country was not ready to deal with it, so that a quick reaction to prevention socialization had not yet been carried out by Indonesia. Finally, the spread of the corona virus epidemic is very bad for all Indonesian people, because many Indonesians affected by the transmission of this virus, including the health team, are the main group in handling this virus outbreak. Therefore, the government adopted a policy to provide incentives for health teams that fought against the corona virus to benefit the health team and the general public. The study uses a normative legal method with three approaches namely; statute approach, case approach, and philosophical approach. Data was obtained from government policies on presidential policies, policies of the Governor of DKI Jakarta, and other policies. The results of the study stated that the health team is the main group that fights against the corona virus with a very high risk, so the government needs to provide incentives as an effort to benefit and support the health team in fighting the corona covid-19 virus.Keywords: Covid-19, Policy, Incentives. Abstrak Indonesia merupakan salah satu Negara terserang virus corona yang terjadi pada awal 2020. Pada saat wabah virus corona menimpa Indonesia, keadaan negara belum siap untuk menghadapinya, sehingga reaksi cepat sosialisasi pencegahan belum sempat dilakukan oleh Indonesia. Akhirnya penyebaran wabah virus corona ini menjadi hal yang sangat buruk bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena banyak warga Indonesia yang terkena dampak penularan virus ini termasuk para tim kesehatan yang menjadi kelompok utama dalam menangani wabah virus ini. Oleh karenanya, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan insentif bagi tim kesehatan yang berperang melawan virus corona guna memberikan kemaslahatan bagi tim kesehatan dan masyarakat umum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan tiga pendekatan yaitu; statute approach, case approach, dan philosophical approach. Data diperoleh dari kebijakan pemerintah kebijakan presiden, kebijakan gubernur DKI Jakarta, serta kebijakan lainnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa tim kesehatan merupakan kelompok utama yang berperang melawan virus corona dengan risiko yang sangat tinggi, sehingga pemerintah perlu memberikan insentif sebagai upaya kemaslahatan dan dukungan terhadap tim kesehatan dalam melawan virus corona covid-19.Kata Kunci: Covid-19, Kebijakan, Insentif
Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia
Get PDFAbstractHealth insurance to the community has been manifested in the constitution of the Indonesian state. With this guarantee, the Indonesian people can have the same rights before the law for the welfare of their people. In responding to the existence of the COVID-19 pandemic that has surrounded the world, one of them is Indonesia. Besides, the problem that occurs due to COVID-19 is that the coordination between the central and regional levels is not optimal which results in the spread of the COVID-19 virus in Indonesia. The foundation of the theory that I use is the theory of justice and the welfare state. Then the method used is juridical normative namely the method with the positivist legist approach with the law approach and comparative approach. So the need for policies that the government can provide so that COVID-19 can be resolved optimally.Keyword: COVID-19, Government Policy, Justice Abstrak Jaminan kesehatan terhadap masyarakat telah termanifestasikan dalam konstitusi negara Indonesia. Dengan adanya jaminan tersebut, maka masyarakat Indonesia dapat memiliki hak yang sama dimata hukum untuk tujuan mesejahterakan rakyatnya. Dalam menyikapi adanya pandemic Covid-19 yang telah mengelilingi dunia bahkan salah satunya adalah Indonesia. Disamping itu, problematika yang terjadi akibat adanya Covid-19 yaitu kurang optimal kordinasi antar pusat dan daerah yang berdampak semakin tersebarnya virus Covid-19 di Indonesia. Landasan teori yang penulis gunakan yaitu teori keadilaan dan walfare state. Kemudian metode yang digunakan adalah yuridis normatif yakni metode dengan pendekatan legis positivis dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparasi (comparation apporoach). Maka perlu adanya kebijakan yang dapat pemerintah berikan agar Covid-19 dapat terselesaikan dengan optimal.Kata Kunci: Covid- 19, Kebijakan Pemerintah, Keadila
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Get PDFAbstractThe covid-19 epidemic worried the Indonesian people because there were many people who needed the transmission virus. Because the government adopted the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy as a step to reduce or break the Covid-19 distribution chain. This research is a qualitative study using empirical literature. This research was conducted by examining data consisting of documents related to research, as well as seeing, listening to, as well as understanding social conversations in the community. The results of the study stated that there are provisions of this PSBB, which can be obeyed by the Indonesian people because as we know about Corona Virus (Covid-19) this is a real threat and cannot be reversed. However, the people whose livelihoods are officially informally are asking for ways to fulfill their daily needs. It would be nice if the government considers the lives of lower class people who are trying to meet basic needs and ensure the availability of goods and people who are able to provide them.Keyword: Epidemic, PSBB, covid -19 AbstrakWabah covid-19 membuat masyarakat Indonesia khawatir karena banyaknya warga yang terkena dampak penularan virus tersebut. Oleh karenanya pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah untuk mengurangi atau memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Secara metodologis, penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur empiris. Pendekatan dilakukan dengan cara menelusuri data-data berupa dokumen yang terkait dengan penelitian, serta melihat, mendengar, sekaligus memahami gejala sosial yang ada di masyarakat. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya peraturan PSBB ini, bisa ditaati oleh masyarakat Indonesia karena seperti yang kita ketahui bahwa ancaman Virus Corona (Covid-19) ini merupakan ancaman yang benar-benar nyata dan tidak memandang kalangan bawah hingga kalangan atas sekalipun. Namun, masyarakat yang mata pencahariannya disektor informal merasa kebingungan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Alangkah baiknya jika pemerintah memikirkan kehidupan masyarakat kelas bawah yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta menjamin bahwa barang tersedia dan masyarakat mampu mengaksesnya.Kata Kunci : Wabah, PSBB, Covid -1
Penerapan E-Voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0
Get PDFPublic services as the basic needs of the community in the form of service activities facilitated by the state are considered not optimal and effective. One of the implementations of public services, especially in terms of the implementation of democracy is in the holding of elections through conventional mechanisms facilitated by the state through the General Election Commission. There are several problems in its implementation such as high levels of fraud, human error, and budget. Based on these problems, it has implications for the damage to the principle of election and the decline in the level of community satisfaction with the implementation of elections. Considering that Indonesia has entered the era of revolution 4.0, public service reform is needed in order to effectively establish election principles. The purpose of this paper is to find out the mechanism and problem of organizing elections as one form of public service in Indonesia. The theoretical foundation that we use is good and clean governance which is a fundamental principle in the administration of public and election services. Thus, the writer uses the juridical normative research method, through a case approach, comparative approach and conceptual approach. Therefore, the authors initiated the concept of e-voting in elections as an effective and efficient solution in rebuilding people\u27s trust in the government in terms of public services. So, based on this research it can be concluded that currently public services in the holding of elections are considered not able to run well, causing the level of public satisfaction with the holding of elections to decline. keywords: Public Service, General Election, Industrial Revolution 4.0, e-votingAbstrakPelayanan publik sebagai kebutuhan dasar masyarakat berupa kegiatan pelayanan yang di fasilitasi oleh negara dinilai belum optimal dan efektif. Salah satu implementasi pelayanan publik terutama dalam hal pelaksanaan demokrasi yaitu dalam penyelenggaraan pemilu melalui mekanisme konvensional yang difasilitasi negara melalui Komisi Pemilihan Umum. Terdapat beberapa problematika dalam penyelenggaraannya seperti tingginya tingkat kecurangan, human error, dan pendanaan yang tinggi. Berdasarkan permasalahan tersebut berimplikasi kepada pencederaan asas pemilu dan turunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Mengingat Indonesia telah memasuki era revolusi 4.0 diperlukan reformasi pelayanan publik agar terciptanya asas-asas pemilu secara efektif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan problematika penyelenggaraan pemilu sebagai salah satu bentuk pelayanan publik di Indonesia. Landasan teori yang penulis gunakan yaitu good and clean governance yang merupakan asas fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun pemilu. Dengan demikian penulis memakai metode penelitian normative yuridis, melalui pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparasi (comparation approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Oleh karena itu penulis menggagas konsep e-voting dalam pemilu sebagai solusi yang efektif dan efisien dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal pelayanan publik. Maka berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dewasa ini pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemilu dinilai belum mampu berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu menurun. Sehingga penulis merekomendasikan untuk merubah penyelenggaraan pemilu secara konvensional menjadi e-voting dan merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pemilu, Revolusi Industri 4.0, e-voting
Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”
Get PDFAbstractBackground to the problem "Alternative Dispute Resolution" (APS) is a dispute resolution agency or dissent which is resolved through an agreement procedure by the parties carried out outside the court by means of consultation, negotiation, mediation, conciliation or expert judgment. The settlement is based on good faith by ignoring litigation settlement through the District Court which takes a long time and is expensive, bound to formal procedures that must be implemented. This certainly contradicts the principle of civil procedural law "examination is as simple as possible, short time and low cost." The method used to write this article is Library Research using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials relating to Alternative Dispute Resolution (APS). The research is normative juridical. The conclusion is that dispute resolution through alternative dispute resolution carried out in a manner that is carried out outside the court is based on good faith to reach an agreement, mutually beneficial is to realize the principle of hearing a simple "short time and low cost." While the superiority of resolution through Alternative Dispute Resolution (APS) is an examination based on the agreement of the parties, good faith, mutual benefit between the two parties, no one loses and wins, prevents hostility between the parties and closed examination.Keywords: Alternative Dispute Resolution, Examination "simple, short time and low cost" AbstrakLatar belakang masalah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang diselesaikan melalui prosedur kesepakatan oleh para pihak dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Penyelesaian didasarkan itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi melalui Pengadilan Negeri yang memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal, terikat pada prosedur yang formal yang harus dilaksanakan. Hal ini tentu bertentangan asas hukum acara perdata “pemeriksaan sesederhana mungkin, waktu singkat dan biaya murah.” Metode yang digunakan untuk menulis artikel ini adalah Penelitian Kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang berkaitan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Penelitian bersifat yuridis normatif. Kesimpulannya bahwa penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara yang dilakukan di luar pengadilan didasarkan pada itikad baik untuk mencapai kesepakatan, saling menguntungkan adalah untuk mewujudkan asas pemeriksaan perkara “sederhana waktu singkat dan biaya murah.” Sedang keunggulan penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah pemeriksaan didasarkan kesepakatan para pihak, itikad baik, saling menguntungkan kedua belah pihak, tidak ada pihak yang kalah dan menang, mencegah permusuhan diantara para pihak dan pemeriksaan tertutup.Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pemeriksaan “sederhana, waktu singkat dan biaya murah
Maintaining Relationship Through Magibung Local Wisdom
Get PDFAbstractThe purpose of this study was to find the role of magibung in maintaining community relationships. The implementation of magibung in the belief system is one form of local wisdom in the middle of the Hindu community, especially in Bali. Magibung which is supported by the community through religious ceremonies is one way to strengthen relationships in the Hindu community. It does not only has an impact on the successful implementation of religious ceremonies but also unity and foster "meyama braya" attitude meyama braya.Keywords : Tradition, Local Wisdom, and relationship in Hindu community AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menemukan peranan kearifan lokal magibung dalam menjaga persaudaraan masyarakat. Pelaksanaan tradisi magibung pada sistem kepercayaan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal di tengah masyarakat Hindu khususnya di Bali. Tradisi magibung yang didukung oleh masyarakat melalui kegiatan upacara keagamaan merupakan salah satu jalan untuk mempererat persaudaraan masyarakat Hindu. Hal ini tidak hanya berdampak pada suksesnya pelaksanaan upacara keagamaan, tetapi juga persatuan dan menumbuhkan sikap meyama braya.Kata Kunci : Tradisi, Kearifan Lokal, dan Persaudaraan Umat Hindu