SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Strategy of The Service of Cooperatives and UKM Province of Sumsel Province in The Development of the Micro, Small and Medium Business Sector (UMKM) During The Covid-19 Pandemic
Get PDFThe Covid-19 pandemic has had an impact on economic instability, including Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM). In general, the majority of UMKMs experienced a decline in income and even went bankrupt due to the Covid-19 pandemic. Facing this, a strategy is needed for UMKMs to survive and be able to develop their business amid the Covid-19 pandemic. One of the main aspects that have an impact on UMKM actors is the decline in the number of sales which makes UMKMs\u27 financial condition in a crisis. Restrictions on social activities make it difficult for UMKMs to move to develop a business scale if they only use these conventional methods. Business actors have taken various ways to respond to these difficult conditions to maintain their business. The lack of mass mobility around the market certainly hampers the promotion rate which affects the level of sales. Overcoming this, online marketing through the media is the right step that must be taken by business actors.Keywords: Strategy; Department of Cooperatives; UKM; Development of The Micro; Small and Medium Enterprise (Umkm) Sector; During The Covid-19 Pandemic AbstrakPandemi Covid-19 memberi dampak pada ketidakstabilan ekonomi, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Secara umum, mayoritas dari pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan bahkan kebankrutan akibat pandemi Covid-19. Menghadapi hal demikian diperlukan strategi bagi UMKM untuk tetap bertahan dan dapat mengembangkan bisnisnya di tengah pandemi Covid-19. Aspek utama yang sangat berdampak bagi pelaku UMKM salah satunya adalah penurunan jumlah penjualan yang membuat kondisi keuangan UMKM dalam kondisi krisis. Pembatasan kegiatan sosial membuat UMKM sulit untuk bergerak mengembangkan skala usaha jika hanya memanfaatkan metode konvensional tersebut. Pelaku usaha telah melakukan berbagai cara merespon kondisi sulit ini untuk mempertahankan usahanya. Kurangnya mobilitas massa di sekitar pasar tentu menghambat laju promosi yang berpengaruh kepada tingkat penjualan. Mengatasi hal tersebut, pemasaran secara online melalui media merupakan langkah tepat yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha.Kata Kunci: Strategi; Dinas Koperasi; UKM; Pengembangan Sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); Masa Pandemic Covid-1
Environmental Refugees: Study of the Legal Policies of ASEAN Countries on the Phenomenon of Refugees due to Climate Change
Get PDFThis research is conducted by using normative juridical method that will analyse the concept of refugees in the Convention of Geneva 1959 which is examined by the framework of protection against movement of people including due to climate change factor in A/RES 73/195 which is the adoption of the Global Compact for safe, orderly and regular migration as well as protection against refugees due to climate change 1951 in the Ratify it. The author argues that, the refugee problem caused by global climate change is not a future discourse that is far from reality, this problem becomes a necessity along with the development effort, especially the development of Not consider the concept of sustainability of the world ecosystem. So the minimum protection must be done either by the state Convention ratification 1951 nor the state Non ratification of this Convention on the Protection of refugees In General that is listed In standard This convention should be provided also against Environmental Refugees on the basis that the term refugee contained in this term should include against refugees due to the unlikely climate change returning to its home country due to an environment that has not supported life Refugees.Keywords: ASEAN; Policies; Climate Change; Environmental refugees AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang akan menganalisis konsep pengungsi dalam Konvensi Jenewa 1959 yang dikaji dalam kerangka perlindungan terhadap pergerakan orang termasuk akibat faktor perubahan iklim dalam A/RES 73/195 yang merupakan adopsi Global Compact untuk migrasi yang aman, tertib dan teratur serta perlindungan terhadap pengungsi akibat perubahan iklim 1951 di Ratifikasi itu. Penulis berpendapat bahwa, masalah pengungsi akibat perubahan iklim global bukanlah wacana masa depan yang jauh dari kenyataan, masalah ini menjadi keniscayaan seiring dengan upaya pembangunan, terutama pengembangan konsep keberlanjutan ekosistem dunia. Jadi perlindungan minimal harus dilakukan baik oleh negara ratifikasi Konvensi 1951 maupun negara Non ratifikasi Konvensi ini tentang Perlindungan Pengungsi Secara Umum yang tercantum Dalam standar Konvensi ini harus diberikan juga terhadap Pengungsi Lingkungan atas dasar bahwa istilah pengungsi yang termuat dalam istilah ini harus mencakup terhadap pengungsi akibat perubahan iklim yang tidak mungkin kembali ke negara asalnya karena lingkungan yang belum mendukung kehidupan Pengungsi.Kata Kunci: ASEAN; Kebijakan; Perubahan iklim; Pengungsi lingkunga
Efetivitas Peran Relawan Dalam Membangun Kesolidan Sebuah Organisasi
Get PDFIn an organization, it is necessary to have souls willing to sacrifice and fight for each individual member. These souls are the main pillars of the establishment of an organization. Individuals who have this spirit are called organizational volunteers. In this context, it can be seen how many motivational motives a person has to volunteer. The research method used is a qualitative method with an empirical normative approach. The results of the study stated that in building organizational solidity, the role of volunteers (volunteers) who are willing to fight and sacrifice for the interests of their organization is needed. While in Islam, volunteering will be worth a deed of worship and be a good thing for the perpetrator.Keywords: Volunteer; Organization; Solidarity Abstrak:Dalam sebuah organisasi diperlukan adanya jiwa-jiwa mau berkorban dan berjuang pada setiap individu anggotanya. Jiwa-jiwa inilah yang menjadi penopang utama berdirinya sebuah organisasi. Individu-individu yang memiliki jiwa seperti ini disebut sebagai relawan organisasi. Dalam konteks ini, terlihat berberapa motif motivasi seseorang menjadi sukarelawan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normative empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam membangun kesolidan organisasi diperlukan peran relawan (volunteer) yang rela berjuang dan berkorban untuk kepentingan organisasinya. Sedang dalam Islam, menjadi sukarelawan akan bernilai amal ibadah dan menjadi kebaikan pada diri pelakunya.Kata Kunci: Relawan; Organisasi; Kesolida
Pendidikan Politik Pada Generasi Muda Di Pesantren Baitul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar
Get PDFUndang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan “Pendidikan politik adalah proses pembelajaran tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik sering diartikan sebagai seni atau ilmu untuk meraih kekuasaan, pada pratiknya banyak timbul penyimpangan-penyimpangan dalam rangka memperoleh kekuasaan itu sendiri. Pemuda sebagai generasi penerus yang akan memegang tampuk kepemimpinan kedepan, tentu harus melek politik, tidak hanya politik praktis, tetapi juga menentukan arah kemajuan negara. Tujuan dilakukanya pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pemahaman kepada siswa di Sekolah Madrasah Aliyah Swasta, Pesantren Baitul Arqam Sibreh tentang pendidikan politik, pemahaman bagi siswa Sekolah Madrasah Aliyah Swasta, di Pesantren Baitul Arqam Sibreh tentang politik. Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah menunjukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman, ditandai dengan partisipasi peserta yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi penyuluhan hukum. Diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan peserta dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam penggunaan hak politik baik bagi sendiri maupun orang lain. Subtansi pemuda sebagai pemilih pemula tidak menjadi objek politik tetapi juga berperan sebagai subjek politik. Disarankan kepada peserta penyuluhan agar menindak lanjuti aspek pengetahuan dan sikap untuk diperaktikan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pendidikan politik. Kegiatan penyuluhan hukum kepada santri dan santriwati Pesantren Darul Arqam Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar, seharusnya dilakukan bersama instansi terkait dengan materi-materi hukum lain, sehingga dapat tercapi tujuan yang ingin di inginkan..Kata kunci : Pendidikan Politik, Pemuda, Pesanteren.ABSTRACTThe Law Number 2 Year 2011 amandment of The Law Number 2 Year 2008 about Political Party saysthat, ‘ Political education is a learning process about rights, obligations and responsibility every citizens in the life of the people and of the nation. Politics commonly interpreted as art or knowledge to gain power, in fact there are distortions in order to gain it power. Youths as next generation who will hold the reins of power in the future, surely have to open their eyes on politics, not only political practice, but also determine the direction of the country. The goal of this community service was to educate students in Baitul Arqam Senior High School Sibreh about political education. The results achieved in community service activities are showing an increase in knowledge and understanding, seen at the participation of participants who asked questions in accordance with the legal counseling material. It is hoped that it will increase the knowledge of participants and be able to participate actively in the use of political rights, both for themselves and for others. The substance of youth as novice voters does not become a political object but also acts as a political subject. It is suggested to the counseling participants to follow up on aspects of knowledge and attitudes to be practiced in dailylife related to political education. Legal counseling activities for students of the Darul Arqam Islamic Boarding School, Suka Makmur District, Aceh Besar, should be carried out together with related agencies with other legal materials, so that the goals to be achieved can be achieved.Keywords: Political Education, Youth, Boarding Schoo
Kewenangan Notaris Terhadap Akta Kuasa Jual Sebagai Tindak Lanjut Dalam Ikatan Jual-Beli
Get PDFThe transfer of land rights cannot be separated from the Sale and Purchase Agreement, which is usually accompanied by a Power of Sale. Based on the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 in conjunction with Article 39 paragraph 1 letter d the Selling Authorization is prohibited by the sanction of the process of turning his name rejected by the land office. Based on the description above, it will be investigated why the selling power of attorney is still made by a notary even though there are provisions that prohibit it and how legal protection is for the parties who have made the transfer of land rights by using the selling power. This research is a normative juridical research that is researching legal literature materials, equipped with legal and conceptual approaches. The results of the study, that the making of a Notary Sale and Purchase Agreement deed is not only limited to expressing the will of the parties. Based on Article 16 number (1) letter a UUJN, a Notary has the obligation to protect the interests of the parties in it by making a selling power of attorney. However, the problem is that the Land Office often refuses to process the name transfer if the Sale and Purchase Deed made by the PPAT is based on a Selling Authorization. To avoid this, the Notary inserts a selling power of attorney clause in the Sale and Purchase Agreement. From this conclusion, it is suggested that the selling power of attorney be handled wisely by the land office.Keywords: Power of Sale, Pijb, Transfer of Name AbstrakPengalihan hak atas tanah tidak lepas dari Perjanjian Ikatan Jual Beli, yang biasanya diiringi dengan Kuasa Jual. Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 jo Pasal 39 ayat 1 huruf d Kuasa Jual dilarang dengan sanksi proses balik namanya ditolak oleh kantor pertanahan. Berdasarkan uraian di atas, akan diteliti mengapa Kuasa Jual tetap dibuat notaris meskipun terdapat ketentuan yang melarang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan peralihan hak atas tanah dengan memakai kuasa jual. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni meneliti bahan hukum pustaka, dilengkapi dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian tersebut, bahwa pembuatan akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Notaris tidak hanya sebatas menuangkan kehendak para pihak saja. Berdasarkan Pasal 16 angka (1) huruf a UUJN, Notaris mempunyai kewajiban melindungi kepentingan para pihak di dalamnya dengan cara membuat kuasa jual. Namun kendalanya yaitu Kantor Pertanahan seringkali menolak untuk proses balik nama apabila Akta Jual Beli yang dibuat PPAT didasari dengan Kuasa Jual. Untuk menghindari hal tersebut, Notaris menyisipkan klausul kuasa jual dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli. Dari kesimpulan tersebut disarankan agar kuasa jual disikapi secara bijaksana oleh kantor pertanahan.Kata Kunci: Kuasa jual; PIJB; Balik Nam
Inkonsistensi Penerapan Business Judgment Rule Terhadap Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
Get PDFThe breadth of the scope of state finances has implications for the extent of supervision carried out by the Supreme Audit Agency (BPK), the provisions of article 2 letter g of Law Number 17 of 2003 concerning State Finance state that assets are separated from state/regional companies; then Article 6 paragraph 1 and Article 10 paragraph 1 of Law Number 15 of 2006 the Supreme Audit Agency contains the phrase "another institution or agency that manages state finances." This phrase does not provide legal certainty regarding the limits of the BPK\u27s authority in conducting audits. So that BUMN Subsidiaries become the object of examination by the BPK which is not actually its authority. The research method in this article uses a normative method with a conceptual approach. The results of the study indicate that there is an excess of authority by BPK in carrying out its authority, examination of State Subsidiaries which are not under the authority of BPK. This is based on the separation of state assets in business entities and is supported by the theory of legal entities and the transformation of state finances.Keywords: Separation of National Assets; State finances; Public Legal Entities; Business Judgment Rule AbstrakLuasnya lingkup keuangan negara memberikan implikasi pada luasnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; kemudian Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan terdapat frasa “lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.” Frasa tersebut tidak memberikan kepastian hukum terhadap batasan kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan. Sehingga Anak Perusahaan BUMN menjadi objek pemeriksaan oleh BPK yang sejatinya bukan merupakan kewenangannya. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelampauan wewenang yang dilakukan BPK dalam menjalankan kewenangannya, pemeriksaan terhadap Anak Perusahaan Negara yang bukan merupakan kewenangan BPK. Hal ini didasari karena adanya pemisahan kekayaan negara pada badan usaha dan didukung oleh teori badan hukum dan transformasi keuangan negara.Kata Kunci: Pemisahan Kekayaan Negara; Keuangan Negara; Badan Hukum Publik; Business Judgment Rule
Analisa Upaya Debitur Dalam Penyelesaian Atau Melaksanakan Kewajiban Kredit Pada Masa Bencana Non Alam Nasional Pandemi Covid-19
Get PDFPrior to the commencement of lending activities, it is necessary to have a good and thorough analysis of all aspects of credit that can support the process of granting credit. This is done to prevent the emergence of a credit risk. This financing is very helpful for the community in meeting their needs. It\u27s just that in providing these financing facilities, the parties to financial institutions must act extra carefully. The research method used is a qualitative method with a statutory approach. The results of the study state that credit financing does provide many benefits, but on the other hand it also poses a number of fairly large risks. This can be seen from whether the funds and interest from loans that can be received back or not. The author in this case wants to analyze efforts to fulfill obligations by debtors due to the Covid-19 Pandemic in a credit agreement associated with relevant rules and legislation in terms of handling a credit agreement during the Covid-19 Pandemic.Keywords: National Non-Natural Disasters; Covid-19 pandemic; Forced State (Overmacht) AbstrakSebelum dimulainya kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek perkreditan yang dapat menunjang proses pemberian kredit. Hal itu dilakukan guna mencegah timbulnya suatu risiko kredit. Pembiayaan ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhannya. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan pengkreditan memang banyak memberikan manfaat, namun disisi lain juga menimbulkan sejumlah resiko yang cukup besar. Hal itu terlihat dari apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan yang dapat diterima kembali atau tidak. Penulis dalam hal ini ingin menganalisa upaya pemenuhan kewajiban oleh debitur akibat Pandemi Covid-19 dalam suatu perjanjian kredit dikaitkan dengan aturan-aturan dan perundang-undangan yang relevan dalam hal penanganan suatu perjanjian kredit pada masa Pandemi Covid-19.Kata Kunci: Bencana Non Alam Nasional; Pandemi Covid-19; Keadaan Memaksa (Overmacht
Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video Konferensi Berdasarkan Konsep Cyber Notary Di Indonesia
Get PDFThe GMS allows owners residing abroad to join via teleconference with other shareholders. In accordance with Article 76 jo 77 of the Company Law, the GMS may be conducted in person or via electronic media. The most crucial aspect of the GMS is that all participants can see, hear, and participate directly. Nevertheless, the authenticity of a notarial act must be preserved. The notion of Cyber Notary continues to violate Article 1 point 7 and Article 16 paragraph (1) letter m of the UUJN. This study employs normative legal research in an effort to gather the pertinent information regarding the issue. The data should be utilized in conjunction with secondary and tertiary items. In addition, primary data is utilized to support secondary data-based legal documents. Using the method of normative legal analysis, the data were analyzed. The results of the study indicate that the GMS held via video conference can be considered an authentic deed if it applies the legal principle of lex specialis derogate lex generalis, where lex the general is Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary Position Act and lex the specialist is Article 77 paragraph (1) in conjunction with the Explanation of Article 77 paragraph (4) of the Limited Liability Company Law.Keywords: GMS; Cyber Notary; Teleconferencing AbstrakPara pemegang saham yang berada diluar negeri dapat mengikuti RUPS menggunakan media telekonferensi dengan pemegang saham lainnya. RUPS menurut Pasal 76 jo 77 UUPT dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media elektronik. Hal terpenting bahwa semua peserta RUPS dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam RUPS. Namun demikian, sifat autentik dari suatu akta Notaris tetap harus dijaga. Konsep Cyber Notary masih bertentangan dengan Pasal 1 angka 7 UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf m. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang akan digunakan dengan data sekunder dan bahan tertier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa RUPS yaang dilaksanakan melalui video konferensi dapat disebut sebagai akta autentik jika menggunakan asas perundang-undangan lex specialis derogate lex generalis dimana yang menjadi lex generalis adalah Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan lex specialis-nya adalah Pasal 77 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.Kata Kunci: RUPS; Cyber Notary; Telekonferens
Perkembangan dan Keminatan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional Terhadap Transaksi Keuangan
Get PDFBank is a business entity whose main task is as a financial intermediary, which distributes funds from parties who have excess funds to parties who lack funds, at a specified time. Bank is a business entity engaged in finance or financial services. A commercial bank is one of the financial institutions that has a very important role as a driver of the economic life of every free country (free economy). A bank based on sharia principles is a rule of agreement based on Islamic law between a bank and other parties to save funds or finance business or other banking activities. However, abroad, especially in Middle Eastern countries, banks based on sharia principles have been growing rapidly for a long time. Empirical juridical research method, data analysis used in a qualitative normative way with reinforcement on field data. The results of the study show the development of public confidence in the interest of financial transactions and regulations relating to banking problems in Indonesia regulated in Law no. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law no. 10 of 1998. Based on Article 1 number (2) of Law no. 10 of 1998, and the development of banking that is more accommodating and provides opportunities for the development of Islamic banking, with the presence of Law Number 21 of 2008, concerning Islamic BankingKeywords: Public Trust; Interest; Financial Transactions AbstrakBank merupakan badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediaries), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana, pada waktu yang ditentukan. Bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan atau jasa keuangan. Bank komersial adalah salah satu institusi finansial (finansial institution) yang sangat penting perananya sebagai penggerak kehidupan ekonomi setiap negara bebas (free economy). Bank berdasarkan prinsif syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainya. Namun, di luar negeri terutama di negara-negara timur tengah bank yang berdasarkan prinsif syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Metode Penelitian yuridis emperis, analisa data yang digunakan dengan cara normatif kualitatif dengan penguatan pada data lapangan. Hasil penelitian menunjukan perkembangan keminatan kepercayaan masyarakat, terhadap transaksi keuangan dan Pengaturan yang berkaitan dengan masalah bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan perkembangan Perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah, dengan kehadiran undang-undang Nomor 21 tahun 2008, tentang Perbankan SyariahKata Kunci: Keminatan kepercayaan; Masyarakat; Transaksi Keuangan
Model Pentahelix Dalam Pengembangan Kawasan Konservasi Penyu Berbasis Ekowisata di Ampiang Parak Kabupaten Pesisir Selatan
No full textIndonesia is rich in biodiversity, one of which is turtles. Turtles in the world are included in Appendix Cites 1. This is because turtles are rare animals whose populations are almost extinct. This extinction is because there are still many people who have not been able to carry out turtle conservation activities and there is still rampant hunting for turtles to be used as food, souvenirs, and for traditional ceremonies. Indonesia is a country visited by 6 of the 7 turtle species in Indonesia, but in 1999-2000 the peak of the largest massacre occurred at Tanjung Benoa Bali. Awareness of turtle conservation and the environment requires the synergy of many stakeholders. Nagari Ampiang Parak is a central area for turtle conservation in West Sumatra, and has succeeded in conducting ecotourism-based turtle conservation. The purpose of this research is to find out the stakeholders involved from the government, private sector, media, academia and society. As well as analyzing the synergy of each stakeholder involved. The research method used is descriptive qualitative, with data collection through observation, interviews and document review. Informants in this study are groups of each element of the stakeholders. The result of this research is that in the ecotourism-based turtle conservation area in Nagari Ampiang Parak, the pentahelix model is applied, namely the involvement of academia, private sector, government, community and media. These five stakeholders synergize with each other by implementing 4 forms of communication between stakeholders, namely downward communication, upward communication, lateral communication and diagonal communication. As well as coordinating with each other but not optimal enough because 2 of the 9 coordination requirements are only carried out by a few stakeholders, namely initial opportunities and simple organization. And it was found that the element that has the strongest role in the management of this turtle conservation area is the Ampiang Parak LPPL(Laskar Pemuda Peduli Lingkungan) community because it was initiated directly by the community and they are the direct managers of the area