SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Gaya Belajar Anak-Anak Dengan Pendekatan Games Edukasi Di Masa Pandemi Covid-19; Studi Kasus di Desa Pucuk Kec. Pucuk Kab. Lamongan Jawa Timur
Get PDFCovid-19 telah membawa dampak serius dalam dunia Pendidikan. Selama pandemic siswa belajar dengan sistem pembelajaran daring. Banyak siswa yang merasakan kejenuhan dalam belajar. Oleh karena itu diperlukan pendekatan belajar yang menyenangkan siswa, yaitu dengan game edukasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya belajar siswa dengan pendekatan games edukasi pada siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma\u27arif Nadhatul Ulama Desa Pucuk, Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normative empiris. Sampel penelitiannya adalah siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Ma\u27arif Nadhatul Ulama Desa Pucuk, Kabupaten Lamongan tahun pembelajaran 2020/2021. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian pada siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Ma\u27arif Nadhatul Ulama Desa Pucuk, Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa (1) 47.3% siswa memiliki gaya belajar dominan berupa visual, 63.9% siswa memiliki gaya belajar dominan berupa auditori, dan 83.3% siswa memiliki gaya belajar dominan berupa kinestetik. Dapat disimpulkan bahwa gaya belajar siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Ma\u27arif Nadhatul Ulama Desa Pucuk, Kabupaten Lamongan cenderung memiliki gaya belajar kinestetik – auditori. (2) Para guru yang mengajar menanggapi keberkesanan dari kegiatan penyuluhan gaya belajar siswa dengan pendekatan games edukasi dan sepakat tentang pentingnya mengetahui gaya belajar siswa agar dapat menerapkan metode dan pendekatan pembelajaran yang efektif dan efisien, di antaranya melalui pendekatan games edukasi
Realisasi Penerapan Kebijakan Protokol Kesehatan dalam Salat Berjamaah di Tempat Ibadah Pada Masa Pandemi Covid-19; Studi Kasus Kegiatan Beribadah Pada Desa Masangan Kulon, Jawa Timur dan Desa Talang Makmur, Jambi
Get PDFThe Covid-19 pandemic since the beginning of 2020 has caused various sectors and community activities to be limited. This is done to prevent the spread of the Covid-19 virus from spreading throughout the country. Starting from teaching and learning activities, trade to worship. To return to normal activities, people are required to protect themselves and others by implementing health protocol policies. In fact, there are still many places of worship and worshipers who have not implemented health protocol policies. Therefore, this study aims to find out how to pray in congregation in places of worship during the Covid-19 pandemic and how to implement policies on implementing health protocols in congregational prayers at places of worship during the Covid-19 pandemic by researching directly at Masangan Kulon Village and Masangan Kulon Village. Prosperous Talang. The research method used in this study is a qualitative method with a case study approach. The results of the study indicate that the realization of health protocol policies in congregational prayers in places of worship during the Covid-19 pandemic has not been realized properly or has not been optimal.Keywords: Realization; Health Protocol; Congregational Prayers; Covid-19 AbstrakPandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 menyebabkan berbagai sektor dan kegiatan aktivitas masyarakat menjadi terbatas. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus Covid-19 merajalela di seluruh bagian tanah air. Mulai dari kegiatan aktivitas belajar mengajar, perdagangan hingga peribadatan. Untuk kembali melakukan aktivitas seperti biasa, masyarakat dituntut untuk melindungi dirinya dan orang lain dengan menerapkan kebijakan protokol kesehatan. Pada kenyataannya, masih banyak tempat ibadah dan jamaah tempat ibadah yang belum menerapkan kebijakan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana salat berjamaah di tempat ibadah pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana realisasi kebijakan penerapan protokol kesehatan dalam salat berjamaah di tempat ibadah pada masa pandemi Covid-19 dengan meneliti secara langsung pada Desa Masangan Kulon dan Desa Talang Makmur. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi kebijakan protokol kesehatan dalam salat berjamaah di tempat ibadah pada masa pandemi Covid-19 belumlah terealisasi dengan baik atau belum optimal.Kata Kunci: Realisasi; Protokol Kesehatan; Salat Berjamaah; Covid-1
Analisis Organization Citizenship Behaviour (OCB) Pada Kualitas Layanan Kendaraan VVIP; Studi Kasus Sumber Daya Manusia Di Sekretriat Wakil Presiden
Get PDFAbstrak Reformasi birokrasi di Indonesia menuntut instansi pemerintah untuk senantiasa meningkatkan pelayanan (Kementerian Reformasi Birokrasi dan Pendayagunaan Aparatur Negara, 2018). Sikap pegawai (OCB) yang selaras dengan tujuan organisasinya, akan mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah guna memberikan pelayanan yang terbaik (Wirawan, 2013).Dalam realitanya dijumpai kecenderungan bahwa perilaku pegawai (ASN) masih belum mencerminkan dukungan terhadap pencapaian tujuan instansinya. Sementara itu nampak peran kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap perilaku pegawai sehingga berpengaruh pada kualitas kinerja pelayanan yang diberikan (Asman Abnur, 2018; PERC, 2018). Sejauh mana pengaruh tersebut serta bagaimana upaya meningkatkan kinerja, sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Organization Citezenship Behaviour (OCB) terhadap Kualitas Layanan Kendaraan VVIP (Studi Sumber Daya Manusia di Sekretariat Wakil Presiden). Obyek penelitian adalah para staf yang mempunyai tugas memberikan layanan kendaraan VVIP di Sekretarait Wakil Presiden. Pengukuran sampel ditentukan sebanyak 99 responden melalui metode probality sampling yakni random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner. Alat analisis statistik yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap OCB, dengan nilai koefisien jalur sebesar 1.865 (<1.96). Budaya Organisasi berpengaruh terhadap OCB dengan nilai koefisisen jalur sebesar 5.747 (>1.96). OCB berpengaruh terhadap Kualitas Layanan Kendaraan VVIP dengan koefisien jalur sebesar 34.446 (>1.96). Kata kunci: Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Organizational Cityzenship Behavior, Service performance. Abstract Indonesia\u27s bureaucratic reform demands government agencies to continuously improve services (Ministry of bureaucracy Reformation and the utilization of state apparatus, 2018). Employee attitudes (OCB) that align with the purpose of the organization will support the achievement of government agency objectives in order to provide the best service (Wirawan, 2013). In reality, there is a tendency that the behavior of employees (ASN) still does not reflect support on achieving its objective. Meanwhile, it appears that the role of leadership and organizational culture on the behavior of officers so that it affects the quality of service performance provided (Asman Abnur, 2018; PERC, 2018). The extent of such influence as well as how the efforts to improve performance, is very interesting to be researched more deeply.This research is a quantitative study with the aim of knowing the influence of Organizational Citizenship Behavior (OCB) on the quality of VVIP vehicle Service (human resources study in the Secretariat of the Vice President). The research object is the staff who have the task of delivering the VVIP vehicle service to the Secretary of the Vice president. The sample measurement is determined by 99 Respondents through the sampling probability method, which is random sampling. Data collection is done by spreading the questionnaire. The statistical analysis tool used is Partial Least Square (PLS). The results showed that leadership had no effect on OCB, with a line coefficient value of 1,865 (< 1.96). The working culture affects OCB with a line efficiency value of 5,747 (> 1.96). OCB affects the quality of the VVIP vehicle service with a line coefficient of 34,446 (> 1.96) Keywords: leadership, organizational culture, Organizational Citizenship. Behavior, Service performance.
Public Private Partnership: Alternatif Pembangunan Infrastruktur dalam Negri
Get PDFSebagai regulator dan fasilitator proyek infrastruktur Indonesia, Pemerintah telah mengundang partisipasi sektor swasta melalui pengaturan Public Private Partnership (PPP) atau yang dikenal juga dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kemitraan Pemerintah-Swasta umumnya dicirikan oleh entitas sektor swasta yang mengumpulkan dana untuk membangun aset yang dibutuhkan oleh Pemerintah, dan menyediakan fasilitas atau layanan sebagai imbalan aliran pendapatan kontraktual dari Pemerintah atau pengguna. Hal ini disebabkan PPP dikatakan efektif untuk dijadikan alternatif pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Tulisan ini akan menganalisis mengenai eksistensi PPP sebagai unsur alternatif pembangunan infrastruktur di Indonesia, dilihat dari aspek hukum dan implementasinya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Adapun hasil yang diperoleh adalah Pemerintah harus berupaya untuk dapat meningkatkan kualitas kontrak dan perbaikan skema PPP sehingga dapat menarik investor turut membantu pemerintah pada agenda pembangunan infrastruktur dalam negeri.Kata Kunci: PPP, infrastruktur, pembangunanABSTRACTAs the regulator and facilitator of Indonesian infrastructure projects, the Government has invited private sector participation through the regulation of Public-Private Partnership (PPP) or also known as Government Cooperation with Business Entities (KPBU). Government-Private Partnerships are generally characterized by private sector entities that raise funds to build assets required by the Government and provide facilities or services in exchange for a contractual revenue stream from the Government or users. This is because PPP is said to be effective to be an alternative to infrastructure development in the country. This paper will analyze the existence of PPP as an alternative element of infrastructure development in Indonesia, judging by the legal aspects and its implementation. The method used is normative legal research method using literature study. The result obtained is that the Government should strive to be able to improve the quality of contracts and improve PPP schemes to attract investors to help the government on the domestic infrastructure development agenda. Keyword: PPP, infrastructure, developmen
Rambu-Rambu Hukum Merger Bank Bumn Syariah Menuju Prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Get PDFThe commitment of state to expand the market share of sharia bank in Indonesia become reality with the approval of corporate action of merger for 3 state-owned Sharia banks, namely Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) and Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) by the Financial Services Authority (OJK). The effective date of the merger has become effective starting on February 1, 2021 and is currently becomes Bank Syariah Indonesia (BSI). The merger is an effort for sharia bank to make greater extent in terms of capital, asset, market and image. On the other hand, there are some considerations that must be conducted seriously so that the post-merger phase does not harm all the stakeholders such as parties who have been and will be involved post-merger, status of the employment agreement, cooperation agreement with other parties, and integration of customer data. To analyze this problem, the method used is juridical-normative with conceptual and statute approach. Therefore, the employment agreement must be reviewed between the employer and the employee so that the relationship of labor law is conducted clearly, as well as the review for ongoing cooperation with other parties. In case of data consumer, there must be a guarantee in the process of integrating customer data from 3 banks into 1 bank in the form of big data so that the path to good corporate governance (GCG) for Bank Syariah Indonesia can be achieved measurably. Keywords: Merger, Sharia Bank, and Good Corporate Governance (GCG) AbstrakKomitmen negara memperluas pangsa pasar bank Syariah di Indonesia semakin menjadi kenyataan dengan disetujuinya aksi korporasi berupa merger 3 bank BUMN syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Merger telah berlaku efektif mulai tanggal 01 Februari 2021 dan saat ini menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Merger merupakan ikhtiar untuk membawa bank syariah semakin besar baik dari segi modal, aset, pasar dan image. Namun di sisi lain, terdapat rambu-rambu hukum yang wajib diperhatikan secara serius agar tahap pasca merger tidak merugikan stakeholders yaitu seperti pihak-pihak yang sudah dan akan terlibat dalam operasionalisasi bank, status perjanjian kerja, perjanjian kerjasama dengan pihak lain, dan integrasi data nasabah. Untuk menganalisis masalah ini, metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konsep (conceptual approach) dan perundang-undangan (statute approach). Oleh karena itu, perjanjian kerja harus ditinjau kembali antara pemberi kerja dan penerima kerja sehingga terciptanya hubungan hukum ketenagakerjaan yang jelas, begitu juga dengan perlunya review perjanjian dengan pihak lain yang sedang berjalan dan akan berjalan serta jaminan pengelolaan dalam fase pengintegrasian data nasabah dari 3 bank menjadi 1 bank dalam sebuah big data. Dengan cara tersebut, jalan menuju good corporate governance (GCG) bagi Bank Syariah Indonesia dapat tercapai dengan terukur. Katakunci: Merger, Bank Syariah dan Tata Kelola Perusahaan Yang Bai
Kedudukan Permohonan Putusan Provisi Dalam Hak Uji Materi (Judicial Review) Pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Get PDFThe idea of establishing a Constitutional Court (MK) is one of the developments in modern legal and state thinking that emerged in the 20th century. After the New Order, the institutional structure of the state underwent changes, one of which was the formation of the Constitutional Court through the third amendment to the 1945 Constitution (UUD 1945). The establishment of the Constitutional Court as a special tribunal separate from the Supreme Court, which basically tests the compatibility of lower legal norms with higher legal norms. In addition to testing the conformity of legal norms, judicial review can also be carried out if the constitutional rights of the community are not fulfilled by the enactment of a law. If fulfilled, the decision of the Panel of Constitutional Justices can cancel or delete the contents of the products of the legislative body or the government. With a long process in judicial review, a provisional decision is needed as a temporary legal action to prevent or stop the enactment of a law being tested in order to avoid comprehensive legal consequences. The position of the petition for a provisional decision in judicial review is not clearly regulated in the statutory regulations, but in the practice of proceeding at the Constitutional Court in some cases, the result of the decision is in the form of a provisional decision. This study uses a normative juridical method by taking several approaches to the problem that contains aspects of the application for provisions in conducting judicial review of the material.Keywords: Testing, Law, Constitutional Court, Provisional Decisions AbstrakIde pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Pasca Orde Baru, susunan kelembagaan negara mengalami perubahan salah satunya adalah pembentukan MK melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang ketiga. Berdirinya MK sebagai special tribunal secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Selain menguji keserasian norma hukum, pengujian undang-undang juga dapat dilakukan apabila hak konstitusional dari masyarakat tidak terpenuhi dengan berlakunya suatu undang-undang. Apabila terpenuhi, putusan Majelis Hakim Konstitusi dapat membatalkan atau menghapus isi dari produk badan legislasi atau pemerintah. Dengan proses yang panjang dalam pengujian undang-undang, dibutuhkan suatu putusan provisi sebagai tindakan hukum sementara guna mencegah atau menghentikan terlebih dahulu pemberlakuan suatu undang-undang yang sedang diuji guna menghindari akibat hukum yang menyeluruh. Kedudukan permohonan putusan provisi dalam pengujian undang-undang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan namun dalam praktik beracara di MK pada beberapa kasus, hasil putusan berupa putusan provisi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan beberapa pendekatan masalah yang terdapat aspek permohonan provisi dalam melakukan pengujian materi undang-undang.Kata Kunci: Pengujian, Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi, Putusan Provis
Peranan Perencanaan Bagi Pengembangan Masjid Raya Nurul Hidayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Get PDFThe Great Mosque of Nurul Hidaya Kebayoran Lama, South Jakarta, is used as the center of local Muslim activities. Today the function of the mosque as a place to accommodate various religious activities and not just a place for ritual worship. This study uses descriptive qualitative research. The results of this study indicate that the role of planning for the development of the Nurul Hidayah Great Mosque includes several steps in compiling an activity program aimed at smoothing all existing activities, program of activities, consists of 10 to 25 years long term planning programs, 7 to 5 years medium term, and a year of short term planning program.Keywords: the role of planning for mosque development AbstrakMasjid Raya Nurul Hidayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan dijadikan sebagai pusat kegiatan kaum muslimin setempat. Dewasa ini fungsi masjid sebagai wadah untuk menampung berbagai kegiatan keagamaan dan bukan hanya tempat untuk ibadah ritual saja. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan perencanaan bagi Pengembangan Masjid Raya Nurul Hidayah mencakup beberapa langkah dalam menyusun program kegiatan yang bertujuan melancarkan semua kegiatan yang ada, program kegiatan yaitu perencanaan jangka panjang 10 sampai 25 tahun, perencanaan jangka menegah yaitu 7 sampai 5 tahun dan perencanaan jangka pendek selama 1 tahun.Kata Kunci: Peranan Perencanaan Pengembangan Masji
Konsistensi Hukum Atas Pembuatan Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah Dalam Perdagangan Bursa Berjangka
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Perjanjian dalam perdagangan bursa berjangka komoditi merupakan perjanjian pemberian amanat yang telah memenuhi asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, kepribadian dan beritikad baik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian nasabah atau pemberian amanat yang dibuat antara nasabah atau investor dengan pihak perusahaan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian baik ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perdagangan berjangka yang lebih dikenal dengan Futures Trading merupakan produk kontrak yang berada didalam bursa berjangka yang terdapat didalam Undang – undang no. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas yang kemudian diperbaharui di dalam Undang - undang No. 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas merupakan produk yang banyak diberlakukan di Dunia Internasional. Kepastian hukum perdagangan Berjangka harus menjamin perkembangan ekonomi berkelanjutan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Saran penulis untuk pialang berjangka seharusnya dalam pelaksanaan kontrak berpedoman pada peraturan Perundang-undangan serta berdasarkan ketentuan yang telah diatur didalam perjanjian kontrak dengan investor. Investor hendaknya aktif memantau setiap aktifitas transaksi yang dilakukan oleh pialang berjangka untuk meminimalisir adanya penyimpangan dan transaksi diluar sepengetahuan investor. Bappebti sebagai badan pengawas tunggal hendaknya memiliki kepanjangan tangan yang ditempatkan disetiap provinsi guna memaksimalkan tugas Bappebti dalam melakukan pengawasan harian khususnya terhadap pialang berjangkaKata kunci : Kepastian Hukum Perjanjian, Perdagangan Berjangka, Komodi
Pelindungan Rezim Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) Bagi Angkatan Bersenjata; Sebuah Perspektif
Get PDFOn the one side, there is the authority to use armed force, but on the other side, there is an obligation to protect objects by the regime of Human Rights Law and International Humanitarian Law which has created a need for certainty of restrictions. In the Human Rights Law regime, the use of force is limited to a situation which is an absolute necessity. The purpose of this research is to know that the first protection aspect of Human Rights Law and International Humanitarian Law is in the context of providing a legal framework to move according to their needs. This research was conducted using a normative juridical research method by conducting a comprehensive study based on laws and regulations as well as empirical juridical research, namely conducting a study based on observations of the handling of national security and defence threats in Indonesia involving the TNI. The conclusion of this research is that International Humanitarian Law, especially in International Armed Conflict ("KBI"), does give the right to combatants to participate directly in hostilities (direct participation in hostilities). The consequence is that it is possible for parties to armed conflicts to directly use lethal force against their adversaries. Nevertheless, International Humanitarian Law still provides various limitations both through its main principles (among others, distinction and proportionality) as well as special rules regarding the methods and means of fighting.Keyword: Human Rights Law; International Humanitarian Law; Armed Forces; TNI AbstrakDisatu sisi ada kewenangan penggunaan kekuatan bersenjata, namun disisi lain ada kewajiban perlindungan obyek oleh rezim Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional telah menimbulkan suatu kebutuhan akan kepastian pembatasan. Dalam rezim Hukum HAM, penggunaan kekuatan dibatasi untuk suatu situasi merupakan keharusan mutlak (absolute necessity). Tujuan penelitian ini agar diketahui bahwa aspek pelindungan pertama dari Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional dalam konteks sebagai penyediaan kerangka hukum untuk bergerak sesuai kebutuhannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian yang komprehensif bersumber pada peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu melakukan pengkajian berdasarkan pada pengamatan terhadap penanganan ancaman keamanan dan pertahanan negara di Indonesia yang melibatkan TNI. Kesimpulan penelitian ini adalah Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam Konflik Bersenjata Internasional (“KBI”), memang memberikan hak kepada kombatan untuk turut serta secara langsung dalam permusuhan (direct participation in hostilities). Konsekuensinya adalah dimungkinkannya bagi para pihak dalam konflik bersenjata untuk langsung menggunakan kekuatan mematikan terhadap musuhnya. Meskipun demikian, Hukum Humaniter Internasional tetap memberikan berbagai pembatasan baik melalui prinsipprinsip utamanya (antara lain, pembedaan dan pro porsionalitas) serta aturanaturan khusus terkait cara dan alat berperang.Kata Kunci: Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Humaniter Internasional; Angkatan Bersenjata; TN
ANALISIS KINERJA KEUANGAN DI SARANA KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PENGARUH KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BPJS
Get PDFBPJS Kesehatan. Sejak BPJS berdiri dari 2014 - 2019 jaminan kesehatan sampai saat ini masih banyak persoalan yang terjadi baik di puskesmas dan rumah sakit terkait dengan pelayanan pasien yang menggunakan BPJS. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Wilayah DKI Jakarta. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Data sarana di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta meliputi, RSUD 32 sarana, Puskesmas Kecamatan: 44 sarana, BPJS DKI khususnya mengalami defisit, dari anggaran 1,7 Triliun yang disediakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Penelitian Ini Bertujuan melakukan analisis Kinerja Keuangan Di Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Terhadap Pengaruh Keterlambatan Pembayaran BPJS baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas berdasarkan laporan keuangan dari tahun 2017, 2018, dan 2019, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisa rasio Liquiditas (X!), Rasio Aktivitas (X2), Rasio Solvabilitas (X3) dan Rasio ROA (Return On Assets) sebagai (Y) menggunakan persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian diperoleh persamaan Regresi Linier Berganda dari : Rumah Sakit : ROA = - 0,420 + 0,000002 LIQUIDITAS (X1) + 0,00037 AKTIVITAS (X2) – 0,000001 SOLVABILITAS (X3), disimpulkan bahwa secara simultan variable independent (Rasio Liquiditas; RasioAktivitas; Rasio Solvabilitas) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variable dependent (Rasio ROA). dan Regresi Linier Puskesmas ROA (Y) = - 0,396 + 0,000000 LIQUIDITAS(X1) + 0,254 AKTIVITAS ( X2) + 0,000000 SOLVABILITAS (X3) Disimpulkan bahwa secara simultan variable independent (Rasio Liquiditas ; RasioAktivitas; Rasio Solvabilitas) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependent (Rasio ROA), sesuai dengan hipotesa yang ada dimana terdapat pengaruh sehingga hipotesa pada penelitian ini dapat diterima. Kata kunci : Kinerja Keuangan; Sarana Kesehatan; Puskesmas; RSUD; BPJ