SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Strategi Pengumpulan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Persada Jawa Timur Indonesia
No full textZakat adalah bagian tertentu dari harta yang waib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak (asnaf). Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui strategi yang digunakan Lembaga Amil Zakat Persada Jawa Timur Indonesia dalam pengumpulan zakat (2) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi yang digunakan Lembaga Amil Zakat Persada Jawa Timur Indonesia dalam pengumpulan zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui metode dakwah yang digunakan di Lembaga Amil Zakat Persada Jawa Timur Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) strategi yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Persada Jawa Timur Indonesia ada 2 diantarnya menggunakan strategi secara online dan strategi secara offline. (a) Strategi secara online merupakan strategi yang mengoptimalkan Teknologi Informasi (TI), hal ini dikarenakan total populasi Indonesia sebanyak 274,5 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 170 juta. Artinya, jumlah pengguna sosial di Indonesia setara dengan 61,8 persen dari total populasi pada Januari 2021. Maka dari itu mengoptimalkan (TI) dapat mempermudah dalam pengenalan sekaligus mempromosikan Lembaga Amil Zakat Persada Jawa Timur Indonesia, supaya bisa dijangkau oleh masyarakat kalangan umum dan mempunyai peluang yang sangat besar. (b) Strategi secara offline merupakan strategi sosial yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Persada Jawa Timur Indonesia Indonesia kepada masyarakat, supaya memberikan rasa kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Amil Zakat Persada Jawa Timur Indonesia. Dalam strategi offline ini, Lembaga Amil Zakat Persada Jawa Timur Indonesia akan membawa berupa media yaitu berupa majalah, pamflet dan buletin ketika memperkenalkan tujuan kepada masyarakat. (2) Dilihat dari segala sisi, faktor yang mendukung Lembaga Amil Zakat Persada Jawa Timur Indonesia ada beberapa hal diantaranya: (a) pengoptimalan media sosial, (b) pendekatan terhadap komunitas dan (c) memanfaatkan program CSR (Corporate Social Responbility). Selain itu ada juga faktor penghambat di Lembaga Amil Zakat Persada Jawa Timur Indonesia yaitu: (a) regenerasi pemuda, (b) memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan (c) pandemi covid-19. Kata kunci: Strategi, Zakat, Lembaga Amil Zaka
Implikasi Sosial dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Get PDFEvidence indicates that children frequently suffer from domestic abuse, resulting in significant societal repercussions both immediately and over time. Law Number 35 of 2014 about Child Protection is the legal framework governing the rights and safeguarding of children in Indonesia. This legislation implements multiple provisions to safeguard children subjected to violence, including domestic abuse. In the realm of child protection, it encompasses all measures that promote the life, growth, and full engagement of children, safeguarding their rights. Legal safeguards for children who are victims of domestic violence are deemed essential and imperative. It ensures that the court system prioritizes the rights and interests of children in addressing incidents of violence. This entails conducting trials that are sympathetic to children and ensuring the protection of child witnesses.Keywords: Legal Protection; Violence; Children Abstrak Bukti menunjukkan bahwa anak-anak sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang mengakibatkan dampak sosial yang signifikan baik secara langsung maupun seiring waktu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan kerangka hukum yang mengatur hak dan perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menerapkan berbagai ketentuan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ranah perlindungan anak, undang-undang ini mencakup semua tindakan yang mendukung kehidupan, pertumbuhan, dan keterlibatan penuh anak, serta melindungi hak-hak mereka. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dianggap penting dan imperatif. Undang-undang ini memastikan bahwa sistem peradilan memprioritaskan hak dan kepentingan anak dalam menangani insiden kekerasan. Hal ini memerlukan pelaksanaan persidangan yang berpihak pada anak dan memastikan perlindungan terhadap anak saksi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kekerasan; Anak
Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges\u27 Decisions
Get PDFEfforts to eradicate drug crimes present a law that has criminal sanctions, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (abbreviated as the Narcotics Law) that criminal sanctions in the Narcotics Law are one of them with a death penalty. The Narcotics Law regulates the policy of criminal sanctions for drug abusers which are divided into two categories, namely the perpetrators as “Users” and/or “Dealers”. It is possible for perpetrators as dealers to be subject to the most severe criminal sanctions in the form of capital punishment as regulated in Article 114 paragraph (2). The method of legal discovery (rechtsvinding) that is often used by judges is the method of interpretation or interpretation. The results of the study state that the interpretation of the provisions that have been stated expressly must not deviate from the intent of the legislators. The judge has the authority to interpret the law if the content of the article used is unclear or incomplete. Analytical interpretation in the field of criminal law is prohibited insofar as it makes a formulation of the offense to be expanded. Analogous interpretation is permitted if it is used to fill the voids contained in the law because it has not been regulated in the provisions of the law.Keywords: Disparity; Judge; Drugs AbstrakUpaya untuk memberantas kejahatan narkoba menghadirkan sebuah Undang-Undang yang memiliki sanksi pidana yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika) bahwa Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Narkotika salah satunya adalah sanksi pidana mati. Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai kebijakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkoba yang dibagi kedalam dua kategori yaitu pelaku sebagai “Pengguna” dan/atau “Pengedar”. Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dikenakan sanksi pidana yang paling berat berupa pidana mati seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2). Metode penemuan hukum (rechtsvinding) yang sering digunakan hakim yaitu metode interpretasi atau penafsiran. Hasil penelitian menyatakan bahwa Penafsiran terhadap ketentuan yang telah dinyatakan dengan tegas tidaklah boleh menyimpang dari maksud pembentuk Undang-Undang. Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran hukum apabila isi pasal yang digunakan tidak jelas atau kurang lengkap. Penafsiran secara analogis di dalam lapangan hukum pidana terlarang sejauh ia membuat suatu rumusan delik itu menjadi diperluas. Penafsiran secara analogi diizinkan apabila digunakan untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang terdapat di dalam Undang-Undang karena belum diatur dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.Kata Kunci: Disparitas; Hakim; Narkob
Дилемма Решения Конституционного Суда Относительно Законности Досудебного Разбирательства В Индонезии (The Dilemma of the Constitutional Court\u27s Decision Regarding Pretrial Legality in Indonesia)
No full textДосудебная позиция в судебной системе Индонезии ставит дилемму между её существованием как способом добиться справедливости для подозреваемых, которые подверглись произвольному обращению со стороны сотрудников правоохранительных органов, и её существованием как выходом для преступников, чтобы избежать легшего на них правового бремени. Более того, тогда Конституционный суд подчеркнул полномочия судей досудебного разбирательства решать, является ли кто-либо подозреваемым. Метод, используемый в этом исследовании, является качественным методом с подходом установленного закона. Результаты исследования констатируют необходимость синергии между правоохранительными органами, как прокуратурой, так и судьями, полицией и адвокатами для обеспечения соблюдения закона на основе справедливости для общества после решения Конституционного Суда о полномочиях судей досудебного разбирательства определить положение подозреваемых. Необходимо укреплять судебные учреждения и понимание судьями объектов, которые могут быть представлены в досудебных слушаниях. Потому что после вынесения постановления Конституционного Суда форма правонарушения, допущенного следователями в ходе расследования, может быть вынесена в качестве предмета досудебного разбирательства и может быть исследована и разрешена судьей.Ключевые слова: Дилемма; Постановления Конституционного суда; Досудебное разбирательство
Metode Pendidikan Kontekstual, Persuasif dan Komprehensif
Get PDFThe method of education and teaching conveyed by the Prophet Muhammad in a contextual and comprehensive manner is an integral part contained in the Koran. So that Muslims can make it as an example in carrying out educational and teaching activities. The educational behavior of the Prophet has drastically changed the lives of people in the Arabian Peninsula and then spread and influenced people all over the world. The research method in this paper uses qualitative research methods with a literature approach. The results of the study state that contextual, persuasive and comprehensive education methods are needed in shaping the character of mankind.Keywords: Method; Contextual; Persuasive, Comprehensive Abstrak:Metode pendidikan dan pengajaran yang disampaikan Nabi Muhammad secara kontekstual dan komprehensif merupakan bagian integral yang tertuang dalam al-Quran. Sehingga umat Islam dapat menjadikannya sebagai teladan dalam melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Perilaku mendidik yang dilakukan Nabi telah merubah secara drastis kehidupan masyarakat di Jazirah Arabia dan kemudian menyebar dan mempengaruhi masyarakat di seluruh penjuru dunia. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa metode pendidikan kontekstual, persuasif dan komprehensif sangat dibutuhkan dalam membentuk karakter umat manusia.Kata Kunci: Metode; Kontekstual; Persuasif, Komprehensif
Penerapan Yurisdiksi Universal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Foreign Terrorist Fighter
Get PDFThe boundaries of a country\u27s sovereignty today are increasingly blurred due to globalization. The era of globalization is marked by technological advances and free trade between countries. In addition to the positive impact of globalization, globalization also has excesses of crime that are rapidly increasing along with advances in information technology and transformation. Transnational crime has grown to become a threat to society as a result of the globalization era. One of the transnational crimes in the era of globalization is terrorism. In general, terrorism is included in the characteristics of these serious crimes. This is because the criminal act of terrorism is a crime committed using violence or the threat of violence in a deliberate, systematic and planned manner, which creates an atmosphere of terror or widespread fear by targeting state officials, random or unselected civilians, as well as vital objects that are strategic, environmental, and public facilities or international facilities and tend to grow into symmetrical hazards that endanger state security and sovereignty, territorial integrity, peace, human welfare and security, both nationally, regionally and internationally.Keywords: Universal Jurisdiction; Criminal Acts; Foreign Terrorist Fighter AbstrakBatas-batas kedaulatan suatu negara dewasa ini semakin kabur dikarenakan dari globalisasi. Era globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi dan perdagangan bebas antar negara. Selain dampak positif dari globalisasi tersebut, globalisasi juga memiliki ekses kejahatan semakin pesat seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan transformasi. Kejahatan lintas negara telah tumbuh menjadi salah satu ancaman bagi masyarakat sebagai dampak dari era globalisasi. Salah satu kejahatan lintas negara di era globalisasi adalah terorisme. Secara umum terorisme masuk dalam karateristik kejahatan serius tersebut, hal ini dikarenakan tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.Kata Kunci: Yuridiksi Universal; Pelaku Tindak Pidana; Foreign Terrorist Fighte
Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Karena Adanya Gugatan Terkait Dokumen Palsu dan Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta
Get PDFA Land Deed Registrar (PPAT) is only authorized to check the formal correctness of the identity of the parties such as the Identity Card (KTP) and the legal basis for the actions of the parties. They are not required to check the material truth of the identities of the parties because in the deed they made, the PPAT only included the information or the wishes of the parties presented to them. The method used in this research is the normative legal research method or the library legal research method, which is the method or method used in legal research which is carried out by reviewing materials derived from the literature supported by empirical data through interviews with relevant practitioners. This study uses the juridical-normative method, namely examining legal rules or regulations as a building system related to a legal event. The results of the study state that in practice, although the introduction is mandatory, there are still many legal problems with PPAT deeds caused by identities such as fake Identity Cards (KTP), fake signatures, documents, letters or false statements which then cause harm to other parties.Keywords: Legal Consequences; Land Titles Registrar; sue AbstrakSeorang Pejabat Pencatat Akta Tanah (PPAT) hanya berwenang memeriksa kebenaran formil dari identitas para pihak seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dasar hukum tindakan para pihak. Mereka tidak diharuskan untuk memeriksa kebenaran materiil dari identitas para pihak karena dalam akta yang dibuatnya, PPAT hanya memasukkan keterangan atau kehendak para penghadap yang disampaikan kepadanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari literature yang didukung dengan data empiris melalui wawancara dari praktisi yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yaitu meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada praktiknya meskipun pengenalan wajib dilakukan, namun masih terdapat banyak permasalahan hukum akta PPAT yang disebabkan adanya identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, Tanda tangan palsu, dokumen, surat atau keterangan palsu yang kemudian menyebabkan kerugian bagi pihak lain.Kata Kunci: Akibat Hukum; Pejabat Pembuat Akta Tanah; Guga
Implementasi Gaya Kepemimpinan Transformasional Dalam Sebuah Organisasi Kependidikan
Get PDFSeorang pemimpin merupakan seseorang yang mengarahkan, mengawasi dan membimbing anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedang kunci kepemimpinan transformasional yaitu dengan melakukan peningkatan partisipasi anggota dalam nilai hasil dan cara mendapatkannya, memotivasi dan menunjukkan bahwa kebutuhan organisasi adalah penting dan mampu mengaktualisasikan diri mereka untuk dapatkan potensi seseorang yang terbaik. Penelitian ini dilakukan denga pendekatan normative empiris, dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa diperlukan penerapan Gaya kepemimpinan transformasional dalam membangun organisasi kependidikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun solidaritas organisasi dan membangun loyalitas organisasi dengan mengedepankan aspek keikhlasan dan kesukarelaan pemimpin dan anggotanya.Kata Kunci: Kepemimpinan Tranformasional; Organisasi; Kependidika
Program Pengabdian Pembinaan Mental Spiritual Anak Muslim Pinggiran Di Bogor
Get PDFThis study aims to provide service by providing guidance to children living on the outskirts of Bogor through mental-spiritual learning for Muslim children. Education is to improve the quality of the implementation and outcomes of education in schools that lead to the achievement of character building and noble character in students, integrated and balanced according to graduate competency standards. To fulfill the education of prospective Indonesian children, it is necessary to pay attention to aspects of the school in terms of learning, a curriculum that is in accordance with existing education standards in Indonesia, and facilities that support learning for students. However, in reality, there is still a lot of education that is lacking in terms of facilities to support learning and also teachers who have not received training to teach according to the appropriate curriculum in Indonesia. Therefore, researchers are interested in doing service by conducting learning coaching for children living on the outskirts of Bogor using the Tilawti method. In this coaching sent 4 teachers with a total of 42 students for 4 months of coaching. This research was conducted at PAUD Nibrosu Lamhariyah (NILAM). The results of this dedication show that 90% of children can follow and can read qiro\u27ati well and 85% of children can memorize up to 4 short letters fluently and can also memorize short hadiths and ablution prayers and practice.Keywords: Devotion, Development of learning, Religious Learning, Memorization and Recitation, Education. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengabdian dengan memberikan pembinaan pada anak yang tinggal di pinggiran kota Bogor melalui pembelajaran mental spiritual pada anak-anak muslim. Pendidikan merupakan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil Pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia pada peserta didik secara utuh, terpada dan seimbang sesuai standar kompetensi lulusan. Untuk memenuhi pendidikan pada calon anak bangsa Indonesia maka perlu diperhatikan pada aspek sekolah dari segi pembelajaran, kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan yang ada di Indonesia, fasilitas yang mendukung pembelajaran bagi siswa. Namun, pada kenyataannya masih banyak pendidikan yang kurang dalam segi fasilitas dalam mendukung pembelajaran dan juga guru yang belum mendapatkan trainning untuk mengajar sesuai kurikulum yang sesuai di Indonesia. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan pengabdian dengan melakukan pembinaan pembelajaran pada anak-anak di tinggal di pinggir kota bogor dengan menggunakan metode tilawti. Pada pembinaan ini mengirimkan 4 guru dengan total 42 murid selama 4 bulan pembinaan. Penelitian ini dilaksanakan di PAUD Nibrosu Lamhariyah (NILAM). Hasil pengabdian ini menunjukkan 90% anak-anak yang dapat mengikuti dan bisa membaca qiro’ati dengan baik dan 85% anak yang dapat menghafal sampai 4 surat pendek dengan lancar dan juga dapat menghafal hadis-hadis pendek dan doa wudhu dan prakteknya. Kata Kunci: Pengabdian, Pembinaan pembelajaran, Pembelajaran Agama, Menghafal dan Mengaji, Pendidika
Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana di Masyarakat Minangkabau
Get PDFThis study analyzes the implementation of restorative justice in the settlement of criminal law disputes in Minangkabau by Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) is customary institutions ratified in state regulations. Traditionally, these institutions have the authority to resolve legal problems occurred in Minangkabau community. Empirical legal research was used in this study. The primary legal sources of this research are Nan Duo Puluah Law applied in Minangkabau community and the interview of the Head of Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau. The KAN interviewed were the Head of KAN Nagari Batu Ampa Regency of Lima Puluh Kota, the Head of KAN Nagari Tigo Jangko Regency of Tanah Datar, and Minangkabau Indigenous Community Leaders. In addition, books, research reports, and legal experts’ opinions were used as the secondary legal sources of the study. Based on the results of the study, it can be concluded that the method of resolving criminal law disputes by KAN actually contains the theory of restorative justice, even before this theory developed as it is today. Regarding compliance with the results of dispute resolution by KAN, the Minangkabau community has reached the level of internalization compliance. Because for the Minangkabau people, KAN is an inseparable part of their customs.Keywords: Restorative Justice; Dispute Resolution; Minangkabau Community AbstrakStudi ini menganalisis implementasi restorative justice dalam penyelesaian sengketa hukum pidana di Minangkabau oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga adat yang dilegalkan dalam peraturan negara. Secara adat, lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat Minangkabau. Untuk memudahkan dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Kemudian yang menjadi sumber hukum primer penelitian ini adalah Undang-Undang Nan Duo Puluah yang diimplementasikan pada masyarakat Minangkabau. Selain itu, peneliti juga mewawancarai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau. Adapun Ketua KAN yang diwawancarai adalah Ketua KAN Nagari Batu Ampa Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua KAN Nagari Tigo Jangko di Kabupaten Tanah Datar, dan Tokoh Masyarakat Adat Minangkabau. Untuk sumber hukum sekunder, peneliti menggunakan buku, laporan penelitian, dan pendapat ahli hukum. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa metode penyelesaian sengketa hukum pidana oleh KAN sebenarnya sudah mengandung teori restorative justice, bahkan sebelum teori ini berkembang seperti sekarang ini. Mengenai kepatuhan terhadap hasil penyelesaian sengketa oleh KAN, masyarakat Minangkabau sudah mencapai tingkat kepatuhan internalization. Sebab bagi masyarakat Minangkabau, KAN merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari adat istiadat mereka.Kata Kunci: Restorative Justice; Penyelesaian Sengketa; Minangkaba