SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Dampak Pemaksaan Pembelajaran Daring Dalam Pendidikan Islam Selama Pandemi COVID-19 Perspektif Neurosains
Get PDFOnline learning in the midst of the COVID-19 pandemic was chosen to be a solution in replacing conventional learning which has had a serious impact on students. Limited internet access and the lack of creativity and innovation in the learning concept make students traumatized by education in undergoing the learning process. This paper wants to examine the impact of coercion in online learning during the COVID-19 pandemic as well as the impact on the brains of students. The research data comes from digital literature such as online news, journals, websites, and online documents. The collected data is then reduced and constructed into a new, whole and fresh concept. Data analysis was performed using content analysis that emphasizes intertextuality and meaning creativity. The results showed that the difficulties of online learning due to limited access and poor learning concepts created new problems for students, namely the weakening of student achievement. Students who are unable to access learning and understand learning material properly are not able to achieve competence. This condition will reduce the quality of education. Keywords: Online Learning, the impact of coercion, COVID-19, Islamic Education AbstrakPembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 dipilih menjadi solusi dalam menggantikan pembelajaran konvensional telah menimbulkan dampak serius bagi para peserta didik. Terbatasnya akses internet dan minimnya kreativitas dan inovasi dalam konsep pembelajaran membuat peserta didik menjadi trauma edukasi dalam menjalani proses pembelajaran. Tulisan ini ingin menguji seberapa besar dampak pemaksaan dalam pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 serta dampak terhadap otak peserta didik. Data penelitian ini bersumber dari literatur digital seperti, berita online, jurnal, website, maupun dokumen-dokumen online. Data-data yang terkumpul, kemudian direduksi dan dikonstruksi menjadi konsep baru yang utuh dan fresh. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi yang mengedepankan intertekstualitas dan meaning creativity. Hasil penelitian menujukkan bahwa kesulitan pembelajaran daring akibat keterbatasan akses dan konsep pembelajaran yang buruk menimbulkan masalah baru bagi para peserta didik yakni melemahnya prestasi belajar siswa. Siswa yang tidak mampu mengakses pembelajaran dan memahami materi pembelajaran dengan baik sama dengan tidak dapat mencapai kompetensi. Kondisi ini akan menurunkan mutu pendidikan. Kata Kunci: Pembelajaran Daring, Dampak Pemaksaan, COVID-19, Pendidikan Isla
Pengelolaan Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Yayasan Taman Mandiri Syari’ah Tangerang Banten
Get PDFTaman Mandiri Syari\u27ah Foundation is an organization in the social, humanitarian and religious. The foundation aims to raise the social dignity of orphans and poor people with zakat, infaq, shodaqoh, and waqf that are permitted by the Shari\u27a and legal funds from individuals, companies, community groups, or other institutions. The study uses Qualitative method with literary and empirical approach. The findings of this study are state waqf management of Taman Mandiri Syari\u27ah Foundation, based on the perspective of Islamic Law and Positive Law, the waqf process of Taman Mandiri Syari\u27ah Foundation, the provisions of the waqf have required the pillars and conditions. Yet the waqf letter, YTS as Nadzir for land waqf in Depok, has not completed the waqf document by register to National Land Agency. The waqf management has doing are land waqf and cash waqf.Keywords: Waqf, Management, Law. AbstrakYayasan Taman Mandiri Syari’ah merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan ini dibangun dengan tujuan mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum yatim dan dhuafa dengan dana zakat, infak, shodaqoh serta wakaf dan dana-dana yang dihalalkan oleh syariat dan legal, baik dari perorangan, perusahaan, kelompok masyarakat, atau sumber lembaga lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengelolaan wakaf di Yayasan Taman Mandiri Syari’ah, berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, proses perwakafan di Yayasan Taman Mandiri Syari’ah, ketentuan wakafnya sudah memenuhi rukun dan syarat. Namun dalam kelengkapan surat wakaf, YTS sebagai Nadzir atas wakaf tanah di Depok, belum melengkapi surat wakaf yang seharusnya didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengelolaan wakaf yang sudah berjalan di Yayasan Taman Mandiri Syari’ah berupa wakaf tanah dan wakaf tunai.Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf, Huku
Implikasi Perubahan Konstitusi 1945-1959 Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia
Get PDFThe Indonesian constitution has undergone several changes, namely in 1949, 1959, and during the reform era. Changing the constitution in a country can result in changing the system of government in that country. Each law that is made can carry its own characteristics, including in the government system regulated in the 1945 Constitution. The study uses Qualitative method with literary and empirical approach. The findings of this study are the constitution of Indonesia have long of history. The canges on constitution therefor implication to system of goverment because the constitution are rules.Keywords: Implication. Constitution, System, Governance AbstrakKonstitusi Indonesia sudah mengalami perubahan beberapa kali yaitu pada tahun 1949, 1959, dan pada masa reformasi. Berubahnya konstitusi pada suatu negara dapat mengakibatkan berubahnya sistem pemerintahan di negara tersebut. Setiap hukum yang dibuat dapat membawa ciri khas tersendiri, termasuk dalam sistem pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Konstitusi di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Perubahan pada konstitusi berdampak sistemik terhadap berubahnya sistem pemerintahan karena konstitusi adalah aturan sedangkan pemerintahan adalah alat untuk mencapai tujuan yang tertuang pada aturan (konstitusi). Kata Kunci: Implikasi, Konstitusi, Sistem, Pemerintaha
Dinamika Kepribadian Dalam Perspektif Psikologi Islam; Telaah Konsep Amarah, Lawwamah, dan Muthmainnah serta Korelasinya Dengan Iman, Islam, dan Ihsan
Get PDFThis article discusses the dynamics of personality from the perspective of Islamic psychology; study the concepts of anger, lawwamah, and muthmainnah, and their correlation with faith, Islam and Ihsan. With the aim of knowing the dynamics of personality in the perspective of Islamic psychology; study the concepts of anger, lawwamah, and muthmainnah, and their correlation with faith, Islam and Ihsan. This article uses qualitative research based on literature (library research) with a qualitative descriptive approach and technical descriptive analysis and content analysis. The results of this study indicate that personality is a unique arrangement of traits in a person that lasts a long time. In Islamic psychology, true humans consist of physical and spiritual elements, and are equipped and given the gift of reason, heart, and lust as provisions for living life. In the context of lust, human personality is contained in three passions, namely anger, lawwamah, and muthmainnah. The three of them must be able to be well optimized, anger must be able to be suppressed, lawwamah must be able to be cultivated and reach the degree of mutmainnah, so that they are able to become religious people (Islam), which is based on true and complete religious understanding and driven by a true belief (faith), so that the dedication carried out will result in useful behavior (Ihsan).Keywords: Personality, Anger, Lawwamah, Mutmainnah, Islam, Faith, Ihsan AbstrakArtikel ini membahas tentang dinamika kepribadian dalam perspektif psikologi Islam; telaah konsep amarah, lawwamah, dan muthmainnah, serta korelasinya dengan Iman, Islam dan Ihsan. Dengan tujuan untuk mengetahui dinamika kepribadian dalam perspektif psikologi Islam; telaah konsep amarah, lawwamah, dan muthmainnah, serta korelasinya dengan Iman, Islam dan Ihsan. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknis analisis deskriptif dan content analysis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kepribadian adalah susunan yang unik dari sifat-sifat seseorang yang berlangsung lama. Dalam psikologi Islam manusia sejati terdiri dari unsur jasmani dan rohani, serta dilengkapi dan diberi anugerah akal, kalbu, dan nafsu sebagai bekal menjalani kehidupan. Dalam konteks nafsu, kepribadian manusia terdapat dalam tiga nafsu, yaitu amarah, lawwamah, dan muthmainnah. Ketiganya harus mampu dioptimalkan dengan baik, amarah harus dapat diredam, lawwamah harus mampu dipupuk dan mencapai derajat mutmainnah, sehingga mampu menjadi orang beragama (Islam), yang didasarkan pada pemahaman keagamaan yang benar dan utuh dan didorong oleh sebuah keyakinan (Iman) yang benar, sehingga pengabdian yang dilakukan akan berbuah perilaku yang bermanfaat (Ihsan).Kata Kunci: Kepribadian, Amarah, Lawwamah, Muthmainnah, Islam, Iman, Ihsa
Politik, Agama, Budaya dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi dan Penerapan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia
No full textThis article aims to describe the influence of religion and culture in the application of human rights values, as well as the dynamics of its acceptance of legislation in Indonesia. Human rights thoughts and struggles had developed in Indonesia prior to the Universal Declaration of Human Rights in 1948. The embryo of this awareness has flourished in the midst of the bad conditions experienced by the Indonesian people due to colonialism. Precisely since the momentum of the birth of the Budi Utomo movement in 1908, it has laid the foundation for the struggle against the application of human rights values and continues to be a snowball effect in the next period and culminated in the proclamation of Indonesia\u27s independence as a sovereign state on August 17, 1945. In historical records, at the moment of independence, it was the first time Indonesia had a written document containing human rights values, in this case Pancasila and the 1945 Constitution (UUD 1945). However, despite being independent, the struggle for the application of human rights values does not mean it will run smoothly without obstacles, The dynamics of socio-political life in Indonesia illustrates how the ups and downs of the application of human rights values in Indonesia, such as the influence of politics, religion and culture. To get the results, the researchers used a qualitative research method with an amperical normative approach.Keywords : Legislation, Human Rights values, politics, religion, cultur. Abstrak:Artikel ini bertujuan memaparkan pengaruh agama dan budaya dalam penerapan nilai-nilai HAM, serta pasang surut penerimaannya pada legislasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemikiran dan perjuangan Hak Asasi Manusia telah hidup dan berkembang di Indonesia jauh sebelum deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Cikal bakal kesadaran tersebut telah tumbuh subur di tengah kondisi buruk yang dialami masyarakat Indonesia akibat penjajahan yang berkepanjangan. Tepatnya sejak momentum kelahiran pergerakan Budi Utomo di tahun 1908, telah meletakan pondasi perjuangan terhadap penerapan nilai HAM dilakukan dan terus menjadi efek bola salju pada masa masa selanjutnya dan membuahkan hasil saat proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat pada 17 Agustus 1945. Dalam catatan sejarah, dengan momentum kemerdekan ini pula Indonesia pertama kali memiliki dokumen tertulis yang mengandung nilai-nilai HAM dalam hal ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, meskipun telah memasuki alam kemerdekaan, perjuangan penerapan nilai-nilai HAM bukan berarti mulus tanpa hambatan. Dinamika dan perkembangan kehidupan social politik di Indonesia memberikan gambaran bagaimana pasang surut penerapan HAM di Indonesia, mulai dari pengaruh politik, agama serta budaya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan noematif empiris.Kata kunci : Legislasi, Nilai-Nilai HAM, Politik, Agama, Budaya.
Kontroversi Perda Berbasis Syariah Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia
Get PDFArticle 29 paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that "the State is based on the One Supreme Godhead." This means that the state has given legitimacy to Islamic law as formal law in the Indonesian constitutional system. Islamic law has a great opportunity to be formalized into regulations, because the majority of Indonesians are Muslims. Perda Syariah itself in its journey has shown significant developments. There have been 433 regional regulations issued in Indonesia since 1998, however, these regional regulations with Islamic nuances have generated pro-contra attitudes from various parties. This study uses a qualitative research method with a literature approach. The results of the study state that there are still some parties who feel that regional regulations were born only as political needs that are less effective in their implementation, and others think that sharia regulations are an effort to regulate people\u27s behavior so that they are in accordance with living norms.Keywords: Sharia Regional Regulation; Regional Autonomy; Formalization of Islamic Law Abstrak: Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Artinya negara telah memberikan legitimasi hukum Islam sebagai hukum formal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hukum Islam memiliki peluang yang besar untuk diformalkan menjadi peraturan, karena mayoritas bangsa Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Perda Syariah sendiri dalam perjalanannya telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Telah ada 433 Perda lahir di Indonesia sejak tahun 1998, namun Perda-perda bernuansa Islam tersebut menimbulkan sikap pro-kontra dari berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa masih ada sebagian pihak merasa bahwa Perda lahir hanya sebagai kebutuhan politik yang kurang efektif dalam pelaksanaannya, dan sebagian lain beranggapan bahwa Perda syariah adalah sebuah upaya untuk menertibkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma yang hidup.Kata Kunci: Perda Syariah; Otonomi Daerah; Formalisasi Hukum Isla
Efektivitas Struktur Organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia
Get PDFThe purpose of this research is to analyze the effectiveness of organizationalstructure. Based on the results of the analysis of the range of criteria for 62 respondents, it shows that the organizational structure of NCTA at the time of the study was quite effective. Three components of organizational structure, complexity, formalization, and centralization have a significant relationship with the effectiveness of the organizational structure. These results were obtained from the Spearman Rank correlation test. The results of the AHP showed that among the criteria, thecomplexity criterion was of the highest important and the alternative strategy that becomes the main priority is competency measurement.Keywords: Effectiveness of Organizational Structure; National Counter Agency AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas struktur organisasi. Berdasarkan hasil analisis rentang kriteria 62 responden menunjukkan bahwa struktur organisasi KNKT pada saat penelitian cukup efektif. Tiga komponen struktur organisasi, kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi memiliki hubungan yang signifikan dengan efektivitas struktur organisasi. Hasil ini diperoleh dari uji korelasi Rank Spearman. Hasil AHP menunjukkan bahwa diantara kriteria tersebut, kriteria kompleksitas merupakan yang paling penting dan alternatif strategi yang menjadi prioritas utama adalah pengukuran kompetensi.Kata Kunci: Efektifitas Struktur Organisasi; Badan Kontra Nasiona
Increasing Application for Marriage Dispensation during the COVID-19 Pandemic in the Sociology Review of Law at the Jombang Religious Court
Get PDFThis paper discusses the increasing application for Marriage Dispensation during the corona virus pandemic which is viewed from the sociological aspect of law. Applications for dispensation for marriage are more complicated and must be submitted through the Religious Courts, but the facts on the ground show that the number of applications for dispensation for marriage is increasing during this pandemic. The situation during this pandemic which makes sociological factors, the occurrence of imbalances in the structure of society makes the dysfunction of the community\u27s inability to maintain their nature. The legal issues are: (1) What are the factors that increase the number of applications for a marriage dispensation in the Jombang Religious Courts (2) What are the considerations of the Jombang Religious Court judges in granting the marriage dispensation. This research is juridical and sociological in Jombang Religious Court. By using a statue approach, conceptual, with primary and secondary data types and analyzed descriptively qualitatively. The discussion of the research results shows that: 1). The increasing application for Marriage Dispensation during this pandemic is caused by the association of children with restrictions on learning activities so that their time is used more for playing gadgets that are not common and the lack of parental supervision, this makes many factors that can plunge them. 2). The basis of the judge\u27s consideration in granting the application for dispensation for marriage is based on "benefit and harm" then the court will grant the request for dispensation. Because it is feared that if they are not married, they will increase sin and disrupt the legal rights of children who are born under the law.Keywords: Application; Marriage Dispensation; Pandemic; Sociology of Law; Religious Courts AbstrakTulisan ini membahas tentang meningkatnya permohonan Dispensasi Perkawinan pada masa pandemi virus corona ditinjau dari aspek sosiologis hukum. Permohonan dispensasi nikah memang lebih rumit dan harus diajukan melalui Pengadilan Agama, namun fakta di lapangan menunjukkan jumlah permohonan dispensasi nikah semakin meningkat di masa pandemi ini. Situasi di masa pandemi ini yang menjadikan faktor sosiologis, terjadinya ketidakseimbangan dalam struktur masyarakat menjadikan disfungsi ketidakmampuan masyarakat dalam menjaga kodratnya. Permasalahan hukum tersebut adalah: (1) Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jombang (2) Apa saja pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memberikan dispensasi nikah. Penelitian ini bersifat yuridis dan sosiologis di Pengadilan Agama Jombang. Dengan menggunakan pendekatan patung, konseptual, dengan jenis data primer dan sekunder serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Meningkatnya permohonan Dispensasi Nikah di masa pandemi ini disebabkan oleh pergaulan anak dengan pembatasan kegiatan belajar sehingga waktunya lebih banyak digunakan untuk bermain gadget yang tidak lazim dan kurangnya pengawasan orang tua, hal ini menjadikan banyak faktor yang dapat menjerumuskan mereka. 2). Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan didasarkan pada “manfaat dan kerugian” maka pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi. Karena dikhawatirkan jika tidak menikah akan menambah dosa dan mengganggu hak-hak hukum anak yang lahir di bawah hukum.Kata Kunci: Penerapan, Dispensasi Perkawinan, Pandemi, Sosiologi Hukum, Peradilan Agama
Esensi otonomi Daerah Yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI tahun 1945
Get PDFIn realizing a prosperous region, the principles of decentralization, deconcentration and co-administration must be carried out simultaneously which is flowed in one pipe, the principle of regional autonomy. The research method used is normative juridical research with a statutory approach. Legal regulations are the focal point of the object and the main theme in this research. The research specification is descriptive analysis with the object of regional autonomy and the laws and regulations that underlie it. The results of the study stated that the essence of the ideal implementation of regional autonomy according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia lies in the independence of the autonomous region in drafting Regional Regulations between the DPRD and the Regional Head. This is because the DPRD is directly elected by the local people in a democratic manner. DPRD as the representative of the regional people is a reflection of the aspirations of the regional people in realizing quality and aspirational regional regulations as a means of realizing independence, quality services and the welfare of the regional people.Keywords: Unitary State Principles; Regional autonomy; Local regulation AbstrakDalam mewujudkan daerah yang sejahtera, prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus dilaksanakan secara bersamaan yang dialirkan dalam satu pipa prinsip otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan Peraturan hukum menjadi titik fokus objek dan tema utama dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yakni dengan deskriptif analisis dengan objek otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Hasil penelitian menyatakan bahwa esensi pelaksanaan otonomi daerah yang ideal menurut UUD NRI 1945 terletak pada kemandirian daerah otonom dalam menyusun Peraturan Daerah antara DPRD bersama Kepala Daerah. Sebab DPRD dipilih langsung oleh rakyat daerah secara demokratis. DPRD sebagai wakil rakyat daerah merupakan cerminan aspirasi rakyat daerah dalam mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas dan aspiratif sebagai sarana mewujudkan kemandirian, pelayanan yang bermutu dan kesejahteraan rakyat daerah.Kata Kunci: Prinsip Negara Kesatuan; Otonomi Daerah; Peraturan Daerah
Implementasi Leasing Syariah dan Leasing Konvensional Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di PT. Federal International Finance)
Get PDFSaat ini, Indonesia semakin berkembang dalam kegiatan ekonomi, salah satunya dengan berdirinya perusahaan pembiayaan baik secara konvensional ataupun syariah. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan PT. Federal International Finance (FIF) merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan leasing. Penelitian ini dilakukan di PT. Federal International Finance Cabang Sukabumi dengan tujuan mengetahui mekanisme operasional Leasing Syariah dan mekanisme Leasing Konvensional serta mengetahui perbedaan Antara Leasing Syariah dan Leasing Konvensional. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah Kepala Departemen Analisis Risiko, HRD dan Nasabah dari PT. FIF. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme operasional syariah dan konvensional tidak jauh berbeda. Terdapat tiga pihak yang terkait yaitu perusahaan pembiayaan, supplier atau dealer dan konsumen. Selain tiga pihak di atas juga bank termasuk di dalamnya sebagai pemasok dana bagi perusahaann. Dalam syariah, PT. FIF bekerja sama dengan BSMI (Bank Syariah Mega Indonesia) dengan menggunakan akad wakalah dan bekerja sama dengan PT. Astra Buana Unit Syariah dengan menggunakan Akad Tabarru’. Mekanisme operasionalnya dalam pengambilan keuntungan, FIF konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan syariah menggunakan margin laba. Dan apabila terjadi kemacetan di dalam PT. FIF dikenakan denda dan masuk ke dalam pendapatan perusahaan, sedangkan di PT. FIF syariah dikenakan denda sesuai prinsip Ta’zir dan hasil uangnya masuk ke dalam dana sosial.Kata Kunci: Leasing Syariah dan Leasing Konvensional