SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Analisis Komunikasi Dakwah Dalam Khutbah Jumat Menurut Teori Lasswell Terhadap Jemaah Di Masjid Jami At-Taqwa Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar
Get PDFThis study examines the problems in the Friday sermon, because the preaching message conveyed by the preacher cannot be well received by the congregation. The problems that arise are the way the preacher is delivered that is less than optimal and the behavior of the congregation does not reflect as a good recipient of the message. This research method uses a qualitative approach, through interview techniques to 4 preachers and 12 congregations, as well as observation and documentation techniques. The results of this study indicate that the da\u27wah communication carried out by the preacher in the Friday sermon is not optimal, because the message of his da\u27wah does not reach the congregation. The obstacles in carrying out the Friday sermon according to Lasswell\u27s theory at the Jami At-Taqwa Mosque are that the preacher is less prepared before delivering the Friday sermon so that the message conveyed is not acceptable to the congregation, the media used does not function properly, and the congregation has various reasons. All these things have an impact on the disruption of the da\u27wah communication process in the Friday sermon which ultimately makes the message of da\u27wah not well absorbed by the congregation at the Jami At-Taqwa Mosque, Mekarjaya Village, Gantar District.Keywords: Analysis; Da\u27wah Communication; Friday Sermon; Lasswell Theory AbstrakPenelitian ini mengkaji permasalahan dalam khutbah Jumat, karena pesan dakwah yang disampaikan khatib tidak dapat diterima dengan baik oleh jemaah. Permasalahan yang muncul yaitu cara penyampaian khatib yang kurang maksimal dan tingkah laku jemaah yang tidak mencerminkan sebagai penerima pesan yang baik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalui teknik wawancara kepada 4 khatib dan 12 jemaah, juga dengan teknik observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dakwah yang dilakukan khatib dalam khutbah Jumat belum optimal, karena pesan dakwahnya tersebut tidak sampai kepada jemaah. Adapun hambatan dalam pelaksanaan khutbah Jumat menurut teori Lasswell di Masjid Jami At-Taqwa yaitu khatibnya kurang mempersiapkan diri sebelum membawakan khutbah Jumat sehingga pesan yang disampaikan kurang bisa diterima jemaah, media yang digunakan tidak berfungsi dengan baik, dan jemaahnya yang memiliki berbagai macam alasan. Semua hal tersebut berdampak pada terganggunya proses komunikasi dakwah dalam khutbah Jumat yang akhirnya membuat pesan dakwahnya tidak terserap dengan baik oleh jemaah di Masjid Jami At-Taqwa, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar.Kata Kunci: Analisis, Komunikasi Dakwah, Khutbah Jumat, Teori Lasswel
Hubungan Gaya Komunikasi Guru Terhadap Motivasi dan Prestasi Siswa
No full textThis study aims to determine the relationship of teacher communication style to student’s motivation and learning achievement, as well as communication style that is often used by teachers in communicating with students. The method used by the author is a quantitative approach, with a sample of 10 teachers and 30 fifth grade students at SDN Ciapus 04 Bogor. The data collected in the study used a questionnaire, observation, and documentation. The data was processed using SPSS version 25 statistical analysis. The results showed that there was a relationship between teacher communication style and motivation and learning achievement of fifth grade students at SDN Ciapus 04 Bogor. It is said that the correlation is quite strong and the direction of the correlation is unidirectional. Communication style that is often used by teachers in communicating with fifth grade students is assertive communication style.Keywords: Communication Style, Motivation, Achievemen
Manajemen Dakwah Organisasi Kepemudaan; Studi Kasus Organisasi Remaja Forum Komunikasi Islamiyah Bekasi
No full textPada zaman globalisasi dan modernisasi saat ini, masalah yang dihadapi pemuda semakin banyak. ditambah kemajuan teknologi yang membawa dampak negatif bagi pemuda menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi moral dan membuat kualitas keimanan menurun. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah pemuda harus mempunyai wadah atau tempat untuk dibina dan dibimbing agar lebih baik lagi ke depannya, Salah satunya yaitu dengan mengikuti organisasi kepemudaan. Dari latar belakang di atas penulis ingin meneliti lebih dalam bagaimana pengelolaan atau manajemen dakwah suatu organisasi kepemudaan. Salah satunya yaitu Remaja Forum Komunikasi Islamiyah (Forkis) yang ada di Kota Baru, Bekasi, Jawa Barat.Adapun tujuanzpenelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen dakwah organisasi Remaja Forkis dalam pelaksanaan dakwahnya dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas perbaikan kegiatan/program yang Remaja Forkis selenggarakan. Penelitianuini menggunakan metode deskriptifukualitatif untuk mengetahui sesuatu hal secara mendalam. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan fakta dan data secara valid untuk memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti. Hasil penelitianumenunjukkan bahwa manajemen dakwah yang diterapkank oleh Remaja Forkis yaitu menjunjung tinggi sifatzkekeluargaan. Dalam pelaksanaan dakwah atau kegiatan mereka menerapkanuproses Planning, Organizing, Directing dan Controlling. Seperti pada kegiatan pelaksanaan program PHBI, Pengajian Remaja, Donor darah, Sosial kemasyarakatan, Tabligh Akbar. Untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan tersebut maka yang perlu ditingkatkan adalah dengan menambah Sumber Daya Manusia dari kalangan remaja Kota Baru, melakukan evaluasi, dan mengatur manajemen waktu yang baik. Kata Kunci: manajemen, organisasi, remaja dan dakwa
Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak
Get PDFPeople who follow Marc Ancel\u27s theory of criminal policy say that mass media is one way to keep people from getting into trouble. It turns out, though, that when it comes to child crimes, the media has an impact on how many crimes happen. Mass media has been shown to have an effect on children\u27s development, so this is a good thing. A child may have a strong desire to do bad things because of pictures, readings, and movies. It\u27s important to look at one part of social policy that deals with public mental health problems (social hygiene), both as individuals in the community and as parents and caregivers. This includes both the well-being of children and adolescents and the community as a whole.Keywords: Integral Penal Policy; Non-Penal Policy; Child Crime AbstrakSebenarnya apabila memperhatikan teori kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh marc Ancel, mass media adalah salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan. Namun dalam kaitan kejahatan anak, mass media justru berpengaruh terhadap timbulnya suatu kejahatan. Hal ini dibenarkan karena mass media dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kejahatan kadangkala timbul karena pengaruh gambar-gambar, bacaan dan film. Salah satu aspek kebijakan sosial yang patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygiene), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesejahteraan keluarga termasuk kesejahteraan anak dan remaja serta masyarakat luas pada umumnya.Kata Kunci: Integral Penal Policy; Non Penal Policy; Kejahatan Ana
Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi: Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Indramayu-Jawa Barat
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat Indramayu mengajukan dispensasi nikah serta dasar hukum hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu dan menganalisis penetapan putusan perkara dispensasi nikah dari perspektif Undang-Undang Perlindungan anak.. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, data kasus dispensasi nikah dan pendekatan konseptual. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari data putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu. Data lain diperoleh dari wawancara hakim dan para ahli dan sumber data lain yang terkait dengan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data resmi di Pengadilan Agama Indramayu, literatur-literatur serta tulisan-tulisan tentang dispensasi nikah.Hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor terbesar penyebab sejumlah masyarakat Indramayu mengajukan dispensasi nikah adalah karena alasan hamil terlebih dahulu, pergaulan intim dan khawatir terjadi perbuatan yang terlarang serta telah mendapat restu dari orang tua dan keluarga. Terdapat tiga pasal yang mendasar yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, yaitu Pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974. dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, dispensasi nikah diantaranya melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
TanggungJawab Kurir dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (ecommerce) dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam Perspektif Hubungan Keagenan
Get PDFPayment facilities with cash on delivery (COD) payment methods in online buying and selling transactions have experienced significant developments, along with the emergence of digitalization and the COVID-19 pandemic. COD aims to increase competitiveness and reach a wider market, especially targeting consumers who do not yet have access to financial institutions (unbanked). The legal relationship that occurs involves five parties other than sellers and buyers, there is a digital platform as a marketplace, expedition service providers and couriers who are obliged to deliver goods and receive payments from buyers. Many cases that occur cause problems that boil down to couriers. The research approach used is normative legal research that results in the conclusion, that in the perspective of agency relations, the courier is functionally an agent representing the expedition. Couriers perform their obligation to send goods and receive payments based on orders from the seller as the principal. In this case, the courier acts on the risks and responsibilities of the seller as the principal. The implications of the gig economy on couriers do not need to occur, considering that in the legal principle of courier agencies are only responsible to the extent ordered by the principal according to the COD method. Therefore, (1) the government needs to make special rules on agency services, (2) digital shopping platforms are obliged to regulate the rights and obligations of all parties involved in cod methods, (3) improve digital literacy to buyers.Keywords: E commerce; COD; Agency; Covid-19; Courier Abstrak.Fasilitas pembayaran dengan metode pembayaran cash on delivery (COD) dalam transaksi jual beli online mengalami perkembangan yang signifikan, seiring dengan kemunculan digitalisasi dan pandemi COVID-19. COD bertujuan meningkatkan daya saing dan menjangkau pasar yang lebih luas, terutama menyasar konsumen yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan (unbanked). Hubungan hukum yang terjadi melibatkan lima pihak selain penjual dan pembeli, terdapat platform digital sebagai marketplace, penyedia jasa ekspedisi dan kurir yang berkewajiban mengirimkan barang dan menerima pembayaran dari pembeli. Banyak kasus yang terjadi menimbulkan masalah yang bermuara pada kurir. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menghasilkan kesimpulan, bahwa dalam perspektif hubungan keagenan, kurir secara fungsional adalah agen yang mewakili ekspedisi. Kurir melakukan kewajibannya yaitu mengirim barang dan menerima pembayaran berdasarkan perintah dari penjual selaku prinsipal. Dalam hal ini kurir bertindak atas risiko dan tanggung jawab penjual selaku prinsipal. Implikasi gig economy terhadap kurir tidak perlu terjadi, mengingat dalam prinsip hukum keagenan kurir hanya bertanggung jawab sebatas apa yang diperintahkan oleh prinsipal sesuai metode COD. Oleh karena itu, (1) pemerintah perlu untuk membuat aturan khusus tentang jasa keagenan, (2) platform belanja digital wajib mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam metode COD, (3) meningkatkan literasi digital kepada pembeli.Kata Kunci: E commerce; COD; Keagenan; Covid-19; Kuri
Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Praktek Monopoli PT. X Melalui Pendekatan Rule of Reason Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Get PDFThe BPNT program in Lebak Regency is administered by PT. X. It now has 106,230 Beneficiary Families. PT. X is suspected of engaging in monopoly behavior, infringing Article 25 Paragraph (1) letters a, b, and c regarding Dominant Position, and violating Article 26 about Multiple Positions. The goal of this study is to examine PT. X\u27s alleged monopolistic behavior using a rule of reason approach in accordance with the provisions of Law No. 5 of 1999 prohibiting monopolistic practices and unfair business competition. This research employs a legal-normative approach with a statutory focus. The data are derived from secondary sources such as legislation, books, and periodicals that are regarded as primary legal material. Qualitative methods were used to assess data collected during field research and document studies. The findings indicated that PT. X did not exhibit monopolistic behavior, market control, or the absence of concurrent positions that result in unfair commercial competition. Additionally, PT X does not meet the requirements of Article 25 of Law No. 5 of 1999 prohibiting Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in Connection with a Dominant Position because it has not been established that other business actors cannot engage in business competition for identical goods or services, implying that PT. X cannot be said to be engaging in monopolistic practices or unfair business competition in connection with a dominant position. Additionally, PT. X\u27s distribution of BPNT lacks a feeling of justice, which contributes to the absence of welfare. To anticipate and mitigate this, KPPU must supervise companies involved in the BPNT program in Lebak Regency. To avoid regulations that violate business competition law, the government can refer to the OECD Toolkit Regulatory Impact Assessment, a systemic approach for critically assessing the positive and negative effects of existing regulations.Keywords: BPNT; Monopoly; Dominant Position; Well-being AbstrakProgram BPNT di Kabupaten lebak dengan total 106.230 Keluarga Penerima Manfaat yang dikuasai oleh PT. X. Penguasaan tunggal tersebut menjadikan PT. X diduga melakukan praktek monopoli, pelanggaran Pasal 25 Ayat (1) huruf a, b, dan c yaitu tentang Posisi Dominan dan pelanggaran pasal 26 tentang Jabatan Rangkap. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dugaan praktek monopoli PT. X melalui pendekatan rule of reason dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, data diperoleh dari data sekunder, yang dijadikan bahan hukum primer berupa perundang-undangan, buku dan jurnal. Data diperoleh dari studi lapangan dan studi dokumen kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. X tidak memenuhi unsur praktek monopoli, penguasaan pasar dan tidak adanya rangkap jabatan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu PT X juga tidak memenuhi unsur Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terkait dengan Posisi Dominan karena tidak terbukti mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, sehingga PT. X tidak dapat dikatakan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan pengamatan yang sesuai teori rule of reason. Tindakan penyaluran BPNT yang dilakukan PT. X juga tidak memberikan rasa keadilan yang berdampak pada minimnya kesejahteraan. Upaya mengantisipasi dan meminimalisir hal tersebut diantaranya, KPPU perlu mengawasi perusahaan yang terkait dengan program BPNT di Kabupaten Lebak dan sebagai upaya pencegahan peraturan yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha, pemerintah dapat mengacu pada OECD Toolkit Regulatory Impact Assessment yaitu pendekatan sistemik untuk menilai secara kritis efek positif dan negatif dari regulasi yang ada.Kata Kunci: BPNT, Monopoli, Posisi Dominan, Kesejahteraa
Efektifitas Sistem Akreditasi Menurut Permendikbud No.5 Tahun 2020 Terhadap Peningkatan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi
Get PDFKebijakan baru terkait akreditasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan kebudayaan membawa angin segar bagi Perguruan Tinggi. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 diterbitkan untuk mengatur tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas sistem akreditasi menurut Permendikbud No.5 tahun 2020 terhadap peningkatan peringkat akreditasi Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitataif dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data primer pada penelitian ini adalah Permendikbud No.5 Tahun 2020, perundang-undangan, dan artikel jurnal yang terkait dengan tema ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Perguruan Tinggi mempunyai peluang untuk memilih waktu yang tepat kapan mengajukan permohonan Re-Akreditasi. Program Studi dan Perguruan Tinggi dapat mempersiapkan Re-Akreditasi secara matang. Dengan demikian Peningkatan peringkat akreditasi dapat dicapai secara optimal
Pembinaan Warga Binaan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendidikan Karakter: Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang
Get PDFThis research aims to know the way of character building included heart learning, thought learning, sport learning, sense and worklearning, to know the problems of implementing character building program regarding heart learning, thought learning, sport learning, sense and work learning. This study used analytical descriptive qualitative. The result of this research shows that the inhibiting factors in character building development for corruptors are the lack of human resource in quality and quantity. The lack of human resources in quantity because the rasio of officers in correction department do not appropriate with the number of curruptors. In quantity, correction department does not have good human resource in supporting the character building of thought learning because it needs professional staffs. The efforts to solve the problems of implementing character building through human resource empowerment. Namely involving human resources who have an education background in the correction department Class IIA Kupang, both staff and inmates, to become coaches for other inmates, so that the coaching program does not stagnate and with the support of a third partyKeywords: Character Education; Learning Model; Corruptors AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembinaan karakter yang meliputi Olah Hati, Olah Pikir, Olah Raga serta Olah Rasa dan Karsa terhadap warga binaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kupang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa faktor-faktor penghambat dalam pembinaan karakter para warga binaan tipikor adalah kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas. Kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas karena rasio petugas lapas dan pembina tidak sesuai dengan jumlah warga binaan. Sedangkan, secara kualitas lapas tidak memiliki SDM yang mendukung pembinaan olah pikir karena membutuhkan tenaga atau sumber daya yang professional. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut adalah melalui pemberdayaan sumber daya yang ada yaitu melibatkan SDM yang mempunyai latar belakang dalam olah pikir, olah raga, dan olah rasa dan karsa yang ada dalam Lapas Kelas IIA Kupang baik staf maupun warga binaan untuk menjadi pembina bagi warga binaan lainnya, sehingga program pembinaan tidak tersendat dan dengan adanya dukungan dari pihak ketiga.Kata Kunci: Pendidikan Karakter; Pola Pembinaan; Warga Binaan Tipiko
Ekospiritual: Relasi Alam dan Manusia dalam Pandangan berbagai Agama
Get PDFThis paper discusses two basic issues regarding the problem of the ecological crisis in relation to religion. First, because of the belief that the root of the catastrophe of environmental damage is caused by the dwindling spirituality of modern humans. This thinness of spirituality causes them to lose touch with the sacredness of all things. Until in the end they assumed that nature was only limited to objects that could be exploited freely. Meanwhile, spiritual issues are a core part of every religion. Second, there are accusations that religion has become the inspiration behind the environmental crisis. Religion, with all its doctrines, is considered to have inspired followers of related religions to exploit nature. The method used is qualitative and in the discussion it uses descriptive analysis to reveal and explain ecospiritual in the Qur\u27an. This paper concludes that in fact religions view the ecospiritual, especially regarding the creation of nature, the sacredness of nature and the relationship between humans and nature, in short it can be concluded that Islam, Christianity, Confucianism, and Judaism have the same perspective on the creation of nature. These religions explain that nature was created by God, but unlike Hinduism and Buddhism, the two religions do not provide an opinion regarding the creation of nature. Then, regarding the sacredness of nature, Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism, and Judaism explain that Nature is sacred. However, not with Confucianism, this religion does not have any opinion about the sacredness of nature. Finally, regarding the relationship between humans and nature, the seven religions state that the relationship between humans and nature is the same, the similarities are elements of creation.Keywords: Ecospiritual, Nature and Human Relations, Religion. Abstrak. Tulisan ini membahas dua hal mendasar mengenai permasalahan krisis ekologi kaitannya dengan agama. Pertama, karena adanya keyakinan bahwa akar dari malapetaka kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh spiritualitas manusia modern yang semakin menipis. Tipisnya spiritualitas ini menyebabkan mereka kehilangan kontak dengan sakralitas segala sesuatu. Hingga pada akhirnya beranggapan bahwa alam hanyalah sebatas benda yang bisa dieksploitasi secara bebas. Sementara itu, persoalan spiritual adalah bagian inti dari setiap agama. Kedua, karena adanya tudingan yang menyebut bahwa agama telah menjadi inspirator dibalik krisis lingkungan. Agama, dengan segala doktrinnya, dianggap telah menginspirasi para pengikut agama terkait untuk melakukan eksploitasi terhadap alam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan dalam pembahasannya menggunakan deskriftif analisis untuk menyingkap serta menjelaskan ekospiritual di dalam Alquran. Tulisan ini memberikan kesimpulan bahwa sesungguhnya agama-agama memandang tentang ekospiritual khususnya terkait penciptaan alam, sakralitas alam dan relasi antara manusia dengan alam, secara singkat dapat disimpulkan bahwa Agama Islam, Kristen, Kong Hu Cu, dan Yahudi memiliki kesamaan perspektif mengenai penciptaan alam. Agama-agama tersebut menjelaskan bahwa alam diciptakan oleh Tuhan, namun berbeda dengan agama Hindu dan Budha, kedua agama tersebut tidak memberikan pendapat terkait penciptaan alam. Kemudian, mengenai sakralitas alam, agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Yahudi menjelaskan bahwa Alam itu suci. Namun, tidak dengan agama Kong Hu Cu, agama tersebut tidak berpendapat apapun tentang sakralitas alam. Terakhir, mengenai relasi manusia dan alam ketujuh agama tersebut menyebutkan bahwasannya hubungan manusia dan alam adalah sama, persamaannya tersebut merupakan unsur penciptaan.Kata Kunci: Ekospiritual, Relasi Alam dan Manusia, Agama