SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
KEDAULATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA: PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH
Get PDFKeuangan negara merupakan kebijakan negara yang berdimensi kedaulatan. Studi ini bertujuan untuk menelusuri politik dan hukum keuangan negara Indonesia dalam tinjuan siyasah syar’iyyah. Metode dalam studi ini adalah library research (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan politik dan yuridis formal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat. Tujuan besar ini dapat terselenggara jika keuangan negara dikelola dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif sebagai karakteristik utama dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kedaulatan rakyat yang telah menjadi konsensus nasional dilaksanakan dalam wujud pengelolaan keuangan negara untuk kemakmuran rakyat. Dari aspek siyasah syar’iyyah, pengelolaan keuangan negara juga mencerminkan tujuan kemaslahatan rakyat yang mencerminkan prinsip amanah dan tidak bertentangan dengan aturan syariat
Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
Get PDFUpaya penyelesaian masalah melalui pengaduan oleh konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak selalu menyelesaikan permasalahan sehingga mengakibatkan sengketa. penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK) menjadi lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyelenggarakan kegiatannya secara independen dengan prinsip keadilan, efektif, efisiensi. LAPS SJK berdiri berdasarkan amanah Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 Tentang LAPS SJK sebagai penyempurnaan dengan sentralisasi lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dahulu terpisah untuk menangani sengketa sesuai dengan industri jasa keuangan tertentu baik konvensional maupun syariah, yakni perbankan, pasar modal, modal ventura, dana pensiun, perasuransian, penjaminan, perusahaan pembiayaan, hingga finance technology (fintech). Sengketa asuransi antara ratusan konsumen yang tergabung dalam Komunitas Korban Asuransi dengan tiga perusahaan asuransi yakni PT AXA Mandiri, PT Prudential Life dan PT AIA Finansial menemui hambatan dalam penyelesaiannya dikarenakan LAPS SJK dianggap tidak dapat menyelesaikan sengketa yang bersifat masif dan sengketa diasumsikan harus diselesaikan kasus demi kasus. Penelitian ini mengkaji tentang tahapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui LAPS SJK terutama melalui arbitrase dan bagaimana sengketa perasuransian yang melibatkan banyak konsumen juga banyak perusahaan asuransi dapat diselesaikan melalui LAPS SJK, metode penelitian hukum yuridis normatif digunakan untuk mengatasi masalah ini
Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Get PDFRehabilitation is one of the principles in the Criminal Justice System in Indonesia based on Law Number 8 of 1981 as well as in theoretical discussions regarding the abolition of punishment and the regulation of punishment. According to the Narcotics Law, narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence, which are divided into groups- group. The analysis used in this research is descriptive qualitative analysis, in the sense that the collected legal materials are described in the form of narratives that are arranged systematically, logically, and are the result of the process of interpreting research on legal materials produced based on philosophical and sociological grounds as well as the legality of ideas. the effectiveness of the implementation of rehabilitation for addicts and narcotics abusers.Keywords: Narcotics; Criminal Justice; Rehabilitation AbstrakRehabilitasi merupakan salah satu asas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maupun dalam pembahasan teoritik mengenai peniadaan hukuman dan pengaturan hukuman. Menurut UU Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi penelitian terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan dasar filosofis dan sosiologis serta legalitas gagasan efektifitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika.Kata Kunci: Narkotika; Peradilan Pidana; Rehabilitas
Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia
Get PDFKemajuan teknologi meningkatkan inovasi dalam menggunakan teknologi untuk mempermudah mobilitas berbagai aspek kehidupan, khususnya bagi para praktisi hukum dalam hal ini notaris untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dalam melaksanakan perannya pada pembuatan akta notaris dan dalam melegalisasi transaksi elektronik. Hal ini dikenal dengan istilah cyber notary. Pembuatan akta notaris berpedoman pada Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris , namun peraturan mengenai Cyber notary secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang. Cyber notary memungkinkan pembuatan akta secara konvensional menjadi digital melalui media elektronik, termasuk juga dalam hal tanda tangan untuk legalisasi hukum. Ketentuan dan keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik tercantum dalam Undang - Undang Nomor11 tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengaturan mengenai tanda tangan elektronik sebelum berlakunya Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat ditemukan di dalam Pasal 10 ayat (6) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas dari penggunaan tanda tangan digital dalam pembuatan akta notaris, di mana akta notaris tersebut harus memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang sebagai upaya dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan terkait dengan legalitas penggunaan tanda tangan digital pada akta notaris. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peraturan tentang tanda tangan digital pada UUPT bertentangan dengan peraturan dalam UU ITE dan UUJN, sehingga penggunaan tanda tangan digital dalam pembuatan akta dinilai belum memberikan suatu kepastian hukum.
Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Get PDFWiretapping is one way or technique to uncover a corruption case that occurs in an organized manner. In the description of Article 12 paragraph (1) of Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission, it regulates the authority of the Corruption Eradication Commission to carry out wiretapping in the task of investigating and investigating. The research method used is a normative legal research method. By conducting library research in order to obtain the secondary data needed including primary, secondary and tertiary legal materials related to the problem. The results of the study stated that the wiretapping carried out by the KPK must have strict operational standards. The time for wiretapping is also limited. The wiretapping is carried out for 30 days and can be extended if necessary and with the approval of the KPK leadership.Keywords: Legislation; Tapping; KPK Authority AbstrakPenyadapan merupakan salah satu cara atau teknik untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi yang terjadi secara terorganisasi. Dalam uraian Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan penyadapan dalam tugas penyelidikan dan penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan melakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan KPK harus memiliki standar operasional yang ketat. Saat melakukan penyadapan pun dibatasi waktunya. Penyadapan dilakukan selama 30 hari dan bisa diperpanjang apabila diperlukan dan dengan persetujuan dari pimpinan KPK.Kata Kunci: Perundang-Undangan; Penyadapan; Kewenangan KP
Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalisasi Kerugian Keuangan Negara
Get PDFFunctionalization of criminal law in the context of law enforcement of criminal acts of corruption, both in terms of material criminal law, formal criminal law (criminal procedural law), as well as criminal implementation, still faces obstacles, especially regarding the asset recovery policy of perpetrators of corruption which has implications for execution of payment of replacement money in order to optimize the return of state financial losses. Through the evaluation stage, it is known at this time that the criminal law has not functioned properly in tackling corruption, such as in the case of executing the payment of replacement money, where the prosecutor as the executor often has difficulty in executing the convict\u27s property to be confiscated and auctioned to cover all or the difference in state financial losses that must be paid by the convict. This is due to the fact that the current national law still has many weaknesses that create difficulties for law enforcers in recovering the assets of perpetrators of corruption, especially in terms of confiscation of assets of perpetrators of corruption, so that the return of state financial losses caused by criminal acts of corruption when this is not optimal.Keywords: Asset Recovery; State Financial Losses AbstrakFungsionalisasi hukum pidana dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik ditinjau dari sudut hukum pidana materiil, hukum pidana formil (hukum acara pidana), maupun pelaksanaan pidana, masih menghadapi kendala-kendala, terutama berkenaan kebijakan pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi yang berimplikasi pada pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti guna optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Melalui tahap evaluasi, diketahui saat ini bahwa hukum pidana belum berfungsi dengan baik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, seperti dalam hal mengeksekusi pembayaran uang pengganti, di mana Jaksa sebagai eksekutor sering kali mengalami kesulitan dalam mengeksekusi harta benda terpidana untuk disita dan dilelang guna menutupi seluruh atau selisih kerugian keuangan negara yang harus dibayarkan oleh terpidana. Hal ini disebabkan, bahwa hukum nasional saat ini masih banyak kelemahan-kelemahan yang menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum dalam melakukan pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi, terutama dalam hal perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi saat ini tidak optimal.Kata Kunci: Pemulihan Aset, Kerugian Keuangan Negar
Model Kepengurusan Organisasi Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja DKM Masjid Di Masjid Al-Furqon Haurgeulis
Get PDFMeanwhile, in general, a mosque is a holy place for Muslims that functions as a place of worship, a center for religious and community activities that must be fostered, maintained and developed in a regular and planned manner. The purpose of this research is to find out the management model of the Al-Furqon Haurgeulis Mosque DKM organization. The method used in this research is qualitative research with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The Chairperson of the Mosque Prosperity Council is a driving force that encourages existing activities such as: 1) Providing motivation and direction to his subordinates. 2) Develop a work program 3) As a facilitator between activity units 4) Delegate tasks to subordinates 5) As an inspiration.Keywords: Mosque; Model; Motivation; Management AbstrakSecara umum masjid adalah tempat suci umat Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan, dan kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan terencana. Tujuan penelitain ini adalah Untuk mengetahui model kepengurusan organisasi DKM Masjid Al-Furqon Haurgeulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Model Kepengurusan Organisasi dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqon Haurgeulis. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid adalah sebagai penggerak yang mendorong aktifitas kegiatan yang ada seperti: 1) Memberikan motivasi dan arahan kepada bawahannya. 2) Menyusun program kerja 3) Sebagai fasilisator antar unit kegiatan 4) Mendelegasikan tugas kepada bawahannya 5) Sebagai inpirator.Kata Kunci: Masjid; Model; Motivasi; Kepengurusa
The Right to Freedom of Expression on Social Media in the Perspective of Human Rights and Islam
Get PDFFreedom of expression is one of the human rights (HAM) that is still often violated. Until now, there are still many people who do not respect and respect one\u27s right to freedom of expression. The purpose of this study is to protect the right to freedom of expression on social media under Law on Information and Electronic Transactions (ITE) and the right to freedom of expression on social media from the perspective of human rights (HAM) and Islam. The method used in this research is normative legal research or instructional research. The results of the research obtained are that the protection of freedom of expression has not received adequate protection in Law No. 19 of 2016 amending Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE). In this ITE Act there is only one article provision related to the right to freedom of expression through internet media, in this case social media, namely Article 27(3). The right to freedom of expression in social media belongs to the first generation of rights from a human rights perspective, which are identical to a person\u27s civil, political and religious rights, save for a personality right that requires their fulfilment and protection.Keywords: Right to Freedom, Opinion, Islam AbstrakKebebasan berpendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih sering di langgar. Sampai saat ini, masih banyak orang yang belum menghargai dan menghormati hak kebebasan berpendapat seseorang. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan atas hak kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan untuk mengetahui hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal (doctrinal research). Hasil penelitian yang didapatkan yaitu perlindungan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang ITE ini, hanya terdapat satu ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet dalam hal ini media sosial, yaitu dalam Pasal 27 ayat (3). Hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia, merupakan bagian dari hak generasi pertama yang identik dengan hak sipil, politik, beragama seseorang selain sebagai hak pribadi yang menuntut pemenuhan serta perlindungannya.Kata Kunci: Hak Kebebasan, Berpendapat, Isla
Pesan Dakwah Akun Instagram @tehjasmineunpad Dalam Meningkatkan Daya Tarik Bagi Followers
Get PDFInstagram is one of the media used for da’wah. In da\u27wah there are several elements, including the material or message in the form of aqidah, shari\u27ah and akhlaq. One of the da\u27wah accounts that uses instagram is @tehjasmineunpad. This research examines the message of da\u27wah on the account in increasing the attractiveness of followers. The focus of the research is the da’wah messages contained and the most dominant da’wah messages seen from the interest of followers. This study aims to find out what messages are contained and what messages are the most dominant seen from the interest of followers. This research method uses a qualitative method with observation sheet technique for three juries and in-depth interviews with followers. The sample of this research was 87 posts which were calculated based on the Slovin formula with purposive sampling technique. The results showed that the messages contained in the post were aqidah, shari\u27ah and akhlaq, with the dominance of the most da\u27wah messages being akhlaq. The message of da\u27wah that is in accordance with the interest of followers of @tehjasmineunpad in the results of the interview is also akhlaq. So, the results of this study explain the compatibility between the dominant da\u27wah messages posted with followers\u27 interest in messages.Keywords: Da\u27wah message, attractiveness, followers, content. AbstrakInstagram merupakan salah satu media yang dimanfaatkan untuk berdakwah. Di dalam dakwah terdapat beberapa unsur, diantaranya materi (pesan) dakwah yang berupa aqidah, syari’ah dan akhlak. Salah satu akun dakwah yang memanfaatkan instagram tersebut adalah @tehjasmineunpad. Jurnal ini mengkaji pesan dakwah pada akun @tehjasmineunpad dalam meningkatkan daya tarik bagi followers. Fokus penelitian ini yaitu pesan dakwah yang terkandung pada akun tersebut dan pesan dakwah yang paling dominan dilihat dari ketertarikan followers. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pesan apa saja yang terkandung pada akun instagram @tehjasmineunpad dan pesan apa yang paling dominan dilihat dari ketertarikan followers akun tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik lembar observasi untuk juri dan wawancara secara mendalam kepada followers akun @tehjasmineunpad. Sampel penelitian ini berjumlah 87 postingan yang dihitung berdasarkan rumus slovin dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa pesan yang terkandung pada postingan akun instagram @tehjasmineunpad adalah aqidah, syari’ah dan akhlak, dengan dominasi pesan dakwah terbanyak adalah akhlak. Adapun pesan dakwah yang sesuai dengan ketertarikan followers akun instagram @tehjasmineunpad pada hasil wawancara adalah akhlak juga. Jadi, hasil penelitian ini menerangkan adanya kesesuaian antara pesan dakwah dominan yang diposting akun instagram @tehjasmineunpad dengan ketertarikan followers terhadap pesan akhlak.Kata Kunci: Pesan dakwah; daya tarik; followers; konte
Partisipasi Guru Sekolah Tingkat Dasar Dalam Sanggar Seni Karawitan Sekar Madu Pada Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya
Get PDFKarawitan is an art work living, surviving and developing in Java, Indonesia. It has a very important function in people\u27s lives. From the Karawitan learning activities at the art group of “Seni Karawitan Sekar Madu”, it is expected to promote and increase students interest to love the culture of Indonesia through the implementation of Cultural Arts and Crafts lesson. This study aims to describe: (1) the practice of Karawitan musical art training by elementary school teachers (2) implementation of cultural arts and crafts lesson (3) supporting and inhibiting factors of Karawitan musical learning at "Seni Karawitan Sekar Madu" art group. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The management of the art group and elementary school teachers who are the participans of Karawitan were the informers of study. The interviews and observation equipped with the list of questions and also docomentation were conducted to collect the data. The results showed that (1) the elementary school teachers carry out the Karawitan musical arts as the stages of the learning. (2) This elementary level school teacher is able to implement it in learning Cultural Arts and Crafts. (3) Supporting factors are the desire and motivation, support and motivate the family, complete facilities and infrastructure. Inhibiting factors include intelligence, and talent.Keywords: Participation; Karawitan; Elementary School Teachers; Learning Arts; Culture And Craft AbstrakSeni Karawitan sebagai salah satu cabang seni yang hidup, bertahan, dan berkembang di Jawa (Indonesia), mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan pelatihan karawitan di Sanggar “Seni Karawitan Sekar Madu” diharapkan dapat menumbuhkan cinta terhadap budaya, dipertahankan dan ditumbuhkembangkan pada siswa-siswa di sekolah melalui implementasi pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Praktik pelatihan kesenian karawitan oleh Guru Sekolah Tingkat Dasar (2) Implementasi pada pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (3) Faktor pendukung dan penghambat pelatihan karawitan di Sanggar “Seni Karawitan Sekar Madu.” Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus dan peserta pelatihan Sanggar “Seni Karawitan Sekar Madu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, dan observasi yang dilengkapi dengan daftar pertanyaan serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Praktik pelatihan kesenian karawitan oleh Guru Sekolah Tingkat Dasar terlaksana dan sesuai dengan tahap-tahap pelatihan (2) Guru Sekolah Tingkat Dasar ini mampu mengimplementasikan dalam pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (3) Faktor Pendukung adalah keinginan dan motivasi, dukungan dan motivasi keluarga, sarana dan prasarana yang lengkap. Faktor penghambat meliputi faktor inteligensi, dan bakat.Kata Kunci: Partisipasi; Karawitan; Guru Sekolah Tingkat Dasar; Pembelajaran Seni Budaya Dan Prakary