SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Dampak Pengejawantahan Permenkumham Nomor; 10 Tahun 2020 di BAPAS Klas I Bandung
Get PDFEfforts to anticipate the spread of Covid-19 in prisons are to provide social integration rights to prisoners and children according to applicable regulations. This was realized by the passing of a ministerial regulation related to Covid-19. This policy taken by the government caused anxiety in the community. This is because many prisoners who have been released have committed crimes again. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The research question is how the impact of the implementation of Permenkumham No. 10 of 2020 in Bandung Prison, and what are the factors that cause PK to not be optimal in carrying out their duties? The results showed that the absence of community research (LITMAS) resulted in Community Guidance (PK) not being able to carry out their duties optimally.Keywords: BAPAS; Covid-19; Social Integration AbstrakUpaya antisipasi meluasnya Covid-19 di lapas adalah memberikan hak integrasi sosial kepada narapidana dan anak sesuai peraturan yang berlaku. Ini diwujudkan dengan disahkannya peraturan menteri terkait Covid-19. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini menimbulkan kecemasan di masyarakat. Hal ini disebabkan banyak napi yang sudah bebas kembali melakukan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pertanyaan penelitiannya bagaimana dampak pelaksanaan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 di Lapas Bandung, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan PK tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya? Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya penelitian kemasyarakatan (LITMAS) mengakibatkan Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal.Kata Kunci : BAPAS; Covid-19; Integrasi Sosia
Perjanjian Kerja sama Interkoneksi Short Message Service pada Industri Telekomunikasi dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat; Studi Putusan Kasasi Nomor 9k/Pdt.Sus-Kppu/2016
Get PDFThe price fixing agreement is prohibited by Article 5 of Law Number 5 of 1999 concerning Anti-Monopoly and Unfair Business Competition, this because the existence of a price fixing agreement will eliminate competition in terms of prices for products marketed, which resulting in losses for consumers. Likewise what happened in the case that started with the KPPU Case No. 26 / KPPU-L / 2007 and finally ended in the Supreme Court decision through Case No. 9K / Pdt.Sus-KPPU / 2016, where there was a price fixing agreement between Excelcomindo, Indosat, Telekomunikasi Indonesia, Bakrie Telecom. As for the problem of this research is how the limitation of price fixing that violates the law of unfair business competition and price fixing made by the government / regulator, with also how the basis for consideration of the Supreme Court in Case No. 9K / Pdt.Sus-KPPU / 2016 rejects the reasons of the parties to enter into such agreement. To answer this problem, this research uses a normative juridical method with secondary data as its data.Keywords: Price Fixing Agreement, Monopoly, KPPU AbstrakPerjanjian penetapan harga dilarang oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal tersebut dikarenakan dengan adanya perjanjian penetapan harga, maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang dipasarkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Konsumen. Begitu pula yang terjadi dalam kasus yang bermula dari Perkara KPPU No. 26/KPPU-L/2007 dan akhirnya berakhir pada putusan Kasasi melalui Putusan No. 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016, dimana terdapat perjanjian penetapan harga antara Excelcomindo, Indosat, Telekomunikasi Indonesia, Bakrie Telecom. Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana batasan penetapan harga yang melanggar hukum persaingan usaha tidak sehat dengan penetapan harga yang dibuat oleh pemerintah/regulator, dan dasar pertimbangan Mahkamah Agung melalui Putusan No. 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016 menolak alasan para pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder.Kata Kunci: Perjanjian Penetapan Harga; Monopoli; KPPU
Peran E-commerce bagi Islamic Fashionpreneur Menuju Society Digital Di Era Pandemi Covid-19
Get PDFThis article aims to discuss Islamic Fashionpreneurs (MSMEs) in adjusting to market their products in the digital era. In accordance with the direction of the Indonesian government, the E-commerce literacy MSME development scheme in the digital era is an alternative that saves business actors, especially in the midst of the Covid-19 pandemic. Every Islamic fashionpreneur (MSME) must be ready to face this cultural shift, where the fulfillment of needs must go hand in hand with technological developments. The research method using qualitative begins with data collection through observation, field surveys by presenting questionnaires, interviews. The results obtained from this study are; First, Islamic Fashionpreneurs (MSMEs) must be able to adapt to advances in digital technology (E-commerce), which has a significant influence on sales. Second, to support the acceleration of digital transformation, Islamic Fashionpreneurs (MSMEs) must be active and synergize with various parties, including the government, academics, communities and practitioners themselves. Third, there is digital literacy education through consistent training and assistance for Islamic Fashionpreneur MSME business actors from the government, academia, and the community.Keywords: E-Commerce; Islamic Fashion; Entrepreneur (UMKM); Digital Society; Covid-19 Pandemic Abstrak Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai Islamic Fashionpreneur (UMKM) dalam menyesuaikan memasarkan produknya di era digital. Sesuai dengan arahan pemerintah Indonesia, skema pengembangan UMKM melek E-commerce di era digital menjadi alternatif yang menyelamatkan pelaku usaha, terlebih di tengah pandemi Covid-19. Setiap Islamic fashionpreneur (UMKM) harus siap menghadapi pergeseran budaya ini, dimana pemenuhan kebutuhan harus beriringan dengan perkembangan teknologi. Metode penelitian menggunakan kualitatif diawali pengumpulan data melalui pengamatan, survei lapangan dengan menyajikan kuesioner, wawancara. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah; pertama, pelaku Islamic Fashionpreneur (UMKM) harus dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital (E-commerce), yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penjualan. Kedua, untuk mendukung percepatan transformasi digital para pelaku Islamic Fashionpreneur (UMKM), harus aktif dan bersinergi dengan berbagai pihak baik pemerintah, akademisi, komunitas dan praktisi itu sendiri. Ketiga, adanya Edukasi literasi digital melalui pelatihan dan pendampingan secara konsisten bagi para pelaku usaha Islamic Fashionpreneur UMKM baik dari pemerintah, akademisi, serta komunitas.Kata Kunci : E-Commerce, Islamic Fashion, Entrepreneur (UMKM), Society digital, Pandemi Covid-1
Peran Kerajaan Aceh Melawan Penjajahan dan Menyebarkan Islam di Nusantara pada Abad 16-18 M
Get PDFThe Kingdom of Aceh is one of the Islamic kingdoms that stood at the end of the 15th century or early 16th century AD. This kingdom stood for a long time, about 4 more centuries. This study wants to present the results of a literature search about the establishment of the Aceh Kingdom, the progress and traces of the civilization of the Kingdom of Aceh, the resistance of the Kingdom of Aceh to Portuguese colonialism, and the role of the Kingdom of Aceh in spreading Islam in Nusantara. The research method used is the historical research method with the following steps: heuristics, criticism, interpretation and historiography. In this study, it was found that the Aceh kingdom had high civilizational progress in the fields of government politics, military, economics and religious science. The Kingdom of Aceh continued to fight against the Portuguese, especially in the northern Sumatra region and also the Malacca strait. The Kingdom of Aceh also has a big role in spreading Islam in Nusantara.Keywords: The Kingdoms of Aceh; Against Colonialism; Spreading Islam AbstrakKerajaan Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam yang berdiri di penghujung abad ke-15 atau awal abad ke 16 M. Kerajaan ini berdiri dalam waktu yang lama, sekitar 4 abad lebih. Penelitian ini ingin menyajikan hasil penelusuran pustaka tentang berdirinya Kerajaan Aceh, kemajuan dan jejak-jejak peradaban Kerajaan Aceh, perlawanan Kerajaan Aceh terhadap penjajahan Portugis, dan peran Kerajaan Aceh dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kerajaan Aceh memiliki kemajuan peradaban yang tinggi di bidang politik pemerintahan, militer, ekonomi dan ilmu pengetahuan agama. Kerajaan Aceh terus melakukan perlawanan terhadap Portugis, khususnya di wilayah Sumatera bagian utara dan juga selat Malaka. Kerajaan Aceh juga memiliki peran yang besar dalam menyebarkan Islam di Nusantara.Keywords: Kerajaan Aceh; Melawan Penjajahan; Menyebarkan Isla
The Development of Fake News in the Post-Truth Age
Get PDFThis study aims to provide a complete picture of the development of fake news during this post-truth era. Authors use a qualitative approach with a literature study method. Today\u27s society uses social media for various needs and has considerable advantages. However, social media is also a mouthpiece for spreading fake news. Fake news today is a threat to society. In the post-truth era, people only believe in the truth of news based on belief, not objective facts. Society becomes polarized because of a relative definition of truth. This phenomenon is also supported by an algorithm that causes people to echo their own making. It is this echo that makes objective facts blurry and causes truth bias. Plus, with the development of technology, it is possible to make videos that resemble the original or deep fakes. Deep fakes become dangerous because people are becoming increasingly difficult to distinguish whether a video is real or fake. Many applications are able to create deep fakes video. This study concludes that fake news in this era is becoming increasingly dangerous. However, the public also plays a role in accelerating the development of fake news. Literacy skills, such as digital literacy, are very important to prevent the harmful effects of fake news.Keywords: Fake News; Digital Literacy; Deepfake; Post-Truth AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang perkembangan berita palsu di era post-truth ini. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Masyarakat saat ini menggunakan media sosial untuk berbagai kebutuhan dan memiliki keuntungan yang cukup besar. Namun, media sosial juga menjadi corong penyebaran berita bohong. Berita palsu hari ini adalah ancaman bagi masyarakat. Di era post-truth, orang hanya percaya pada kebenaran berita berdasarkan keyakinan, bukan fakta objektif. Masyarakat menjadi terpolarisasi karena definisi kebenaran yang relatif. Fenomena ini juga didukung oleh algoritma yang menyebabkan orang menggemakan buatan mereka sendiri. Gema inilah yang membuat fakta objektif menjadi kabur dan menyebabkan bias kebenaran. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk membuat video yang menyerupai aslinya atau deep fakes. Kepalsuan yang dalam menjadi berbahaya karena orang semakin sulit membedakan apakah video itu asli atau palsu. Banyak aplikasi yang mampu membuat video palsu yang dalam. Studi ini menyimpulkan bahwa berita palsu di era ini semakin berbahaya. Namun, masyarakat juga berperan dalam mempercepat berkembangnya berita bohong. Keterampilan literasi, seperti literasi digital, sangat penting untuk mencegah efek berbahaya dari berita palsu.Kata Kunci: Berita Palsu; Literasi Digital; Palsu; Pasca-Kebenara
Tinjauan Yuridis Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Pejabat Publik Yang Dipilih
Get PDFPolitical rights are protected by law, both internationally and nationally. Internationally, political rights are regulated by the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Political rights are also protected by our constitution and several other laws and regulations, especially Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. There is a provision which is a requirement to run for election which clearly limits and even negates a person\u27s right to participate in exercising their human rights. This is clearly a violation of a person\u27s human rights, which in this case the political rights of an ex-convict, especially in cases of corruption. If we look at the provisions of the 1945 Constitution, an ex-convict is also a citizen who has the same political rights as other citizens. The right to judicial review of regulations that are contrary to the 1945 Constitution, the authority of the right to examine lies with the Constitutional Court (MK). The Constitutional Court\u27s decision provides legal certainty that a former convict in a corruption case is still allowed to run for regional head elections because ex-convicts still have political rights as citizens. To be able to run for regional head elections, ex-convicts after passing through a period of 5 (five) years have finished serving their sentence and have returned to community life as other people\u27s lives. Respect the political rights of ex-convicts of corruption cases as an acknowledgment of human rights in the Republic of Indonesia which are constitutional rights regulated in the 1945 Constitution.Keywords: Prisoners, Judicial Review, Rights, Constitutional Court Decisions Abstrak:Hak Politik dilindungi hukum, baik secara internasional maupun nsional. secara internasional, hak politik diatur Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Hak politik juga dilindungi konsitusi kita dan beberapa peraturan Perundang-Undangan lainnya, serutama Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adanya ketentuan yang merupakan syarat untuk mencalonkan diri pada pemilihan yang jelas membatasi bahkan meniadakan hak seseorang untuk ikut serta dalam menggunakan hak azasinya. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak azasi seseorang, yang dalam hal ini hak politik yang dimiliki oleh seorang mantan narapidana khususnya pada kasus korupsi. Apabila kita mencermati ketentuan UUD 1945, maka seorang mantan narapidana juga sebagai warga negara yang memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Hak Uji materiel terhadap peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan hak menguji ada pada Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Mahkamah Konstitusi memberi kepastian hukum bahwa seorang mantan Narapidana kasus korupsi masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah karena mantan narapidana masih memiliki hak politik sebagai warga negara. Untuk dapat mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah, maka mantan narapidana setelah melewati masa 5 (lima) tahun selesai menjalani masa hukuman dan telah kembali kepada kehidupan masyarakat sebagaimana kehidupan masyarakat lainnya. Menghormati hak politik mantan narapidana kasus korupsi sebagai pengakuan terhadap hak azasi manusia dalam negara Republik Indonesia yang merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD Tahun 1945.Kata Kunci: Narapidana, Judisial Review, Hak, Putusan Mahkamah Konstitus
Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Masa Pandemi COVID 19
Get PDFLearning is the process of students interacting with educators and learning resources in a learning environment in order to acquire knowledge, master skills and character, and develop a trusting attitude in students. During the COVID-19 pandemic, the distance learning process (PJJ) agreed upon to break the chain of COVID-19 spread requires collaboration between existing methods while adhering to the PJJ system teaching method\u27s principles. Circular Letter No. 4 of 2020 from the Minister of Education and Culture recommends that all activities in educational institutions be kept at a distance and that all material submissions be made at the students\u27 respective homes. During the Covid-19 pandemic, the following learning methods may be used: 1) Project-Based Learning, 2) Online Learning, 3) Offline Learning, 4) Home Visit Learning, 5) Integrated Curriculum, 6) Blended Learning, and 7) Radio Learning.Keywords: Islamic Education; Covid 19 Pandemic Period AbstrakPembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, agar dapat terjadi proses perolehan ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap kepercayaan pada peserta didik. Pada masa pandemi covid 19 proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang telah disepakati untuk memutus mata rantai meluasnya covid 19 diperlukan adanya kolaborasi atara metode yang ada dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip metode mengajar sistem PJJ. Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Metode pembelajaran yang dapat dipakai pada masa Pandemi Covid 19, diantaranya; 1) Project Based Learning, 2) Daring Method, 3. Luring Method, 4. Home Visit Method, 5. Integrated Curriculum, 6. Blended Learning, 7. Pembelajaran melalui RadioKata Kunci: Pendidikan Islam; Masa Pandemi Covid 1
Maqashid Sharia in Millennial Da\u27wah
No full textIslamic da\u27wah should be understood as an activity that involves a transformation process that does not just happen but requires awareness from the community to change the situation and condition of the people towards benefit through education and continuous communication. The study in this article uses a qualitative research model with library research techniques and focuses on the study of Islamic da\u27wah with a maqashid sharia approach. The question to be answered in this study is how da\u27wah can answer the needs of the people so that it can bring benefits. And as a conclusion, the importance of placing maqashid sharia in every Islamic da\u27wah. So that Islamic da\u27wah is not only understood textually but can also be understood contextually so that what is conveyed can be made sense by reason.Keywords: maqashid syariah, environment, fatwa, ushul fiqih AbstrakDakwah Islam semestinya dipahami sebagai suatu aktivitas yang melibatkan proses transformasi yang memang tidak terjadi begitu saja, tapi membutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk merubah situasi dan kondisi umat menuju kemaslahatan melalui pendidikan dan komunikasi yang berkelanjutan. Kajian dalam artikel ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan teknik library research dan terfokus pada kajian dakwah Islam dengan pendekatan maqashid syariah. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam studi ini adalah bagaimana dakwah mampu menjawab kebutuhan umat sehingga bisa membawa kemaslahatan. Dan sebagai konklusi pentingnya menempatkan maqashid syariah dalam setiap dakwah keislaman. Sehingga dakwah Islam tidak hanya dipahami secara tekstual saja namun dapat juga dipahami secara kontekstual, sehingga apa yang disampaikan dapat dinalar oleh akal.Kata kunci: maqashid syariah, lingkungan hidup, fatwa, ushul fiqi
Alquran sebagai Materi Utama Pendidikan Pada Zaman Rasulullah
Get PDFAlquran as a guide to the life of Muslims is the main material of education, especially at the time of the Prophet Muhammad. Education is carried out by various methods such as reading, writing and memorizing. This study uses a qualitative research method with a historical approach to literature. The data is obtained from turats books and other references. The results of the study stated that the teaching method using the Koran is still relevant today and even throughout the ages, while the position of the Koran is still the main material for education and teaching for Muslims.Keywords: Alquran; Education; The time of the Prophet Abstrak:Alquran sebagai pedoman hidup umat Islam merupakan materi utama pendidikan, khususnya pada zaman Rasulullah Saw. Pendidikan dilakukan dengan berbagai metode seperti membaca, menulis dan menghafal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pengajaran Alquran yang digunakan pada zaman Rasulullah Saw dan kedudukan Alquran sebagai materi utama pendidikan di zaman Rasulullah Saw. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis literatur. Data didapatkan dari kitab-kitab turats dan referensi lainnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa metode pengajaran dengan menggunakan Alquran masih relevan hingga saat ini bahkan sepanjang masa, sedang kedudukan Alquran masih menjadi materi utama pendidikan dan pengajaran bagi umat Islam.Kata Kunci: Alquran; Pendidikan; Zaman Rasulullah
Principle of Strict Liability in Narcotics Crimes and Efforts to Protect The Rights of Perpetrators
Get PDFNarcotics abuse cases in Indonesia have been at an alarming level, which causes all levels of society to become targets of victims of narcotics abuse. Efforts to overcome this use two approaches in the narcotics law that regulate it, namely the penal approach and the non-penal approach, which are commonly referred to as the double-track system. As a form of transnational organized crime, narcotics crimes need special efforts to overcome them. Among the many substances of criminal legislation, one of the special measures that can be used is applying the benefits of the existence of the principle of strict liability. The discussion regarding the existence of the principle of strict liability will be the object of study in this paper, namely by using the normative legal research method which prioritizes the study of positive legal provisions and general legal principles. So, it can be found what the strict liability principle is in the teachings of criminal law and the use of the strict liability principle in enforcing criminal law in the field of narcotics in Indonesia. The principle of strict liability can be an option for a new breakthrough in the effectiveness and efficiency of combating narcotics crimes in Indonesia. Although the existence of the principle of strict liability in its implementation provides convenience and practicality for law enforcement officials in carrying out their duties, it also provides an opportunity for injustice. So that the focus of the application of the principle of strict liability is not only used as a means of making it easier but is more used to overcome injustice for the victim or the perpetrator in cases of narcotics abuse so that it will no longer cause an injustice that can injure the basic human rights contained in the paragraph 1 Article 28D of the Indonesia Constitution.Keywords: Narcotics, strict liability, transnational organized crime. Abstrak:Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah berada pada level yang mengkhawatirkan, yang menyebabkan semua lapisan masyarakat menjadi sasaran korban penyalahgunaan narkotika. Upaya penanggulangannya menggunakan dua pendekatan dalam undang-undang narkotika yang mengaturnya, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non penal yang biasa disebut dengan sistem jalur ganda. Sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir, kejahatan narkotika memerlukan upaya khusus untuk menanggulanginya. Di antara sekian banyak substansi peraturan perundang-undangan pidana, salah satu upaya khusus yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan manfaat dari adanya prinsip pertanggungjawaban yang tegas. Pembahasan mengenai adanya asas strict liability akan menjadi objek kajian dalam tulisan ini, yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengutamakan kajian ketentuan hukum positif dan asas hukum umum. Sehingga dapat diketahui apa prinsip strict liability dalam ajaran hukum pidana dan penggunaan prinsip strict liability dalam penegakan hukum pidana di bidang narkotika di Indonesia. Prinsip strict liability dapat menjadi pilihan terobosan baru dalam efektivitas dan efisiensi pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia. Meskipun adanya prinsip strict liability dalam pelaksanaannya memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, namun juga memberikan peluang terjadinya ketidakadilan. Sehingga fokus penerapan prinsip strict liability tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk mempermudah tetapi lebih banyak digunakan untuk mengatasi ketidakadilan bagi korban atau pelaku dalam kasus penyalahgunaan narkotika sehingga tidak lagi menimbulkan kerugian. ketidakadilan yang dapat mencederai hak asasi manusia yang terkandung dalam ayat 1 Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.Kata Kunci: Narkotika; Strict Liability; Kejahatan Terorganisir Transnasional