SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Pemuliaan Islam Terhadap Kaum Wanita Dalam Perspektif Alquran dan Hukum Positif
Get PDFAbstractThe phenomenon of cases of harassment and opposition to women in Indonesia is not in accordance with Islamic teachings. Because basically Islam is very glorifying women and upholds the dignity of women. There are several verses which are often wrong and are used as evidence to legitimize the action. This paper presents the interpretation of specific Qur\u27anic verses on the interpretation of adabi ijtima\u27i related to the equal rights of men and women in society. There are two interpretations that will be the object of this research, namely Safwah al-Tafasir by Muhammad ‘Ali al-Sabuni and Tafsir al-Misbah by Muhammad Quraish Shihab. This paper examines the analysis and critical discussion of Muhammad ‘Ali al-Sabuni and Muhammad Quraish Shihab on the correctional of women and equality of women in Islam.Keywords: Discrimination, Women, Men, and Breeding AbstrakFenomena kasus pelecehan dan diskriminasi terhadap kaum wanita di Indonesia sesungguhnya tidak sejalan dengan ajaran Islam. Karena pada dasarnya Islam sangat memuliakan wanita dan menjunjung tinggi martabat wanita. Ada beberapa ayat yang sering salah dipahami dan dijadikan dalil untuk melegitimasi tindakan tersebut. Tulisan ini menyajikan penafsiran ayat-ayat Alquran khususnya tafsir adabi ijtima’i terkait dengan persamaan hak kaum laki-laki dan perempuan dalam bermasyarakat. Ada dua tafsir yang akan menjadi objek penelitian ini, yaitu Safwah al-Tafasir karya Muhammad ‘Ali al-Sabuni dan Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Tulisan ini mengupas secara analitis dan mengeksplorasi secara kritis pandangan Muhammad ‘Ali al-Sabuni dan Muhammad Quraish Shihab terhadap pemuliaan perempuan dan persamaan hak kaum laki-laki dengan perempuan di dalam Islam.Kata Kunci: Diskriminasi, Perempuan, Laki-laki, dan Pemuliaa
Pencegahan Primer Membentuk Masyarakat Sehat Di Era Covid-19
Get PDFThe situation of the growth of COVID-19 cases is very fast in Indonesia. Primary prevention efforts become the most appropriate prevention because there is no drug for COVID-19 therapy. This research aims to further study the proper and rational primary prevention to establish a healthy society as an effort to prevent transmission of COVID-19. Primary prevention can be done in the form of health promotion and special protection. Primary prevention through promotion is done by selectively selecting information from social media, applying a cough ethic, consumption of nutritious food, and exercise. Primary prevention through special protection is done by resignation. cleaning hands regularly, using masks, social distancing and self-isolation, and avoiding unprotected contact with wild animals.Keyword: COVID-19, primary prevention, healthy society Abstrak Situasi pertumbuhan kasus COVID-19 sangat cepat di Indonesia. Upaya pencegahan primer menjadi pencegahan yang paling tepat karena belum ada obat untuk COVID-19. Penelitia ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh tentang pencegahan primer yang tepat dan rasional untuk membentuk masyarakat sehat sebagai upaya pencegahan penularan kasus COVID-19. Pencegahan primer dapat dilakukan berupa promosi kesehatan dan perlindungan khusus. Pencegahan primer melalui promosi dilakukan dengan selektif memilih informasi dari media sosial, menerapkan etika batuk, konsumsi makanan bergizi, dan olahraga. Pencegahan primer melalui perlindungan khusus dilakukan dengan resignasi. membersihkan tangan secara rutin, menggunakan masker, social distancing dan isolasi diri, serta menghindari kontak tanpa pelindung dengan hewan liar.Kata Kunci: COVID-19, pencegahan primer, masyarakat sehat
Covid-19: Prayers Performance of Medical Team Without Ablution and Tayammum Based On Four Madhab Fiqh
Get PDFAbstractOne of the main pillars of Islam is salat, wherein obliging salat, Allah SWT raised Prophet Muhammad SAW directly to the heavens through Isra Mi’raj. Five daily prayers are obligatory duties that must be performed by every Muslim as proof of devotion, obedience, and submission to His command with its requirements and pillars. The essence of salat cannot only be seen in practice but also on its process, such as wudu. Wudu is a procedure to purify the body with water. Wudu is one of the requirements for a valid salat, which is an obligation for every Muslim. Islam is filled with blessings and ease (rukhsah), given by Allah SWT to His Muslim servants. If one cannot perform wudu with water, then Allah SWT gave rukhsah, which is tayammum. A problem occurs if a Muslim unable to perform both wudu and tayammum, Which the COVID-19 healthcare worker is experiencing recently. This article is intended to research the rules in performing salat without wudhu or tayammum for COVID-19 healthcare workers based on four madhhab fiqh. In this research, the researcher uses a full qualitative method and documentation related to the topic of this research, which then will be analyzed descriptively.Keywords: Salat, Wudhu, Tayammum, COVID-19, Madhab. AbstrakSepertimana diketahui bahawa salah satu daripada pokok ajaran agama ialah shalat dimana dalam mewajikan ibadah shalat, Allah SWT langsung mengangkat Nabi Muhammas SAW ke langit melalui peristiwa Isra Mi’raj. Shalat fardhu yang lima waktu merupakan ibadah maktubah yang wajib diamalkan oleh setiap hamba-Nya yang muslim sebagai bukti daripada sebuah ketaatan, kepatuhan serta ketundukan pada perintah-Nya SWT dengan syarat dan rukun yang melekat di dalamnya. Esensi ibadah shalat bukan hanya sekedar terihat dari sisi pelaksanaan shalatnya akan tetapi dilihat dari sisi mulai prosesnya ibadah shalat itu sendiri seperti berwudhu. Wudhu merupakan salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air dimana wudhu menjadi salah satu syarat sahnya ibadah shalat yang mesti dilakukan oleh setiap umat muslim. Agama Islam penuh dengan keberkahan serta kemudahan (rukhsah) yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya yang muslim dimana apabila berhalangan berwudhu dengan air maka Allah SWT memberikan rukhsah berupa bertayammum. Namun, bagaimana jika seorang muslim berhalangan dalam melakukan keduanya baik wudhu mahupun tayammum seperti halnya yang dirasakan baru-baru ini oleh para petugas medis COVID-19. Artikel ini bertujuan untuk meneliti bagaimana hukum melaksanakan ibadah shalat tanpa berwudhu mahupun bertayammum bagi para petugas medis COVID-19 berdasarkan kepada pandangan-pandangan madhah fiqih. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode kualitatif penuh serta data dokumentasi yang terkait dengan topik kajian penelitian ini, kemudian dianalisis secara deskriptif.Kata-kata kunci: Shalat, Wudhu, Tayammum, COVID-19, Madhab
Analisis Kebijakan Penarikan Zakat Umar bin Khattab dan Relevansinya Terhadap Masa Krisis Pandemi Covid-19
Get PDFAbstractThis research aims to analyze the policy of zakah gathering of Umar bin Khattab and to relevance it with the condition or crisis period of Covid-19 pandemic in Indonesia. This research uses qualitative method of descriptive approach with content analysis techniques and library research. The results showed several things. Firstly, among the policy forms of Umar ibn Khattab in zakah gathering are: (1) Umar bin Khattab allowed to take the badal (substitute) from zakah as an element of ease (taisir) for the Muzaki; (2) Umar bin Khattab is very flexible in taking zakat from Muslims, especially in certain conditions and situations. Secondly, the various policies of Umar ibn Khattab have strong relevance to the current Covid-19 pandemic crisis, so that it can be a reference to establishing a zakah policy in Indonesia.Keywords: zakah, policy, collect, Umar, Covid-19 AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penarikan zakat Umar bin Khattab dan merelevansikannya dengan kondisi atau masa krisis pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik content analysis (analisis isi) dan riset kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal. Pertama, di antara bentuk kebijakan Umar bin Khattab dalam penghimpunan atau penarikan zakat adalah: (1) Umar bin Khattab membolehkan mengambil badal (pengganti) dari zakat sebagai unsur kemudahan (taisir) bagi para muzaki; (2) Umar bin Khattab sangat fleksibel dalam mengambil zakat dari kaum muslimin, khususnya pada kondisi dan situasi tertentu. Kedua, berbagai kebijakan Umar bin Khattab tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi krisis pandemi Covid-19 saat ini, sehingga dapat menjadi rujukan dalam menetapkan kebijakan perzakatan di Indonesia.Kata Kunci: zakat, kebijakan, penarikan, Umar, Covid-1
Pesan Politik Pemerintah Daerah Papua Dalam Merespon Pelarangan Lockdown Pemerintah Pusat Guna Pencegahan Penularan Coronavirus Covid-19
Get PDFAbstractCurrently, the spread of Covid-19 in Indonesia is very fast. However, until now the Government of Indonesia has not implemented a lockdown as has been done by other countries. For several reasons, including the imposition of a lockdown will disrupt the economy of the country and the people. Apart from that every state society has different characteristics and culture as well as different levels of discipline. In this case, the government is making efforts to prevent the transmission of Covid-19 by issuing Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and considering the proposed implementation of a civil emergency, so that the implementation of the PSBB can be carried out effectively. This study uses a qualitative descriptive research method with content analysis techniques. The results of the study indicate that the lockdown in all regions has not always been responded positively by the heads of regional governments. The Political Message of the Papua regional government has been conveyed firmly against the Central government not to carry out a lockdown, as an effort to protect Papuans from Covid-19 transmission. In a disaster condition, the government should provide flexibility to local governments through two-way communication and not always Top Down in the form of instructions or rules. In communication, openness, empathy, supportive behavior, positive behavior, and equality between central and regional governments are needed. So that it can achieve an effective communication in handling the prevention of Covid-19 transmission together.Keywords: Lockdown, Papua, Coronavirus AbstrakSaat ini penyebaran Covid-19 di Indonesia sangat cepat, namun sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum memberlakukan Lockdown seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dengan beberapa alasan, diantaranya pemberlakuan lockdown akan mengganggu perekonomian negara dan rakyat. Selain bahwa setiap masyarakat negara memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda serta tingkat kedisiplinan yang berbeda. Dalam hal ini, pemerintah melakukan upaya dalam pencegahan penularan Covid-19 dengan mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mempertimbangkan usulan pemberlakuan darurat sipil, agar penerapan PSBB dapat dijalankan secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi (Content Analysis). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Larangan pemberlakuan Lockdown di seluruh daerah ternyata tidak selalu direspon positif oleh kepala pemerintah Daerah. Pesan Politik Pemerintah daerah Papua telah disampaikan secara tegas menolak pemerintah Pusat untuk tidak melakukan Lockdown, sebagai Upaya melindungi warga masyarakat Papua dari penularan Covid-19. Dalam kondisi bencana, seharusnya pemerintah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah melalui komunikasi dua arah dan tidak selalu Top Down berupa instruksi atau aturan saja. Dalam komunikasi diperlukan sikap keterbukaan, empati, perilaku suportif, perilaku positif, dan kesamaan antara pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga dapat mencapai suatu komunikasi yang efektif dalam menangani pencegahan penularan Covid-19 secara bersama-sama.Kata Kunci: Lockdown, Papua, Coronaviru
Saatnya Azas Demokrasi Dikembalikan Bersumber Norma Moral
Get PDFAbstracts:Natural laws are vague and metaphysical, but that does not mean they are permanently stuck in the clouds. And when natural law is thought to exist only in the cloud, there would be no gain that can be gained from the positive law that applies in a region. However, as fundamental principles of natural law come to the fore in the way that their rules are converted into actual situations, the advantages of new natural laws are of considerable value to mankind. The composition of this paper employs a qualitative analysis process with a literary approach from a variety of literatures. The findings of the study suggest that it is important to restore democracy on the basis of moral norms.Keywords: Values, Democracy, Rules of Justice Abstrak : Hukum alam bersifat abstrak dan teoritis, namun tidak berarti bahwa hukum alam selamanya tergantung di awang-awang. Sebab ketika hukum alam dianggap hanya ada di awang-awang, maka akan tidak banyak manfaatnya yang dapat dipetik oleh hukum positif yang berlaku di suatu Negara. Akan tetapi, ketika kaidah hukum alam yang abstrak turun ke membumi dalam arti kaidah-kaidahnya diejawantahkan ke dalam kasus-kasus konkret, maka manfaatnya hukum alam baru sangat terasa manfaatnya bagi umat manusia. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dari beberapa literatur. Hasil penelitian menyatakan perlu mengembalikan demokrasi dengan bersumber kepada norma moral.Kata Kunci: Azas, Demokrasi, Norma Mora
Pluralisme Sosial Keagamaan Menuju Karakter Bangsa Yang Shalih
Get PDFThe questioning argued that the social problems of the community were directed at the 2005 MUI fatwa which prohibits pluralism. MUI is seen as wrongly assessing the addition of the word "ism" as an ideological signification of the root word "plural", considering that the word pluralism in various linguistic and encyclopaedia literatures has more than just a theological meaning, but also a social meaning. However, critics have never provided a solution in the form of a substitute for the MUI version of pluralism. Besides, some of them are trapped in claiming to support the doctrine of equality of truth for all religions which is banned by MUI even though they try to appear objective at first. The method used in this research is qualitative research methods with a normative approach. The results of the research stated that MUI strives to fight for the harmony of Indonesia\u27s pluralistic society through its formulated “plurality” inclusivism in the hope of realizing peace and harmony in a multi-religious nation. This paper also seeks several sides of the pluralism perspective in philosophical, religious and historical literature, and the possibility of applying its socio-political meaning in realizing the moral and righteous character of a national society.Keywords: Pluralism, Theology, Social Religion, Diversity AbstrakPenyoaalan berdalih persoalan sosial masyarakat diarahkan kepada fatwa MUI tahun 2005 yang mengharamkan faham pluralisme. MUI dipandang salah menilai tambahan kata “isme” sebagai penyifatan ideologis terhadap kata dasar “plural”, mengingat kata pluralisme dalam berbagai literatur kebahasaan dan ensiklopedi memiliki arti lebih dari sekedar makna teologis, tetapi juga makna sosial. Akan tetapi, para pengkritik tidak kunjung memberikan solusi berupa kata pengganti bagi pluralisme versi MUI. Di samping, diantara merekapun terjebak untuk menyatakan mendukung doktrin persamaan kebenaran semua agama yang diharamkan MUI meskipun berusaha terlihat objektif di awal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwan MUI berupaya memperjuangkan harmoni masyarakat majemuk Indonesia melalui inklusivisme “pluralitas” yang dirumuskannya dengan harapan dapat mewujudkan kedamaian dan kerukunan bangsa yang multi agama. Tulisan ini pun mengupayakan beberapa sisi pandang pluralisme dalam literatur filsafat, agama dan kesejarahan, dan kemungkinan penerapan makna sosial politisnya dalam mewujudkan karakter masyarakat berbangsa yang bermoral dan shalih.Kata kunci: Pluralisme, Teologis, Sosial Agama, Keberagaman
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pidana Denda Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19
Get PDFAbstractThe trend of the spread of Coronavirus (Covid)-19 which continues to soar has an impact on society for health, peace and safety of the soul. Public awareness and compliance with laws and regulations and the government\u27s call for a Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy are important not to be violated or ignored. The application of criminal sanctions for fines is an alternative sanction in law enforcement so that people are deterred, educated and as a means of government social control. The research method is normative juridical supported by empirical research using secondary data in the form of books, legislation and the internet. Type of qualitative research. The results of the study concluded that the government must be firm in applying criminal sanctions and criminal fines as an alternative to making people deterrent, educated and as a means of social control Keywords: PSBB, Criminal Fines, Prevention
Prosperous Justice Party (PKS) Image Management In The 2019 Election
Get PDFAbstract:Prosperous Justice Party (PKS) is one of the largest Islamic-based parties in Indonesia. Ahead of the 2019 general election, PKS received an internal solidity endurance test and externally as the government\u27s opposition. PKS requires communicative performance to improve its image in the 2019 election. Departing from these problems, researchers are interested in knowing how the PKS communicative performance in the 2019 legislative elections and the PKS Political Public Relations Approach in the 2019 elections. This research uses the main theories of communicative performance, which Michael Pacanowsky and Nick O\u27Donnell-Trujillo and the concept of Public Relations Politics to explain the management of the PKS image in the 2019 legislative elections. This study uses qualitative research methods, with library studies, documentation, and interviews. Besides, this research also uses the Norman Fairclough critical paradigm approach. The object of this research study is the board of the Central Prosperous Justice Party (DPP PKS) Board of Representatives and PKS Legislative Members in the Indonesian House of Representatives (DPR). The findings of this research indicate, Communicative Performance of PKS in the 2019 Election in Ritual Performance, each party\u27s decision making is collective. Political Public Relations Approach is not maximized in a political marketing approach, and it needs its management to improve the image of PKS. The results of this study indicate that PKS is weak in issue management, and PKS Communicative Performance in the 2019 elections is quite good even though the performance of persuasion is less effective. Also, the Persuasive Political approach is less effective for PKS.Keywords: Image Management, Prosperous Justice Party (PKS), 2019 Elections Abstrak:Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai berbasis Islam terbesar di Indonesia. Menjelang Pemilu 2019, PKS mendapatkan uji ketahanan internal soliditas dan secara eksternal sebagai oposisi pemerintah. PKS menuntut kinerja komunikatif untuk meningkatkan citranya di Pemilu 2019. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kinerja komunikatif PKS pada Pemilu Legislatif 2019 dan Pendekatan Humas Politik PKS pada Pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan teori utama kinerja komunikatif yaitu Michael Pacanowsky dan Nick O\u27Donnell-Trujillo serta konsep Public Relations Politics untuk menjelaskan pengelolaan citra PKS pada Pemilu Legislatif 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan paradigma kritis Norman Fairclough. Objek penelitian ini adalah pengurus Dewan Perwakilan Rakyat Partai Keadilan Sejahtera Pusat (DPP PKS) dan Anggota Legislatif PKS di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR). Temuan penelitian ini menunjukkan, Kinerja Komunikatif PKS pada Pemilu 2019 dalam Pelaksanaan Ritual, pengambilan keputusan masing-masing pihak bersifat kolektif. Pendekatan Political Public Relations belum dimaksimalkan dalam pendekatan pemasaran politik, dan perlu pengelolaannya untuk meningkatkan citra PKS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKS lemah dalam pengelolaan isu, dan Kinerja Komunikatif PKS pada Pemilu 2019 cukup baik meskipun kinerja persuasi kurang efektif. Selain itu, pendekatan Politik Persuasif kurang efektif untuk PKS.Kata Kunci: Pengelolaan Citra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pemilu 201
Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa
Get PDFAbstractBeginning in 2020, humanity throughout the world was shaken by the Corona Virus pandemic (Covid-19) which caused panic everywhere. Thousands of people were infected and thousands more died. For in Indonesia, the government has given appeals to the community in overcoming this epidemic to be effective and efficient. But in reality, there are still many Indonesian people who do not heed this appeal. Therefore, this study aims to analyze why some people bring up these behaviors, and how to overcome them. The research method used by this research is the study of literature with a descriptive analysis approach. The results show that the behavior displayed by people who do not comply with government appeals is based on cognitive biases. In addition to analyzing the behavior of Indonesian people and how to handle it, this article also presents tips for maintaining mental well-being in a positive psychological approach.Keywords: Pandemic; Covid-19; Cognitive Bias; Mental Welfare AbstrakAwal tahun 2020 ini umat manusia di seluruh dunia digoncang dengan pandemi Virus Corona (Covid-19) yang membuat kepanikan dimana-mana. Ratusan ribu manusia terinfeksi dan ribuan lainnya meninggal dunia. Untuk di Indonesia sendiri pemerintah telah memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dalam mengatasi wabah ini agar berjalan efektif dan efisien. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan himbauan ini. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengapa sebagian masyarakat memunculkan perilaku tersebut, dan bagaimana cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil menunjukan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh orang yang tidak mematuhi himbauan pemerintah didasari oleh bias kognitif. Selain menganalisa perilaku masyarakat Indonesia dan cara menanganinya, maka artikel ini juga memaparkan kiat-kiat menjaga kesejahteraan jiwa dalam pendekatan psikologi positif.Kata Kunci: Pandemi; Covid-19; Bias Kognitif; Kesejahteraan Jiw