SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Get PDFLegal certainty is the foundation of a rule of law to clarify legal laws. Despite public debate about Omnibus laws, the Indonesian House of Representatives plenary session adopted the Draft Law on Job Creation in less than a year. The analysis uses descriptive and qualitative methodologies. Descriptive writing analyzes facts by precisely detailing events related to this legislation. This thesis examines the consequences and execution of the Constitutional Court Judgment Number 91/PUU-XVIII/2020 on the Process of Establishing Legislation in Indonesia, so it applies legal theory and concepts to the Court\u27s decision. Constitution. Dogmatic or doctrinal research follows normative legal research. The Court decided that the Job Creation Law violated the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and had no legal authority if "no modifications were made within two (two) years after the judgment was announced". Thus, the Job Creation Law applies until the status quo law is changed. If there is no improvement by the deadline, the Job Creation Law will be ruled unconstitutional permanently and all UUCK-altered or repealed laws would be reinstalled.Keywords: Constitutional Court Decision; Legal certainty; Job Creation Act AbstrakTerlepas dari segala Pro dan kontra masyarakat terhadap konsep Omnibus law, tidak butuh waktu lebih dari satu tahun Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dalam sidang paripurna DPR RI. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode deskriptif sekaligus kualitatif. Permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah terkait Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia sehingga penelitian dan penulisan tesis ini mengaitkan teori hukum dan konsep hukum terkait implikasi dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Dalam kata lain, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan tenggat waktu perbaikan UU a quo yang telah ditentukan. Apabila hingga tenggat waktu yang diberikan tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen dan seluruh Undang-Undang yang diubah dan dicabut oleh UUCK dinyatakan berlaku kembali.Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; Kepastian Hukum; UU Cipta Kerj
Manajemen Masjid Namira Lamongan Dalam Meningkatkan Jumlah Jamaah Kalangan Remaja
No full textMasjid adalah tempat orang yang berkumpul dan sholat jama‟ah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan muslimin. Sebagai tempat beribadah, masjid dapat juga digunakan sebagai tempat kajian dan kegiatan yang berkaitang denga aktivitas keagamaan.Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui manajemen masjid yang digunakan Masjid Namira Lamongan dalam meningkatkan jumlah jama’ah pada kalangan remaja (2) untuk mengatahui faktor pendukung dan penghambat manajemen masjid Namira Lamongan dalam meningkatkan jumlah jama’ah pada kalangan remaja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuanuntuk mengetahui manajemen masjid yang digunakan Masjid Namira Lamongan. Penelitian ini menggunakan teks wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan data
Implikasi Hukum terhadap Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan
Get PDFThe development of information and communication technology (ICT) has had a significant impact on various aspects of life, including education. ICT has changed the way of teaching and learning, provided more comprehensive access to education, and improved the quality of learning. The use of ICT in education has various legal implications. These legal implications can be in the form of opportunities and challenges for the world of education. The opportunities that ICT can provide in education include 1) Increasing access to education, 2) Increasing the quality of learning, 3) Increasing the efficiency and effectiveness of education, and 4) Challenges that ICT can provide in education, including data protection, security, and ethics. To overcome these challenges, there needs to be regulations that regulate the protection of personal data and privacy, security, and ethics in education. This study aims to examine the legal implications of using technology in education. This study will analyse the opportunities and challenges posed by using ICT in education and policy recommendations to overcome these challenges.Keywords: Legal implications; Information technology; Education AbstrakPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. TIK telah mengubah cara belajar mengajar, memberikan akses pendidikan yang lebih luas, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan TIK dalam pendidikan memiliki berbagai implikasi hukum. Implikasi hukum tersebut dapat berupa peluang dan tantangan bagi dunia pendidikan. Peluang yang dapat diberikan oleh TIK dalam pendidikan antara lain: 1) Peningkatan akses Pendidikan; 2) Peningkatan kualitas pembelajaran; 3) Peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan; dan 4) Tantangan yang dapat diberikan oleh TIK dalam pendidikan antara lain: pelindungan data, keamanan, etika. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu adanya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi dan privasi, keamanan, dan etika dalam pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan. Penelitian ini akan menganalisis peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh penggunaan TIK dalam pendidikan, serta rekomendasi kebijakan untuk mengatasi tantangan tersebut.Kata Kunci: Implikasi hukum; Teknologi informasi; Pendidika
Praperadilan: Senjata Pamungkas Para Tersangka Dan Alat Koreksi Bagi Penyidik Agar Semakin Profesional Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum
Get PDFPretrial is not an autonomous judicial entity or separate from the district court, as the formulation of Article 1 Number 19 in conjunction with Article 77 of the Criminal Procedure Code demonstrates (only for district courts). The District Court (PN), as a general court, is one of the means by which judicial power is exercised for the benefit of those seeking justice. The author discusses pretrial research as one of the efforts made in the Indonesian legal system. The author explains how to utilize pretrial legal remedies to assist a suspect in defending their human rights in court and how the optimal legal structure would produce legal clarity in Indonesia\u27s execution of pretrial procedural law. The writers conducted normative juridical research for this subject.Keywords: Pretrial; Researchers; Legal Benefits AbstrakPraperadilan bukanlah lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 Butir 19 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa Praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri (hanya kepada pengadilan negeri). Pengadilan Negeri (PN) sebagai peradilan umum merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan atau mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. Penulis mengangkat kajian tentang Praperadilan sebagai salah satu upaya dalam proses hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pengajuan upaya hukum praperadilan bagi seorang tersangka dalam memperjuangkan hak asasinya di pengadilan dan bagaimana kontuksi hukum yang ideal agar tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum acara praperadilan di indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normative.Kata Kunci: Praperadilan; Penyidik; Kemanfaatan Huku
Tanggung Jawab Direksi Atas Pelanggaran Fiduciaryduty Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit
Get PDFThe board of directors\u27 responsibilities for breaches of fiduciary duty that resulted in the company\u27s bankruptcy are discussed. The approach method used in this legal research is a normative juridical approach that is backed up by empirical juridical evidence in the form of a detailed description, namely deductive research that begins with an analysis of the articles in the applicable laws and regulations governing the legal consequences for board of directors violations of fiduciary duty. Thus, the company becomes bankrupt, and the board of directors is responsible for violating the fiduciary duty and causing the company to become bankrupt. The Board of Directors, as a corporate organ, is obligated to act in the best interests of the corporation, not of the shareholders acting in their capacity as directors. In general, the board of directors must consider the interests of shareholders and other stakeholders when performing their duties as directors. In general, the board of directors must consider the interests of the corporation\u27s shareholders and stakeholders. The Company Law regulates the directors\u27 liability for losses or bankruptcy suffered by the company as a result of their actions.Keywords: Board of Director’s responsibility; Fiduciary duty; Bankruptcy Abstrak:Pembahasan tanggung jawab direksi atas pelanggaran fiduciary duty yang mengakibatkan perseroan pailit. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris dengan merinci uraian yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur terhadap permasalahan akibat hukum atas pelanggaran fiduciary duty oleh direksi, sehingga menyebabkan perseroan pailit serta tanggung jawab direksi yang melanggar fiduciary duty dan menyebabkan perseroan tersebut pailit. Direksi sebagai organ dari perseroan yang memiliki kewajiban menjalankan fiduciary duty terhadap korporasi, bukan terhadap pemegang saham menjalankan fungsinya sebagai direksi. Secara umum direksi juga harus memperhatikan kepentingan shareholder dan para stakeholder dari korporasi, dalam menjalankan fungsinya sebagai direksi. Secara umum direksi juga harus memperhatikan kepentingan shareholder dan para stakeholder dari korporasi. UUPT mengatur tentang tanggung jawab Direksi perseroan atas kerugian atau kepailitan yang dialami perseroan yang dikarenakan perbuatan Direksi.Kata Kunci: Tanggungjawab Direksi; Fiduciary duty; Paili
Hubungan Islam dan Negara dalam Negara Hukum: Analisis Pemikiran Moh. Mahfud MD
Get PDFThe battle between Islam and the state is well-known, as it began during the process of establishing the Indonesian state, resulting in the division of the country into two groups: Islamic nationalists and secular nationalists. Pancasila, according to Mahfud MD, is a collection of factors aimed at resolving divisions. The purpose of this study is to describe how Moh. Mahfud MD views the link between Islam and the state, what his background is, and how the relationship between Islam and the state functions in a state of law. The author compares the viewpoints of many figures on this subject using a qualitative method with a normative approach. According to the study\u27s findings, Moh. Mahfud MD believes that while religion does not rule the state, the state\u27s structure is a creation rather than a product of political science. The reason for Moh. Mahfud MD\u27s ideas is that they bear a resemblance to Nahdatul Ulama, as Mahfud is involved in alumni activities and was formerly a member. Islam and the state in a state of law share a shared goal: both maintain the democratic system in order to protect human rights.Keywords: Islam; State; State of Law; Pancasila AbstrakPerdebatan Islam dan negara sudah tidak asing lagi, mengingat konflik ini dimulai ketika menentukan dasar negara Indonesia yang mengakibatkan perpecahan menjadi dua golongan antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Mahfud MD menyatakan bahwa Pancasila merupakan gabungan aspek yang bertujuan untuk mendamaikan perpecahan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pandangan Moh. Mahfud MD tentang hubungan Islam dan negara, apa yang melatar belakangi pemikiran Moh. Mahfud MD, serta bagaimana hubungan Islam dan negara dalam negara hukum? Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif untuk membandingkan pendapat para tokoh terkait hal ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa Moh. Mahfud MD memandang agama tidak mengatur negara akan tetapi bentuk negara merupakan ciptaan daripada ilmu politik. Hal yang melatar belakangi pemikiran Moh. Mahfud MD yaitu adanya kemiripan dengan Nahdatul Ulama dikarenakan Mahfud aktif dalam kegiatan alumni sekaligus pernah menjadi anggotanya. Adapun hubungan Islam dan negara dalam negara hukum mempunyai persamaan yaitu sama-sama menjunjung tinggi sistem demokrasi guna menjunjung tinggi hak asasi manusia.Kata Kunci: Islam, Negara, Negara Hukum, Pancasila
Implementation of Al-Ghazali Maslahah Concept In Islamic Economic Activities
Get PDFThe article covers Al-Ghazali\u27s view on the use of maslahah mursalah as the basis for establishing law in the field of sharia economics. The concept of maslahah mursalah is debated among ulama to be used as the basis for establishing law. The maslahah provides opportunities for the adoption of new innovations that were not previously discussed among ulama and were not rejected by religion. On the other hand, the economy needs sharia support to continue to run in accordance to religious guidance and adapt to the times. By comparing economic principles and maslahah theory, al-Ghazali\u27s view that accepts the implementation of maslahah is found as a solutional view. Nevertheless, al-Ghazali provided conditions and restrictions on the use of maslahah in the economic field so that they will not be chaotic and uncontrolled.Keywords: maslahah mursalah; al-Ghazali; Islamic economics; religious purpose Abstrak: Artikel ini mengulas pandangan Al-Ghazali tentang penggunaan maslahat mursalah sebagai dasar penetapan hukum di bidang ekonomi syariah. Konsep maslahat mursalah diperdebatkan di kalangan ulama untuk dijadikan dasar penetapan hukum. Maslahat ini memberi peluang adopsi inovasi-inovasi baru yang sebelumnya tidak dibahas di kalangan ulama dan tidak ditolak pula oleh agama. Di sisi lain, ekonomi membutuhkan dukungan syariah agar tetap berjalan sesuai tuntunan agama dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan membandingkan prinsip ekonomi dan teori maslahat, ditemukan pandangan al-Ghazali yang menerima penerapan maslahat tersebut sebagai pandangan solutif. Meskipun begitu, al-Ghazali memberikan persyaratan dan pembatasan penggunaan maslahat tersebut dalam bidang ekonomi agar tidak liar dan tidak terkendali.Kata kunci: Maslahah Mursalah; Al-Ghazali; Ekonomi Islam; Tujuan Keagamaa
Pembelajaran Via Google Classroom sebagai Alternatif Solusi Efektif Pembelajaran di Era Pandemi
Get PDFThis study tries to illustrate how students can access alternative learning techniques via online ways during a pandemic. In the Covid-19 emergency, educators and students will have a unique experience. The government implemented a policy on online education to enable pupils to learn even when they are socially isolated. The impact of the learning process throughout the epidemic since the start of 2020 is the result of digital transformation efforts as a means of instruction for teachers and pupils. This research employs a descriptive qualitative approach. The primary sources of data are teachers and students in elementary schools. Data collecting strategies included observation, interviewing, and documenting learning activities using Google Classroom during the COVID-19 epidemic. The results indicated that around 80% of the time spent using google classroom in the student learning process during the online learning period was due to the fact that it was more effective and efficient than using zoom or google meet. This demonstrates that teachers may give online learning solutions by leveraging a variety of online platforms, one of which is a Google product called Google Classroom.Keywords: Google Classroom; Online Learning; Pandemic; Social Distancing; Digital Transformation AbstrakPenelitian ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan langkah alternatif pembelajaran terhadap peserta didik melalui metode online di masa pandemi. Pengalaman berbeda bagi pendidik maupun siswa pada keadaan darurat Covid-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pembelajaran via online difungsikan agar siswa dapat belajar meski dalam keadaan social distancing. Upaya transformasi digital sebagai metode pembelajaran bagi guru dan siswa merupakan dampak dari proses pembelajaran selama pandemi sejak awal tahun 2020. Metode penelitian pada riset ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari para guru dan para siswa di sekolah dasar. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan instrumen lembar wawancara serta catatan lapangan mengenai kegiatan pembelajaran selama pandemi covid-19 dengan menggunakan google classroom. Hasil penelitian menunjukkan 80% penggunaan google classroom dalam proses belajar siswa pada masa pembelajaran online lebih banyak digunakan dengan alasan penggunaan kuota internet dan waktu yang lebih efektif dan efisien, dibandingkan dengan menggunakan zoom atau google meet. Hal tersebut secara signifikan menunjukkan bahwa guru dapat memberikan solusi untuk pembelajaran online dengan memanfaatkan berbagai platform online salahsatunya produk google yaitu google classroom.Kata kunci: google classroom; pembelajaran online; pandemi; social distancing; transformasi digita
Antara Tradisi, Sosial dan Budaya serta Peran Hukum Sebagai Upaya Memutus Penularan Covid -19
Get PDFCorona Pandemic (Corona Virus Desease) or often referred to as Covid-19 is a world concern today, outbreaks that have existed include Sars and Avian Flu. Unlike its predecessor, the spread of which was not so massive as Covid-19. Indonesia is one of the countries affected by the outbreak. What are the regulatory steps for the government to break the chain of transmission of the Covid-19 outbreak. Research Methods: This type of descriptive qualitative research is normative in nature, the legal materials used are: primary legal materials and secondary legal materials with a statute approach and a conceptual approach. Primary legal materials collected include legal materials obtained from informants and legal materials on a variety of policies, regulations for handling infectious diseases or epidemics. Secondary legal materials are in the form of regional policies on the implementation of PSBB and other documents. The conclusion of the phenomenon of the emergence of an epidemic based on the various socio-cultural characteristics of the nation as implied in the motto of Unity in Diversity cannot be denied, namely wealth as well as obstacles to law in breaking the chain of Covid-19 transmission, based on existing regulations, can be used as a legal umbrella against prevention of the spread of Covid-19. Suggestion: Discipline is the key to successfully controlling the spread of Covid-19Keywords; Socio-Culture, Transmission, Covid-19AbstrakPandemi Corona (Corona Virus Desease) atau sering disebut dengan Covid-19 menjadi perhatian dunia saat ini, wabah yang pernah ada antara lain Sars dan Flu Burung. Berbeda dengan pendahulunya yang penyebarannya tidak begitu masif seperti Covid-19. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak wabah tersebut. Apa saja langkah regulasi yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan wabah Covid-19. Metode Penelitian: Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini bersifat normatif, bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang dikumpulkan meliputi bahan hukum yang diperoleh dari informan dan bahan hukum tentang berbagai kebijakan, peraturan penanganan penyakit menular atau wabah. Bahan hukum sekunder berupa kebijakan daerah tentang pelaksanaan PSBB dan dokumen lainnya.. Kesimpulan dari fenomena munculnya wabah penyakit berdasarkan berbagai karakteristik sosial budaya bangsa sebagaimana tersirat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipungkiri yaitu kekayaan sekaligus hambatan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran Covid- Transmisi 19, berdasarkan regulasi yang ada, dapat dijadikan payung hukum pencegahan penyebaran Covid-19. Saran: Disiplin adalah kunci sukses mengendalikan penyebaran Covid-19Kata kunci: Sosial budaya, Penularan, Covid-1
Peran Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pada Pemilu Serentak 2019: Studi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Padang
Get PDFThe 2019 simultaneous elections in the city of Padang carried out re-voting (PSU) in six sub-districts of Lubuk Begalung, East Padang, Kuranji, Lubuk Kilangan, Kuranji and Koto Tangah. The re-voting (PSU) is carried out because the voting rights users do not meet the requirements to be served but are given the right to vote by KPPS. The purpose of this study was to describe and analyze the role of TPS Supervisors. This study uses a descriptive approach and uses the concept of PTPS supervision and the principles of the Electoral Management Body. Data were collected by using in-depth interviews and documentation collection. The research findings show that the implementation of the PTPS role in the 2019 Election in the sub-districts where the PSU has carried out its main tasks and based on the principles of election implementation, the implementation of the PTPS is still constrained by the technical understanding of the election organizers caused by brief technical guidance. Errors in the voting process in selecting voters and PTPS giving permission and orders to KPPS in allowing unregistered voters to vote.Keywords: Election, Re-Voting, Role Polling AbstrakPemilu serentak tahun 2019 di Kota Padang dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di enam kecamatan Lubuk Begalung, Padang Timur, Kuranji, Lubuk Kilangan, Kuranji dan Koto Tangah. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan karena pengguna hak suara yang belum memenuhi syarat untuk dilayani akan tetapi diberikan hak pilih oleh KPPS. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pengawas TPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan konsep pengawasan PTPS dan prinsip Electoral Management Body. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan pengumpulan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukan pelaksanaan peran PTPS pada Pemilu 2019 di kecamatan yang terjadi PSU sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilu, pelaksanaan tugas PTPS masih terkendala pemahaman teknis penyelenggara pemilu yang disebabkan oleh bimbingan teknis yang singkat. Kekeliruan dalam proses pemungutan suara dalam penanganan pemilih pindah memilih serta PTPS memberikan izin dan perintah kepada KPPS dalam membolehkan pemilih yang tidak terdaftar untuk bisa ikut memilih.Kata Kunci: Pemilu, Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pengawasan