SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Motivasi Politik Kepala Desa Perempuan Di Provinsi Jawa Timur
No full textOne of the interesting phenomena in the decentralization and regional autonomy process was the emergence of women’s candidates in direct elections of village heads. The village heads are leading public offices in Indonesia local government. Public office, as well as the political office, directly dealing with the public and providing public services to the community. The appearance of women in the political sphere is a new symptom. A women\u27s political role which women tend to put on the condition and position of powerlessness. Women are seen as complementary sufferers in the world of politics, with direct elections the chance to be village heads to be quite strategic and not easy to be achieved for women. However, in the province of East Java, that proved highly viscous Islamic teachings, quite enough women who occupied it. In the last decade, in several villages in East Java province, some women candidates won the election. The political motivation of the women who served as street-level leader is worth a look from the perspective of gender and culture. This article provides a description of the candidate\u27s motivation of women in local elections at village level. As such, research will be able to explain the political motivations of women more comprehensively.Keywords: Women and Politics; Political Motivation; The Women Village Head AbstrakSalah satu fenomena yang menarik dalam proses desentralisasi dan otonomi daerah adalah munculnya kandidat perempuan dalam pemilihan langsung kepala desa. Kepala desa merupakan jabatan publik terdepan dalam local government di Indonesia. Jabatan publik sekaligus jabatan politik yang secara langsung berhadapan dengan publik dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Tampilnya perempuan dalam ranah politik ini adalah gejala baru. Peran politik perempuan yang selama ini cenderung menempatkan perempuan pada kondisi dan posisi ketidakberdayaan. Perempuan hanya dipandang sebagai pelengkap penderita dalam dunia politik Dengan pemilihan langsung, peluang untuk menjadi kepala desa menjadi cukup strategis dan tidak gampang untuk diraih bagi perempuan. Akan tetapi, di Provinsi Jawa Timur yang sangat kental ajaran Islamnya ternyata cukup banyak perempuan yang mendudukinya. Dalam sepuluh tahun terakhir, di beberapa desa di Propinsi Jawa Timur beberapa kandidat perempuan berhasil memenangkan pemilihan kepala desa. Motivasi politik perempuan-perempuan yang menjabat sebagai street level leader ini menarik untuk dilihat dari perspektif gender dan kultural. Artikel ini memberikan penjelasan mengenai motivasi kandidat perempuan dalam pemilu lokal di tingkat desa. Dengan demikian penelitian akan mampu menjelaskan secara lebih komprehensif tentang motivasi politik perempuan.Kata Kunci:Perempuan dan Politik; Motivasi Politik; Kepala Desa Perempuan
Fenomena Pedagang Kaki Lima Sebagai Solusi Ekonomi Masyarakat Urban di Tengah Masifnya Pembangunan Ruang-Ruang Perkotaan
Get PDFUrbanization in general view is the process of mass migration of residents from rural areas to urban areas. Urbanization also is seen as a process in the city that is identified with the development of urban spaces and also affects various aspects of the social community. The massive development of urban spaces opens up a gap among the citizens, where some minority communities such as the poor, choose to work in the informal sector in search of the most basic livelihoods. However, the problem lies in how they use urban spaces as a place where they sell, such as street vendors who use various spaces within the city. This study tries to analyze the extent of urban space utilization by street vendors around Grand Depok City and Margonda Raya Year 2020-2021, using the theory of space production from Henry Lefebvre. The research concluded that the utilization of city space used by street vendors in the vicinity of Grand Depok City and Margonda, occurred because they did not have the money to rent a place for selling activity. In line with the theory of space from Lefebvre, the use of urban space as a place to sell their products on street vendors occurs because at the level of conceived space facing the reality of lived space, it will always leave residues that are the problem of using space such as parks, sidewalks, and so on, to sell. Keywords: Urban Community; Economic Solution; Development of Urban Spaces AbstrakUrbanisasi dalam pandangan umum merupakan proses perpindahan penduduk secara masif dari kawasan pedesaaan ke perkotaan. Urbanisasi juga dapat dilihat sebagai proses dalam kota yang diidentikkan dengan pembangunan pada ruang-ruang kota dan turut memengaruhi berbagai aspek dalam sosial masyarakat. Masifnya pembangunan pada ruang kota membuka jurang kesenjangan antar warga kota, di mana beberapa masyarakat minoritas seperti masyarakat miskin memilih bekerja pada sektor informal untuk mencari penghidupan yang paling dasar. Namun, masalahnya adalah bagaimana mereka menggunakan ruang perkotaan sebagai tempat mereka berjualan, seperti pedagang kaki lima yang menggunakan berbagai ruang dalam kota? Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan studi kepustakaan, penelitian ini mencoba untuk menganalisis sejauh mana pemanfaatan ruang perkotaan oleh pedagang kaki lima di sekitar Grand Depok City dan Margonda Raya Tahun 2020-2021, dengan menggunakan teori produksi ruang dari Henry Lefebvre. Adapun penelitian ini berkesimpulan bahwa, pemanfaatan ruang kota digunakan oleh para pedagang kaki lima di sekitar Grand Depok City dan Margonda terjadi karena mereka tidak mempunyai modal untuk menyewa tempat berjualan. Sejalan dengan teori ruang dari Lefebvre, pemanfaatan ruang perkotaan sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima terjadi karena ruang yang dikonsepsikan (conceived space) berhadapan dengan kenyataan dari ruang yang hidup, maka akan selalu meninggalkan residunya yakni permasalahan penggunaan ruang seperti taman, trotoar, dan sebagainya, untuk berjualan. Kata Kunci: Masyarakat Urban; Solusi Ekonomi; Pembangunan Ruang Perkotaa
Dakwah Walisongo Di Jawa: Membangun Komunitas Muslim Multikultural
Get PDFIn central Java, Sunan Kalijaga is the most famous of the wali. According to some accounts he was the inventor of the slametan, the Javanese wayang play, and the state ceremonies of Demak and Mataram. Islam in Java is by no means a waning religion but a vital living faith providing guidelines for ethics and inspiration for aesthetics; Islamization of Java is not a completed historical event but an ongoing process. Islam concerns not a particular segment of Javanese society but its entire population in that it constitutes an integral part of Javanese religious traditions. We know that social, political, economic and religious realities have changed dramatically in Java since the times of Geetz and of Nakamura’s own ealier research. Under the Walisongo leadership the pesantren tradition in the Pesisir of Java has been set up not only as the Islamic center for religious and socio-cultural studies for the Santri (religious student) who coming from everywhere in Java and Nusantara,but also as the center for social political basis of the Javanese Muslim societ
Prinsip Transaksi Islam: Tasarruf dan Akad
Get PDFOriginal legislation in the sphere of mu\u27amalah is permitted so long as there is no evidence to the contrary. The principle is innovative and liberating. In addition, the sharia prohibits behaviors that can cause hurt and damage. In muamalat fiqh, prohibitions and commands pertain to contract and product-related principles and regulations. Using a literature review, this study is normatively descriptive. In the meantime, the method employed in the subject of muamalat fiqh involves analyzing and comparing the opinions of various personalities and academics. The data source is derived from the reading of several source books as well as sources of digital files in the form of a book database that is traced via internet search and maktabah syamilah. It was discovered that the actions of madarat in community business include the banning of banking business activities that contain aspects of usury, gharar, maysir, and haram. The principle is to avoid non-Sharia-compliant contract formats and structures.Keywords: Transaction; Tasarruf; Contract AbstrakHukum asal dalam bidang mu’amalah adalah boleh, selama belum ditemukan dalil yang melarang. Prinsipnya adalah bebas dan kreatif. Tapi di saat yang bersamaan, syariah juga melarang aktifitas yang bisa mendatangkan mudarat dan kerusakan. Perintah dan larangan merujuk kepada prinsip dan norma yang terkait dengan akad dan produk dalam fikih muamalat. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif melalui penelusuran kajian kepustakaan. Sedangkan, pendekatan yang dipakai adalah bidang fikih muamalat, dengan mengurai beberapa pendapat dari para tokoh dan ulama serta membandingkan pendapat mereka. Sumber data berasal dari hasil bacaan beberapa buku sumber serta sumber file-file digital dalam bentuk database kitab yang ditelusuri melalui browshing internet dan maktabah syamilah. Ditemukan hasil bahwa perbuatan madarat dalam bisnis masyarakat diantaranya larangan kegiatan usaha perbankan yang mengandung unsur riba, gharar, maysir dan haram. prinsipnya menjauhi bentuk dan model akad yang tidak sejalan dengan syariat.Kata Kunci: Transaksi; Tasarruf; Akad
Implementasi Manajemen Kualitas pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam Perspektif
Get PDFBased on data of the Directorate of Islamic Higher Education, the numbers of PTKIS in Indonesia are 644 and occupies the majority position when compared with the State Islamic Higher Education (PTKIN). Although the majority, PTKIS has not been able to achieve optimal role and not yet fully acceptable, credible, accountable, and marketable, and still an alternative choice for the people. To realize the optimization of its role, PTKIS needs to do the transformation of quality management while still fulfilling the goals of sharia (maqashid syariah). This research uses the qualitative method, through literature study approach using available data. The study aims is to explain the ideal quality management pattern for strengthening the existence of PTKIS, while still observing the values of maqashid shariah, so as to realize the quality of PTKIS and have a good pattern and system of governance, covering institutional, management, and the main function of higher education in realizing three principles of higher education.Keywords: Quality Management, Private Islamic Higher Education, Maqashid Syariah. AbstrakBerdasarkan data Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, terdapat 644 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di Indonesia. Jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Dengan jumlah yang mayoritas, PTKIS belum mampu mencapai peran yang optimal dalam kancah pendidikan tinggi di Indonesia, dan belum sepenuhnya acceptable, credible, accountable, dan marketable, serta belum menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat. Dalam rangka optimalisasi keberadaan PTKIS, maka perlu menerapkan manajemen kualitas guna mencapai maqashid syariah dari keberadaan PTKIS tersebut. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dalam penelitian ini, maka penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip manajemen kualitas di PTKIS akan mewujudkan maqashid syariah secara maksimal dan PTKIS yang ideal.Kata Kunci: Manajemen Kualitas, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, Maqashid Syaria
Analisis Kesulitan Belajar Matematika Pada Siswa Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Darurrohman Kertanegara Haurgeulis
Get PDFLearning challenges experienced by students can be evident from the occurrence where they do not succeed in obtaining a specified degree of certification for learning outcomes. The number of variables of learning challenges is always connected with the components that assist learning activities. The goal of this study was to determine the challenges faced by grade VI students in Mathematics at Madrasah Ibtidaiyah Darurrohman Kertanegara Haurgeulis. The research method used is qualitative with an empirical normative approach. The results of this study reveal that the sixth grade pupils of Madrasah Ibtidaiyah Darurrohman Kertanegara Haurgeulis still have difficulty in learning mathematics. Among these are issues in understanding the material connected to building space, particularly determining the volume of the building, also related to data processing material (statistics) (statistics). The challenges experienced by many students in the data processing material include learning about the average or calculating the average value and in identifying the median value.Keywords: Mathematics; Study; Madrasah Ibtidaiyah AbstrakKesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik dapat diketahui dari fenomena dimana mereka tidak berhasil mencapai taraf kualifikasi hasil belajar tertentu. Banyaknya variabel dari kesulitan belajar selalu diidentifikasi dengan faktor-faktor yang menjadi pendukung kegiatan belajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa kelas VI pada Mata Pelajaran Matematika di Madrasah Ibtidaiyah Darurrohman Kertanegara Haurgeulis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peserta didik kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Darurrohman Kertanegara Haurgeulis masih mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Diantaranya kesulitan dalam memahami materi terkait bangun ruang, yaitu menghitung volume bangun ruang, juga berkaitan dengan materi pengolahan data (statistika). Kesulitan yang banyak dialami peserta didik pada materi pengolahan data tersebut adalah pembelajaran tentang rata-rata atau menghitung nilai rata-rata dan dalam menentukan nilai tengah (median).Kata Kunci: Matematika; Belajar; Madrasah Ibtidaiya
Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh BAZNAS Kota Bekasi Melalui Program Bekasi Cerdas Pada Thun 2020-2021
No full textZakat dan pendidikan merupakan dua unsur yang saling terkait satu dengan lainnya. Zakat memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat cerdas, adil, dan makmur. Penyaluran dana zakat untuk pendidikan sangat penting adanya agar generasi muda bisa menuntut ilmu di jalan Allah juga menjadi manusia cerdas, bermoral, pandai, dan berkarakter. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi menjalankan program Bekasi Cerdas yang bertujuan membantu meringankan pembiayaan sekolah atau pendidikan lainnya yang bersumber dari dana zakat untuk para orang yang berhak menerimanya dengan harapan dapat terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang cerdas dan berprestasi. Adapun tujuan dari..penelitian ini adalah (1)mengetahui strategi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi dalam penyaluran zakat untuk pendidikan melalui program Bekasi cerdas periode tahun 2020-2021 (2)mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran zakat untuk pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)strategi yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi adalah melalui transfer dengan cara pembuatan rekening bagi para mustahik melalui beberapa tahapan yaitu tahapan pendataan mustahik, persiapan, dan pelaksanaan program; (2)faktor pendukung dalam penyaluran dana zakat untuk pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi adalah adanya kerjasama dengan berbagai pihak dan lembaga yang berkaitan, sehingga penyaluran dana zakat dapat terorganisir dengan baik serta penyediaan layanan yang baik bagi para mustahik dan muzzaki; (3)pandemi Covid-19 adalah faktor penghambat yang menyebabkan baik terbatasnya aktivitas penyaluran dana zakat dengan transfer. Kata Kunci: Badan Amil Zakat Nasional, Penyaluran Zakat, Bekasi Cerdas
Analisis Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Bank Bjb Syariah Patrol Indramayu Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
No full textPenelitian ini mengkaji tentang minat masyarakat menabung di bank BJB syariah didesa Patrol Indramayu. permasalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Minat masyarakat menabung di bank BJB syariah desa Patrol, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat menabung di bank BJB syariah desa Patrol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat masyarakat menabung di bank BJB syariah desa Patrol dan mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menabung di bank BJB Syariah di desa Patrol Indramayu. Metode penelitian ini menggunakan diskriptif kualitatif dengan mengunakan pendekatan kualitatif naturalistik. obyek penelitian ini adalah masyarakat blok Bunder RT 05/RW 02 desa Patrol Indramayu yang berjumlah 74 Kepala Rumah tangga 2018/2019. Sumber data penelitian ini menggunakan data Primer dan data skunder. Prosedur penelitian atau teknik pengumpulan data mengunakan Observsi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan data bahwa minat masyarakat menabung di bank BJB syariah di desa Patrol Indramayu sangat tinggi bahwa ini dilihat dari hasil angket dan wawancara kepada masyarakat blok Bunder Patrol Indramayu dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat berminat menabung di bank BJB syariah di desa Patrol Indramayu. Karena bank bjb itu aman,terpercaya serta kemudahan yang di dapat adalah pinjaman modal untuk usaha.Kata Kunci: Minat menabung, bank BJB syariah, desa Patro
Tinjauan Penegakan Hukum Atas Kasus Tuduhan KDRT Psikis Melalui Teori Sosial: Studi Kasus Karawang
No full textThe rise of domestic violence cases resolved through the courts is increasingly worrying, especially when there is an imbalance in processing a law carried out by law enforcement in Indonesia that the community\u27s aspirations have not carried out. Issues that have caught the attention of the public and the public regarding the law in this country seem to turn a blind eye to justice and social norms that should be obtained by the victims whose rights have been injured. This polemic can be proven by one of the hot cases circulating in the community, namely the case of legal inequality felt by a housewife who was prosecuted for one year in prison for scolding her drunken ex-husband. Therefore, this study aims to examine aspects of law enforcement in dealing with cases like this through social theory. The research method used is a normative juridical research method, with a qualitative approach and looking at the social facts that exist in society. The results found in this study indicate that the law enforcement process in Indonesia still needs to be addressed, not only based on legal certainty but also needs to be accompanied by justice under the conditions of society.Keywords: Domestic Violence, Social Theory, Law Enforcement Abstrak Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui jalur pengadilan, semakin hari kian mengkhawatirkan, terlebih adanya ketimpangan dalam memproses suatu hukum yang dilakukan oleh para penegakan hukum di Indonesia yang belum berjalan sesuai dengan cita masyarakat. Persoalan yang menyita perhatian publik dan masyarakat terkait hukum di negara ini, seakan menutup mata atas keadilan dan norma sosial yang seharusnya diperoleh oleh pihak korban yang haknya tercederai. Polemik tersebut dapat dibuktikan dengan salah satu kasus yang hangat beredar di masyarakat yaitu terkait kasus ketimpangan hukum yang dirasakan oleh salah seorang ibu rumah tangga yang dituntut satu tahun penjara akibat memarahi mantan suaminya yang mabuk-mabukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus seperti ini melalui teori hukum dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian sosio-legal, dengan pendekatan kualitatif serta melihat fakta-fakta sosial yang ada dalam masyarakat. Hasil yang ditemukkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses penegakkan hukum di Indonesia masih harus dibenahi, bukan hanya berdiri pada kepastian hukum, melainkan perlu dibarengi dengan keadilan yang sesuai dengan keadaan masyarakat.Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Teori Sosial, Penegakan Huku
Pengaturan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam Rancangan KUHP sebagai Upaya Menerapkan Daad-Dader Strafrecht
Get PDFThere are new regulation of punishment in the draft of criminal code: punishment of supervision and social work. These two punishments are not imprisonment. We hope that without imprisonment, someone who is punished guilty can be avoided from bad effect in the prison. The problems in this research are how is the formulation policy about punishment of supervision and social work in the draft of criminal code and what is the basic philosophy of punishment of supervision and social work in the draft of criminal code. This research wants to know and analyze the formulation policy about punishment of supervision and social work in the draft of criminal code and the basic philosophy of punishment of supervision and social work in the draft of criminal code. This study is a normative research. The conclusion of the research is that the formulation policy about punishment of supervision and social work in the draft of criminal code is a consequency of daad-daderstraftrecht which as far as tries to develope alternative for imprisonment because the regulation is not oriented only to the action but also oriented to the offender. The basic philosophy of punishment of supervision and social work regulated in the draft of criminal code is to avoid bad stigma as a prisoner, to reduced over capacity of prisoners in the prison, and the money that is given as a social worker may be given to his family. Keywords: punishment of supervision, social work, daad-daderstrafrecht AbstrakDalam Rancangan KUHP diatur jenis pidana pokok baru yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Dua jenis pidana ini bukan pidana perampasan kemerdekaan. Tanpa menjalani pidana perampasan kemerdekaan diharapkan terpidana terhindar dari akibat buruk jika menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan. Permasalahan yang diteliti adalah tentang kebijakan formulasi pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP dan tentang dasar filosofi pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP dan dasar filosofi pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan formulasi pencantuman jenis pidana pengawasan dan pidana kerja sosial merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang bersifat daad-daderstrafrecht yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan, karena ketentuan dalam undang-undang ini bukan hanya berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku. Dasar filosofi pengaturan pidana pokok dalam Rancangan KUHP khususnya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial adalah menghindarkan stigma buruk sebagai mantan terpidana jika menjalani pidana penjara, mengurangi over capacity di lembaga pemasyarakatan dan uang yang dihasilkan dari menjalani pidana kerja sosial dapat membantu nafkah bagi keluarga terpidana.Kata kunci: Pidana Pengawasan; Pidana Kerja Sosial; Daad-Dader Strafrecht