SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Tanggungjawab Debitur Atas Utang Piutang Dengan Menggunakan Persetujuan Isteri atau Suami Palsu Yang Dilakukan Di Koperasi
Get PDFThis research is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law no. 17 of 2012 concerning cooperatives, the Criminal Code and the Civil Code or other regulations that are relevant or relevant to quote, as well as theories from library materials that are in accordance with the problems raised in this study. The conclusion of this study is that the first factor that causes the debtor to falsify the consent of a fake husband or wife can be due to several factors, namely: the existence of a disharmonious relationship with the husband or wife, the desire of the debtor to reap personal benefits, the desire of the debtor to obtaining benefits for other people, the existence of such forgery is for corporate crimes, or just to facilitate the process of realizing credit applications by debtors. Secondly, the accountability of debts and receivables in cooperatives with the approval of a fake wife or husband then is a criminal act of forgery which can be subject to Article 263 of the Criminal Code. fake letters or falsifying letters, Article 264 of the Criminal Code falsifying authentic deeds or Article 266 of the Criminal Code (ordering to enter false information into an authentic deed. Thirdly, the Accountability of the Debtor for Debts and Receivables in a civil manner Using Approval I fake wife or husband that is done in a cooperative. The liability of the debtor in the event of a default action carried out on the credit agreement contract carried out by the debtor of the cooperative, where in the event of a default, the debtor must remain accountable for the contract he has made on the basis of Articles 1243, 1266, 1267. The Civil Code (KUHPer). In essence, the debtor is required to pay compensation, the creditor asks for the cancellation of the agreement through the court, or the creditor can ask for the fulfilment of the agreement, the fulfilment of the agreement with compensation and the cancellation of the agreement with compensation.Keywords: Responsibility; Accounts Payable; Counterfeit AbstrakPenelitian ini didasarkan undang-undang dasar NKRI 1945, undang-undang no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab undang-undang hukum perdata atau peraturan lainya yang berkaitan atau relefan untuk di kutip, serta teori-teori dari bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama factor penyebab debitur melakukan pemalsuan terhadap persetujuan suami atau istrei palsu bisa dikarenakan beberapa factor yakni : adanya hubungan yang tidak harmonis dengan pasangan suami atau isteri, adanya keinginan dari debitur untuk meraup keuntungan pribadi, adanya keinginan dari debitur untuk memperoleh keuntungan untuk oranglain, adanya pemalsuan tersebut untuk kejahatan koorporasi, atau hanya untuk memudahkan proses realisasi pengajuan kredit oleh debitur.yang kedua pertanggungjawaban utang piutang di koperasi atas persetujuan istri atau suami palsu maka hal tersebut merupakan tindak pidana pemalsuan yang bisa dikenai Pasal 263 KUHPidana membuat surat palsu atau memalsukan surat, Pasal 264 KUHPidana memalsukan akta-akta otentik atau Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.yang ketiga Pertanggungjawaban Debitur Atas Utang Piutang secara perdata Dengan Menggunakan Persetujuan Isteri Atau Suami Yang Palsu Yang Dilakukan Di Koperasi. Pertanggungjawaban debitur tersebut dalam hal tindakan wanprestasi yang dilakukan atas akad perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur dikoperasi, dimana dalam hal telah terjadi wanprestasi maka debitur harus tetap mempertanggungjawabkan akad yang telah dibuatnya dengan landasan pada Pasal 1243, 1266 , 1267. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Yang intinya Debitur diharuskan membayar ganti rugi, Kreditur minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan, atau Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.Kata Kunci: Tanggungjawab; Utang Piutang; Pemalsua
Praktek Al-‘Urf: Istinbat Hukum Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer
Get PDFPraktek ekonomi saat ini seakan tidak ada kata henti untuk terus menerus dikembangkan. Baik dalam ranah wacana, regulasi serta pemahaman dalam mindset kaum muslimin dan masyarakat. Salah satunya adalah kebiasaan dan tradisi yang terkait dengan praktek akad dan produk ekonomi syariah, yang dikenal dengan ‘urf atau adat. Tulisan berikut memarparkan tentang bahasan urf dan adat dari aspek defenisi, wacana yang diperdebatkan oleh para ulama dan cendekiawan, hingga pada implementasi dalam kehidupan saat ini. Metode yang digunakan dalam tulisan berikut adalah deskriptif analisis. Tulisan ini mendukung dan menguatkan bahwa kajian ‘urf dan adat dalam wacana istibath hukum Islam, termasuk dalam kajian perkembangan ekonomi syariah memiliki peran yang tidak bisa diabaikan. Kedua sumber hukum Islam legal dan absah sebagai salah satu metode memutuskan hukum Islam
Kebijakan Uang Kompensasi Pada Pekerja Dengan Hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Get PDFLegal protection and welfare for workers is the duty of the government. So far, there is no policy for guarantees that are clearly regulated regarding compensation for workers at the end of their PKWT, such as severance pay for permanent workers. One form of government protection at this time is by making a policy in the form of guarantees in the form of revising Law Number 13 of 2003 concerning Manpower with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and its derivatives Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for a certain time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination. The government\u27s protection that is made is to require employers/companies to provide compensation money to workers with a Specific Time Employment Agreement (PKWT) or to contract workers. This compensation money is in the form of wages, which can be in the form of basic salary or accumulated with fixed allowances depending on the wage reference of the employer/company. This compensation money will have to be given at the end of the PKWT for workers or it can be given in accordance with the PKWT period that has been implemented if the PKWT ends prematurely. It is hoped that with this compensation policy, contract workers can be more protected and prosperous even though the PKWT for themselves ends.Keywords: Compensation Money; Workers; PKWT; Job Creation Law; PP 35 of 2021 AbstrakPerlindungan hukum dan kesejahteraan bagi pekerja adalah tugas bagi pemerintah. Selama ini tidak ada kebijakan adanya jaminan yang diatur jelas mengenai kompensasi bagi pekerja diakhir PKWT-nya, seperti halnya pesangon bagi pekerja tetap. Salah satu bentuk perlindungan Pemerintah saat ini adalah dengan membuat kebijakan berupa jaminan berupa merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan turunannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Perlindungan pemerintah yang dibuat adalah mewajibkan pemberi kerja/ perusahaan memberikan uang kompensasi kepada pekerja dengan Hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau untuk pekerja kontrak. Uang kompensasi ini berupa upah, yang dapat berupa gaji pokok atau diakumulasi dengan tunjangan tetap tergantung dengan acuan upah pada pemberi kerja/ perusahaan. Uang kompensasi ini nantinya harus diberikan di akhir PKWT pekerja atau dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu PKWT yang telah dijalankan jika PKWT berakhir sebelum waktunya. Diharapkan dengan kebijakan uang kompensasi ini, pekerja kontrak dapat lebih terlindungi dan sejahtera walaupun PKWT atas dirinya berakhir.Kata Kunci :Uang Kompensasi; Pekerja; PKWT; UU Cipta Kerja; PP 35 Tahun 2021
Additional Criminals To Corporations As An Efforts To Create Criminal Impact With Decision
Get PDFCorporations are always a problem when asked for criminal responsibility. In addition to their own separate ways, separate regulations are needed to examine and prosecute corporations that carry out criminal acts. Like the case that has occurred, the KPK has positioned PT NKE as a legal subject to hold criminal liability. Prosecutors prosecute, and necessary crimes also provide additional penalties for a ban on participating in state auctions for six months. The study was conducted in a descriptive analysis and literature review approach. This study examined philosophically historically the existence of additional crimes to provide a conviction that pledged perpetrators. The conclusion that can be obtained from studying different criminal offences other than the main criminal to the corporation as a legal breakthrough in conducting regular excavation from existing regulations to create a criminal punishment that has a deterrent effect on the corporation that commits a criminal offence.Keywords: Additional Crimes; Corporations; Deterrent Effects. AbstrakKorporasi selalu menjadi masalah ketika dimintai pertanggungjawaban, selain diperlukan cara tersendiri juga diperlukan regulasi tersendiri dalam upaya memeriksa dan mengadili korporasi yang melaklukan tindak pidana. Seperti kasus yang telah terjadi, KPK telah memposisikan PT NKE sebagai subyek hukum sehingga dapat dimintai pertanggugjawaban pidana. JPU melakukan penuntutan selain pidana pokok juga memberikan pemidanaan tambahan berupa larangan mengikuti lelang negara selama enam bulan. Penelitian dilakukan secara deskriptif analisis dan pendekatan kajian pustaka serta dalam penelitian ini mengkaji secara historis filosofis adanya pidana tambahan sehingga dapat memberikan pemidanaan yang menjera pelaku. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian penjatuhan pidana tambahan selain pidana pokok kepada korporasi sebagai upaya terobosan hukum dalam melakukan penggalian hukum dari peraturan yang telah ada untuk menciptakan pemidanaan yang memiliki efek jera kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.Kata Kunci: Pidana Tambahan; Korporasi; Efek Jera
HUMAN TRAFFICKING; Implikasi Konstitusional Kejahatan Perdagangan Orang Terhadap Hak Hidup Warga Negara
No full textMasalah perdagangan orang atau Human Trafficking merupakan salah satu ancaman besar negara Indonesia. Setiap tahun hampir ribuan perempuan dan anak di Indonesia menjadi korban kejahatan trafficking. Tapi uniknya kejahatan ini, terkadang tidak menjadikan diri korban merasa dijadikan korban. Provinsi-provinsi di Indonesia menjadi sumber maupun tujuan perdagangan manusia terutama adalah Jawa diikuti kemudian oleh Kalimantan Barat, Lampung, Sumatra Utara, Banten Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Bahkan modus perdagangan gadis remaja terutama dari wilayah Kalimantan Barat ke Taiwan yang berpura-pura sebagai pengantin wanita ternyata dipaksa menjadi pelacur. Pemasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan juga di negara-negara lain, seperti Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura dan beragai negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa Perdagangan orang tidak lagi terbatas pada batas-batas wilayah negara, akan tetapi berlangsung melalui lintas batas. DOI: 10.15408/sjsbs.v3i2.367
Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan
Get PDFContract or agreement is a first step in carrying out a fulfillment of needs and interests so humans are always in touch with each other in various places and times with various events.How good faith becomes the basis for parties to make an agreement. To answer this problem, research sources in the form of primary legal materials are needed, both in the form of laws and regulations, court decisions and secondary sources in the form of books, texts, legal dictionaries, legal journals. The research method in this paper uses primary and secondary legal materials, the law approach and conceptual approach. This type of research is normative and qualitative in nature.Keywords: Good faith, Agreement, Justice AbstrakKontrak atau perjanjian adalah suatu langkah awal dalam menyelenggarakan suatu pemenuhan kebutuhan dan kepentingan maka manusia selalu berhubungan satu sama lain di berbagai tempat dan waktu dengan berbagai macam peristiwa. Bagaimana itikad baik menjadi dasar bagi pihak dalam membuat suatu perjanjian. Untuk menjawab permasalahan ini diperlukan sumber penelitian berupa bahan hukum primer, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan sumber sekunder berupa buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis Penelitian ini adalah Normatif dan bersifat kualitatif.Kata Kunci: Itikad Baik, Perjanjian, Keadila
Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Get PDFAbstractLand is a natural wealth that is very important for humans and has an important function in development. In carrying out activities carried out by the government, namely land acquisition for the public interest, which has the aim of building public facilities for the benefit of the community. In carrying out land acquisition, ulayat land is often the target for alleged land acquisition. However, using ulayat land for land acquisition often creates problems. The purpose of this paper is to determine the control of indigenous peoples\u27 rights in land acquisition and to determine the role of the state in providing compensation for land acquisition for development in the public interest. The research method used is juridical normative using a statutory approach and a conceptual approach. The result of this research is that the rights of customary law communities have been regulated constitutionally by the State, and the role of indigenous peoples is regulated in Law no. 71/2012. However, the fact is that during the land acquisition process, customary law communities are often not involved, the government should provide legal certainty and protection to the customary law community so that these problems do not harm the customary law community.Keyword: Land Procurement, Customary Law Communities, Customary Land. AbstrakTanah merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia dan memiliki fungsi yang penting dalam pembangunan. Dalam melakukan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengadaan tanah bagi kepentingan umum, yang mana memiliki tujuan untuk membangun fasilittas umum agar bermanfaat bagi masyarakat. Dalam melakukan pengadaan tanah, seringkali tanah ulayat dijadikan sasaran untuk diduganakan pengadaan tanah. Namun, dalam menggunakan tanah ulayat untuk pengadaan tanah tersebut seringkali menimbulkan masalah. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengantutan mengenai hak-hak masyarakat adat dalam pengadaan tanah dan untuk mengetahui peran negara dalam pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hak masyarakat hukum adat telah diatur secara konstitutional oleh Negara, serta peran masyarakat hukum adat diatur didalam UU No. 71/2012. Namun pada faktanya saat proses pengadaan tanah, masyarakat hukum adat seringkali tidak dilibatkan, seharusnya pemerintah dalam pengadaan tanah memberikan kepastian serta perlindnungan hukum kepada masyarakat hukum adat agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak merugikan masyarakat hukum adat.Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Masyarakat adat, Tanah Ulaya
Zafry Zamzam, Pandangan Kebangsaan Antara Unitarisme Atau Federalisme Untuk Tatanan Kenegaraan Republik Indonesia
Get PDFThis research is aimed at reexamining the big ideas of the national warrior from Kalimantan, Zafry Zamzam, who has always been persistent in choosing Unitarism as the state administration of the Republic of Indonesia which he initiated since the Dutch and Japanese colonial times, to the beginning of independence in 1945. The hope is that he can refresh about who and how he did. This study used a qualitative approach, namely biogafi research conducted through library research and interviews with informants. Sources of data are taken from documentation, pages on the internet and informants from the Zafry Zamzam family. Zafry Zamzam, a religious national fighter from Kalimantan, is known as a multitalented figure; He has played many roles, starting as a Koran teacher in Surau, a People\u27s School teacher, a journalist, a writer, a politician, a bureaucrat to an academician. In this research, in addition to exploring his views during the struggle which are still relevant to the current problem of national unity facing the Indonesian nation today. His view is that the constitutional form of the Republic of Indonesia which is in line with the spirit of the struggle for independence of the Indonesian nation is Unitarism in the form of a unitary republic of Indonesia, rather than choosing a federalist government system that divides power to the federal state.Keywords: Zafry Zamzam, State Administration, Unitarism and Federalism AbstrakPenelitian ini ditujukan untuk menggali kembali gagasan besar pejuang nasional asal Kalimantan Zafry Zamzam, selalu gigih memilih Unitarisme sebagai ketatanegaraan Negara Republik Indonesia yang digagasnya sejak masa penjajah Belanda dan Jepang, hingga awal kemerdekaan 1945. Harapannya dapat menyegarkan kembali tentang siapa dan bagaimana sepak terjangnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian biografi yang dilakukan melalui library reseach dan wawancara kepada informan. Sumber data diambil dari dokumentasi, laman pada internet dan informan dari keluarga Zafry Zamzam. Zafry Zamzam, pejuang nasional agamis asal Kalimantan, dikenal sebagai sosok multitalenta; banyak peran dilakoninya mulai sebagai guru ngaji di surau, guru Sekolah Rakyat, jurnalis, sastrawan, politisi, birokrat hingga akademisi. Dalam penelitian ini disamping untuk menggali kembali tentang pandangannya selama perjuangan yang masih relevan dengan persoalan kesatuan bangsa yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat kini. Pandangannya bahwa bentuk ketatanegaraan Negara Republik Indonesia yang sejalan semangat perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah Unitarisme dalam bentuk negara kesatuan republik Indonesia, daripada memilih sistem pemerintah federalisme yang membagi kekuasaan kepada negara federal.Kata Kunci: Zafry Zamzam, Tata Negara, Unitarisme dan Federalism
Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi oleh Korporasi sebagai Penegakan Hak Privasi berdasarkan Konstitusi
Get PDFAbstractThe right to privacy is a personal right of every individual which must be protected by the state in accordance with the mandate of the constitution. Along with the development of information and communication technology, the discourse regarding the right to privacy has come under the spotlight again given the high intensity of personal data utilization, especially by corporations in the digital business era. This research will further analyze the use of consumer personal data by corporations from a legal perspective. The research method used is library research through a statute approach. The results of this study indicate that there is still obesity in regulations related to personal data protection in Indonesia, where the total reaches 30 regulations in various sectors. Moreover, this reality is exacerbated by the inadequacy of the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo) in conducting surveillance and investigations related to personal data protection. The result of all of this is the creation of legal loopholes that are often exploited to carry out crimes in the form of hacking and theft of personal data that harm consumers and the wider community. Therefore, there is a need for legal reform accompanied by a reconception of supervisory agencies regarding the protection of personal data as an integral part of upholding privacy rights in an era of constitutional disruption. Keywords: Personal Data Protection, Privacy Rights, Corporation, Constitution. AbstrakHak privasi merupakan hak pribadi setiap individu yang wajib dilindungi oleh negara sesuai dengan amanat konstitusi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, diskursus perihal hak privasi kembali mendapat sorotan mengingat tingginya intensitas pemanfaatan data pribadi, terutama oleh korporasi di era bisnis digital. Penelitian kali ini akan menganalisa lebih jauh terkait penggunaan data pribadi konsumen oleh korporasi dari perspektif hukumnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadinya obesitas regulasi terkait perlindungan data pribadi Di Indonesia, dimana totalnya mencapai 30 Undang-Undang di berbagai sektor. Terlebih, realita tersebut semakin diperburuk dengan tidak optimalnya Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam melakukan pengawasan dan investigasi terkait perlindungan data pribadi. Akibat dari semua itu ialah terciptanya celah hukum yang kerap kali dieksploitasi untuk melancarkan kejahatan berupa peretasan dan pencurian data pribadi yang merugikan konsumen serta masyarakat dalam cakupan yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukannya reformasi hukum yang diiringi dengan rekonsepsi lembaga pengawas terkait perlindungan data pribadi sebagai bagian integral dari penegakan hak privasi di era disrupsi berdasarkan konstitusi. Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi, Hak Privasi, Korporasi, Konstitusi.
Kriteria Calon Pemimpin Negara dan Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqih Siyasah
Get PDFLeadership has a major influence on the political and state life of a nation. A leader will also determine the progress and retreat of a country. This paper provides an understanding of the criteria for candidate state leaders whose mechanisms have been determined in the laws and regulations of the Republic of Indonesia and the criteria for candidate state leaders in the view of fiqh siyasah. This study uses a qualitative method with a literature approach. The data in this study were obtained from binding legal materials consisting of legislation, court decisions, legal theory, books, scientific writings and legal journals. The results of this study state that the criteria for candidates for state leaders in the Republic of Indonesia as stated in the laws and regulations have several similarities with the criteria for candidate leaders according to Fiqih Siyasah, the presidential election of the Republic of Indonesia in the period before 2009 was carried out with the concept of Bay\u27at Ahl al-Hall wa al-\u27Aqd, the presidential election is carried out in the deliberations of the people\u27s representatives who are in the People\u27s Consultative Assembly (MPR), appointed by the assembly, and when the term of office ends, an accountability report will be asked to the assembly that appointed it. The presidential election of the Republic of Indonesia, in the period after 2009 was carried out by way of direct elections through elections, all levels of society who have the right to vote can make their choice directly, no longer through representatives by people\u27s representatives. But the weakness is that the elected president is not asked to report an accountability report at the end of his term of office.Keywords: Criteria for prospective leaders, mechanisms, fiqh siyasah. AbstrakKepemimpinan berpangaruh besar terhadap kehidupan berpolitik dan bernegara suatu bangsa. Seorang pemimpin juga akan menentukan maju mundurnya sebuah negara. Tulisan ini memberikan pemahaman bagaimana kriteria calon pemimpin negara yang sudah ditetapkan mekanismenya dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan kriteria calon pemimpin negara dalam pandangan fikih siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah dan jurnal hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kriteria calon pemimpin negara di Republik Indonesia yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan memiliki beberapa persamaan dengan kriteria calon pemimpin menurut Fiqih Siyasah, Pemilihan presiden Republik Indonesia dalam kurun waktu sebelum tahun 2009 dilaksanakan dengan konsep Bay’at Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, pemilihan presiden dilakukan di dalam musyawarah para wakil rakyat yang berada di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), diangkat oleh majelis, dan ketika berakhir masa jabatan akan dimintai laporan pertanggung jawaban kepada majelis yang mengangkatnya. Pemilihan presiden Republik Indonesia, dalam kurun waktu sesudah tahun 2009 dilakukan dengan cara pemilihan langsung melalui pemilu, semua lapisan masyarakat yang mempunyai hak pilih bisa menentukan pilihannya secara langsung, tidak lagi melalui perwakilan oleh wakil rakyat. Tetapi kelemahannya presiden terpilih tidak dimintai laporan pertanggung jawaban di akhir masa jabatan. Kata kunci : Kriteria calon pemimpin, mekanisme, fiqih siyasah.