SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Hukum Dakwah Dalam Alquran; Mengkaji Makna Perintah Dakwah Dalam Perspektif Tafsir Maudhui
Full text linkThere is a lot of debate in the midst of Muslims, regarding whether da\u27wah is wājib kifāyah or wājib \u27ain. As a result of the debate, many Muslims left da\u27wah and there was a lot of decline (weak faith, weak deeds, corrupted morals, conflicts and being oppressed). Therefore, researchers are motivated to study the law of da\u27wah in the interpretation of the Qur\u27an. The research method uses a qualitative approach, and data analysis uses the tafsīr maudhū\u27i method, and the data sources are books of interpretation. As a result of his research, there are two da\u27wah laws: wājib kifāyah, and wājib \u27ain. Scholars who say the law of obligatory da\u27wah kifāyah are Al-Suyuti, Al-Qurtubi, and Al-Andalusi. Fardhu kifāyah is an obligation that is obligatory on some Muslims, if there is already a group that preaches, then the others fall. They postulate the sentence min functions lit tab\u27īd, meaning in part; Muslims do not have to preach all, but there must be jihād, war, scientific councils, pesantren; and not all Muslims are able to preach, because there are stupid people, and the laity. The scholars who say the law of da\u27wah is wājib \u27ain (obligation for every Muslim), are Ibn Kathir, Al-Razi, Al-Sya\u27rawi, Al-Maraghi, Al-Baghaw,i and Ibn Al-‘Arabi, with the reason: the sentence min functions li At -tabyīn (explanatory for all); supported by the verse "you are the best people, who invite to good and forbid to evil"; confirmed the hadith "Whoever sees an evil, let him change it with his hand"; every Muslim is obliged to try to be safe from loss (khusrin) and gain profit (muflihun); Every Muslim (ulama, ustadz, rich, poor, old, young, official, people) is obliged to preach according to their respective abilities and conditions.Keywords: Law of Da\u27wah, Fardhu Kifāyah, Fardhu \u27Ain, Tafsīr Maudhū\u27i AbstrakBanyak perdebatan di tengah-tengah ummat Islam, antara dakwah itu wājib kifāyah atau wājib ‘ain. Akibat perdebatan itu banyak umat Islam meninggalkan dakwah dan banyak terjadi kemerosotan (iman lemah, amal lemah, akhlak rusak, konflik dan ditindas). Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk mengkaji hukum dakwah dalam tafsir al-Qur’an. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisis data menggunakan metode tafsīr maudhū’i, dan sumber datanya adalah kitab-kitab tafsir. Dan hasil penelitiannya, hukum dakwah ada dua: wājib kifāyah, dan wājib ‘ain. Ulama yang mengatakan hukum dakwah wajib kifayah adalah Al-Suyuti, Al-Qurtubi dan Al-Andalusi. Fardhu kifāyah adalah kewajiban yang diwajibkan kepada sebagian umat Islam, jika sudah ada kelompok yang berdakwah, maka gugurlah bagi yang lain. Mereka berdalil: kalimat min berfungsi lit tab’īd, bermakna sebagian; umat Islam tidak harus berdakwah semua, tapi harus ada yang jihad, perang, majlis ilmu, pesantren; dan tidak semua umat Islam mampu berdakwah, karena ada orang bodoh, dan awamnya. Ulama yang mengatakan hukum dakwah wājib ‘ain (kewajiban bagi setiap muslim), adalah Ibnu Katsir, Al-Razi, Al-Sya’rowi, Al-Maraghi, Al-Baghawi dan Ibn Al-Arabi, dengan alasan : kalimat min berfungsi li At-tabyīn (penjelas untuk semua); didukung ayat “kalian adalah umat terbaik, yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada yang munkar”; dikuatkan hadits “siapa saja yang melihat kemunkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya”; setiap orang Islam wajib berusaha agar selamat dari kerugian (khusrin), dan meraih keuntungan (muflihun); setiap orang Islam (ulama, ustadz, kaya, miskin, tua, muda, pejabat, rakyat) wajib berdakwah sesuai kemampuan, dan kondisi masing-masing.Kata Kunci: Hukum Dakwah, Fardhu Kifāyah, Fardhu ‘Ain, Tafsīr Maudhū’
Analisis Desentralisasi Asimetris Pada Pengangkatan Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Full text linkOne of the impacts arising from the implementation of simultaneous elections and elections is the existence of vacancies in regional heads in several provinces and districts. To fill the vacancy, an Acting PJ was appointed by the Government. Rapture acting regional head as stipulated in the provisions of Article 201 paragraph (9) of the Law 10 of 2016 raises questions about its application in the DKI Jakarta Provincial Government. As regions with a special status different from other regional governments, Jakarta places the Governor with great authority, including appointing and dismissing the Mayor and Regent in Article 29 of 2007, which is indeed placed as an acting administrative task. Because of that great authority, the mechanism for electing the Governor of DKI Jakarta is more specialized, namely meeting the number of votes 50%, and if it is not fulfilled, a second round of elections will be held. This is done so that The governor elected by the people is truly of the will of the majority of the people because later the Governor has great authority. Given the specificity possessed by DKI Jakarta Government, hence the application of Article 201 paragraph (9) of Law Number 10 of 2016 is questionable, especially from its constitutionality.Keywords: Simultaneous Elections; Asymmetric Decentralization; Acting Regional Heads; DKI Jakarta AbstrakSalah satu dampak yang muncul dari pelaksanaan pemilu dan pemilukada serentak adalah adanya kekosongan jabatan pada kepala daerah di beberapa provinsi dan kabupaten. Sebagai upaya untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, maka diangkat Penjabat (PJ) oleh Pemerintah. Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang 10 Tahun 2016 menimbulkan pertanyaan penerapannya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai daerah yang memiliki status kekhususan yang berbeda dengan pemerintahan daerah lain, DKI Jakarta menempatkan Gubernur dengan kewenangan yang besar, termasuk mengangkat dan memberhentikan Walikota dan Bupati yang dalam desain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, memang ditempatkan sebagai pelaksana tugas administratif. Karena kewenangan yang besar itu, mekanisme pemilihan Gubernur DKI Jakarta lebih dikhususkan lagi yaitu memenuhi jumlah suara 50%, dan jika tidak terpenuhi akan dilakukan putaran kedua pemilihan. Hal tersebut dilakukan agar Gubernur yang dipilih oleh masyarakat adalah benar-benar dari kehendak mayoritas masyarakat sebab nantinya Gubernur memiliki kewenangan yang besar. Mengingat kekhususan yang dimiliki Pemerintahan DKI Jakarta, maka penerapan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 patut dipertanyakan terutama dari konstitusionalitasnya.Kata Kunci: Pemilu Serentak; Desentralisasi Asimetris; Penjabat Kepala Daerah; DKI Jakart
Peran OJK Dalam Mempertahankan Good Corporate Governance Dalam Industri Fintech Untuk Keberlanjutan Kepuasan Konsumen
Full text linkThe widespread use of internet technology in Indonesia has driven rapid growth in the fintech industry. In the fintech industry, significant growth in demand needs to be balanced with adequate supply. In this context, as a service provider platform, implementing Good Corporate Governance (GCG) is crucial to protect consumer rights and ensure smooth supply and demand dynamics, especially in the case of peer-to-peer (P2P) lending, where there are both legal and illegal P2P lending syndicates. Therefore, legal regulations governing the P2P lending process in accordance with GCG principles are necessary. The Financial Services Authority (OJK), as the financial supervisory authority, acts in accordance with Article 4 of Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. Furthermore, the OJK has provided practical regulations for the registration and licensing of P2P lending in Indonesia through OJK Regulation No. 77/0.1/2016. Additionally, the OJK plans to update these regulations regarding GCG in the fintech P2P lending industry. Applying Good Corporate Governance (GCG) to update these regulations regarding GCG in the fintech P2P lending industry is crucial for service provider platforms because these updates are aimed at protecting consumer rights and ensuring smooth supply and demand dynamics, especially in the case of P2P lending where there are legal and illegal P2P lending syndicates. Therefore, legal regulations governing the P2P lending process in accordance with GCG principles are necessary.Keywords: Good Corporate Governance; Otoritas Jasa Keuangan; Peer-to-Peer Landing AbstrakPenggunaan teknologi internet yang luas di Indonesia telah mendorong pertumbuhan pesat dalam industri fintech. Dalam industri fintech, pertumbuhan signifikan dalam permintaan perlu seimbang dengan pasokan yang memadai. Dalam konteks ini, sebagai platform penyedia layanan, menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sangat fundamental untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan dinamika pasokan dan permintaan yang lancar, terutama dalam kasus P2P lending, di mana terdapat sindikat P2P lending legal dan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang mengatur proses P2P lending sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai otoritas pengawas keuangan, bertindak sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, OJK telah menyediakan regulasi praktis untuk registrasi dan perizinan P2P lending di Indonesia melalui Peraturan OJK No. 77/0.1/2016. Selanjutnya, OJK berencana untuk memperbarui regulasi-regulasi ini mengenai GCG dalam industri fintech P2P lending. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) untuk memperbarui regulasi-regulasi ini mengenai GCG dalam industri fintech P2P lending sangat fundamental bagi platform penyedia layanan, sebab pemberharuan tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan dinamika pasokan dan permintaan yang lancar, terutama dalam kasus P2P lending, di mana terdapat sindikat P2P lending legal dan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang mengatur proses P2P lending sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.Kata Kunci: Good Corporate Governance; Otoritas Jasa Keuangan; Peer-to-Peer Landin
Prospek Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis
Full text linkGanja merupakan tanaman yang sering dipandang negatif. Penggunaan ganja dilarang oleh Undang-Undang Narkotika. Ganja dapat digunakan dalam bidang medis untuk pengobatan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan tentang ganja di Indonesia dan bagaimana prospek penggunaan ganja untuk kebutuhan medis di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan tentang ganja terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja di Indonesia digolongkan ke dalam jenis Narkotika Golongan I artinya ganja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I yaitu dalam arti memiliki jerat hukuman yang paling berat yaitu 12 (dua belas) tahun. Penggunaan ganja untuk kebutuhan medis masih belum menemukan titik terang dalam ketentuan hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan yaitu ganja dimasukan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tingkat ketergantungan Narkotika Golongan 1 sangat tinggi dan berbahaya untuk kesehatan. Adapun untuk pelegalisasian penggunaan ganja untuk kebutuhan medis di Indonesia yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari Narkotika Golongan I.Kata Kunci : Legalisasi, Ganja, Medi
State Institutional Law: The DSN-MUI Institution and its Role in Preventing Sharia Disputes
Full text linkThis article\u27s goal is to explain how the National Sharia Council Institution - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) works to avoid sharia conflicts. The purpose of this research is to provide a holistic view of the DSN-MUI\u27s role in settling potential disputes involving sharia-related components of different spheres of life. This article uses a qualitative research method with a literature approach, meaning that it takes information from previously published works at the DSN-MUI Institute and the role it plays. The information collected is then critically examined to reveal how the DSN-MUI can be used to avoid and resolve sharia-based legal problems. The findings of the study indicate that the DSN-MUI Institute plays a significant part in the avoidance of sharia disagreements by issuing fatwas and guidance. Because the DSN-MUI acts as a respected authority in interpreting Islamic law and offering guidance on its application, it is able to avoid or resolve a variety of possible issues that may develop as a result of differences in the interpretations of Islamic law. In addition, the DSN-MUI serves as a community-recognized organization for the resolution of disputes, thereby assisting in the prevention of conflicts and the discovery of solutions that are in conformity with the tenets of sharia law.Keywords: DSN-MUI; Sharia Disputes; The Role of Prevention Abstrak:Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Lembaga Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bekerja untuk menghindari konflik syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan holistik tentang peran DSN-MUI dalam penyelesaian potensi sengketa yang melibatkan komponen-komponen yang terkait dengan syariah dari berbagai bidang kehidupan. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur, artinya mengambil informasi dari karya-karya yang diterbitkan sebelumnya di Institut DSN-MUI dan peran yang dimainkannya. Informasi yang terkumpul kemudian dikaji secara kritis untuk mengungkap bagaimana DSN-MUI dapat digunakan untuk menghindari dan menyelesaikan permasalahan hukum berbasis syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI Institute berperan penting dalam menghindari perselisihan syariah dengan mengeluarkan fatwa dan tuntunan. Karena DSN-MUI bertindak sebagai otoritas yang dihormati dalam menafsirkan hukum Islam dan menawarkan pedoman penerapannya, ia mampu menghindari atau menyelesaikan berbagai kemungkinan masalah yang mungkin berkembang sebagai akibat dari perbedaan interpretasi hukum Islam. Selain itu, DSN-MUI berfungsi sebagai organisasi penyelesaian sengketa yang diakui masyarakat, sehingga membantu pencegahan konflik dan penemuan solusi yang sesuai dengan prinsip hukum syariah.Kata Kunci: DSN-MUI; Sengketa Syariah; Peran Pencegaha
Kajian Desentralisasi Terhadap Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Full text linkThe 1945 Constitution mandates control over the country\u27s economy to the government for the implementation of public welfare, but with the birth of the privatization policy, there was a delegation of authority from the government to the private sector over the country\u27s economy, thereby reducing the role of the government. On the other side, the reduced role of the government does not eliminate its function as a state organizer and this must happen within the framework of decentralization. Meanwhile, the delegation of wealth becomes a discourse that can raise questions about privatization policies studied in the context of decentralization, especially privatization measures against BUMN. Privatization of BUMN is a policy that must be taken by the government so that the budgeting of the country\u27s economy encourages an increase in sectoral business activities, and what needs to be underlined is that the delegation of authority in the privatization of BUMN does not eliminate the role of the government but the government is still given control in the form of supervision and regulation.Keywords: Privatization; Decentralization; The privatization of BUMN policy AbstrakUUD 1945 mengamanatakan penguasaan atas perekonomian negara kepada pemerintah demi terselenggaranya kesejahteraan masyarakat namun dengan lahirnya kebijakan privatisasi terjadi pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada swasta atas perekonomian negara sehingga mereduksi peran pemerintah. Disisi lain berkurangnya peran pemerintah tidak menghilangkan fungsinya sebagai penyelenggara negara dan hal yang demikian pasti terjadi dalam bingkai desentralisasi. Sementara itu, pelimpahan kewanangan tersebut menjadi diskursus yang dapat menimbulkan pertanyaan terhadap kebijakan privatisasi yang dikaji dalam konteks desentralisasi, terutama langkah privatisasi terhadap BUMN. Privatisasi BUMN menjadi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah agar penyelanggaran atas perekonomian negara untuk mendorong peningkatan dalam kegiatan usaha sektoral, dan yang perlu digarisbawahi pelimpahan kewenangan dalam privatisasi BUMN tidak serta menghilangkan peran pemerintah namun pemerintah masih diberikan penguasaan dalam bentuk pengawasan dan regulasi.Kata Kunci:Privatisasi; Desentralisasi; Kebijakan Privatisasi BUMN
Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan
Full text linkThis study aims to find out and analyze the application of law to criminal acts of violating health protocols and law enforcement efforts in preventing and overcoming health protocol violations. This study uses an empirical method. The results of this study show the importance of applying the law in preventing and overcoming Covid-19 and shows that the task force plays an important role in tackling violations of health protocols, and the penalties imposed will have a deterrent effect if they violate health protocols. It is better if it is necessary to hold socialization about understanding the prevention and transmission of the COVID-19 virus so that people can understand the importance of implementing health protocols for the dangers of this contagious virus. And obey or comply with the health protocols issued by Perminkes to maintain collective health.Keywords: Covid-19; Prokes violations; Criminal act; Health Protocol Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan dan upaya penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran protokol kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode empiris hasil penelitiaan ini menunjukkan bahwa pentingnya penerapan hukum dalam mencegah dan menanggulangi Covid-19, dan menunjukan bahwa satgas berperan penting dalam menanggulangi pelanggaran protokol kesehatan dan hukuman yang dikenakan akan mendapatkan efek jera jika melanggar protokol kesehatan. Sebaiknya sebaiknya perlu untuk mengadakan sosialisasi tentang pemahaman pencegahan dan penularan virus covid-19 agar masyarakat dapat memahami pentingnya penerapan protokol kesehatan dari bahayanya virus menular ini. Dan mentaati atau mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh perminkes untuk menjaga kesehatan Bersama Kata Kunci: Covid-19; Pelanggaran Prokes; Tindak Pidana; Protokol Kesehata
Evidence of Oath in Case Dispute over General Election Results in Indonesia
Full text linkIn practice law proof according to laws, roles the judge\u27s conviction had limited in a way normative with element “at least two tools evidence”. As a result, when there is one applicant in case dispute results in election general (PHPU) which turned out to be only presenting information witness as tool proof, then matter the no can process because no sufficient condition as in applicable regulations. The writing article aims to examine: 1) the authority of the Court Constitution (MK) in adjudicating PHPU; 2) the domination of PHPU cases at the Constitutional Court; 3) the aspect constitutionality of PHPU; 4) proof and tools proof in PHPU; and 5) urgency tool proof swear. The method used in this research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of the research show that the PHPU examination by the Constitutional Court is not just a matter of calculators or quantitative numbers, but also concerns the qualitative issue of holding elections based on honesty and fairness. Therefore, the use of sworn evidence in the PHPU dispute resolution process has quite objective relevance and urgency, namely: First, because there is a possibility that the Petitioner will have difficulty or minimally present sufficient evidence, due to the relatively short time duration in the PHPU settlement; Second, the PHPU case is not a case with a purely legal dimension, but rather a political problem behind which the disputing parties at the Constitutional Court stand thousands or even millions of constituents who emotionally need honesty and justice
Kawin Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Administrasi Kependudukan
Full text linkMarriage holds a significant religious significance within the Islamic faith. Nevertheless, the prevalence of unregistered marriages, which lack official documentation, frequently gives rise to legal and administrative predicaments in numerous Muslim nations. Marriages that lack legal recognition by the state can potentially exert significant ramifications on the rights of women and children, while also posing challenges in terms of demographic data management and the provision of public services. The primary objective of this study is to investigate the viewpoint of Islamic jurisprudence and population governance in relation to unregistered matrimonial unions. This research uses qualitative methods with a literature and legislation approach. Through in-depth analysis of scientific literature, articles and regulations related to unregistered marriage, this research looks for patterns and findings that can support an understanding of these complex issues from the perspective of Islamic law and population administration. The findings of the study shed light on the intricate legal and administrative challenges associated with the management of unregistered marriages. The focal points demanding significant attention are the infringements of the rights of women and children, particularly in relation to their livelihoods, education, and legal safeguards. The primary conclusions of this research pertain to the significance of state-sanctioned acknowledgment of unregistered marriages and the implementation of equitable measures to safeguard individual rights.Keywords: Siri Marriage; Islamic law; Population Administration Abstrak:Pernikahan memiliki makna keagamaan yang signifikan dalam iman Islam. Namun demikian, prevalensi pernikahan yang tidak dicatatkan, yang tidak memiliki dokumentasi resmi, sering kali menimbulkan kesulitan hukum dan administratif di banyak negara Muslim. Perkawinan yang tidak mendapat pengakuan hukum dari negara berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap hak-hak perempuan dan anak, sekaligus menimbulkan tantangan dalam hal pengelolaan data demografi dan penyediaan layanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sudut pandang yurisprudensi Islam dan tata kelola kependudukan dalam kaitannya dengan perkawinan tidak terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan peraturan perundang-undangan. Melalui analisis mendalam terhadap literatur ilmiah, pasal dan peraturan terkait perkawinan tidak dicatatkan, penelitian ini mencari pola dan temuan yang dapat mendukung pemahaman atas permasalahan kompleks tersebut dari perspektif hukum Islam dan administrasi kependudukan. Temuan penelitian ini menyoroti rumitnya tantangan hukum dan administratif yang terkait dengan pengelolaan perkawinan tidak dicatatkan. Hal-hal yang memerlukan perhatian besar adalah pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak, khususnya yang berkaitan dengan mata pencaharian, pendidikan, dan perlindungan hukum. Kesimpulan utama dari penelitian ini berkaitan dengan pentingnya pengakuan perkawinan tidak dicatatkan yang direstui negara dan penerapan langkah-langkah yang adil untuk melindungi hak-hak individu.Kata Kunci: Nikah Siri; Hukum Islam; Administrasi Kependuduka
Penegakan Hukum dan Pelanggaran Transportasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014
Full text linkDKI Jakarta, as the governmental hub and a focal point of modernisation in Indonesia, encounters numerous challenges, including traffic congestion, particularly in the Kebayoran Lama District of South Jakarta during peak hours. This issue necessitates a robust policy for resolution. One measure implemented is DKI Jakarta Regional Regulation (Perda) Number 5 of 2014 regarding Transportation, which empowers the regional government to enforce stringent penalties, including towing improperly parked automobiles. The Transportation Agency enacts this policy as the executor, responsible for overseeing, regulating, and addressing transportation infractions. This study employs a qualitative methodology with a descriptive approach. This method generates data as verbal descriptions and witnessed actions, excluding statistical analysis or other forms of quantification. The study results demonstrate that the Transportation Agency\u27s policy of addressing transportation offences has been effective. Action is executed following DKI Jakarta Regional Regulation Number 5 of 2014, comprising the following steps: (a) immobilising the tyres of motor vehicles; (b) detaching the valve stem from motor vehicle tyres; (c) transporting vehicles to parking facilities designated by the local government; and (d) issuing a written notification to vehicle owners within 1 x 24 hours post-towing. Nevertheless, implementing this strategy has various challenges, including insufficient human resources, inadequate supporting infrastructure, and community resistance. This study aims to serve as a reference for enhancing the efficacy of law enforcement in transportation within the South Jakarta region.Keywords: Policy Analysis; Motor Vehicle Towing; Transportation AbstrakDKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan titik fokus modernisasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kemacetan lalu lintas, khususnya di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada jam-jam sibuk. Masalah ini memerlukan kebijakan yang kuat untuk penyelesaiannya. Salah satu langkah yang diterapkan adalah Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, yang memberdayakan pemerintah daerah untuk menegakkan sanksi yang ketat, termasuk menderek kendaraan yang parkir sembarangan. Dinas Perhubungan memberlakukan kebijakan ini sebagai pelaksana, yang bertanggung jawab untuk mengawasi, mengatur, dan menangani pelanggaran transportasi. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini menghasilkan data dalam bentuk deskripsi verbal dan tindakan yang disaksikan, tidak termasuk analisis statistik atau bentuk kuantifikasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dinas Perhubungan dalam menangani pelanggaran transportasi telah efektif. Tindakan dilakukan mengikuti Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014, yang terdiri dari langkah-langkah berikut: (a) melumpuhkan ban kendaraan bermotor; (b) melepaskan batang katup dari ban kendaraan bermotor; (c) mengangkut kendaraan ke tempat parkir yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah; dan (d) menerbitkan pemberitahuan tertulis kepada pemilik kendaraan dalam waktu 1 x 24 jam setelah penarikan. Namun demikian, penerapan strategi ini memiliki berbagai tantangan, termasuk sumber daya manusia yang tidak memadai, infrastruktur pendukung yang tidak memadai, dan resistensi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi referensi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam transportasi di wilayah Jakarta Selatan.Kata Kunci: Analisis Kebijakan; Penderekan Kendaraan Bermotor; Transportas